Tag: Arifin

  • Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini masih menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilkada Serentak 2024 yang diajukan oleh hampir 300 pemohon di seluruh Indonesia.

    Dari ratusan pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pilkada tersebut, ternyata beberapa paslon di antaranya mendadak mencabut gugatannya tanpa alasan yang jelas.

    Pencabutan gugatan sengketa pemilu itu tidak hanya dilakukan pada tingkat pemilu wali kota saja, tetapi juga pemilihan bupati dan pemilihan gubernur di seluruh wilayah di Indonesia.

    Salah satu pihak yang mencabut gugatan PHPU di MK adalah paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi). 

    MK mengonfirmasi bahwa Andika-Hendi mencabut gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024 yang teregistrasi dengan Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025.

    “Dengan konfirmasi ini kami sampaikan bahwa MK telah menerima secara administratif permohonan pencabutan atau penarikan Perkara 263 untuk PHPU (perkara hasil pemilihan umum) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz dilansir dari Antara, Rabu (15/1/2025).

    Faiz menjelaskan penarikan permohonan merupakan hal yang lumrah dan bisa dilakukan untuk perkara mana pun sebelum permohonan diputus. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Permohonan bisa ditarik, itu secara tertulis ataupun secara lisan di persidangan,” ujarnya.

    Menurut Faiz, Andika-Hendi telah mengajukan surat pencabutan perkara ke Mahkamah pada Senin siang. “Sesuai dengan tanggal permohonan suratnya, itu di tanggal ini,” katanya.

    Pencabutan permohonan Andika-Hendi akan dikonfirmasi lebih lanjut dalam sidang pemeriksaan perkara yang direncanakan digelar pada Senin (20/1). Di dalam sidang pemeriksaan perkara tersebut, MK akan mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

    “Setiap permohonan pencabutan atau penarikan permohonan akan dikonfirmasi oleh panel hakim yang memeriksanya. Termasuk untuk penarikan permohonan PHPU untuk pilgub di Jawa Tengah, itu akan dikonfirmasi nanti di panel 1 oleh panel hakim yang memeriksa perkara,” imbuhnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Hendrar Prihadi alias Hendi membenarkan bahwa pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) itu mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Tengah 2024. Akan tetapi, Hendi enggan membeberkan alasan gugatannya dicabut.

    “Langsung ke Pak Andika atau DPP PDIP saja. Satu pintu informasinya,” kata Hendi saat dihubungi Antara. 

    Berikut rincian kandidat atau paslon di Pilkada 2024 yang mendadak mencabut gugatan di MK

    Pemilihan Gubernur

    1. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada tanggal 13 Januari 2025 tanpa alasan yang jelas.

    2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 Willy Midel Yoseph-Habib Ismail Bin Yahya menarik Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur (PHPU Gub) Kalimantan Tengah pada Kamis 9 Januari 2025.

    3. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan telah mencabut gugatan sengketa pemilu. Sementara Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Tina Nur Alam tetap melanjutkan gugatan di MK.

    4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 2 Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw mencabut permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 pada 13 Januari 2025.

    Pemilihan Bupati

    1. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut gugatan pada selasa 14 Januari 2025

    2. Calon Bupati Deiyai Papua Tengah Nomor Urut 3 Yan Ukago dan Stefanus Mote menarik gugatan sengketa pemilu pada Rabu 15 Januari 2025 alasannya pertimbangan internal.

    3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangandaran Nomor Urut 02 Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat (Hudang) menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bupati) pada Rabu 8 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Nomor Urut 02 Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024 (PHPU Bupati) Bogor pada 8 Januari 2025.

    5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Kepulauan Riau Nomor Urut 2, Alias Wello-Muhammad Ishak dibatalkan permohonannya oleh hakim karena pihak kuasa hukum tidak hadir dan dianggap gugur pada 8 Januari 2025.

    6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Gunawan Hs dan Umar Usman (Gunawan-Usman) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 pada 8 Januari 2025

    7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut 1 Abdul Ghofur dan Yuhronur Efendi (Ghofur-Firosya) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupat pada 8 Januari 2025.

    8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Nomor Urut 2 Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra (Evi-Rico) mencabut Perkara Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati (PHPU Bup) Kabupaten Bengkulu Tengah 2024 pada 8 Januari 2025

    9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Nomor Urut 02 W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan mencabut gugatan karena tidak memenuhi syarat persidangan pada 9 Januari 2025.

    10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Nomor Urut 2 Sahrul Sukardi-Alamsyah Arifin telah mencabut permohonan gugatannya karena kesepakatan antara penasihat hukum dan kliennya tidak tercapai pada tanggal 9 Januari 2025.

    11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 1 Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 pada 9 Januari 2025

    12. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3 Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin mencabut permohonan sengketa pemilu di MK pada Senin 13 Januari 2025

    13. Pemantau Pemilihan Bupati Fakfak yang diwakili Saparuddin mencabut gugatan sengketa pilkada di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Gorontalo Utara 2024 pada 14 Januari 2025.

    15. Pemantau Pemilihan Bupati Sorong Selatan yaitu Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) yang diwakili Saparuddin selaku koordinator PPI mencabut gugatan sengketa pemilu di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Nomor Urut 5 Imanuel Ekadianus Blegur-Lukas Reiner Atabuy mengajukan permohonan pencabutan Perkara Perselisihan Hasil Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Selasa 14 Januari 2025.

    Pemilihan Wali Kota

    1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Depok Nomor Urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq (Imam-Ririn) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PHP Walkot) Depok 2024 pada 8 Januari 2025

    2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Nomor Urut 02 Deri Asta dam Desni Seswinari telah mencabut gugatan sengketa pemilu pada Jumat 10 Januari 2025

    3. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 Erna Rasyid Taufan-M Rahmat Sjamsu Alam telah mencabut gugatannya pada 10 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Nomor Urut 01 Nofi Candra dan Leo Murphy membatalkan gugatan sengketa pemilu di MK karena tidak hadir.

  • Jelang Kenaikan Harga LPG 3 Kg, Pemkot Mojokerto Sosialisasi Penyesuaian HET Bersama Pertamina

    Jelang Kenaikan Harga LPG 3 Kg, Pemkot Mojokerto Sosialisasi Penyesuaian HET Bersama Pertamina

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bertempat di Pendopo Sabha Mandala Madya, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Sosialisasi Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg bersubsidi. Menyusul kenaikan harga LPG 3 kg sebesar Rp2 ribu mulai tanggal 15 Januari 2025 pukul 24.00 WIB.

    Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo mengatakan, jika kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait dengan HET LPG 3 kg. Terkait hal tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto mengirim surat ke Pj Gubernur Jawa Timur.

    “Pj Walikota Mojokerto membuat surat kepada Pj Gubernur Jawa Timur terkait keberatan dengan mempertimbangkan saat ini mendekati pada hari raya idul Fitri. Meskipun pertimbangan kenaikan HET LPG 3 kg ini sudah di kaji lebih lanjut oleh pemerintah pusat,” ungkapnya, Selasa (14/1/2025).

    Menurutnya, kenaikan HET LPG 3 kg sebesar Rp2 ribu dinilai tidak begitu besar. Akan tetapi, lanjut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mojokerto ini, kenaikan HET LPG 3 kg sebesar Rp2 ribu tersebut mempunyai dampak tersendiri di masyarakat yang berdampak pada harga makanan naik seperti gorengan dan lain-lain.

    Sementara itu, Sales Brand Manager Retail 5 Pertamina Wilayah Surabaya, Andi Arifin menjelaskan, jika di wilayah Kota Mojokerto tidak ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE). “SPBE wilayah Kota Mojokerto tidak ada namun di wilayah Kabupatan Mojokerto ada 4 SPBE,” katanya.

    Arifin menjelaskan, HET LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Timur. Harga ex Pertamina (Depot LPG/stasiun pengisian LPG) + PPN 10 persen yakni sebesar Rp11.584.78. Biaya operasional distribusi sebesar Rp3.215.22, keuntungan agen LPG tabung 3 kg sebesae Rp1.200.

    “Harga agen ke pangkalan/sub penyalur sebesar Rp16 ribu, margin pangkalan/sub penyalur sebesae Rp2 ribu sehingga HET LPG tabung 3 kg yakni sebesar Rp18 ribu. Pendistribusian pangkalan ke pengecer dari maksimal 10 persen menjadi maksimal 20 persen,” jelasnya.

    Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. B-8736/MG.05/DJM/2024 tentang Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG tabung 3 kg ke pengecer tanggal 8 September 2024. Untuk harga di tingkat pengecer, pihaknya tidak bisa memberikan batasan sama halnya dengan beras galon air dan lainnya.

    “Apabila di tingkat pengecer menjual dengan harga mahal akan berdampak bagi pengecer itu. Untuk harga pengecer LPG 3 kg sebesar Rp21 ribu atau yang lainnya kemungkinan ada yang membeli minta diantar dan itupun disesuaikan dengan jaraknya. Kenaikan harga LPG 3 kg ini, mulai tanggal 15 Januari 2025 pukul 24.00 WIB,” tegasnya. [tin/ian]

  • Ibu di Lampung Timur Tega Habisi Nyawa Bayinya, Diduga Gunakan Golok

    Ibu di Lampung Timur Tega Habisi Nyawa Bayinya, Diduga Gunakan Golok

    Liputan6.com, Lampung – Seorang ibu di Dusun 3, Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 6 bulan, pada Sabtu (11/1/2025) sekitar pukul 04.00 WIB. Pelaku diduga melukai korban menggunakan senjata tajam jenis golok.

    “Benar, telah terjadi pembunuhan terhadap balita oleh ibu kandungnya di Desa Way Areng, Lampung Timur,” kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, Sabtu (11/1/2025).

    Korban berinisial HS, yang baru lahir pada 11 Agustus 2024, ditemukan oleh kakaknya, Nuril Arifin, dalam kondisi terbaring di lantai bersimbah darah. Luka bacok di kepala korban menjadi penyebab utama kematiannya.

    “Setelah ditemukan, korban langsung dibawa oleh kakaknya ke rumah pamannya yang berada tak jauh dari lokasi kejadian,” jelasnya.

    Setelah memastikan adiknya meninggal, Nuril Arifin kembali ke rumah untuk mencari sang ibu, Umi Dasifa. Namun, ia menemukan ibunya dalam keadaan tak sadarkan diri akibat menyayat tangan kirinya dan meminum obat semut.

    “Saksi kemudian berteriak meminta pertolongan hingga para tetangga berdatangan. Diduga kuat, ibu korban mencoba bunuh diri setelah menghabisi nyawa anaknya,” terangnya.

    Peristiwa tragis ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Polisi juga berusaha mengungkap motif di balik tindakan pelaku yang tega menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri.

     

    Detik-Detik Evakuasi 4 Korban Tertimbun Longsor di Peniron, Bruno, Purworejo

  • Harga Elpiji 3 Kg di Lumajang Diprediksi Bisa Melambung Lebih Dari Rp 20.000 Pasca Kenaikan

    Harga Elpiji 3 Kg di Lumajang Diprediksi Bisa Melambung Lebih Dari Rp 20.000 Pasca Kenaikan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

    TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG– Pemilik pangkalan elpiji 3 kilogram di Lumajang turut berkomentar atas pemberlakuan kenaikan harga elpiji.

    “Kalau kita di pangkalan sih oke-oke saja. Namun penyesuaian harga ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” ujar Ahmad Nur Huda pemilik pangkalan elpiji 3 kilogram di kawasan Rogotrunan, Lumajang ketika dikonfirmasi, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Nur, harga elpiji juga akan melonjak drastis ketika berada pada tingkatan pengecer. Elpiji 3 kilogram kerap dijual di toko-toko kelontong.

    “Pasti akan naik juga ke pengecer hingga konsumen. Bisa jadi lebih dari 20 ribu. Dari kita saja Rp 18 ribu pada saat sudah naik. Daya beli masyarakat juga tidak sama. Kita cuman pangkalan saja kalau ada pembeli ya kita layani,” bebernya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal pada Dinas Koperasi Perdagangan Kabupaten Lumajang, Dadang Arifin Prestiawan tak menampik harga elpiji di tataran pengecer juga akan melonjak di atas harga eceran tertinggi.

    Dadang melihat harga elpiji di tingkat eceran di toko-toko kelontong kerap terjadi dinamika harga yang bervariatif.

    “Ini pangkalan yang resmi ya, kalau pengecer di luar alur distribusi yang resmi. Jadi jika ada dinamika harga yang di atas HET itu kami pastikan bukan di pangkalan tapi bukan pengecer,” katanya.

  • Pemkot Jakpus dan Granat latih 48 warga untuk antisipasi narkotika

    Pemkot Jakpus dan Granat latih 48 warga untuk antisipasi narkotika

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) dan Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) melatih 48 warga di Johar Baru, dalam rangka memperkuat pemahaman dan kesadaran komunitas untuk mengantisipasi peredaran narkotika.

    “Kegiatan yang diikuti warga Johar Baru mulai dari unsur LMK, RT/RW, Dasa wisma, PKK, tokoh agama dan Karang Taruna ini mendiskusikan bagaimana menanggulangi serta memerangi peredaran narkotika,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin di Jakarta, Senin.

    Arifin mengatakan, kegiatan pelatihan yang diinisiasi oleh Granat diikuti sebanyak 48 orang peserta dari wilayah Kecamatan Johar Baru dan diharapkan kegiatan ini semakin meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan mengantisipasi peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

    Menurut dia, pada era kekinian peredaran narkotika bisa saja menjadi bagian perang “proxy” untuk melemahkan suatu bangsa. Apalagi yang disasar merupakan generasi muda dan ini bisa melemahkan bangsa.

    Perang “proxy” adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung.

    “Saya berharap peran serta semua pihak untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika di setiap wilayah. Tidak hanya di Johar Baru. Tapi materi yang didapat ini bisa menjadi referensi untuk ditularkan ke kecamatan lain di Jakarta Pusat,” kata dia.

    Selain membahas pola peredaran dan penyebaran narkoba, Arifin menjelaskan kegiatan ini juga mendiskusikan upaya komunitas dalam mencegah peredaran narkoba.

    Upaya pencegahan bisa dilakukan sebagai tindak lanjut kegiatan ini di antaranya dengan menggencarkan patroli bersama di lingkungan tempat tinggal.

    “Patroli bersama Binmas dan Babinkamtibmas bersama masyarakat keliling kampung mengecek lingkungan pada saat jam rawan. Bukan hanya narkoba, urusan lain kalau rajin patroli, kita bisa hadirkan wilayah yang aman dan nyaman,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Granat Nita Azhar menjelaskan, kegiatan pelatihan bertujuan memperkuat pemahaman dan kesadaran komunitas untuk memerangi peredaran narkoba.

    Kegiatan itu kata Nita merupakan rangkaian dari program penguatan komunitas yang akan dilaksanakan selama dua tahun di Kecamatan Johar Baru.

    Setelah diskusi dan pelatihan, Nita menjelaskan program akan berlanjut dengan proses pendampingan bagi komunitas.

    Ia menyebut, nantinya mereka akan didorong membangun program memerangi peredaran narkoba di lingkungan sesuai dengan karakteristik dan pola sosial di masyarakat setempat.

    “Termasuk bagaimana kita akan dampingi membuat program berikut dengan sumber dukungannya untuk memastikan mereka bisa menangkal peredaran narkoba,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis di Sumenep, Ini Menunya

    Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis di Sumenep, Ini Menunya

    Sumenep (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan di Sumenep, Madura pada Senin (13/01/2025). Program ini menyasar 2.965 siswa di 18 sekolah yang berada di wilayah Kota Sumenep.

    Menu pada hari pertama program MBG di Sumenep terdiri dari nasi putih, sayur, lauk ayam, susu, dan buah. MBG dibagikan pada siswa dengan disajikan pada wadah berbahan stainless steel.

    Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Sumenep, Moh. Khalilurrahman menjelaskan, tahap pertama program ini mencakup siswa di 18 sekolah mulai PAUD hingga SMA. Sekolah-sekolah tersebut adalah PAUD Al-Qadar, Melati, Aqidah Usymuni, TK Ashabus Sekkep, Al-Kautsar, Anggraini, dan Terate. Selain itu juga SDN 2 Pamolokan, MIN 1, SDN Pandian 1, SDN Pamolokan 1, dan SDN Pandian 5.

    Sementara untuk MBG tingkat SMP menyasar siswa di SMP Binar, MTsN Aqidah Usymuni, MTsN 1 Sumenep, dan SMP Miftahul Ulum. Sedangkan untuk SMA, MBG dilakukan di SMA Al-Azhar dan MA Zainal Arifin. Total penerima sebanyak 2.965 siswa.

    “Menu program MBG ini langsung didistribusikan dari dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Sumenep,” terang Khalilurrahman, yang karib disapa Bayor.

    Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi mengaku bersyukur, program yang dinanti-nantikan ini bisa dilaksanakan di Sumenep. Menurutnya, MBG ini merupakan langkah awal untuk membantu meringankan beban masyarakat. Selain itu juga untuk memastikan warga terutama yang kurang mampu, dapat memenuhi kebutuhan makan bergizi bagi anak-anaknya.

    “Kami sangat mengapresiasi program ini. Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumenep,” ucapnya.

    Dengan program MBG, diharapkan semakin banyak warga yang bisa merasakan manfaatnya, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas hidup. “Kami juga berharap program ini dapat memperkuat hubungan sosial antar warga, dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih inklusif di Sumenep,” tandas Edy.

    Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Sumenep, sebagai langkah konkret dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. (tem/kun)

  • BPOM Solo Uji Sampling Menu Program Makan Bergizi Gratis, Apa Saja yang Dicek?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Januari 2025

    BPOM Solo Uji Sampling Menu Program Makan Bergizi Gratis, Apa Saja yang Dicek? Regional 13 Januari 2025

    BPOM Solo Uji Sampling Menu Program Makan Bergizi Gratis, Apa Saja yang Dicek?
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Solo, Jawa Tengah, melakukan
    uji sampling
    terhadap menu
    program Makan Bergizi Gratis
    (MBG) pada hari pertama pelaksanaannya, Senin (13/1/2025).
    Pengujian berlangsung di sebuah mobil operasional yang terparkir tidak jauh dari lokasi program MBG.
    “Tadi pagi kami melakukan sampling dan sekaligus uji di tempat untuk parameter pengujian kimia,” ucap Kepala Balai POM Solo, Muhammad Fajar Arifin saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon.
    Menurut Fajar, uji sampling menu program MBG akan dilakukan setiap hari di lokasi yang berbeda.
    “Kami mendapatkan arahan dari pusat untuk melakukan sampling di titik tertentu sesuai dengan alasan risiko. Ke depan, jumlah titiknya akan banyak dan berbeda setiap hari,” tambahnya.
    Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh siswa dalam program MBG aman.


     
    Uji sampling
    makanan ini mengikuti petunjuk teknis yang mencakup pengujian kimia dan mikrobiologi.
    Parameter pengujian kimia mencakup empat bahan berbahaya, yaitu:
    Sementara itu, untuk mikrobiologi, pengujian difokuskan pada bakteri patogen.
    “Kami ingin memastikan bahwa sebaran keamanan pangan terkait MBG dapat aman dan baik untuk siswa,” ungkap Fajar.
    Program Makan Bergizi Gratis
    (MBG) resmi diluncurkan di Solo dengan sasaran 2.787 siswa.
    Acara peluncuran dihadiri oleh Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi, Dandim 0735/Solo Letkol Inf Eko Hardianto, serta jajaran pemerintah kota Solo.
    Menu pada hari pertama program MBG terdiri dari nasi, sayur, ayam, susu, dan jeruk, yang semuanya disajikan dalam wadah stainless steel.
    Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG tahap pertama mencakup tujuh sekolah dengan total 2.787 siswa.
    Sekolah-sekolah tersebut antara lain adalah TK Warga, SD Warga, SDN Purwodiningratan, SDN Kepatihan Wetan, SMPN 14 Solo, SMA Widya Wacana, dan SMKN 8 Solo.
    “Menu program MBG ini didistribusikan langsung dari dapur umum satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Jebres. Distribusi masih di seputaran Purwodiningratan dengan radius tidak lebih dari 2 kilometer. Setiap SPPG tidak boleh melayani lebih dari 3.000 siswa, sesuai dengan perhitungan waktu,” kata Teguh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Layanan Penyeberangan Tetap Bebas PPN, Tekan Biaya Logistik

    Layanan Penyeberangan Tetap Bebas PPN, Tekan Biaya Logistik

    Jakarta, FORTUNE – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan bahwa tarif layanan penyeberangan yang dikelolanya tetap bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini seiring dengan upaya pemerintah dalam menekan biaya distribusi barang dan memperkuat konektivitas antarpulau.

    Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, memastikan kebijakan tersebut tak bakal berdampak pada tarif kapal penyeberangan yang menjadi bagian dari angkutan umum.

    “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif layanan kapal penyeberangan karena layanan ini termasuk dalam kategori jasa angkutan umum yang dibebaskan dari PPN sesuai regulasi. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat,” kata Shelvy dalam keterangannya, dikutip Jumat (10/1).

    Kemudian dia menjelaskan pembebasan PPN ini merupakan amanat Pasal 4A ayat 3 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana diperbaharui dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Regulasi ini menegaskan bahwa jasa angkutan umum di laut, termasuk layanan kapal penyeberangan adalah bagian dari fasilitas publik yang penting untuk mendukung mobilitas dan konektivitas nasional,” ujar Shelvy.

    Bisa menekan biaya logistik nasional

    Lanjut dia, dampak pembebasan PPN diklaim sangat strategis bagi berbagai sektor, terutama dalam menekan biaya logistik nasional. Transportasi laut yang efisien juga dapat membantu menjaga stabilitas harga barang, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang bergantung pada moda angkutan laut untuk distribusi kebutuhan pokok.

    “Kami percaya bahwa pembebasan PPN adalah langkah konkret untuk menciptakan efisiensi logistik, sehingga dapat menekan harga barang yang didistribusikan ke wilayah-wilayah terpencil,” tutur Shelvy.

    Selain itu, lanjut dia, pembebasan PPN juga dapat memperkuat peran ASDP dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan tarif yang tetap stabil, masyarakat dapat lebih mudah melakukan perjalanan antarwilayah, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kegiatan ekonomi.

    Shelvy berharap kebijakan ini bisa meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi laut yang menjadi andalan dalam mobilitas dan perdagangan. Di samping itu,  meski bebas dari PPN, ASDP tetap menjalankan kewajiban perpajakan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 sebesar 1,2 persen atas penghasilan bruto dari jasa angkutan laut.

     “Kami memastikan bahwa seluruh tarif yang diterapkan selalu mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga tidak membebani masyarakat sekaligus mendukung pendapatan negara,” kata Shelvy.

    Untuk diketahui, hingga saat ini ASDP telah mengoperasikan 37 pelabuhan dan melayani lebih dari 300 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia dengan lebih dari 200 kapal. Sebagian besar lintasan yang dikelola ASDP, sekitar 66 persen, adalah lintasan perintis yang berperan penting dalam menghubungkan daerah terpencil dan mendukung pemerataan pembangunan.

  • Mengenal 9 Tokoh Pejuang Asal Lampung, Siapa Saja?

    Mengenal 9 Tokoh Pejuang Asal Lampung, Siapa Saja?

    7. Pangeran Purbajaya

    Pangeran Purbajaya adalah pangeran ringgau dengan gelar Sultan Pangeran Batin Purbajaya Bindung Langit Alam Benggala. Ia merupakan seorang sultan sekalabrak yang bertahta sejak tahun 1789-1869.

    Pada tanggal 1 Juli 1982, Purbajaya mendapat anugerah Sandang Mahardeka dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mister G Isakbrus. Sandang Mahardeka diberikan karena jasa besar Pangeran Purbajaya yang berhasil memadamkan kerusuhan di Muko-Muko Bengkulu dan Pasema Lebar.

    pada saat itu, ada seorang pejabat Belanda yang tengah berkunjung ke Liwa dengan meniti kuda. Semua pasirah (kepala pemerintahan marga pada masa Hindia Belanda di wilayah Zuid Sumatra atau Sumatera Selatan) dan pemimpin adat diminta untuk datang menghadap mereka.

    Di hadapan pejabat Belanda tersebut, semua pasirah dan pemimpin adat turun dan memberi salam kepada sang pejabat Belanda, kecuali Purbajaya. Ia tetap dengan gagah duduk di atas pelana kuda putihnya.

    Alasannya karena ia telah menyandang gelar Sandang Mahardeka dan Pangeran, bukan lagi pasirah atau kepala adat. Akibatnya, pertempuran terjadi antara Purbajaya dengan Belanda.

    Pada saat inilah rumpun bambu di Desa Kerang Batu Berat, Lampung Barat, diberlakukan ordonasi yang disebut Ferdonasi Van Kerang, karena selalu diambil oleh masyarakat sebagai senjata perang. Dalam pertempuran ini, Purbajaya dengan sangat rela mengambil resiko atas dirinya demi menyelamatkan rakyatnya. Karena jasa tersebut, Pangeran Purbajaya pun diberi gelar pahlawan nasional.

    8. Pangeran Dalom Merah Dhani

    Pangeran Dalom Merah Dhani adalah Sultan Sekalabrak yang bertakta sejak 1869 hingga 1909. Ia berperan dalam menyebarkan agama Islam di Lampung.

    Dalam sejarah, sejak tahun 1899, sepulangnya dari Tanah Suci, ia berkunjung ke Konstantinopel, Istanbul. Di sana, ia diberi sebuah kiswah kain yang menutupi kabah di Mekah, Saudi Arabia.

    Kiswah tersebut bertuliskan lafaz tauhid. Kain kiswah ini menandakan bahwa kepaksian Sekalabrak adalah kerajaan penyebar agama Islam sejak dulu.

    Selain itu, kiswah juga dijadikan sebagai simbol penguasa untuk memperlihatkan salah satu identitas kebesaran yang dimiliki kerajaan tersebut. Akibatnya, Belanda pun tidak pernah berani menegur aksi Pangeran Dalom Merah Dhani dalam menyebar agama Islam di Lampung.

    Selain kain kiswah, Pangeran Dalom Merah Dhani juga dihadiahi dua pedang Istambul oleh Sultan Usmani. Ia juga digelari pahlawan nasional asal Lampung.

    9. Pangeran Maulana Balian

    Pangeran Maulana Balian adalah Sultan Sekalabrak yang bertata sejak 1949 hingga 1989 asal Lampung. Semasa muda, Maulana menempuh pendidikan di sekolah orang-orang Belanda atau ELS.

    Kala itu, hanya ada dua orang pribumi yang bersekolah di sana, salah satunya adalah Maulana. Selain di ELS, Maulana juga ikut pendidikan militer di Batu Sangkar bersama dengan Maraden Panggabean, Ramli, Gustanil Arifin, dan lain-lain.

    Semasa hidupnya, Pangeran Maulana Balian selalu memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Ia terlibat dalam banyak pertempuran di berbagai front ketika menentang Belanda maupun Jepang.

    Pangeran Maulana Balian adalah salah satu perwira tempur yang diterjunkan pertama di garis depan dalam pertempuran di Ambon untuk menumpas pergolakan di sana. Karena banyak terlibat dalam berbagai pertempuran, Pangeran Maulana Balian pun dianggap sebagai pahlawan kemerdekaan asal Lampung.

     

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Dianggap Menyesatkan, Makam Wali Lima Palsu di Ngawi Dibongkar Sekelompok Warga

    Dianggap Menyesatkan, Makam Wali Lima Palsu di Ngawi Dibongkar Sekelompok Warga

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

    TRIBUNJATIM.COM, NGAWI – Sekelompok warga yang mengatasnamakan Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) membongkar lima makam Wali Lima palsu di Ngawi, Minggu pagi (12/1/2025).

    Lima makam Wali Lima di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, sering didatangi sejumlah peziarah dari berbagai daerah.

    Menurut Warga Setempat, Sunarsih, makam tersebut sengaja dibuat oleh seorang Kyai Qosim (60), sekaligus tokoh masyarakat setempat di samping mushola pada tahun 2009.

    Makam tersebut,lanjut Sunarsih, diklaim sebagai peninggalan leluhur di daerah tersebut.Tak jarang sejumlah orang dari luar daerah datang untuk berziarah ke makam tersebut.

    “Banyak peziarah datangi dari luar daerah ziarah wali tiap Jumat Pahing. Rutinan di situ percaya tidak percaya makam sudah ada kalau sudah dari sananya,” ujarnya.

    Suasana pembongkaran 5 makam Wali Lima yang dianggap palsu dilakukan Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI), Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Minggu pagi (12/1/2025). (tribunjatim.com/Febrianto Ramadani)

    Pembongkaran makam mendapat pengawalan ketat dari petugas TNI-Polri. Warga setempat hanya melihat, dan tidak bisa berbuat banyak.

    Ketua RT Setempat Agus Supriyanto menuturkan, sejak 15 tahun yang lalu banyak peziarah dari luar daerah.

    Sebelum dibangun makam, lahan milik Arifin (40) warga setempat, dibuat untuk mencetak batu bata

    “Kalau dibongkar ya rela aja, dulu tempat itu untuk mencetak batu bata,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Harian PWI Budi Cahyono mengungkapkan, makam Wali Lima dibongkar karena dianggap palsu, dan menyesatkan budaya.

    Dengan menggunakan alat seadanya, kelima makam dibongkar paksa, hanya waktu 30 menit kelima makam dengan panjang masing-masing 2 meter itu sudah rata tanah.

    “Makam itu yang jelas palsu tidak ada jasadnya yang bangun juga dari gurunya. Makanya kita bongkar biar nantinya tidak menyesatkan sejarah. Pembongkaran makam dilakukan melalui serangkaian pertemuan antara PWI dan warga setempat,” tandasnya