Mekanisme Bagi Hasil Beking Judol Komdigi: Alwin Kiemas ke Denden dan “Tiga Serangkai”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Terdakwa sekaligus eks pegawai Kementerian Kominfo (kini Kementerian Komdigi),
Denden Imadudin
Soleh, mengungkapkan mekanisme bagi kue hasil praktik melindungi situs judi
online
(judol) agar tidak terblokir oleh instansinya.
Pembagian hasil ini juga melibatkan tiga serangkai yang merupakan anak buah Denden saat ia menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Kementerian Kominfo, yaitu Fakhri Dzulfiqar, Yudha Rahman Setiadi, dan Yoga Priyanka Sihombing.
Hal tersebut diungkapkan Denden saat diperiksa sebagai terdakwa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Denden mengaku selalu menerima uang secara tunai dari terdakwa sekaligus Direktur PT Djelas Tandatangan,
Alwin Jabarti Kiemas
, dan seorang agen situs judol sekaligus terdakwa bernama Muchlis Nasution.
“Waktu itu mereka yang mendatangi saya, menawarkan. Kalau untuk saudara Alwin, kebetulan dari saudara Fakhri. Karena ternyata dengan saudara Fakhri sudah berjalan (praktik beking),” ungkap Denden di muka persidangan, Rabu (2/7/2025).
“Jadi waktu itu dikenalkan oleh saudara Fakhri, ‘ada yang mau bertemu’. Sehingga pas saya bicara dengan saudara Alwin, mereka menyampaikan bahwa sudah bermain dengan saudara Fakhri, Yudha, dan Yoga,” tambah dia.
Untuk pembagian hasil, Alwin menyerahkan langsung kepada Denden. Sementara itu, Fakhri, Yudha, dan Yoga menerima jatah mereka langsung dari Alwin karena mereka sudah lebih dulu saling mengenal.
Adapun nilai pembayaran yang disepakati adalah Rp 4 juta per bulan untuk setiap situs judol yang berhasil dilindungi dari pemblokiran. Dari jumlah tersebut, Denden menerima Rp 2 juta, dan sisanya dibagi
untuk tiga serangkai tersebut.
“Ya secara detailnya, jadi ketika sudah dilakukan penjagaan satu bulan, dalam arti tidak terblokir, itu yang dibayar. Tetapi kalau ternyata terblokir, itu tidak dibayar. Misalnya akhir bulan, ada hanya 100 yang bisa dijaga, maka yang dibayar hanya 100,” kata Denden.
Sementara itu, Denden mengungkapkan bahwa Alwin memang sudah memegang daftar situs judol yang ingin mereka lindungi.
Daftar tersebut biasanya dibagikan Alwin melalui tautan Google Sheet di dalam grup yang berisi Denden dan tiga serangkai.
“Sehingga pada saat dicek, misalnya mau diblokir, itu dilihat ada tidak di dalam
list
tersebut. Kalau ada di dalam
list
tersebut, ya dibersihkan. Atau kalau ternyata ini ada atensi pimpinan yang tidak bisa ditolak, maka itu akan tetap kita blokir,” ungkap dia.
Selama menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal, Denden mengaku tidak pernah menerima perintah dari atasannya untuk membiarkan situs judol tetap aktif.
Diberitakan sebelumnya, setidaknya terdapat empat klaster dalam perkara melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Klaster pertama adalah koordinator dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
Klaster kedua para eks pegawai Kementerian Kominfo, yakni terdakwa Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.
Klaster ketiga yaitu agen situs judol. Para terdakwa terdiri dari Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, Ferry alias William alias Acai.
Klaster keempat tindak pidana pencurian uang (TPPU) atau para penampung hasil melindungi situs judol. Para terdakwa yang baru diketahui adalah Rajo Emirsyah, Darmawati dan Adriana Angela Brigita.
Dalam perkara dengan terdakwa Denden dan kawan-kawan, mereka didakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Arifin
-
/data/photo/2025/07/03/6865f7141faec.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mekanisme Bagi Hasil Beking Judol Komdigi: Alwin Kiemas ke Denden dan “Tiga Serangkai" Megapolitan 3 Juli 2025
-
/data/photo/2025/06/30/6862973bec2f4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rejo Emirsyah Dapat Rp 15 Miliar dari Hasil Tutup Mulut Praktik Beking Judol Komdigi Megapolitan 30 Juni 2025
Rejo Emirsyah Dapat Rp 15 Miliar dari Hasil Tutup Mulut Praktik Beking Judol Komdigi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Rajo Emirsyah
, terdakwa sekaligus eks pegawai Kementerian Kominfo (kini Kementerian Komdigi), mendapat Rp 15 miliar yang merupakan uang tutup mulut praktik perlindungan situs judi
online
(
judol
) agar tidak terblokir.
Hal tersebut disampaikan Rajo saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang lima Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
“Secara total Rp 15 miliar,” kata Rajo di kursi pesakitan.
Uang ini Rajo terima dari Denden Imadudin, Syamsul Arifin, Fakhri Dzulfiqar, Yoga Priyanka Sihombing, dan Yudha Rahman Setiadi. Mereka juga merupakan eks pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam praktik membekingi situs judol agar tidak terblokir.
Di muka persidangan, Rajo mengungkapkan bahwa uang ini ia gunakan untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri bersama mantan kekasihnya, Mona Cindy Prestyo, hingga
touring
motor.
“Ada yang memberangkatkan orang pergi umrah,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, setidaknya terdapat empat klaster dalam perkara melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Klaster pertama adalah koordinator dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
Klaster kedua para eks pegawai Kementerian Kominfo, yakni terdakwa Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.
Klaster ketiga yaitu agen situs judol. Para terdakwa terdiri dari Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, Ferry alias William alias Acai.
Klaster keempat tindak pidana pencurian uang (TPPU) atau para penampung hasil melindungi situs judol. Para terdakwa yang baru diketahui adalah Rajo Emirsyah, Darmawati dan Adriana Angela Brigita.
Terdakwa Rajo didakwa dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

ASDP Jual 558.801 Tiket Diskon Selama Libur Sekolah, Subsidi Terserap Rp18,06 Miliar
Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatatkan lonjakan signifikan dalam pergerakan penumpang dan kendaraan selama masa liburan sekolah. Hingga kemarin, Sabtu (28/6/2025), tiket diskon yang terjual mencapai 558.801 dengan subsidi yang terserap sebesar Rp18,06 miliar.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan bahwa momentum libur sekolah saat ini menjadi katalis positif bagi pergerakan masyarakat antarpulau yang lebih terjangkau dan efisien.
“Program stimulus melalui diskon tarif pelabuhan tidak hanya mendukung aksesibilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah dan mendongkrak roda ekonomi daerah, khususnya sektor logistik dan pariwisata,” katanya melalui keterangan pers.
Heru menjelaskan bahwa tren perjalanan bersifat fluktuatif mengingat masa libur sekolah masih berlangsung. Dia optimistis akan terjadi lonjakan pada minggu terakhir masa liburan saat masyarakat mulai kembali dari perjalanan wisatanya.
ASPD mencatat dominasi pengguna jasa masih berada pada kendaraan roda 2 (Golongan II) sebanyak 187.677 unit, disusul kendaraan pribadi (Golongan IVA) sebanyak 191.430 unit.
Sementara itu, jumlah penumpang pejalan kaki yang menyeberang selama periode 5—28 Juni mencapai 155.182 orang. Secara keseluruhan, total kendaraan dari berbagai golongan yang telah menyeberang mencapai 403.619 unit.
Program diskon tarif ini berlaku di tujuh lintasan utama, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Pototano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, dan Sape–Labuan Bajo, yang dilayani melalui 14 pelabuhan. Berdasarkan evaluasi internal hingga 23 Juni 2025 lalu, penerapan diskon jasa pelabuhan ini berdampak pada peningkatan kinerja dengan rata-rata nilai produksi tumbuh empat persen dibandingkan periode normal tahun sebelumnya.
Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan bahwa pihaknya juga terus melakukan penguatan layanan digital di pelabuhan utama, khususnya di Merak dan Bakauheni, dengan menghadirkan layanan self-service check-in kendaraan di terminal eksekutif.
Melalui sistem ini, pengguna jasa cukup memindai e-ticket yang diterima melalui WhatsApp, email, aplikasi Ferizy, atau mitra penjualan resmi, untuk kemudian mencetak boarding pass secara mandiri. Layanan ini terbukti mempercepat proses check-in dan mengurangi antrean pada masa puncak arus libur.
Di sisi lain, ASDP turut menyampaikan adanya potensi kepadatan lalu lintas di sekitar akses keluar Pelabuhan Merak yang saat ini terdampak proyek perbaikan dan pelebaran jalan oleh Kementerian PUPR.
Akses Jalur Cikuasa Atas, yang merupakan jalur utama keluar dari pelabuhan menuju gerbang tol, untuk sementara ditutup hingga Juli 2025, sebagai bagian dari proyek penguatan infrastruktur yang dijadwalkan rampung pada Desember 2025.
Tercatat pada periode 28 Juni 2025 saja, sebanyak 3.897 pejalan kaki dan 7.978 unit kendaraan yang melintas di jalur Merak-Bakauheni (pp). Kendaraan hingga saat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi sebanyak 5.559 unit.
ASDP bersama para pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, Dinas Perhubungan, dan operator jalan tol, terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal.
“Kami mengimbau pengguna jasa untuk memperhitungkan waktu perjalanan dan terus memantau informasi melalui kanal resmi ASDP, agar perjalanan tetap aman dan lancar,” ungkap Shelvy.
-

Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian, Pagelaran Budaya Karo di Banten
JAKARTA — Warna-warni budaya Karo terlihat di tengah Kota Serang. Ribuan pasang mata terpukau saat Tarian Lima Serangkai, Piso Surit, dan Tari Lima Marga menari di panggung Pagelaran Budaya Karo yang digelar Komunitas Karo Banten Bersatu (KBB) di Gedung Aspirasi Pemerintah Provinsi Banten, Sabtu, 28 Juni.
Di tengah riuh tepuk tangan, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, berdiri di barisan terdepan. Ia datang bukan hanya sekadar tamu. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen kuat untuk memastikan Budaya Karo tak punah digerus zaman.
“Senang sekali bisa hadir menyaksikan kekayaan budaya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote,” kata Fadli. “Saya sudah mengunjungi 101 negara. Tapi tidak ada yang sebanding dengan budaya kita.”
Menurutnya, Budaya Karo adalah salah satu warisan tak ternilai. Seni tari, musik tradisional, pakaian adat, hingga kearifan lokalnya menjadi bagian penting mozaik Indonesia.
“Kita harus pastikan budaya ini tetap hidup. Tidak boleh hilang ditelan waktu. Generasi muda harus mengenali dan bangga pada warisannya,” ujarnya.
Fadli menekankan, budaya sama rapuhnya dengan bahasa. Jika tidak dirawat, pelan-pelan lenyap. Arus informasi global juga menjadi tantangan besar. “Kalau tidak kita teruskan pada anak-anak kita, sangat berbahaya. Mereka bisa asing dengan budayanya sendiri,” tambahnya.
Baginya, pagelaran ini bukan sekadar pertunjukan. Ini momentum penting menuju Indonesia Emas 2045. “Budaya adalah fondasi pembangunan bangsa, amanah konstitusi,” tegasnya.
Dalam catatan Kementerian Kebudayaan, Budaya Karo sudah diakui sebagai warisan budaya takbenda nasional. Mulai dari arsitektur rumah adat, Tari Guru-Guru Arom, Tortor Sombah, ritual Merdang Merdem, hingga ekspresi lisan Berahoi. “Dalam setiap tarian, lagu, bahasa, pakaian adat, tersimpan nilai luhur yang tidak bisa dinilai dengan materi,” jelas Fadli.
Ia pun mengutip peribahasa Karo Erbahan peraten budaya si Megersing, yang bermakna budaya lahir dari kebiasaan dan perilaku yang dijaga tekun.
Pagelaran ini dihadiri sekitar 1.000 undangan. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Tokoh Karo Musa Bangun, ulama Abuya Muhtadi, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum KBB Karpen Ginting, Pembina Batak Karo Banten Bersatu Dr. Ucok Damenta, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, dan Danrem 064 Maulana Yusuf.
Selain penampilan tari, penyanyi muda Lyodra Margareta Ginting yang menjuarai ajang pencarian bakat turut memukau penonton. Puncak acara ditandai penobatan Duta Budaya Karo sebagai simbol regenerasi pelestari budaya.
Ketua Panitia, Arifin Suang, menegaskan tujuan pagelaran ini bukan hanya hiburan. “Kami ingin generasi muda di perantauan mengenal asal-usul mereka, meski jauh dari Tanah Karo,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri Fadli didampingi Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya Yayuk Sri Budi Rahayu dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII Lita Rahmiati.
Di akgir sambutan, Fadli menyampaikan harapan besar. “Budaya Karo harus dikenal, dipelajari, dan dicintai bukan hanya oleh masyarakat Karo, tapi seluruh bangsa, bahkan dunia.”
Ia menegaskan, Kementerian Kebudayaan akan terus mendukung pelestarian budaya sebagai bagian pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
-

Festival Kemayoran bisa perkuat akar budaya Betawi
Festival Kemayoran yang digelar di Masjid Kemayoran resmi dibuka oleh Wali Kota Jakarta Pusat Arifin di Jakarta, Sabtu (27/6/2025). ANTARA/HO-Pemkot Jakpus
Festival Kemayoran bisa perkuat akar budaya Betawi
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 28 Juni 2025 – 19:57 WIBElshinta.com – Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin menyebut penyelenggaraan Festival Kemayoran merupakan upaya memperkuat akar budaya Betawi di Jakarta sebagai rangkaian perayaan HUT ke-498 Jakarta.
“Akar budaya di Jakarta adalah Betawi sehingga harus dilestarikan,” kata dia saat membuka secara resmi Festival Kemayoran di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan Festival Kemayoran yang digelar di bundaran Masjid Raya Kemayoran menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya Betawi, serta daerah lain di Indonesia.
Arifin menilai festival ini sangat bagus karena bisa jadi wadah bagi anak muda di Kemayoran berkreasi di ruang publik.
Ia menuturkan, di wilayah Kemayoran persisnya di Utan Panjang lahir artis ternama yakni Benyamin Sueb.
Bahkan, lanjutnya artis yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno juga lahir di Kebon Kosong, Kemayoran.
“Kami mengajak warga Kemayoran membangkitkan rasa cinta dan kebanggaan untuk Kota Jakarta, dengan menjaga lingkungan bersih dan sehat, menghindari tawuran dan penggunaan obat terlarang,” kata dia.
Sementara, Ketua Pelaksana Festival Kemayoran 2025, Ani Purwatiningsih mengatakan kegiatan yang pertama kali digelar ini merupakan salah satu upaya membangun masyarakat untuk mengenal, menggali dan melestarikan kebudayaan nasional.
“Membangun masyarakat berkebudayaan melalui seni Betawi dan ragam budaya di Indonesia,” kata dia.
Sumber : Antara
-

Nurul Arifin: Konflik Iran-Israel picu ekstremisme bila dikapitalisasi
pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan, terlebih pembukaan UUD Indonesia dengan jelas menegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengingatkan konflik antara Iran-Israel yang berkecamuk di Timur Tengah bila dikapitalisasi dapat berpotensi memicu ekstremisme dan radikalisme.
“Konflik ini melibatkan dua entitas yang jika dikapitalisasi bisa memicu ekstremisme dan radikalisme,” kata Nurul dalam diskusi dialektika demokrasi ‘Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Meski demikian, dia mensyukuri potensi untuk mengkapitalisasi konflik tersebut menjadi ekstremisme dan radikalisme tidak kemudian berkembang.
“Kalau tidak, kerusakannya bisa berdampak sangat luas, termasuk ke Indonesia, bukan cuma soal nuklir, tetapi juga potensi perang etnis dan konflik ideologi,” ucapnya.
Dia lantas memberikan sejumlah catatan terkait langkah konkret yang perlu diambil pemerintah Indonesia dalam merespons konflik antara Iran dan Israel.
Pertama, menurut dia, Indonesia harus aktif mendorong gencatan senjata melalui organisasi-organisasi internasional, seperti ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Nurul juga meminta pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan, terlebih pembukaan UUD Indonesia dengan jelas menegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Kita tidak ingin ada penjajahan dan peperangan di muka bumi ini begitu, paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang,” ujarnya.
Selain itu, dia mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri.
“Menjaga stabilitas harga energi dan mencegah penyebaran paham ekstrem di ruang digital,” ucapnya.
Selain pemerintahan, legislator perempuan itu memastikan bahwa legislatif akan mendorong penguatan diplomasi parlemen untuk membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan.
“Menyuarakan dampak perang agar konflik seperti ini bisa dieliminasi dan tidak berlanjut,” tuturnya.
DPR RI, lanjut dia, bahkan akan melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik global.
“Pasti juga pemerintah sudah bersiap-siap apalagi kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto sekali lagi sangat-sangat responsif terhadap isu-isu dan kejadian-kejadian seperti ini,” katanya.
Dia mengatakan Komisi I DPR RI mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Nurul bahkan menyambut baik resolusi-resolusi damai yang dilakukan pemerintah.
“Mudah-mudahan apapun caranya perang ini bisa segera diakhiri tidak cuma dalam batasan waktu dengan istilah gencatan senjata begitu, tapi dalam jangka waktu yang tidak terbatas,” ujarnya.
Terakhir, Nurul mengingatkan pula kesiapan pemerintah untuk terus mengupayakan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari wilayah berkonflik tersebut.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Literasi digital kunci penguatan akses terhadap informasi publik
Jakarta (ANTARA) –
Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin mengatakan bahwa literasi digital menjadi kunci dalam penguatan hak akses masyarakat terhadap informasi publik terutama di saat meningkatnya ancaman keamanan digital di saat ini.
“Informasi publik adalah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan UU KIP. Namun, hak ini hanya bisa maksimal jika literasi digital masyarakat juga kuat,” kata dia dalam Sosialisasi bertajuk “Literasi Digital: Hak Masyarakat atas Informasi Publik di Tengah Ancaman Keamanan Data” di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dari enam kecamatan dan 31 kelurahan di Jakarta Utara, baru Kecamatan Kelapa Gading yang meraih status “informatif” di seluruh wilayah Jakarta Utara.
Ia menilai kondisi ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam tata kelola informasi di wilayah tersebut.
“Kami juga mendorong badan publik untuk lebih aktif dalam proses e-Monitoring dan Evaluasi melalui pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ),” kata dia.
Hal ini, menurut dia, merupakan hal penting dengan melakukan pengisian yang akurat, lengkap, dan berbasis data, termasuk menyertakan tautan valid untuk informasi strategis seperti laporan kinerja, pengadaan barang dan jasa serta Daftar Informasi Publik (DIP) dan yang dikecualikan (DIK).
“Status informatif tidak bisa dicapai hanya dengan membangun website, tapi harus dibarengi dengan komitmen dan akurasi informasi yang disajikan,” kata dia.
Dia juga menyoroti pentingnya kehadiran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tiap unit layanan.
“Kemudian pengelolaan media sosial secara resmi dan multi-kanal, serta ketersediaan sarana komunikasi yang mendorong partisipasi publik,” kata dia.
Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Yan Sofyan Hadi berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan aman.
Kegiatan ini bisa jadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan informasi yang disampaikan kepada publik harus memiliki nilai guna, bukan sekadar dokumentasi kegiatan semata.
“Pemerintah harus memastikan informasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga bermanfaat dan aman,” kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5271308/original/083704200_1751500424-IMG-20250703-WA0005.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

