Xcloud.id

Tag: Arifin

  • Wakil Menteri dan pegawai Kemenhut tunaikan zakat melalui BAZNAS

    Wakil Menteri dan pegawai Kemenhut tunaikan zakat melalui BAZNAS

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Wakil Menteri dan pegawai Kemenhut tunaikan zakat melalui BAZNAS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Kehutanan RI, Drs. Sulaiman Umar menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI. Penyerahan zakat ini turut diikuti oleh para pejabat serta pegawai keluarga besar Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.

    Penyerahan zakat fitrah ini diselenggarakan pada acara Hari Bakti Rimbawan ke-42 di Gedung Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Selain itu, peresmian Gerai Ramadan di lingkungan Kementerian Kehutanan juga turut dilakukan dalam acara ini.

    Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, M.Si., Deputi 1 BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Mohamad Arifin Purwakananta, Plt. Sekretaris Jenderal Kemenhut Dr. Ir. Mahfudz, M.P., Ketua UPZ Kemenhut Ir. Drs. Sujoko Prajitno, MM., Direktur Pengumpulan BAZNAS RI Faisal Qosim, Lc., serta sejumlah pejabat dan direktur di lingkungan Kemenhut.

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, mengapresiasi langkah Kementerian Kehutanan dalam menggalakkan pembayaran zakat di lingkungan instansi pemerintah.

    “Alhamdulilah tadi sudah diterima zakat dari Wakil Menteri Perhutanan Drs. Sulaiman Umar, serta para pejabat Kemenhut yang dikumpulkan oleh UPZ Kemenhut. Dan hari ini kita juga telah resmi membuka gerai pembayaran zakat, infak, dan sedekah di lingkungan Kemenhut,” ujarnya.

    Menurutnya, kegiatan penyaluran zakat dan pembukaan gerai zakat di lingkungan instansi pemerintahan, seperti yang dilakukan Kementerian Kehutanan merupakan contoh baik yang patut ditiru oleh kementerian dan lembaga lainnya, terutama di bulan Ramadhan ini. 

    “Kami dari BAZNAS RI mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Kehutanan yang telah mempelopori rangkaian acara ini, khususnya kepada Wakil Menteri Kehutanan atas kepercayaannya bekerja sama dengan BAZNAS dalam pengumpulan zakat ini. Semoga Allah membalas kebaikan ini,” tambahnya.

    “Zakat adalah bagian dari tauhid sosial yang bertujuan membantu fakir miskin. Kami mengajak seluruh pegawai dan pejabat di Kemenhut untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS,” ucapnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan RI, Drs. Sulaiman Umar, mengajak seluruh pegawai Kemenhut untuk melaksanakan zakat di BAZNAS melalui UPZ Kemenhut.

    “Marilah kita laksanakan zakat dengan ikhlas dan tulus, sehingga kita meraih keberkahan dan keridaan dari Allah. Zakat juga dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sulaiman. 

    Melalui kegiatan ini, Sulaiman berharap akan semakin banyak pegawai Kemenhut yang terdorong untuk menunaikan zakat melalui jalur resmi seperti BAZNAS.

    Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS bersama Kemenhut RI juga turut menyalurkan santunan dengan total sebesar Rp160 juta dalam bentuk 550 paket sembako kepada para mustahik, yang meliputi pensiunan Kemenhut di Jakarta dan Bogor, petugas kebersihan, pegawai layanan di Kemenhut, serta anak yatim piatu dan fakir miskin.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina: Kejagung Periksa 9 Saksi Termasuk 2 Pejabat Kementerian ESDM – Halaman all

    Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina: Kejagung Periksa 9 Saksi Termasuk 2 Pejabat Kementerian ESDM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar mengungkapkan perkembangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Menurut Harli, pada Selasa (4/3/2025), Kejagung telah memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina.

    Dari sembilan orang saksi ini, dua di antaranya merupakan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ikut diperiksa penyidik.

    “Adapun, sembilan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023 atas nama Tersangka YF, dkk,” kata Harli, dilansir Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

    Sementara itu tujuh orang saksi lainnya adalah pejabat teknis dari beberapa anak perusahaan PT Pertamina.

    Yakni BMT selaku Manager Performance & Governance PT Kilang Pertamina Internasional; TM selaku Senior Manager Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional; dan AFB selaku Manager Research & Pricing PT Pertamina Patra Niaga.

    Kemudian, MR selaku Director of Risk Management PT Pertamina Internasional Shipping; BP selaku Director of Crude and Petroleum Tanker PT Pertamina International Shipping; dan AS selaku Director of Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. 

    Serta satu pejabat teknis dari induk perusahaan yang diperiksa, yaitu LSH selaku Manager Product Trading ISC periode 2017-2020/Manager SCMDM pada Direktorat Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero).

    Kejagung Periksa Dirut Pertamina Kilang Internasional

    Sebelumnya Kejagung telah memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman (TAW) sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

    “Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa TAW selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Senin (3/3/2025).

    Selain Taufik, penyidik Kejagung turut memeriksa dua saksi lainnya. 

    Kedua saksi tersebut yakni Manager Treasury PT Pertamina Patra Niaga berinisial ANW dan Manager Quality Management System PT Pertamina (Persero) berinisial AA.

    Diketahui Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018-2023.

    Mereka terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.

    Para tersangka itu yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian AP selaku VP Feed Stock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Kemudian, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, ⁠GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

    Dua tersangka baru yang diumumkan pada Rabu (26/2/2025) malam yakni Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga juga turut diperiksa.

    Tim penyidik telah menahan para tersangka untuk 20 hari ke depan. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.

    Di antaranya penggeledahan di dua kediaman pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid yakni yang terletak di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan dan Jalan Jenggala 2, Jakarta Selatan.

    Penyidik juga melakukan penggeledahan di  PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, Banten, milik tersangka Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) dan tersangka Gading Ramadhan Joedo (GRJ). Muhammad Kerry merupakan anak dari Riza Khalid.

    Tak hanya itu, Kejagung pun telah melakukan penggeledahan di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem milik Pertamina di Cilegon, Banten.

    Menteri BUMN Diminta Tanggung Jawab Soal Dugaan Korupsi Pertamina Patra Niaga 

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Asep Wahyuwijaya mendorong, adanya pertanggungjawaban dari Menteri BUMN, Erick Thohir terkait kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga yang ditaksir merugikan negara mencapai Rp 193,7 triliun tersebut.

    “Soal apakah hal itu akhirnya melibatkan Kementerian BUMN atau tidak, kita serahkan sepenuhnya hal tersebut di ranah pro justisia oleh Kejagung,” jelas Asep, Selasa.

    Lebih jauh,  Asep menekankan, pentingnya Kejagung menuntaskan momentum terungkapnya kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis di lingkungan Pertamina ini sampai ke akar-akarnya. 

    Termasuk siapa saja yang diduga terlibat.

    “Karena modus operandi kejahatan luar biasa yang dilakukan para pejabat Pertamina ini merugikan negara dan rakyat secara sekaligus. Membobol subsidi dan menipu rakyat,” ungkap dia.

    Asep pun menekankan, pengungkapan perkara mega korupsi di Pertamina oleh Kejagung juga harus  dilakukan secara fundamental. 

    Hal ini, tegas Asep, perlu dilakukan untuk mendorong pembersihan mafia migas di Pertamina. 

    “Menciptakan keadaan baru yang jauh lebih proper bagi Pertamina agar ke depannya Pertamina bisa betul-betul memberikan sumbangsih untuk negara dan menguntungkan rakyat Indonesia. Kepercayaan publik harus dikembalikan,” pungkas Asep.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Choirul Arifin)(Kompas.com/Shela Octavia)

    Baca berita lainnya terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah.

  • ASN Trenggalek sepakat donasikan TPP untuk pembangunan infrastruktur

    ASN Trenggalek sepakat donasikan TPP untuk pembangunan infrastruktur

    Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur bersepakat medonasikan sebagian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerahnya.

    Kesepakatan ini disampaikan dalam apel perdana ASN yang dipimpin oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Senin.

    Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah selama dua periode kepemimpinannya.

    Pada periode pertama, ia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan pembangunan.

    Sementara di periode kedua, tantangan efisiensi anggaran menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam perbaikan infrastruktur yang rusak.

    “Saya sangat sedih ketika mendengar ada warga yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak. Namun, dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tidak bisa serta-merta memperbaikinya,” ujar Mas Ipin.

    Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia mengajak ASN berpartisipasi dalam upaya gotong royong dengan cara menyisihkan sebagian hak mereka melalui skema donasi TPP.

    Penggalangan dana ini akan dikombinasikan dengan langkah-langkah efisiensi anggaran guna mengatasi pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan jalan daerah yang batal turun.

    “Esensi dari efisiensi ini adalah mengurangi hak penyelenggara negara, bukan hak masyarakat. Kita harus mencari solusi agar kebutuhan rakyat tetap terpenuhi,” tegasnya.

    Mas Ipin juga menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari semangat berpuasa dalam konteks tata kelola pemerintahan.

    “Dalam bernegara, kita sedang berpuasa, yang disebut efisiensi. Itu berarti mengurangi hak kita, bukan mengurangi hak rakyat. Kalau ada dana pembangunan yang tidak jadi turun, kita harus mencari gantinya,” lanjutnya.

    Menurutnya, berbagai langkah penghematan telah dilakukan, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas dan rapat, sehingga satu-satunya opsi yang tersisa adalah pengurangan “take home pay” ASN.

    “Daripada dipotong secara sepihak, lebih baik ASN berpartisipasi dalam bentuk sedekah. Dan tadi, semuanya sepakat untuk berkontribusi,” tandasnya.

    Langkah ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Trenggalek dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun

    Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun

    Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Dalam beberapa pekan terakhir, kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1 kuadriliun menjadi perhatian publik.
    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka terkait kasus yang terjadi pada 2018-2024.
    Dalam diskusi terbaru, sejumlah pihak menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    , dalam skandal mega korupsi tersebut.
    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai
    Golkar
    Nurul Arifin menegaskan bahwa tuduhan terhadap Bahlil salah alamat.
    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Skandal korupsi ini terjadi pada 2018-2023,” ucapnya dalam keterangan pers, Senin (3/3/2025). 
    Nurul menekankan, Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang diambil pada periode tersebut. 
    Sebaliknya, kata dia, Bahlil meminta produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri.
    Dengan kebijakan tersebut, Kementerian ESDM tidak lagi mengizinkan ekspor minyak mentah ke luar negeri.
    “Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah. Salah satunya soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor bahan bakar minyak (BBM),” kata Nurul.
    Ia juga menjelaskan, Kementerian ESDM sedang mempercepat proses impor BBM menjadi enam bulan, dari yang sebelumnya satu tahun. Hal ini bertujuan untuk memudahkan evaluasi setiap tiga bulan.
    Nurul berharap, publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus tersebut sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat.
    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi ini,” ungkapnya. 
    Nurul juga mengajak semua pihak, termasuk Pertamina untuk berbenah demi meningkatkan pelayanan publik.
    Pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi menilai, terdapat muatan politis dalam narasi keterlibatan Bahlil dalam dugaan kasus korupsi di Pertamina.
    Hal ini karena Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
    “Isu
    reshuffle
    , isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar,” ujar Ari. 
    Ia juga mengatakan, publik harus lebih bijak dalam menyaring informasi, apalagi saat ini  bukan masa politik. 
    “Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” ucap Ari.
    Ia menambahkan bahwa tuduhan publik, terutama dari warganet, terhadap Bahlil tidak tepat.
    Sebab, kronologi kasus
    korupsi Pertamina
    tidak bertepatan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam kasus korupsi Pertamina menurut saya salah alamat. Apa buktinya?,” ujar Ari, yang juga merupakan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron

    Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron

    Jakarta: Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada rentang waktu 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama Sang Ketum. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” ucap Nurul Arifin dalam keterangan pers, Senin, 3 Maret 2025.

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” kata Nurul.
     

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.

    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” ucap Nurul mengimbau.

    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat, terutama warganet di media sosial, soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.

    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.

    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” kata Ari.

    Jakarta: Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada rentang waktu 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.
     
    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama Sang Ketum. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.
     
    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” ucap Nurul Arifin dalam keterangan pers, Senin, 3 Maret 2025.

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.
     
    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” kata Nurul.
     

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.
     
    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” ucap Nurul mengimbau.
     
    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat, terutama warganet di media sosial, soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
     
    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.
     
    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
     
    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” kata Ari.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Korupsi di Pertamina Tak Sinkron dengan Kepemimpinan Bahlil

    Korupsi di Pertamina Tak Sinkron dengan Kepemimpinan Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp 1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin pun angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama ketum nya tersebut. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” tegas Nurul Arifin dalam keterangannya, Senin (3 Maret 2025).

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” ungkapnya.

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.

    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” imbau Nurul.

    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat terutama warganet di media sosial soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.

    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.

    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” tegas Ari.

  • Publik Seret Bahlil Lahadalia dalam Pusaran Korupsi Pertamina, Begini Pembelaan Nurul Arifin Golkar

    Publik Seret Bahlil Lahadalia dalam Pusaran Korupsi Pertamina, Begini Pembelaan Nurul Arifin Golkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan korupsi pada lingkungan PT Pertamina yang telah menyeret sembilan tersangka menjadi perhatian publik secara luas. Dugaan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1 kuadtriliun cukup menjengangkan publik.

    Seperti diketahui, dugaan korupsi di Pertamina itu tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus megakorupsi itu diduga terjadap pada periode 2018-2023.

    Seiring perkembangan kasus dugaan korupsi itu, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut.

    Merespons hal itu, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin pun angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama ketumnya tersebut. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” tegas Nurul Arifin dalam keterangannya, Senin (3 Maret 2025).

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri, sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM, yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” ungkapnya.

  • Merawat Kemabruran Puasa, Hidup Ini Adalah Seni

    Merawat Kemabruran Puasa, Hidup Ini Adalah Seni

    Oleh : Menteri Agama Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, MA

    TRIBUNJATIM.COM – Akhirnya kita bisa menyadari bahwa memang hidup ini adalah seni. Ada tantangan, perjuangan, dan problem tetapi ada keindahan, kenikmatan, dan kebahagiaan.

    Yang pasti hidup ini harus dijalani. Hidup ini juga harus disiasati. 

    Hidup ini juga adalah pelajaran. Bahkan pepatah mengatakan ‘Pengalaman adalah guru paling baik’. Kenapa harus menderita kalau bisa bahagia? Kenapa harus dipesulit jika bisa dipermudah? Kenapa harus  rumit jika bisa simpel? Pernyataan-pernyataan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hidup ini memang perlu dimanaj dan perlu disiasati. Jawabannya sesungguhnya sudah terasa di dalam bulan suci Ramadhan, yang energi spiritualnya amat kuat.

    Ada sejumlah kiat yang ditawarkan oleh para arifin di dalam menjalani kehidupan ini. Di antaranya ialah memiliki barang-barang yang benar-benar kita butuhkan dan sebaiknya kita sisihkan daftar barang yang kita inginkan. Dalam kenyataan hidup ini sesungguhnya kebutuhan kita sedikit, yang banyak adalah keinginan. Kita harus membedakan secara tegas antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah benar-benar mendesak dan sangat diperlukan, sedangkan keinginan lebih merupakan harapan-harapan ideal yang belum terpilah mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder.

    Adakalanya hidup ini perlu dijalani secara praktis-fragmatis tetapi ada juga dimensi di dalam hidup ini memerlukan visi, misi, dan filosofi. Di dalam Islam niat menjadi amat penting di dalam menjalani kehidupan ini. Manusia memiliki dua kapasitas, yaitu sebagai hamba dan khalifah. Hidup sebagai hamba membutuhkan pengabdian dan hidup sebagai khalifah membutuhkan tanggung jawab. Sekali lagi, niat menjadi amat penting karena niat bukan sekedar terucapnya maksud dan tujuan di ujung lidah tetapi secara inplisit juga mengisyaratkan adanya program atau planning dan controlling. 

    Hidup sistematis dan teratur tidak berarti memasang jerat-jerat dalam kehidupan yang menghalangi kemerdekaan dan kebebasan hidup. Ala bisa karena biasa, kita perlu menunmbuhkan sikap dan karakter yang sekaligus modal dasar di dalam menjalani kehidupan ini.

    Jika tatanan hidup sudah menjadi karakter maka akan terasa mudah menjalani kehidupan ini. Meskipun orang lain mungkin prihatin dengan ketatnya pola kehidupan yang dipilih tetapi yang bersangkutan  merasakan kenyamanan dengan pola itu. Bahkan ia akan merasakan hidup ini simpel dan ringan karena ideology hidupnya sudah menjadi karakter yang melekat di dalam dirinya. 

    Bagi orang yang beriman, hidupnya akan terasa lebih mudah dan simpel, karena segalanya ia serahkan kepad Tuhan setelah ia melakukan usahanya secara professional. Kata iman itu sendiri seakar kata dengan aman (merasa aman), amanah (bertanggung jawab), mu’min (orang yang komitmen memelihara kepercayaan).Orang yang beriman tidak akan merasa kecewa karena percaya akan adanya takdir.

    Setelah ia berusaha sedemikian rupa tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, ia ditenangkan oleh sebuah keyakinan bahwa manusi yang berusaha dan Tuhan Yang Maha Menentukan, sesuai dengan firman Allah: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran/3:159).

  • Polresta Banyuwangi Gelar Serah Terima Jabatan Sejumlah Pejabat

    Polresta Banyuwangi Gelar Serah Terima Jabatan Sejumlah Pejabat

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Polresta Banyuwangi menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat pada Senin (3/3/2025). Acara berlangsung di Gedung Rupatama Wira Pratama Polresta Banyuwangi dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Rama Samtama Putra.

    Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB ini turut dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU), Kapolsek Jajaran, serta anggota Polresta Banyuwangi. Prosesi sertijab berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan pasukan hingga penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

    Sejumlah pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan antara lain:

    Kabag Logistik Polresta Banyuwangi Kompol Ali Arifin, yang memasuki masa pensiun, digantikan oleh Kompol Nurhadi Suseno, sebelumnya menjabat Kapolsek Kaliwates Polres Jember.

    Kasat Narkoba Kompol Muhammad Khoirul Hidayat kini menjabat Kanit II Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jatim, posisinya digantikan oleh AKP Nanang Hariono, eks Kasat Resnarkoba Polres Probolinggo.

    Kapolsek Banyuwangi Kota AKP Hadi Waluyo digantikan oleh AKP Hendry Cristianto, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Srono Polresta Banyuwangi.

    Kapolsek Srono AKP Sutarkam kini menjabat Kapolsek Bangorejo, sementara posisinya diisi oleh AKP Hendry Cristianto.

    AKP Hariyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Tahti Polresta Banyuwangi kini menjadi Kapolsek Bangorejo, digantikan oleh AKP Siswanto Hadi Pranoto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakasat Pamobvit Polresta Banyuwangi.

    Dalam sambutannya, Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra menegaskan bahwa mutasi jabatan adalah hal lumrah dalam organisasi kepolisian untuk penyegaran dan peningkatan kinerja.

    “Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan. Kepada pejabat yang baru, saya percaya Anda mampu membawa inovasi dan kontribusi positif untuk Polresta Banyuwangi,” ujar Kapolresta Banyuwangi.

    Seluruh rangkaian acara berlangsung lancar dan kondusif. Polresta Banyuwangi berharap, dengan adanya pergantian pejabat ini, pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat sesuai dengan semangat Polri Presisi.

    “Tentu kami berharap kinerja semakin ditingkatkan. Sehingga kekompakan dan senantiasa terjalin tidak hanya dalam tim namun juga dalam pelayanan masyarakat,” pungkasnya. [alr/suf]

  • Intip Spesifikasi XPENG X9, Calon Rival Denza D9 dan Maxus Mifa 9 di Indonesia

    Intip Spesifikasi XPENG X9, Calon Rival Denza D9 dan Maxus Mifa 9 di Indonesia

    Jakarta –

    Segmen MPV listrik premium di Indonesia bakal semakin ramai. Merek asal China, XPENG, mengonfirmasi akan memasarkan MPV listrik premium X9 di Indonesia pada paruh kedua 2025. Mobil ini akan bersaing langsung dengan MPV listrik premium sesama China lainnya, yakni Denza D9 dan Maxus Mifa 9.

    XPENG menyebut X9 mendefinisikan ulang segmen MPV, menggabungkan desain futuristis, teknologi penggerak otonom tercanggih, dan interior mewah yang luas. Dirancang untuk penggunaan keluarga dan bisnis, X9 diklaim menghadirkan pengalaman berkendara yang smooth, smart, dan nyaman.

    Soal performa, mobil ini dibekali 800V XPower Electric Drive System. Tenaga maksimal XPENG X9 mencapai 370 kW dan torsinya 640 Nm. Akselerasinya pun buas dari 0-100 km hanya butuh waktu 5,7 detik.

    XPENG X9 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Untuk jarak tempuhnya, XPENG X9 diklaim mampu menjangkau 702 km saat baterai terisi penuh, berdasarkan pengujian China Light-Duty Vehicle Test Cycle (CLTC). Adapun efisiensi energinya sebesar 16,2 kWh.

    Mobil ini juga dilengkapi dengan sistem maximum charging dengan kapasitas 330 kW, di mana setiap ngecas dalam waktu 10 menit, bisa menambah jarak tempuh mobil ini sampai 330 km.

    Memanjakan penumpangnya, XPENG X9 dibekali jok dengan sistem zero gravity, bahan jok tersebut terbuat dari kulit nappa. Jok tersebut juga sudah dilengkapi sistem electric dan juga memiliki fitur pijat.

    Denza D9 Foto: (Ridwan Arifin/detikOto)

    Fitur lainnya di mobil ini meliputi sistem operasional perangkat lunak XOS Tianji yang disokong chip teknologi tinggi, Qualcomm Snapdragon SA8295P Intelligent Cockpit Chip. Selanjutnya ada fitur ADAS (Advanced Driver Assistance System) untuk meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya.

    Jika nanti jadi dipasarkan di Indonesia pada semester kedua 2025, maka XPENG X9 akan berhadapan dengan Denza D9 dan Maxus Mifa 9. Denza D9 dipasarkan Rp 950 juta, sementara Maxus Mifa 9 dijual Rp 1.099.000.000.

    Kira-kira XPENG X9 bakal dijual dengan harga berapa ya di Indonesia?

    Maxus Mifa 9 Foto: Dok. Maxus

    (lua/din)