Xcloud.id

Tag: Arifin

  • Jakpus targetkan 50 bank sampah tingkat RW terbentuk dalam 2 minggu

    Jakpus targetkan 50 bank sampah tingkat RW terbentuk dalam 2 minggu

    Hasil evaluasi masih ada 50 bank sampah di tingkat RW yang belum terbentuk

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menargetkan dalam dua minggu dapat membangun 50 bank sampah tingkat Rukun Warga (RW) sebagai upaya mengurangi beban di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.

    “Hasil evaluasi masih ada 50 bank sampah di tingkat RW yang belum terbentuk,” kata Arifin di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan dari 386 RW di delapan kecamatan yang ada di Jakarta Pusat 50 belum memiliki bank sampah, untuk itu perlu adanya percepatan dalam pembentukan bank sampah.

    Menurut dia, dalam waktu dua minggu bank sampah di 50 RW harus terbentuk. Karena dengan adanya bank sampah warga bisa mengurangi pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir/ Sementara (TPA/ TPS).

    “Saya mengajak Bapak Ibu semua mengurangi sampah yang dibuang ke TPA atau TPS dengan berinovasi yang salah satunya melalui bank sampah,” ujarnya.

    Arifin juga mendorong warga dan pengelola bisa mengolah sampah agar memiliki nilai manfaat, seperti sampah daun bisa jadi pupuk, botol plastik bisa jadi kerajinan tangan, dan sebagainya.

    Sementara itu, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Slamet Riyadi menambahkan percepatan pembentukan 50 bank sampah akan dibantu oleh camat, lurah, dan para ketua RW.

    Menurut dia, bila bank sampah di tiap RW sudah terbentuk semua, pihaknya akan mengadakan peluncuran untuk pembentukan bank sampah yang sudah terbentuk di semua RW wilayah Jakarta Pusat.

    “Kami menargetkan dalam waktu dua minggu pembentukan bank sampah di setiap RW. Mudah-mudahan dalam waktu tersebut bisa terbentuk,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tatib DPR Evaluasi Pejabat Digugat, MKD Serahkan kepada MA

    Tatib DPR Evaluasi Pejabat Digugat, MKD Serahkan kepada MA

    loading…

    Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib digugat oleh seorang dosen dan mahasiswa hukum ke Mahkamah Agung (MA). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib digugat oleh seorang dosen dan mahasiswa hukum ke Mahkamah Agung ( MA ). Mereka mempersoalkan klausul kewenangan DPR yang bisa mengevaluasi pejabat negara yang terpilih dari hasil fit and proper test dan ditetapkan di paripurna DPR.

    Gugatan itu dilayangkan oleh Setya Indra Arifin, dosen hukum Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta (Unusia) dan A Fahrur Rozi, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Kuasa hukum penggugat, Abdul Hakim menjelaskan, kliennya menggugat Pasal 228A ayat (1) dan (2) Tatib DPR. Menurutnya, klausul itu bertentangan dengan Pasal 70 ayat 3, Pasal 185 ayat 1 dan 2, Pasal 234 ayat 2 UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014.

    “Pengujian ke MA pengujian legalitas, bukan norma, artinya apakah objek yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang yang di atasnya atau tidak” kata Abdul dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

    Merujuk teori hirarki hukum, kata dia, Tatib DPR hanya mengikat internal bukan eksternal Parlemen. Dengan demikian, ia meyakini, kewenangan DPR RI untuk evaluasi pejabat sudah salah kaprah.

    “DPR kalau ngebet ingin punya kewenangan evaluasi tersebut harus diatur dalam UU bukan dalam Tatib, kalau pengen ya, bukan berarti boleh,” katanya.

    “Secara teori kewenangan MD3 juga tidak memberikan mandat tersebut. Artinya, tindakan mengatribusi suatu kewenangan melalui peraturan internal kelembagaan seperti tata tertib adalah tindakan ultra vires yang bertentangan dengan undang-undang,” imbuh Abdul.

    Di sisi lain, ia berkata, fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi kelembagaan yang dimiliki DPR bersifat terbatas dan hanya dilaksanakan untuk mengawasi pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU 17/2014.

  • Sidang MK Tuntas, KPU Pamekasan Segera Tetapkan Pemenang Pilkada 2024

    Sidang MK Tuntas, KPU Pamekasan Segera Tetapkan Pemenang Pilkada 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi tidak menerima gugatan tim hukum pasangan calon (paslon) Mohammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) Pamekasan 2024.

    Hal tersebut berdasar pengucapan putusan sengketa Pilkada Pamekasan, dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Pamekasan 2024 di Gedung MK, Jl Merdeka Barat XVII No 2-C Gambir, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) malam.

    Bahkan dengan penguatan putusan yang tentang sengketa pilkada Pamekasan 2024, tahapan proses pilkada Pamekasan, dapat dipastikan hampir rampung. “Dalam pokok permohonan menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim MK, Suhartoyo.

    Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh hakim MK, Asrul Sani juga dinyatakan bahwa dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum secara seluruhnya. Sehingga pemohon juga dinilai tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan a quo.

    Dengan putusan tersebut, KPU Pamekasan segera menindaklanjuti dengan mengumumkan penetapan paslon bupati dan wakil bupati Pamekasan terpilih, Periode 2025-2030. “Melalui putusan ini, kami memiliki kewajiban untuk melaksanakan rapat penetapan bupati dan wakil bupati Pamekasan terpilih,” kata Komisioner KPU Pamekasan, A Tajul Arifin, Selasa (25/2/2025).

    “Insya’ Allah dalam tiga hari kedepan, kami akan akan segera menetapkan bupati dan wakil bupati Pamekasan terpilih. Mengenai teknis dan persiapannya, masih akan kita rapatkan terlebih dahulu,” pungkasnya.

    Berdasar rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan KPU Pamekasan, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, Rabu hingga Kamis (4-5/12/2024) lalu. Sudah dinyatakan tuntas.

    Bahkan dalam pleno terbuka tersebut, paslon nomor urut 2 Pilkada Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) dinyatakan unggul dari dua paslon lainnya dengan meraih dukungan sebanyak 291.246 suara (50,9 persen).

    Sementara paslon nomor urut 1 Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID) mendapatkan total dukungan sebanyak 17.307 suara (3 persen), dan paslon nomor urut 3 Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) mendulang sebanyak 263.740 suara (46,1 persen). [pin]

  • ASDP Prediksi 4,56 Juta Orang Gunakan Kapal Ferry saat Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    ASDP Prediksi 4,56 Juta Orang Gunakan Kapal Ferry saat Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada layanan Angkutan Lebaran 2025, terdapat sembilan lintasan penyeberangan yang masuk dalam pantauan nasional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

    Sembilan lintasan penyeberangan itu ada Merak – Bakauheni, Ketapang – Gilimanuk, Jangkar – Lembar, Padangbai – Lembar, Kayangan – Pototano, Tanjung api-api – Tanjung Kelian, Ajibata – Ambarita, Panajam – Kariangau, dan Bajoe – Kolaka.

    Dua lagi adalah lintasan dari pelabuhan perbantuan, yaitu Ciwandan – Wika Beton dan Bojonegara – Muara Pilu.

    ASDP memprediksi jumlah penumpang penyeberangan di lintasan terpantau nasional mencapai sekitar 4,56 juta orang dan total kendaraan sebanyak 1,1 juta unit.

    Masing-masing dari prediksi tersebut naik 10 persen dari realisasi tahun lalu.

    Dengan prediksi kenaikan sebesar 10 persen, manajemen dermaga siap operasi disebut sebanyak 50 unit, dengan rincian 44 unit milik ASDP dan 6 unit non ASDP.

    Sementara itu, kapal siap operasi tercatat sebanyak 215 unit kapal, dengan rincian 50 kapal ASDP dan 165 unit reguler non ASDP.

    “ASDP terus mengoptimalkan persiapan agar layanan Angkutan Lebaran tahun ini berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa,” kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2025).

    Shelvy menjelaskan, di Pelabuhan Merak, kapasitas parkir mencapai 6.025 unit kendaraan kecil.

    Kapasitas kapal dapat mengangkut hingga 25.067 kendaraan kecil per hari pada kondisi padat, sehingga total kapasitas harian mencapai 31.092 kendaraan kecil.

    Di Pelabuhan Ciwandan, ada dua dermaga dengan kapasitas parkir sepeda motor mencapai 3.500 unit di area seluas 7.000 meter persegi.

    Kapasitas truk mencapai 560 unit tronton di area seluas 25.000 meter persegi.

    Kapasitas kapal di Pelabuhan Ciwandan berkisar antara 1.800 hingga 3.000 kendaraan kecil per hari. Total kapasitas harian mencapai 3.890 hingga 5.090 kendaraan kecil.

    Di Pelabuhan BBJ Bojonegara, tersedia enam kapal LCT dan dermaga plengsengan.

    Kapasitas parkir mampu menampung 1.070 kendaraan truk panjang 12 meter dengan kapasitas kapal yang mencapai 600 kendaraan truk 12 meter per hari pada kondisi padat.

    Sehingga, total kapasitas harian mencapai 1.670 kendaraan truk.

    Di Pelabuhan Indah Kiat, ada buffer area seluas 3,5 hektare yang dapat menampung sekitar 450 kendaraan kecil.

    Akses integrasi dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Indah Kiat telah diaktifkan sejak Angkutan Lebaran 2024.

    Pelabuhan KBS Cilegon juga disiapkan sebagai tambahan buffer area untuk mengurangi kepadatan di sekitar Pelabuhan Ciwandan.

    Antrean Kendaraan

    Shelvy mengatakan, antrean kendaraan saat arus mudik dan balik Lebaran tetap berpotensi terjadi.

    Pada Angkutan Lebaran 2024, 82 persen pengguna jasa tidak check in sesuai waktunya.

    Lalu, salu sekitar 85-90 persen pengguna jasa melakukan pembelian tiket yang mepet waktu keberangkatan.

    Bahkan, masih ada pengguna jasa yang memaksa untuk menyeberang dalam kondisi tiket telah terjual habis.

    “Kami terus mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan membeli tiket sejak jauh hari agar dapat menghindari antrean panjang di pelabuhan,” ujar Shelvy. 

  • 4,56 Juta Orang Diprediksi Menyeberang Via Kapal Ferry untuk Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    4,56 Juta Orang Diprediksi Menyeberang Via Kapal Ferry untuk Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi sekitar 4,56 juta orang dan total kendaraan sebanyak 1,1 juta unit akan menyeberang menggunakan kapal ferry untuk mudik ke kampung halaman di Lebaran 2025 ini.

    Prediksi tersebut naik 10 persen dari realisasi tahun lalu.

    Dengan prediksi kenaikan sebesar 10 persen, manajemen dermaga siap operasi disebut sebanyak 50 unit, dengan rincian 44 unit milik ASDP dan 6 unit non ASDP.

    Kapal siap operasi tercatat sebanyak 215 unit kapal, dengan rincian 50 kapal ASDP dan 165 unit reguler non ASDP.

    “ASDP terus mengoptimalkan persiapan agar layanan Angkutan Lebaran tahun ini berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa,” kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2025).

    Shelvy menjelaskan, di Pelabuhan Merak, kapasitas parkir mencapai 6.025 unit kendaraan kecil.

    Kapasitas kapal dapat mengangkut hingga 25.067 kendaraan kecil per hari pada kondisi padat, sehingga total kapasitas harian mencapai 31.092 kendaraan kecil.

    Di Pelabuhan Ciwandan, ada dua dermaga dengan kapasitas parkir sepeda motor mencapai 3.500 unit di area seluas 7.000 meter persegi.

    Kapasitas truk mencapai 560 unit tronton di area seluas 25.000 meter persegi.

    Kapasitas kapal di Pelabuhan Ciwandan berkisar antara 1.800 hingga 3.000 kendaraan kecil per hari. Total kapasitas harian mencapai 3.890 hingga 5.090 kendaraan kecil.

    Di Pelabuhan BBJ Bojonegara, tersedia enam kapal LCT dan dermaga plengsengan.

    Kapasitas parkir mampu menampung 1.070 kendaraan truk panjang 12 meter dengan kapasitas kapal yang mencapai 600 kendaraan truk 12 meter per hari pada kondisi padat.

    Sehingga, total kapasitas harian mencapai 1.670 kendaraan truk. Di Pelabuhan Indah Kiat, ada buffer area seluas 3,5 hektare yang dapat menampung sekitar 450 kendaraan kecil.

    Akses integrasi dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Indah Kiat telah diaktifkan sejak Angkutan Lebaran 2024.

    Pelabuhan KBS Cilegon juga disiapkan sebagai tambahan buffer area untuk mengurangi kepadatan di sekitar Pelabuhan Ciwandan.

    Antrean Kendaraan

    Shelvy mengatakan, antrean kendaraan saat arus mudik dan balik Lebaran tetap berpotensi terjadi. Pada Angkutan Lebaran 2024, 82 persen pengguna jasa tidak check in sesuai waktunya.

    Lalu, salu sekitar 85-90 persen pengguna jasa melakukan pembelian tiket yang mepet waktu keberangkatan.

    Bahkan, masih ada pengguna jasa yang memaksa untuk menyeberang dalam kondisi tiket telah terjual habis.

    “Kami terus mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan membeli tiket sejak jauh hari agar dapat menghindari antrean panjang di pelabuhan,” ujar Shelvy. 

  • KI DKI dorong BPAD Jakarta raih kategori informatif di E-Monev

    KI DKI dorong BPAD Jakarta raih kategori informatif di E-Monev

    Kurangnya sosialisasi menjadi tantangan tersendiri, sehingga KI DKI Jakarta terus melakukan kunjungan ke berbagai badan publik

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta memperoleh kategori “informatif” dalam ajang Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev).

    Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin mengingatkan pada E-Monev 2024, BPAD DKI Jakarta memperoleh kategori “Cukup Informatif” untuk itu pada E-Monev kali ini harus bisa ditingkatkan.

    “Momentum E-Monev bukan hanya sekadar pertemuan formal, tetapi kesempatan berdiskusi agar pelayanan informasi BPAD ke depan menjadi lebih baik,” ujar Luqman saat visitasi ke BPAD Jakarta, Senin.

    Visitasi sendiri bertujuan untuk menyampaikan hasil E-Monev 2024 kepada badan publik dan mengevaluasi progres pelayanan informasi ke depan.

    Luqman menyoroti masih banyaknya badan publik yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

    Kurangnya sosialisasi menjadi tantangan tersendiri, sehingga KI DKI Jakarta terus melakukan kunjungan ke berbagai badan publik.

    “Keterbukaan informasi jangan hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan dalam mengelola data dan informasi guna menunaikan hak publik. Ini menjadi momentum bagi BPAD untuk menata kelola data dan informasi sebagai bagian dari manajemen reputasi. Dengan demikian, dapat terlihat mana data yang sering diminta publik dan mana yang menjadi permasalahan,” kata Luqman.

    Luqman juga menekankan pentingnya pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setiap tahun. Selain itu, ia berharap BPAD sebagai pengelola data dan aset dapat lebih optimal dalam menata kelola informasi.

    Plt. Sekretaris BPAD DKI Jakarta, Didiek Budi Cahyadi pada kesempatan tersebut menyampaikan komitmen dari instansinya untuk terus mengembangkan keterbukaan informasi.

    “Bukan berarti kami tidak ingin terbuka, tetapi ada hal-hal yang harus dijaga bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara prinsip, BPAD terus berupaya mengembangkan sistem informasi agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah,” ujar Didiek.

    Saat ini, lanjut Didiek, BPAD tengah menyusun peta jalan (roadmap) yang berhubungan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

    Ia juga menyampaikan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan KI DKI Jakarta. Dengan adanya visitasi ini, diharapkan BPAD DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan mencapai kategori “Informatif” dalam penilaian keterbukaan informasi di masa mendatang.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tiba di Magelang, Pramono Anung Tak Langsung Gabung Retreat

    Tiba di Magelang, Pramono Anung Tak Langsung Gabung Retreat

    loading…

    Gubernur Jakarta Pramono Anung yang juga kader PDIP kembali datang ke Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Dia disebut-sebut akan bergabung retreat di Akmil Magelang. Foto: Dok SINDOnews

    MAGELANG – Gubernur Jakarta Pramono Anung yang juga kader PDIP kembali datang ke Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Dia disebut-sebut akan bergabung kegiatan retreat di Akmil Magelang.

    Sebelumnya, dia terlihat kembali muncul di Bandara YIA, Senin (24/2/2025) pagi. Pramono irit bicara, namun menyebut akan ke Magelang. “Bismillah, Magelang,” kata Pramono.

    Dia menggunakan mobil Alphard hitam. Namun, dia tak langsung menuju lokasi retreat. Pramono bersama rombongan justru terlihat masuk ke area rumah makan di Kota Magelang. Lokasinya sekitar 1 km dari tempat retreat dilaksanakan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, ada 17 kepala daerah kader PDIP yang sudah bergabung di kegiatan retreat.

    “Jam 09.00 malam, Minggu, 23 Februari, kalau nggak salah, totalnya ada 17. Semua dari PDIP,” tuturnya.

    Sejumlah kepala daerah kader PDIP yang terlihat di antaranya Bupati Trenggalek Nur Arifin, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Demak Esti’anah, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    (jon)

  • PDIP Larang Kader Ikut Retret, Zainal Arifin: Kenapa Heboh?

    PDIP Larang Kader Ikut Retret, Zainal Arifin: Kenapa Heboh?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, menyoroti larangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap kadernya untuk mengikuti retret di Magelang.

    Zainal mempertanyakan esensi di balik larangan tersebut dan dampaknya bagi partai.

    “Dibalik larangan ke retreat, pertanyaannya apa gunanya?,” ujar Zainal di X @zainalamochtar (23/2/2025).

    Ia menilai bahwa PDIP saat ini tidak bersikap oposisi terhadap Presiden Prabowo Subianto, melainkan hanya terhadap Jokowi dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    “Kan, partai merah gak oposisi ke Prabowo, tapi hanya ke Jokowi dan anaknya,” cetusnya.

    Zainal juga mempertanyakan apakah ada sanksi bagi kader yang tidak mengikuti retret tersebut.

    “Sebaliknya, emang ada hukuman gak ikut retreat? Kan gak ada juga,” Zainal menuturkan.

    Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran dalam retret tidak serta-merta mencerminkan ketidaksamaan visi dengan rakyat.

    “Emangnya gak ikut retreat pertanda gak ikut rakyat? Kan gak juga. So, kenapa heboh?,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.

  • 17 Kepala Daerah PDIP Akhirnya Ikut Retreat di Akmil Magelang

    17 Kepala Daerah PDIP Akhirnya Ikut Retreat di Akmil Magelang

    loading…

    Sejumlah kepala daerah memakai kemeja putih saat mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Senin (24/02/2025). Pagi. Foto/Yohanes Demo

    MAGELANG – Sebanyak 17 kepala daerah dari kader PDI Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya tertunda kedatangannya hari ini terkonfirmasi telah mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Perkembangan terbaru ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Jam sembilan malam, Minggu (23/02) kalau nggak salah, totalnya ada 17. semua dari PDIP,” tutur Tito, Senin (24/02/2025).

    Meski tidak disebutkan secara rinci, berdasarkan pantauan SindoNews di lokasi, beberapa kepala daerah kader PDIP yang terlihat telah mengikuti kegiatan retreat.

    Di antaranya Bupati Trenggalek Nur Arifin, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Demak, Esti’anah, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    Tito menyampaikan, para kader PDIP yang tersisa merencanakan untuk ikut bergabung dalam kegiatan ini pada siang nanti. Di mana sebelumnya, ada sekitar 55 kepala daerah kader PDIP yang telah berkumpul di dekat lokasi Akmil.

    “Saya dengar hari ini ada yang menyusul,” tuturnya.

    Tito mengatakan tak ada perlakuan khusus bagi kepala daerah tersebut. Menurutnya, semua yang datang menyusul langsung dipersilakan menyesuaikan diri dengan kegiatan-kegiatan yang sedang dilangsungkan.

  • Bersifat Internal, Instruksi Megawati Tetap Berimbas pada Rakyat di Daerah

    Bersifat Internal, Instruksi Megawati Tetap Berimbas pada Rakyat di Daerah

    JAKARTA – Pengamat politik dari UMSU, Arifin Saleh Siregar menyebut kader PDI Perjuangan yang dilantik menjadi kepala daerah langsung terkena nasib seperti makan buah simalakama usai keluarnya instruksi Megawati Soekarnoputri yang menunda keikutsertaan dalam retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Pasalnya, di satu sisi para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah lewat kontestasi Pilkada Serentak 2024 merupakan pemimpin yang menjadi milik rakyat, di sisi lain mereka dituntut untuk loyal terhadap partai politik yang mengantarkan mereka dapat berkontestasi di Pilkada 2024 tersebut.

    “Kan Simalakama itu. Hadir dianggap mengkhianati partai, tidak hadir dicap pengkhianat rakyat,” ujar Arifin, Minggu 23 Februari 2025.

    Dia menegaskan, meski bersifat internal bagi PDIP, intruksi Mega tersebut tetap menciptakan situasi yang sangat politis dan akan berimbas kepada rakyat di daerah-daerah yang dipimpin kader PDIP. Karena itu, Dekan FISIP UMSU ini berharap ada solusi yang segera diambil untuk meredakan situasi politis tersebut.

    “Saya sih menduga mungkin (instruksi) ini merupakan keputusan spontan yang datang dari emosi sesaat. Mudah-mudahan sikap bijak akan muncul setelah ini. Kita berharap para elite di negeri ini bijak dan menunjukkan kenegarawanannya. Harus bisa membedakan mana kepentingan sesaat dan mana kepentingan untuk masa panjang, mana kepentingan kelompok dan mana kepentingan bersama untuk kepentingan rakyat banyak,” terang Arifin.

    Meski ada instruksi dari Megawati, sejumlah kepala daerah dari PDIP tetap mengikuti kegiatan retret, seperti Bupati Malang Sanusi, Bupati Lebak Hasbi Jaya, Bupati Brebes Paramitha dan Bupati Grobogan Setyo Hadi.

    Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Said Abdullah mengatakan belum ada putusan mengenai sanksi bagi kader yang melanggar instruksi Megawati. Menurut dia, larangan retret tersebut merupakan urusan internal partai.