Tag: Arifin

  • Satgas Pangan Polri selidiki temuan beras tak sesuai takaran

    Satgas Pangan Polri selidiki temuan beras tak sesuai takaran

    “Informasinya sudah kami peroleh dan kami sedang mendalami itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri selaku Satgas Pangan Polri menyelidiki dugaan takaran beras yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada label kemasan.

    “Informasinya sudah kami peroleh dan kami sedang mendalami itu,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadirtipideksus) Kombes Pol. Samsu Arifin di Jakarta, Kamis.

    Terkait lokasinya, Kombes Pol. Samsu masih belum bisa membeberkan lantaran masih mendalami lokasi mana saja yang menjadi tempat distribusi produk beras yang dicurangi.

    Adapun penyelidikan ini, kata dia, merupakan langkah tegas Polri untuk menjaga bahan pokok di pasaran dari potensi penyimpangan, terlebih dalam masa HBKN (hari besar keagamaan nasional).

    “Ini sudah menjadi agenda nasional setiap tahun ketika Ramadhan dan menjelang Lebaran. Kemudian Natal, tahun baru, kebutuhan bahan pangan ini meningkat sehingga potensi terjadinya penyimpangan, baik dalam takaran, ukuran, harga ini selalu terjadi. Dari satgas pangan pusat maupun daerah mendeteksi itu, melaksanakan penyelidikan terhadap semua produk pangan,” terangnya.

    Sebelumnya, temuan beras yang tidak sesuai dengan keterangan pada label kemasan, sempat beredar melalui video singkat di laman Youtube Short, di mana seorang warga memperlihatkan beras yang dibelinya hanya memiliki berat 4 kilogram, padahal dalam keterangannya tertulis 5 kilogram.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal temuan beras kemasan 5 kilogram di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang hanya berisi 4 kilogram saat ditimbang.

    Menurutnya, masalah tersebut kini sedang diproses oleh Bareskrim Polri.

    “Sudah, kita sudah dengar dan itu kan diproses sama Bareskrim Polri,” kata Moga.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jumhur Hidayat: Pemerintah Harus Serius Awasi Tenaga Kerja Asing  – Halaman all

    Jumhur Hidayat: Pemerintah Harus Serius Awasi Tenaga Kerja Asing  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengatakan, negara dan masyarakat Indonesia mendapat kerugian besar akibat maraknya tenaga kerja asing ilegal.  

    Menurut Jumhur, pengawasan tenaga kerja asing itu sangat mudah dilakukan, tinggal ada kemauan dan keseriusan dari pemerintah.   

    “Mereka tinggal mau aja. Tidak ada susahnya. Setiap ada orang asing  datangi aja perusahaannya. Lalu cek seluruh dokumen mereka. Sangat mudah bos, tinggal datang orang imigrasi selesai kok,” kata Jumhur saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (19/3/2025). 

    Menurut Jumhur, kalau perlu setiap hari pengecekan itu dilakukan.  

    Karena tenaga kerja asing ilegal ini merugikan negara cukup besar. Karena setiap bulan TKA ini harus setor 100 dolar setiap bulan. Maka setahun berarti 1.200 dolar.  

    “Tapi kalau ribuan TKA itu tidak berdokumen yang sah maka kerugian negara bisa mencapai  jutaan dolar. Kalau mereka bekerja berpuluh puluh tahun tanpa bayar  pajak ini bisa kacau dong,” tukasnya.  

    Menurutnya, pengawasan ini lebih kepada tugas utama imigrasi. Karena mereka yang punya data orang asing yang masuk ke Indonesia sebagai apa. Baru setelah itu, berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja  

    “Harusnya orang imigrasi tahu orang itu datang dan bekerja di perusahaan apa. Ada orang asing rame-rame datang ke Morowali misalnya,  atau daerah pertambangan, nah itu tinggal berkoordinasi dengan Dinas tenaga kerja lalu lakukan sweeping,” ungkapnya.  

    Kendalanya di lapangan, kata Jumhur, para pengawas tenaga kerja ini juga sering dipersulit ketika masuk ke perusahaan itu.  

    “Mereka kadang nggak boleh masuk oleh satpam. Padahal mereka mau melakukan pengecekan. Kalau nggak ada izin atau janji mereka tidak boleh masuk,” ujarnya.  

    Menanggapi kasus tenaga kerja asing (TKA) berinisial TCL yang  diduga tidak mempunyai izin kerja dari Kemenaker, menurut Jumhur, hal itu tidak boleh terjadi, karena setiap TKA harus mengantongi izin dari Kemenaker yang disebut RPTKA (Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing).  

    “Ini berdasarkan Perpres Nomor 20 tahun 2018. Jadi dalam RPTKA itu justru perusahaan sekarang  lebih mudah untuk mengajukan jumlah TKA.  Berapapun jumlah yang diajukan di RPTKA dianggapnya udah bagian dari izin, ini yang salah,”  kata Jumhur.  

    Seperti diberitakan, pengacara Saleh Arifin Nasution melaporkan warna Singapura berinisial TCL ke Kementerian Tenaga Kerja.  

    Dia diduga telah bekerja sejak 2016 di 3 perusahaan besar di Indonesia, tanpa izin ketenagakerjaan.  

    “Kami sudah mengirim surat dan mengadukan hal ini ke Kemenaker. Kasusnya tengah ditangani oleh pengawas tenaga kerja di disnaker DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kita tunggu hasil investigasinya,” kata Saleh, beberapa waktu lalu.  

    Kalau aturan yang dulu, kata Jumhur,  ada rencana dan realisasi.  

    Rencana yang diajukan lewat  RPTKA oleh perusahaan, akan dikaji dan dilihat oleh menteri,  berapa jumlah TKA  yang layak direalisasikan di perusahaan tersebut.  

    “Kalau hasil kajian menteri berdasarkan masukan dari Disnaker daerah,  dari 50 TKA yang diajukan, maka bisa saja yang disetujui hanya 20 orang. Sisanya diisi tenaga kerja lokal. Setelah ini terbitlah IMTA atau izin menempatkan tenaga asing,” papar Jumhur.  

    Banyak Aturan yang Memudahkan TKA, Mendiskreditkan Pekerja 

    Lebih jauh Jumhur mengatakan,  mengatakan, jika pekerjaan itu masih bisa dikerjakan oleh orang Indonesia, maka hal itu menjadi hak konstitusional warga Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan itu.  

    “Karena dalam Undang- undang Dasar 45 itu disebutkan pekerjaan yang layak dijamin  oleh negara. Jadi kalau ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia lalu itu di skip dan diberikan kepada orang asing, itu menurut saya sebuah pelanggaran konstitusional, “ papar Jumhur kepada wartawan di Jakarta, Selasa 18 Maret 2025.  

    Jumhur mengatakan, jika orang asing itu datang sebagai pemodal, maka dia harus memperbesar modalnya.  

    Jika dia sebagai pemilik modal, maka WNA itu bisa menduduki jabatan strategis seperti komisaris atau direktur.  

    “Dulu dalam aturan tenaga kerja asing yang dipakai diutamakan  adalah pekerjaan yang expert dan dalam rangka alih teknologi ke pekerja Indonesia. Namun setelah banyak investasi dari Cina aturan itu banyak berubah,” tandasnya.  

    Misalnya , kata Jumhur, dulu tenaga kerja asing itu harus bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka harus dilatih dulu.  

    Memudian jabatan-jabatan tertentu saja yang boleh disisi. Namun sekarang semua itu diubah.  

    “Bahkan yang sekarang lucunya di area pekerjaan investasi asing kita belajar bahasa Cina. Jadi berbalik kan. Terus simbol-simbol juga jadi Cina. Karena peraturannya dihapus,” ujar mantan Kepala BNP2TKI ini  

    Aturan lain yang berubah, lanjutnya, soal ketentuan 1 berbanding 10. Ini adalah ketentuan maksimum jika ada 1.000 pegawai, maka maskimal tenaga asing yang bekerja 100 orang, sisanya 900 adalah kerja Indonesia.  

    “Nah sekarang ketentuan itu dihapus juga. Bahkan kini jadi berbalik bos, bisa 90 persen tenaga kerja asing, sisanya 10 persen tenaga kerja Indonesia. Itu kalau nggak salah di peraturan presiden dan peraturan turunannya,” ucapnya.  

    Jumhur juga mengungkapkan, komposisi tenaga kerja asing di Kereta Api Cepat Indonesia-Cina, sebanyak 1.300 orang yang mengoperasikan kereta itu, sekitar 950 orang itu dari tenaga kerja Cina.  

    Hanya sekian ratus orang, pekerja Indonesia. 

    “Sekarang kondisinya terbalik. Jumlah orang asing di perusahaan bisa lebih banyak. Dan itu dibenarkan dalam peraturan yang baru,” tandasnya.  

    Peraturan ini, menurut Jumhur, sangat tidak ramah bagi iklim perburuhan di Indonesia.  

    Hal lain, lanjutnya, ada diskriminasi dari sisi pendapatan. Gaji tenaga kerja asing bisa 3 sampai 5 kali lipat dari pekerja lokal.  

    “Ini adalah diskriminasi yang tidak boleh terjadi. Namun praktik  ini banyak dilakukan oleh perusahaan sekarang terutama dari Cina,” ungkapnya.  

    Soal dampaknya bagi tenaga kerja Indonesia, Jumhur mengatakan, dampak pertama yang jelas adalah tenaga kerja kita hanya jadi penonton di kampung sendiri.

    “Kita hanya jadi penonton di tanah kelahiran kita, tanah nenek moyang kita. Dan dalam kondisi kita tidak bekerja.  Sementara mereka berpesta dan mengeruk kekayaan alam Indonesia ,” tegasnya.  

    Dampak kedua, jika dilihat dari aspek ekonomi, ada proses transfer uang. Atau ada istilah ekonomi itu, return value added. 

    Nah, salah satu dampak investasi itu adalah ada dana yang terserap melalui tenaga kerja Indonesia, dan berputar di dalam negeri.  

    “Tapi kalau tenaga kerjanya mayoritas dari negara asal investasi, maka tidak ada return value added yang tertinggal di Indonesia. Duitnya gaji miliar itu tetap lari ke luar negeri,” ujarnya.  

    Menurut Jumhur, era kepemimpinan Jokowi ini adalah malapetaka bagi perburuhan di Indonesia.  

    “Jadi regulasi yang lama itu ditegakkan lagi. Karena dengan aturan baru yang sekrang tetap saja tidak inbestasi yang banyak,” ujarnya.

     

     

  • Buntut Temuan Ladang Ganja di Kawasan Taman Nasional Bromo, DPR Panggil Kemenhut, Minta Penjelasan – Halaman all

    Buntut Temuan Ladang Ganja di Kawasan Taman Nasional Bromo, DPR Panggil Kemenhut, Minta Penjelasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Baru-baru ini telah ditemukan ladang ganja sebesar ribuan meter persegi di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

    Imbas temuan ladang ganja ini, Komisi IV DPR RI akan memanggil Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk dimintai penjelasan.

    Tak hanya itu, pemanggilan Kemenhut ini juga bertujuan untuk memastikan tidak adanya ladang ganja serupa di taman nasional lain, atau di tempat-tempat di bawah pengawasan pemerintah.

    Hal ini diungkapkan oleh  anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan.

    “Kita akan segera memanggil, meminta penjelasan dari pihak Kementerian Kehutanan yang memang bertanggung jawab terhadap pengelolaan taman nasional,” kata Daniel dilansir Kompas TV, Rabu (19/3/2025).

    Terkait temuan ladang ganja ini, Daniel mengaku DPR sangat terkejut.

    Pasalnya kawasan taman nasional ini seharusnya telah mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah, terutama Kemenhut.

    Namun ironisnya ladang ganja ini justru ditemukan di kawasan taman nasional.

    Menhut Akui Ada Temuan Ladang Ganja di TN Bromo

    Viral di media sosial, sebuah temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Lumajang Jawa Timur, yang terbongkar usai terdeteksi pantauan drone wisatawan. 

    Sejumlah konten di media sosial menarasikan bahwa penutupan kawasan TNBTS beberapa waktu lalu karena adanya keberadaan ladang ganja yang siap panen tersebut.
     
    Menanggapi kabar viral tersebut, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengakui adanya penemuan ladang ganja di Bromo tersebut. 

    Lantas, Raja Antoni juga menyatakan bahwa ladang ganja tersebut ditemukan oleh Balai Besar TNBTS bersama pihak kepolisian dan tim Manggala Agni KLH hutan menggunakan bantuan teknologi drone.

    Setelah penemuan tersebut, ladang ganja itu lantas dicabut dan menjadi barang bukti oleh kepolisian untuk proses hukum terhadap pelaku.

    “Pakai drone segala macam, dan itu tidak terkait dengan penutupan taman nasional. Kan isunya ‘oh ditutup supaya ganjanya tidak ketahuan’, justru dengan drone, dan temen-temen di Taman Nasional yang menemukan titiknya bersama Polhut, itu kita cabut dan menjadi barang bukti yang kita bawa ke polisi,” kata Raja Antoni dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    Raja Juli juga membantah kabar penutupan beberapa area pendakian di TNBTS beberapa waktu lalu, untuk menutupi keberadaan ladang ganja tersebut. 

    Ia menegaskan bahwa penutupan tersebut  bertujuan untuk alasan lain yang tak terkait.

    Raja Juli juga membantah bahwa ladang ganja itu ditanam oleh pihak pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

    “Insyaallah staf kami tidak ada yang begitu, ada juga paling tanam singkong,” sambungnya.

    Ladang Ganja Ditemukan Sejak September 2024

    Temuan ladang ganja ini pertama kali diungkap pada September 2024.

    Saat itu, Kepolisian Resor Lumajang sedang mengusut kasus narkotika dan menemukan lokasi tersebut.

    Pihak TNBTS kemudian membantu dengan menurunkan petugas dan menggunakan drone untuk memetakan area tanaman ganja yang tersembunyi di lereng curam dan semak belukar.

    Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko menjelaskan bagaimana ladang ganja itu ditemukan.

    Ladang ganja itu ditemukan pertama kali pada bulan September 2024. Lokasi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus narkotika yang ditangani Kepolisian Resor Lumajang.

    Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru membantu mengungkap area lahan yang ditanami ganja dengan menerjunkan petugas, polisi hutan dan pengecekan lokasi yang diduga ada ladang ganja menggunakan drone.

    Tanaman ganja itu ditemukan di lokasi yang tersembunyi, tertutup semak belukar lebat dan berada di lereng curam.

    “Itu kan sebenarnya temuan pada bulan September 2024, waktu itu memang ada penyelidikan Polri yang menangkap tersangka yang punya ladang ganja tersebut, lalu kita dari Taman Nasional ini membantu mengungkapkan dimana ladang ganja itu,” kata Satyawan.

    “Karena ladang ganja itu biasanya ditanam di tempat-tempat yang relatif sulit untuk ditemukan, sehingga kita menurunkan petugas termasuk Kepala Balai Taman Nasional waktu itu, Polhut, masyarakat mitra Polhut dan juga manggala agni yang ada di sana, semua turun ke lapangan dibantu dengan teknologi drone,” lanjutnya.

    Berdasarkan citra drone tersebut, Kemenhut kemudian memetakan area yang diketahui terdapat tanaman ganja.

    Selanjutnya Balai Besar TNBTS bersama kepolisian melakukan pencabutan tanaman ganja itu untuk diserahkan sebagai barang bukti ke pihak kepolisian dan proses hukum.

    “Kita petakan, ada beberapa titik yang ada ganjanya, kita hitung, lalu dilakukan pencabutan dan setelah itu tentu ada proses ke pengadilan, jadi mulai dari awal penemuan ladang ganja itu sampai dengan pembersihan dan proses pengadilan kita terus lakukan pengawalan,” jelasnya.

    Satyawan mengatakan Kemenhut dan seluruh balai taman nasional akan terus intensif melakukan patroli untuk membersihkan kawasan alam dari tanaman-tanaman yang dilarang negara.

    “Kita harapkan ke depan tidak ada lagi ladang ganja di taman nasional dengan patroli-patroli yang lebih intensif,” pungkas dia.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Choirul Arifin/Danang Triatmojo)

     

  • Kronologi Maling Sawit Bacok Petani di Lampung Tengah, Tertangkap Basah saat Beraksi – Halaman all

    Kronologi Maling Sawit Bacok Petani di Lampung Tengah, Tertangkap Basah saat Beraksi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Lampung Tengah – Seorang pria berinisial YON (39) ditangkap setelah menganiaya petani bernama Chandra Arifin (51) di Kampung Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.

    Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 4 Januari 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, saat YON kepergok mencuri kelapa sawit.

    Kapolsek Padang Ratu, AKP Edi Suhendra, menjelaskan bahwa YON membacok korban menggunakan senjata tajam jenis golok.

    “Benar pelaku melakukan penganiayaan kepada korban karena tak terima ditegur saat ketahuan mencuri sawit,” ungkap Edi pada Rabu, 19 Maret 2025.

    Luka Berat pada Korban

    Akibat penganiayaan tersebut, Chandra mengalami luka berat pada tangan kanannya.

    “Korban harus mendapatkan perawatan medis setelah jari tengah dan jari manisnya terkena golok saat menangkis serangan YON,” tambah Edi.

    Setelah insiden, istri korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Ratu.

    YON berhasil ditangkap pada hari Selasa, 18 Maret 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, di Kampung Padang Ratu.

    “Dia ditangkap saat berada di lokasi yang sama,” jelas Edi.

    Saat diinterogasi, YON mengakui perbuatannya dan tindakan penganiayaan yang dilakukannya.

    Saat ini, YON ditahan di Polsek Padang Ratu untuk proses hukum lebih lanjut.

    Pelaku dijerat dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana.

    “Kami akan memproses kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Edi.

    (TribunLampung.co.id/Fajar Ihwani Sidiq)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Daftar Lengkap Mutasi Perwira Tinggi TNI Maret 2025, Total Ada 86 Pati yang Dirotasi

    Daftar Lengkap Mutasi Perwira Tinggi TNI Maret 2025, Total Ada 86 Pati yang Dirotasi

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi untuk kesekian kalinya pada 14 Maret 2025. Tercatat ada 86 Pati TNI yang terkena mutasi. Foto/Ist

    JAKARTA – Daftar mutasi Perwira Tinggi (Pati) TNI pada Maret 2025, akan diulas dalam artikel ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi untuk kesekian kalinya di tahun 2025 ini.

    Tercatat ada 86 Pati TNI yang terkena mutasi berdasar Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

    Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam pernyataannya di Markas Besar TNI, “Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 86 Perwira Tinggi (Pati) dari 53 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL, dan 21 Pati TNI AU.”

    Daftar Lengkap Mutasi Perwira Tinggi TNI Maret 2025

    53 Pati TNI AD

    – Mayjen TNI Harvin Kidingallo, S.H., S.T., M.Han. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Asrenum Panglima TNI,
    – Mayjen TNI Hariyanto dari Kapuspen TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI,
    – Brigjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.(Han) dari Wagub Akmil menjadi Kapuspen TNI,
    – Brigjen TNI Pramungkas Agus T., S.I.Pem., M.H., dari Dirdik Sesko TNI menjadi Wagub Akmil,
    – Kolonel Inf Bangkit Rahmat Tri Widodo, M.Si.(Han) dari Paban I/Ren Spers TNI menjadi Dirdik Sesko TNI,
    – Letjen TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M. dari Koorsahli Kasad menjadi Staf Khusus Kasad,
    – Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.I.P. dari Pangdam IX/Udy menjadi Koorsahli Kasad,
    – Mayjen TNI Piek Budyakto, S.H., M.H. dari Dirjen Pothan Kemhan menjadi Pangdam IX/Udy,
    – Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.L.P. dari Danjen Akademi TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI (untuk penugasan sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
    – Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E. dari Staf Khusus Kasad menjadi Danjen Akademi TNI,
    – Brigjen TNI Dr. Ignatius Eko Djoko Purwanto, S.A.P., S.E., M.M. dari Ses Balitbang Kemhan menjadi Kepala Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kemhan,
    – Mayjen TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr.(Han) dari Pa Sahli Tk. III Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),
    – Mayjen TNI Herianto Syahputra, S.I.P., M.Si. dari Wadan Pusterad menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers,
    – Mayjen TNI Agus Prangarso, S.Sos. dari Kasatwas Unhan menjadi Wadan Pusterad,
    – Mayjen TNI Tjaturputra Gunadi, S.Sos., M.Tr.(Han) dari Ir Kodiklatad menjadi Kasatwas Unhan,
    – Mayjen TNI Choirul Anam, S.E., M.M. dari Ir Kostrad menjadi Ir Kodiklatad,
    – Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan, S.E., M.B.A. dari Kasdam XII/Tpr menjadi Ir Kostrad,
    – Brigjen TNI Putra Widyawinaya, S.H., M.P.M. dari Asintel Kaskostrad menjadi Kasdam XII/Tpr,
    – Kolonel Inf Muhammad Nas, S.I.P., M.Si. dari Paban Utama A-2 Dit A Bais TNI menjadi Asintel Kaskostrad.
    – Mayjen TNI Dr. dr. Sukirman, Sp.KK., M.Kes., FINSDV., FAADV. dari Waka RSPAD Gatot Soebroto menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),
    – Brigjen TNI dr. Ichsan Firdaus, Sp.Kj. dari Dokter Ahli Bidang Traumatologi RSPAD Gatot Soebroto menjadi Waka RSPAD Gatot Soebroto,
    – Mayjen TNI dr. Akhmad Rusli Budi A., Sp.B., M.A.R.S. dari Kakommed RSPAD Gatot Soebroto menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),
    – Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, S.E., M.Si. dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
    – Mayjen TNI Dr. dr. Yenny Purnama, Sp.A (K), M.Kes., M.A.R.S., M.H. dari Kapuskes TNI menjadi Kakommed RSPAD Gatot Soebroto,
    – Mayjen TNI dr. Sugiarto, Sp.PD., K-R., M.A.R.S., FINASIM. dari Kapuskesad menjadi Kapuskes TNI,
    – Brigjen TNI dr. Bima Wisnu Nugroho, Sp.THT., M.Kes. dari Diryankes RSPAD Gatot Soebroto menjadi Kapuskesad,
    – Kolonel Ckm dr. Abdul Alim, Sp.PD. dari Kadep Penyakit Dalam RSPAD Gatot Soebroto menjadi Diryankes RSPAD Gatot Soebroto,
    – Brigjen TNI Hadi Basuki, S.Sos., M.M., M.Tr.(Han) dari Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Intekmil menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ekonomi Lemhannas (Sertijab menunggu Keppres),
    – Kolonel Inf Moch. Sulistiono, S.Sos. dari Waasintel Kaskogabwilhan I menjadi Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Intekmil.
    – Brigjen TNI Rionardo dari Kapusdatin Kemhan menjadi Staf Ahli Menhan Bid. Sosial (Sertijab menunggu Keppres),
    – Brigjen TNI Trisno Widodo, S.H., M.Han. dari Karopeg Setjen Kemhan menjadi Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan,
    – Kolonel Arm Edwin Adhiyanto dari Kabag Malur Set Baranahan Kemhan menjadi Karopeg Setjen Kemhan,
    – Mayjen TNI Rusmili, S.I.P., M.Si. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad,
    – Brigjen TNI Trenggono, S.I.P., M.A.P. dari Dirjianbang Seskoad menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI,
    – Brigjen TNI Suprayogi dari Dandenmabesad menjadi Waaslog Panglima TNI,
    – Kolonel Inf Muhammad Aidi, S.I.P., M.Si. dari Irutum It Kostrad menjadi Dandenmabesad,
    – Brigjen TNI Hendi Setiawan, S.Sos., M.A.P. dari Dirlitbang Pusjianstralitbang TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),
    – Brigjen TNI Tarsisius Yoga Pranoto, S.Sos., M.Si. dari Aslog Kaskogabwilhan I menjadi Dirlitbang Pusjianstralitbang TNI,
    – Kolonel Czi Herfin Kartika Aji, S.I.P., M.Han. dari Paban IV/Faskon Slog TNI menjadi Aslog Kaskogabwilhan I,
    – Brigjen TNI Mokhamad Yasin, S.Sos., M.A.P. dari Kadislitbangad menjadi Staf Khusus Kasad.
    – Brigjen TNI Suwandi, S.E. dari Ir Pusziad menjadi Kadislitbangad, Brigjen TNI Faried Darman Hamid, S.E. dari Dirum Pusziad menjadi Ir Pusziad,
    – Kolonel Czi Sukamdi, S.I.P. dari Kabengpuszi Pusziad menjadi Dirum Pusziad,
    – Brigjen TNI Budi Suharto, S.I.P., M.Si. dari Pa Sahli Tk. II Bid. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad,
    – Kolonel Kav Asep Ridwan, S.A.P., M.I.P. dari Kadepnikmim Akmil menjadi Pa Sahli Tk. II Bid. Wassus dan LH Panglima TNI,
    – Brigjen TNI Maychel Asmi, P.S.C., S.E., M.Han. dari Asops Kaskostrad menjadi Staf Khusus Kasad (dalam rangka penugasan sebagai Deputy Force Commander (DFC) MINUSCA),
    – Kolonel Inf Setyo Wibowo, S.I.P., M.Sos. dari Danrem 083/BJ (Malang) Kodam V/Brw menjadi Asops Kaskostrad,
    – Brigjen TNI Mochammad Luthfie Beta, S.Sos., M.Si. dari Dirum Kodiklatad menjadi Staf Khusus Kasad (untuk penugasan di Kementerian/Lembaga),
    – Brigjen TNI Anan Nurakhman, S.I.P. dari Kapoksahli Danpusterad menjadi Dirum Kodiklatad,
    – Kolonel Inf Raja Benny Arifin dari Kadepsos Akmil menjadi Kapoksahli Danpusterad,
    – Brigjen TNI Imanuel Pasaribu, S.I.P. dari Dir Vet Ditjen Pothan Kemhan menjadi Dosen Tetap Unhan,
    – Kolonel Kav Darwin Saputra, S.I.P., M.Han. dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pus Alpalhan Baranahan Kemhan menjadi Dir Vet Ditjen Pothan Kemhan,
    – Kolonel Inf Roby Bulan, S.I.P. dari Kasrem 064/MY (Serang) Kodam III/Slw menjadi Aspers Kaskogabwilhan II

    12 Pati TNI AL

    – Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H. dari Asrenum Panglima TNI menjadi Wagub Lemhannas,
    – Laksma TNI Isam Adi, S.Sos., M.M. dari Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan menjadi Kapusdatin Kemhan,
    – Laksda TNI Poedji Santoso, CHRMP., M.Tr.Opsla. dari Kapusku TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),
    – Laksma TNI Imam Subarkah, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CFTA., CRMP. dari Kadiskual menjadi Kapusku TNI,
    – Laksma TNI Azil Sadagori Achmad, S.A.P., CRMP. dari Irben Itjenal menjadi Kadiskual,
    – Laksma TNI Sunaryadi, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla. dari Ir Koarmada I menjadi Irben Itjenal,
    – Laksma TNI Tjatur Hendrawidjaja, S.T., M.M. dari Pati Sahli Kasal Bid. Dokstraops menjadi Ir Koarmada I,
    – Kolonel Laut (T) Arieffudin, M.Tr.Opsla. dari Kabidlitbang Materil Ditlitbang Pusjianstralitbang TNI menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Dokstraops,
    – Laksma TNI Apri Suryanta, S.E., M.M., CHRMP. dari Aspers Kaskogabwilhan II menjadi Staf Khusus Kasal,
    – Laksda TNI Dr. Suharto, S.H., M.Si.(Han)., CIQNR., CIQAR. dari Staf Ahli Bid. Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),
    – Laksda TNI Ribut Eko Suyatno, S.E., M.M. dari Deputi Bid. Ops Pencarian, Pertolongan dan Kesiapsiagaan BNPP menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)
    – Laksda TNI Rahmat Eko Rahardjo, M.Tr.(Han)., CHRMP. dari Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Politik Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    21 Pati TNI AU

    – Marsda TNI Kustono, S.Sos. dari Askomlek Panglima TNI menjadi Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Ideologi Lemhannas (Sertijab menunggu Keppres),
    – Marsda TNI Basuki Rochmat, CRGP. dari Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Ideologi Lemhannas menjadi Askomlek Panglima TNI (Sertijab menunggu Keppres),
    – Marsda TNI Joseph Rizki P., S.T., S.I.P. dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Hankam Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun),
    – Marsma TNI Semri Bija, S.E. dari Waaslog Panglima TNI menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bid. Hankam Lemhannas (Sertijab menunggu Keppres),
    – Marsma TNI Heri Sutrisno, S.I.P., M.Si. dari Dirjianbang Akademi TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun),
    – Marsma TNI Ronny Irianto Moningka, S.T., M.M., M.Han. dari Dirlambangja Puslaiklambangjaau menjadi Dirjianbang Akademi TNI,
    – Marsma TNI Esron Sahat B. Sinaga, S.Sos., M.A. dari Kas Koopsud III menjadi Dirlambangja Puslaiklambangjaau,
    – Marsma TNI Adrian P. Damanik, S.T., M.M. dari Kadisopslatau menjadi Kas Koopsud III,
    – Marsma TNI Irwan Pramuda dari Waasrena Kasau menjadi Kadisopslatau,
    – Marsma TNI Wastum, S.E., M.M.P., MS (NSSS). dari Staf Khusus Kasau menjadi Waasrena Kasau,
    – Marsma TNI Hikmat Karsanegara dari Dirum Kodiklatau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).
    – Marsma TNI Sri Duto Dhanisworo, S.Ap., M.Si. dari Dansekkau menjadi Dirum Kodiklatau,
    – Kolonel Nav Arief Budiman, S.T., PSC(J). dari Paban V/Kerkamtas Sops TNI menjadi Dansekkau,
    – Marsma TNI dr. M. Roikhan Harowi, Sp.THT-KL., M.Kes. dari Ka RSPAU dr. S. Hardjolukito menjadi Staf Khusus Kasau,
    – Kolonel Kes dr. Aplin I., Sp.B. dari Ka RSAU dr. Moh. Salamun Diskesau menjadi Ka RSPAU dr. S. Hardjolukito,
    – Marsma TNI dr. Adhantoro Rahadyan, Sp.JP., F.LH.A., (K) dari Kalakespra dr. Saryanto menjadi Staf Khusus Kasau,
    – Kolonel Kes dr. Miftahul F., Sp.S. dari Ka RSAU dr. Muhammad Hassan Toto Lanud Ats menjadi Kalakespra dr. Saryanto,
    – Marsma TNI dr. Swasono R., Sp.THT., M.Kes. dari Kadiskesau menjadi Staf Khusus Kasau,
    – Kolonel Kes dr. Agung Maryanto, Sp.B-KBD., FICS., FISA., FINA. dari Sesdiskesau menjadi Kadiskesau,
    – Marsda TNI Andi Heru Wahyudi dari Deputi Bid. Dik Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
    – Marsma TNI Budi Sumarsono dari Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Ideologi Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

    Itulah daftar lengkap mutasi Perwira Tinggi TNI pada Maret 2025 ini. Beberapa dari mereka yang masih berpangkat Kolonel kemungkinan besar akan pecah bintang tahun ini.

    (shf)

  • Pasar Poncol Kebakaran, Mitigasi Bencana di Jakarta Disorot

    Pasar Poncol Kebakaran, Mitigasi Bencana di Jakarta Disorot

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, SENEN – Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat kebakaran pada Selasa (18/3/2025) dini hari.

    Amukan si jago merah setidaknya menghanguskan 52 kios yang ada di pasar tersebut, mulai dari pedagang pakaian, sepatu hingga ponsel bekas.

    Pasca kebakaran, Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin dan juga Anggota DPRD DKI Jakarta, Ismail meninjau kondisi terkini di Pasar Poncol.

    Ismail pun menyoroti lemahnya mitigasi bencana di Pasar Poncol. Padahal, Pasar Poncol merupakan pasar legendaris di Jakarta yang sudah ada sejak lama.

    “Saya meninjau, tadi masih minimnya supporting system untuk mitigasi bencana, terutam bencana kebakaran.

    Sebagaimana kita ketahui bahwa di sini materialnya rawan, baik kayu maupun pakaian. Harusnya disupport dengan peealatan yang cukup, seperti APAR dan hydran,” kata Ismail kepada wartawan.

    Karenanya, ia mengatakan hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap Dinas PPUMKM Jakarta.

    “Saya ini akan jadikan poin dalam evaluasi kerja dengan dinas PPUKM.

    Seharusnya dinas PPUKM memberi perhatian full. kenapa? seharusnya ini bisa permanen, tapi saya lihat bangunannya semi permanen,” kata dia.

    Diberitakan sebelumnya, tumpukan pakaian yang gosong menjadi saksi bisu dari ganasnya api yang membakar puluhan kios di Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat.

    Pantauan TribunJakarta.com, tumpukan pakaian gosong itu dibiarkan masih berserakan di area kebakaran.

    Sementara itu, garis polisi sudah terpasang di sepanjang area tersebut.

    Menurut keterangan Acong selaku salah satu pedagang yang kiosnya ikut terbakar, api bermula dari korsleting listik pada kipas angin dan charger ponsel.

    “Saat kejadian itu orangnya lagi keluar beli nasi buat sahur tiba-tiba meledak,” kata Acong, Selasa.

    Acong mengatakan, besarnya api saat kejadian membuat kios yang berada di seberang kali yang mengalir di wilayah tersebut ikut terbakar.

    “Jadi emang apinya gede makanya bisa sampai nyebrang ke seberang kali,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wali Kota Jakpus sebut perlu evaluasi sistem mitigasi kebakaran

    Wali Kota Jakpus sebut perlu evaluasi sistem mitigasi kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan bahwa harus ada evaluasi terhadap sistem mitigasi kebakaran di pasar tradisional agar kebakaran seperti di Pasar Poncol tidak terulang kembali.

    “Apapun kejadian yang terbaik itu, kita lakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan ke depan,” kata Arifin di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sistem mitigasi kebakaran di pasar harus dievaluasi menyeluruh seperti alat pemadam api ringan (APAR), tandon air, serta alur listrik sehingga kejadian serupa tak terjadi.

    Arifin mengatakan bahwa mitigasi kebakaran memang wajib diterapkan di setiap tempat yang rawan, karena bisa menekan kerugian akibat musibah yang tidak bisa diprediksi tersebut.

    Ia juga mengimbau pelaku usaha di Pasar Senen harus selalu waspada, karena semua sesuatu yang dapat memunculkan musibah kebakaran harus bisa diantisipasi.

    “Perlu waspada dan perlu antisipasi, agar kejadian tak berulang,” katanya.

    Sebelumnya, kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari di Pasar Poncol, Jakarta Pusat, menghanguskan kurang lebih 35 unit kios, diduga akibat korsleting (arus pendek) listrik.

    “Kurang lebih 35 kios yang terbakar,” kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal.

    Ia mengatakan bahwa petugas menerima laporan terjadinya kebakaran Pasar Poncol pada Selasa dini hari sekitar jam 03.20 WIB, kemudian petugas langsung menuju lokasi kebakaran.

    Menurut Asril, lima menit kemudian pada 03.25 WIB petugas tiba di lokasi dan langsung berjibaku memadamkan api yang terus membakar sejumlah kios.

    Satu jam kemudian tepatnya pada jam 04.20 WIB, kata Asril, api dapat dilokalisir dan pada pukul 05.20 WIB proses pendinginan.

    “Api bisa dikatakan padam pada jam 06.52 WIB,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakpus bersihkan puing kebakaran agar pedagang bisa berjualan

    Jakpus bersihkan puing kebakaran agar pedagang bisa berjualan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) membersihkan puing-puing kebakaran di Pasar Poncol agar para pedagang kembali bisa berjualan.

    “Mereka masih tetap ingin berusaha mengais rezeki sampai Lebaran sehingga kami minta camat dan Sudin LH untuk bantu kerja bakti bersihkan semua puing,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin di Jakarta, Selasa.

    Arifin juga menginstruksikan pembersihan bisa segera dilakukan agar para pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.

    Menurut Arifin, dengan pembersihan tersebut, aktivitas ekonomi masih dapat terus berjalan dan pembersihan diharapkan dapat dilakukan mulai Selasa ini ini sampai tuntas.

    “Kalau hari ini tidak selesai, besok (19/3) akan dilanjutkan,” ujarnya.

    Arifin mengungkapkan, petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) juga sudah dikerahkan oleh camat untuk membersihkan pasca kebakaran itu.

    Sebelumnya, kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari di Pasar Poncol, Jakarta Pusat, menghanguskan kurang lebih 35 unit kios, diduga korsleting (arus pendek) listrik.

    “Kurang lebih 35 kios yang terbakar,” kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal.

    Ia mengatakan bahwa petugas menerima laporan terjadinya kebakaran Pasar Poncol pada Selasa dini hari sekitar jam 03.20 WIB, kemudian petugas langsung menuju lokasi kebakaran.

    Menurut Asril, lima menit kemudian pada 03.25 WIB petugas tiba di lokasi dan langsung berjibaku memadamkan api yang terus membakar sejumlah kios.

    Satu jam kemudian tepatnya pada jam 04.20 WIB, kata Asril, api dapat dilokalisir dan pada pukul 05.20 WIB proses pendinginan.

    “Api bisa dikatakan padam pada jam 06.52 WIB,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebakaran Pasar Poncol, DPRD Jakarta Soroti Kurangnya Sistem Mitigasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 Maret 2025

    Kebakaran Pasar Poncol, DPRD Jakarta Soroti Kurangnya Sistem Mitigasi Megapolitan 18 Maret 2025

    Kebakaran Pasar Poncol, DPRD Jakarta Soroti Kurangnya Sistem Mitigasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kebakaran yang melanda Pasar Poncol, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025) pukul 03.20 WIB cukup sulit dipadamkan.
    Anggota Komisi B
    DPRD Jakarta
    dari Fraksi PKS, Ismail, menyatakan  minimnya sistem pendukung mitigasi kebakaran disebut menyulitkan penanganan api saat insiden terjadi.
    “Saya meninjau Pasar Poncol tadi dan mendapati masih minimnya
    supporting system
    untuk mitigasi bencana, terutama bencana kebakaran,” kata Ismail saat diwawancarai di lokasi kebakaran.
    Ia menambahkan, material yang dijual di pasar tersebut, seperti kayu dan pakaian, sangat rawan terhadap kebakaran.
    “Seharusnya di-
    support
    (didukung) dengan peralatan yang cukup, seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan
    hydrant
    ,” jelasnya.
    Ismail berencana menjadikan temuan ini sebagai poin evaluasi kerja dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPUKM).
    Wali Kota Jakarta Pusat Arifin juga menekankan pentingnya segera mengadakan sistem pendukung mitigasi bencana kebakaran di Pasar Poncol.

    Supporting system
    untuk mitigasi, seperti APAR dan tandon air harus ada sehingga bisa lebih cepat penangannanya dan mengatasi bahaya kebakaran,” ungkapnya di lokasi kejadian.
    Kebakaran di Pasar Poncol mengakibatkan sekitar 35 kios terbakar dan ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp 606 juta.
    Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta Pusat Asril Rizal mengungkapkan, penyebab kebakaran tersebut adalah korsleting. Api berhasil dijinakkan pada pukul 06.52 WIB.
    “Status kebakaran saat ini hijau atau pemadaman selesai,” tutur Asril.
    Setidaknya, ada 23 unit mobil damkar dan 115 petugas yang dikerahkan  untuk memadamkan si jago merah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dermaga Eksekutif Merak Kembali Dibuka Setelah KMP Portlink III Tabrak Jembatan Bergerak – Halaman all

    Dermaga Eksekutif Merak Kembali Dibuka Setelah KMP Portlink III Tabrak Jembatan Bergerak – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dermaga VI Eksekutif Pelabuhan Merak kembali dibuka sehari pasca insiden KMP Portlink III menabrak Moveable Bridge (MB) di dermaga tersebut, Senin (17/3/2025).

    Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyatakan bahwa ASDP telah mengambil langkah cepat untuk menangani situasi ini. Dia bilang, pada pukul 19.00 WIB Dermaga VI sudah dapat digunakan kembali dengan mekanisme sandar di dermaga plengsengan menggunakan ramp door samping. 

    “Saat ini ada 4 kapal yang sudah dapat beroperasi di dermaga tersebut untuk melayani pengguna jasa,” kata Shelvy, Selasa (18/3/2025).

    Pasca insiden kemarin pihaknya kini melakukan perbaikan pada fasilitas Moveable Bridge (MB) yang terdampak insiden. Estimasi waktu perbaikan diperkirakan 7 sampai 10 hari ke depan.

    Namun pihaknya akan mengupayakan percepatan agar fasilitas tersebut dapat segera dioptimalkan, menghadapi lonjakan pengguna selama mudik Lebaran 2025.

    Sebagai langkah kontingensi, jika Dermaga VI belum dapat berfungsi secara optimal dalam waktu dekat, pihaknya akan mengalihkan layanan bongkar muat kapal ekspres ke Dermaga VII.

    Sementara untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasional, ASDP juga tengah melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kondisi MB dengan menerjunkan tim penyelam guna memastikan struktur dasar dermaga dalam kondisi aman.

    Di mengatakan, pasca insiden, seluruh penumpang telah berhasil dievakuasi dengan aman melalui garbarata Terminal Eksekutif, sementara kendaraan yang berada di dalam kapal telah dialihkan ke Dermaga VII untuk proses bongkar muat. 

    ASDP sempat menutup sementara penjualan tiket kapal ekspres mulai pukul 10.30 WIB kemarin untuk memastikan kelancaran evakuasi dan pengecekan fasilitas dermaga dan kemudian dibuka lagi setelah dilakukan pemeriksaan dan penanganan.