Tag: Ario Bimo

Main Padel Bareng Cak Imin, Menpora Dito: Beliau Jago Smash untuk Olahraga dan Politik – Page 3

Turnamen “Padel Kali Bos” ini bukan main-main. Empat atlet profesional asal Spanyol sejumlah tokoh muda, kader PKB, serta komunitas pecinta olahraga padel, namun juga diikuti oleh sejumlah elite partai politik nasional.

Turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, Ketua Panitia Harlah PKB ke-27 Ahmad Iman Syukri, serta sejumlah anggota DPR RI Fraksi PKB. Acara ini dibuka langsung oleh Cak Imin sebagai bagian dari rangkaian Hari Lahir ke-27 PKB.

“Teman-teman para peserta yang telah mendaftar dan ikut meramaikan, tidak usah grogi hari ini kita main hepi-hepi. Kita semua tidak cari juara, tapi cari teman,” kata Cak Imin dalam sambutannya di Republic Padel, Jl TB Simatupang, Jakarta, Minggu (13/7/2025).

Turnamen ini digelar sebagai bentuk inovasi dalam menyemarakkan Harlah PKB, sekaligus memperkenalkan olahraga padel yang kini semakin digemari masyarakat urban Indonesia.

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu berharap padel bisa jadi olahraga pemersatu lintas generasi dan partai.

“Olahraga bukan sekadar kegiatan fisik, tapi juga membentuk karakter, dan melatih konsistensi. Melalui Padel Kali Bos ini, kita ingin merekatkan tali persaudaraan kita antar partai-partai dan antara kita semua, moga-moga kita semua sehat wal afiat,” ujar Cak Imin.

13/07/2025 16:30
Postingan Eks Wakapolri soal Menpora Dito Kecipratan Uang Korupsi BTS Banjir Dukungan

GELORA.CO – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno baru-baru ini membeberkan kasus yang menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo dalam kasus proyek pengadaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Hal itu diungkapkannya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Oegroseno menampilkan foto pribadinya dengan berseragam lengkap kedinasan Polri yang disertai dengan pernyataan bertuliskan:

“kasus korupsi BTS Penerima Uang Hasil kejahatan sebesar 27 Milyar yang diterima Sdr. Dito Ariotedjo yang saat ini menjabat sebagai Menpora RI Tidak diproses kepengadilan. padahal sudah cukup memenuhi Unsur Pasal 33 UU No: 31 Tahun 2009 jo Pasal 480 KUHP. Penadah uang hasil korupsi sama dengan penadah HP curian. Apakah masih ada Equality Before The Law di Indonesia?” dikutip RMOL, Minggu, 1 Juni 2025.

Menpora Dito Ariotedjo sebelumnya pernah membantah tuduhan tersebut. Hal itu disampaikan politikus Golkar tersebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu, 11 Oktober 2023.

Dito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui siapa Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan seperti yang diberitakan oleh media.

Hakim Fahzal pun menjelaskan alur pengamanan perkara berdasarkan keterangan dari saksi, yakni Irwan merupakan perantara dari Dirut Bakti Anang Achmad Latif untuk memberikan saweran ke beberapa pihak untuk menutup kasus BTS.

“Jadi, Irwan diperintah oleh Anang, kemudian (diberikan melalui) Galumbang Menak. Galumbang bawa si Resi datang ke tempat saudara. Makanya perlu kami konfirmasi dengan saudara,” kata hakim menjelaskan.

“Jadi, kalau umpamanya saudara membantah, itu hak saudara,” tegas Fahzal.

Dito Ariotedjo kembali membantah seluruh keterangan yang menyebutkan namanya terlibat dalam pengamanan perkara tersebut.

Ia mengaku hanya bertemu dua kali dengan Galumbang Menak untuk persoalan bisnis.

“Itu enggak benar itu?” tanya hakim.

“Tidak benar yang mulia,” tukas Dito.

Terkait postingan Oegroseno tersebut, Dito juga belum mengomentari atau memberi tanggapan. Namun unggahan itu dibanjiri komentar dukungan dari netizen.

“Mantap jenderal, teruslah bersuara untuk keadilan di negeri kita,” tutur akun nasruddintv.

“menyalaaa Jenderal..Salam dari warga Poso Pak..Gbu,” timpal akun evelinprk_17.

“Malah jadi menteri lagi…luar biasa kan pak,” tulis akun deehoomaan.

“Hukum hanya berlaku untuk rakyat jelata,” timpal akun guusindhrasta.

Hampir seluruh komentar netizen memberikan dukungannya kepada Oegroseno. Hingga berita ini dibuat, unggahan tersebut telah mendapat 932 likes.

01/06/2025 06:27
Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

12/02/2025 02:18
Efisiensi Anggaran, Dito Sebut Kemenpora Sudah Pangkas Rp 500 M

Jakarta –

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotejo atau Dito Ariotejo mengaku telah menyisir anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi. Dito menyampaikan, Kemenpora telah memangkas biaya sebesar Rp 500 miliar.

“Kami di Kemenpora, saat ini sudah bisa kami sisirkan. Sudah lebih dari Rp 500 miliar. Targetnya lebih dari itu,” kata Dito kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

Dito menilai sebagai pembantu Presiden, tentu harus menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan. Dito mengatakan dengan Inpres ini pun, pihak Kementerian dan Lembaga dapat lebih detil melihat-lihat pemanfaatan anggaran yang diterima.

“Itu sangat baik. Karena yang saya dapatkan bapak Presiden ingin bagaimana kita-kita sebagai pembantu pemerintah, sebagai menteri ini bisa memelototi kembali sekiranya penganggaran atau perencanaan yang bisa di efisiensi kan,” tutur dia.

“Itu dalam rangka tetap prioritas seperti persiapan Sea Games, ASEAN games, Olimpiade, itu tetap terjaga. Jadi ini adalah tugas dan karakter dan gaya kepemimpinan yang baru ini ingin para menteri lebih teliti dan juga bisa lebih efisien,” pungkasnya.

Prabowo Terbitkan Inpres

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga. Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

(dek/dek)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

02/02/2025 01:07
Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
LHKPN
) milik
Raffi Ahmad
selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
LHKPN Raffi Ahmad
telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
“Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
“Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
kpk
.go.id.
LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
https://elhkpn.kpk.go.id
.

Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
“Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
“Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.

Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/01/2025 06:00
Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat memiliki harta Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

Daftar Harta Kekayaan (LHKPN) Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp310.420.076.693 (per 1 April 2024)
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp11.370.118.577 (per 21 November 2024)
Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo: Rp292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)

23/01/2025 11:29
Dito Ariotedjo Instruksikan Anggota ABN Center Menangkan RIDO Megapolitan 23 November 2024

Dito Ariotedjo Instruksikan Anggota ABN Center Menangkan RIDO
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Dito Ariotedjo memberikan instruksi tegas kepada seluruh anggota ABN (Ario Bimo Nandito) Center untuk mencoblos pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1,
Ridwan Kamil
–
Suswono
(RIDO), pada 27 November 2024.
Dengan hanya tersisa empat hari sebelum hari pencoblosan, Dito meminta seluruh tim
ABN Center
untuk bersatu dan kompak dalam memilih pasangan RIDO.
“Untuk seluruh jaringan, relawan, koordinator ABN Center, sisa 4 hari lagi pencoblosan, tolong nanti setelah hari ini sunyi-senyap ke rumah-rumah, ke tetangga untuk mengajak coblos siapa?” tanya Dito dengan suara lantang di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur, pada Sabtu (23/11/2024).
“Ridwan Kamil-Suswono!” ujar seluruh tim ABN Center yang hadir di lokasi.
Dito menjelaskan bahwa arahan untuk memilih RIDO sebenarnya telah disampaikan sejak awal masa kampanye.
Namun demikian, ia merasa ragu untuk menggaungkan dukungan tersebut karena baru dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya menahan sampai akhir karena rasa-rasanya baru jadi Menteri era Pak Prabowo, langsung kampanye agak enggak enak hati juga. Jadi selama ini kita kerja sunyi-senyap dulu,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Dito memutuskan untuk tampil di publik pada hari terakhir kampanye, setelah sebelumnya mengambil libur sehari.
Ia juga mewujudkan permintaan ABN Center untuk mendeklarasikan dukungan bagi RIDO.
“Seluruh tim dari ABN Center harus all out memenangkan Siapa? Siapa? Siap? Coblos siapa?” tanya Dito sebelum menutup sambutannya.
“RIDO!” seru para relawan dan tim ABN Center dengan penuh semangat.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/11/2024 15:38
Jalan Kompromi Struktur Baru Partai Golkar

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golkar telah resmi mengumumkan susunan baru kepengurusan partai yang dibuat lebih ramping dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perampingan kepengurusan Partai golkar dari yang sebelumnya berjumlah 250 orang menjadi 150 orang pada periode 2024-2029 membuat kompromi-kompromi tersebut terjadi lebih kuat.

Aroma santer lobi-lobi dalam penyusunan kepengurusan partai tecermin pada nama-nama yang menduduki posisi strategis pada partai berlambang pohon beringin itu.

Dinamika pemilihan kepengurusan Partai Golkar ditunjukkan dengan sejumlah nama menteri yang saat ini menjabat pada Kabinet Merah Putih.

Maman Abdurrahman dan Agus Gumiwang Kartasasmita, Meutya Hafid mengisi posisi kepengurusan partai saat ini.

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto justru tidak mengisi posisi kepengurusan yang telah dirampingkan itu. Namanya justru digantikan oleh anaknya, Ravindra Airlangga yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia semula ingin menyusun kepengurusan yang lebih sedikit. Namun karena antusiasme dan berbagai macam pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk memasukan sekitar 150 nama dalam kepengurusan Partai Golkar 2023-2024.

Jumlah tersebut menurut Bahlil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kepengurusan pada periode sebelumnya, yang sekitar 250 nama.

“Sebenarnya kami berencana untuk Paling banyak 100, Tapi saya melihat animo dan kader-kader partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai golkar Maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi dibandingkan kaya struktur miskin fungsi.

Dalam terjemahan tersebut, maka dari 200 lebih pengurus Partai Golkar akan disesuaikan dengan kurang dari 100 pengurus.

“Maksimum 100 tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/24)

Pada saat itu, Bahlil juga memiliki keyakinan bahwa para kader tidak mempersoalkan mengenai strukturnya, melainkan berfokus pada fungsi sesungguhnya dan cara mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai Golkar.

Pemilihan struktur Dewan Pembina Golkar itu sekaligus menyanggah rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menduduki posisi strategis di internal partai beringin tersebut.

“Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu,” ucap Bahlil.

Bahlil usai memaparkan nama struktur DPP Golkar, menegaskan bahwa baik Jokowi ataupun Gibran tak masuk di dalam daftar.

“Kami menyampaikan bahwa nama Presiden yang ketujuh, yaitu Pak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres,” terangnya dalam konferensi pers tersebut.

Bahlil mengakui bahwa memang aspirasi yang datang soal bergabungnya Jokowi ke dalam partai. Namun menurutnya Mantan Presiden tersebut memiliki banyak pertimbangan.

Terlebih, Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar terbuka bagi siapapun.

“Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tak mengenal asal dari mana,” jelas Bahlil.

Berikut susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia
2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo
4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji
7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham
9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid
10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena

Kepartaian
11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini
12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin
13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto

Hubungan Antar Lembaga
14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafi
15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera
16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu
17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan
18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin
19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko
20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi
21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin
22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Polisi (Purn) Rikwanto

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur
23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih
25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1
26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid
27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman
28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla
29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar
30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja
31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung
33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah

Fungsi Elektoral 2
34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi
35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty
36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko
37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin
38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus
39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi, Muhammad Misbakhun
40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM, Christiani Aryani
41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi, Dosmar Banjarnahor
42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan, Lamhot Sinaga
43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan, Mochamad Syafei Kasno
44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil
45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Ali Mochtar Ngabalin
46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Andi Sinulingga
47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Aziz Samual
48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria, Airin Rachmi Diani
49. Ketua Bidang Kebijakan Industri, Ilham Permana

Kesekjenan
50. Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji
51. Wasekjen Kepartaian, Hakim Komarudin
52. Wasekjen Pemenangan Pemilu Sumatera, Riyono Asnan
53. Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo
54. Wasekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur, Umar Lessy
55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1, Veno Tetelepta
56. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 1, Ratu Dian Hatifah
57. Wasekjen Fungsi Elektoral 2, Daniel Muttaqien
58. Wasekjen Hubungan Antar Lembaga, Dewi Yulistiana
59. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 2, M Shoim Haris;
60. Wakil Sekretaris Jenderal, Sosialisman Hidayat Hasibuan

Bendahara Umum
62. Bendahara umum, Sari Yuliati
63. Wakil Bendahara Umum, Doni Akbar
64. Wakil Bendahara Umum, Gavriel Putranto Novanto
65. Wakil Bendahara Umum, Ernawati Tahang
66. Wakil Bendahara Umum, Raymond C Syauta
67. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga
68. Wakil Bendahara Umum, Akbar Buchari
69. Wakil Bendahara Umum, Ahmad Mus

Sekretaris
70. Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty
71. Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Tardjo Ragil
72. Sekretaris Bidang Hubungan Ormas, Siti Marhamah
73. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini, Dara Adinda Kesuma Nasution
74. Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Helmi Jen
75. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara, Karmila Sari
76. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan, Sekarwati
77. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara
78. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono
79. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur, Ahmad Labib
80. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah, Adrianus Asia Sidot
81. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara, Bambang Heri Purnama
82. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi, Haris Andi Surahman
83. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra: Herman Hayong
84. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra
85. Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam
86. Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri
87. Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung
88. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said
89. Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo
90. Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana
91. Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana
92. Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar
93. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih
94. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu
95. Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: —
96. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
97. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: —
98. Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali
99. Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen
100. Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita
101. Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam
102. Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino
103. Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara
104. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi
105. Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati
106. Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab
107. Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin
108. Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu
109. Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah
110. Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha
111. Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati
112. Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opin: Ahmad Anama
113. Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo
114. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara
115. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani
116. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin
117. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha
118. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono
119. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani
120. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah
121. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta
122. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusa: Busfi Arusagara
123. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai
124. Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assaafri Nasa’i
125. Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah
126. Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa
127. Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari
128. Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Angelia Dhian Permata Da Silva
129. Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya
130. Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji
131. Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung
132. Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif
133. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr G Ayu Amelinda Hanjani
134. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla
135. Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani
136. Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana
137. Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika
138. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa
139. Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi
140. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia
141. Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya
142. Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar
143. Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia: Miranti Amelia P Kono
144. Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin
145. Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati
146. Departemen Bidang Pertahanan: —
147. Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara
148. Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini
149. Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi
150. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda
151. Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita
152. Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan

Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie
Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
Dewan Etik: Muhammad Hatta
Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman
Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono
Mahkamah Partai: Freedy Latimahina
Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi
Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin

08/11/2024 11:37
Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Susunan pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 resmi diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam susunan pengurus itu, tidak ada nama residen ke 7, Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan masuk dalam struktur kepengurusan.

Begitu pula dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan nama itu tidak ada dalam jajaran kepengurusan partai berlambang pohon beringin.

Dilansir dari Antara, ada total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

Kepartaian

11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

Hubungan Antar Lembaga

14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1

26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

Fungsi Elektoral 2

34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

Kesekjenan

50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

08/11/2024 06:26
Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

Kepartaian

11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

Hubungan Antar Lembaga

14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1

26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

Fungsi Elektoral 2

34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

Kesekjenan

50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

Bendahara Umum

Bendahara Umum: Sari Yuliati;
Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

Sekretaris
Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

Dewan Etik: Muhammad Hatta;

Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

07/11/2024 22:30

Tag: Ario Bimo

Prabowo Terbitkan Inpres