Xcloud.id

Tag: Arifin

  • Dana Operasional Tak Cair, SMADA Pamekasan Gagal Terima MBG dari SPPG

    Dana Operasional Tak Cair, SMADA Pamekasan Gagal Terima MBG dari SPPG

    Pamekasan (beritajatim.com) – SMA Negeri 2 Pamekasan, menjadi salah satu penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sementara dihentikan akibat tidak adanya suplai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pihak dapur penyedia MBG, Senin (17/11/2025).

    Pemberhentian suplai tersebut terjadi dikabarkan karena dana operasional MBG dari pemerintah pusat belum cair, sehingga mengakibatkan siswa yang selama ini rutin menerima makan siang untuk sementara tidak lagi mendapatkan layanan MBG.

    “Kemarin mamang sudah kami informasikan kepada orang tua supaya anak-anak disiapkan dulu menu makan siang, karena untuk sementara MBG di SMA Negeri 2 Pamekasan, dihentikan karena dana dari pusat belum cair,” kata Kepala SMA Negeri 2 Pamekasan, Moh Arifin.

    Lebih lanjut disampaikan jika keputusan program MBG dihentikan sementara sepenuhnya berasal dari pihak dapur SPPG MBG, seiring dengan belum cairnya dana operasional dari pusat. “Program MBG di SMA Negeri 2 Pamekasan, dikelola Yayasan As-Salman Buddagan. Program ini sudah berjalan lebih dari tiga bulan, dan membawa manfaat besar bagi siswa,” ungkapnya.

    “Tentu kami berharap pemerintah segera mengaktifkan kembali program ini, mudah-mudahan cepat diaktifkan kembali karena banyak manfaatnya bagi anak-anak kita, khususnya di SMA Negeri 2 Pamekasan,” sambung Mohammad Arifin.

    Manfaat tersebut hampir dirasakan oleh semua siswa, khususnya bagi kalangan siswa kurang mampu. “Selama ini MBG sangat membantu siswa, terutama mereka yang kesulitan membawa bekal dari rumah. Mereka sangat terbantu, dan mereka bisa makan siang di sekolah,” jelasnya.

    “Terlebih selama tiga bulan terakhir, program MBG ini berjalan tidak pernah ada masalah terkait distribusi maupun kualitas makanan, sehingga kami sangat berharap program ini kembali normal agar kebutuhan gizi para siswa tetap terpenuhi,” pungkasnya.

    Namun hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak SPPG Yayasan As-Salman, khususnya berkenaan dengan program MBG yang dihentikan sementara karena dana operasional dari pemerintah pusat belum cair.

    Berdasar informasi yang dihimpun beritajatim.com, SPPG Yayasan As-Salman Buddagan Pamekasan, yang menghentikan operasional mengakibatkan SMA Negeri 2 Pamekasan gagal menerima manfaat program MBG, sekalipun dalam katagori sementara.

    Bahkan tidak menutup kemungkinan, beberapa sekolah yang menjadi titik sasaran penerima manfaat dari SPPG Yayasan As-Salman, juga terdampak. Terlebih SPPG tersebut menangani sekitar 10 sekolah di wilayah setempat. [pin/kun]

  • 5 Wisatawan China Meninggal dalam Kecelakaan, Koster Bakal Panggil Perusahaan Minibus Denpasar 17 November 2025

    5 Wisatawan China Meninggal dalam Kecelakaan, Koster Bakal Panggil Perusahaan Minibus Denpasar 17 November 2025

    5 Wisatawan China Meninggal dalam Kecelakaan, Koster Bakal Panggil Perusahaan Minibus
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Pemilik mobil minibus yang membawa wisatawan China dan mengalami kecelakaan di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali akan dipanggil oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster.
    Menurut
    Koster
    , peristiwa tersebut merupakan kelalaian, bahkan sampai menyebabkan lima orang meninggal dunia.
    “Saya akan segera memanggil perusahaan yang memiliki mobil dan akan diberikan sanksi. Kedua, akan ditertibkan agar tidak terjadi lagi. Itu termasuk kelalaian,” kata Koster usai mengikuti rapat di Denpasar, Senin (17/11/2025) sore.
    Dia akan tetap melakukan pemanggilan walaupun kasus ini tengah ditangani oleh polisi.
    “Yang meninggal (sampai) lima itu,” kata Koster. 
    Dia juga bakal mengecek dan memastikan asal pemilik perusahaan tersebut.
    Kecelakaan minibus
    terjadi pada Jumat (14/11/2025) sekitar pukul 04.30 Wita.
    Minibus Toyota Hiace bernopol N 7605 TA membawa 13
    wisatawan China
    dari Canggu, Kabupaten Badung, menuju Lovina, Kabupaten Buleleng.
    Saat melintasi jalur turunan dan tikungan tajam di kilometer 7,7 Padangbulia, kendaraan hilang kendali, keluar jalur, masuk ke kebun warga, dan menabrak pohon sebelum terjatuh ke jurang.
    Lima wisatawan yang meninggal dalam kejadian tersebut adalah Xu Huangyuan (65), Xu Mingbiao (61), Xu Yuexiang (52), Zhong Yuemei (63), dan Xu Huijuan (61).
    Delapan lainnya luka-luka dan dirujuk ke RS Siloam Denpasar.
    Kepolisian Resor (Polres) Buleleng terus mendalami penyebab kecelakaan maut tersebut.
    Salah satu fokus utama penyelidikan adalah pemeriksaan terhadap sopir minibus yang membawa rombongan wisatawan tersebut.
    Kepala Sat Lantas Polres Buleleng, AKP Bachtiar Arifin mengatakan, pengemudi minibus, Arif Al Akbar (39) telah diperiksa intensif untuk memastikan kronologi dan dugaan penyebab kecelakaan.
    Sopir mengaku tidak mengantuk dan sudah terbiasa melewati jalur Denpasar–Singaraja yang cukup rawan.
    “Kalau mengantuk bilangnya tidak. Dia rutin ke Buleleng, paling lama sebulan sekali. Bisa seminggu sekali kalau lagi high season,” kata Bachtiar saat dikonfirmasi, Senin (17/11/2025).
    Meski demikian, polisi belum menentukan status hukum pengemudi.
    Ia masih berstatus diamankan sambil menunggu hasil gelar perkara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Warga Cidahu Resah, Pembalakan Liar di Hutan Gunung Salak Sukabumi Ancam Ketersediaan Air Bersih

    Warga Cidahu Resah, Pembalakan Liar di Hutan Gunung Salak Sukabumi Ancam Ketersediaan Air Bersih

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat dibuat waswas akan ancaman bencana ekologis yang ditimbulkan akibat pembalakan pohon di hutan Blok Cangkuang Gunung Salak, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi.

    Masyarakat setempat merasa khawatir bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh para pelaku tidak bertanggung jawab ini akan mengancam kelestarian hutan dan ketersediaan air bersih, serta memicu potensi bencana alam.

    Tokoh masyarakat, Jumroni (50), menegaskan betapa pentingnya hutan tersebut bagi kehidupan mereka. “Kami sebagai warga Cidahu hanya ingin hutan Blok Cangkuang dipulihkan secepatnya. Kerusakan yang terjadi bukan hal kecil, karena wilayah itu adalah sumber air bagi tiga kecamatan. Kalau hutan rusak, kehidupan kami juga terancam,” kata Jumroni dikonfirmasi pada Senin (17/11/2025).

    Blok Cangkuang diketahui merupakan salah satu sumber air vital bagi tiga kecamatan di kaki Gunung Salak. Oleh karena itu, warga menilai pemulihan kawasan ini adalah kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda. 

    Tuntutan warga mencakup rehabilitasi hutan, penataan kembali area yang rusak, dan penguatan pengawasan untuk mencegah aksi pembalakan liar terulang.

    Warga juga mendesak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan ini. “Kami juga meminta aparat menindak tegas para pelaku pembalakan liar. Jangan sampai mereka yang merusak dibiarkan, sementara warga yang menjaga lingkungan tidak mendapatkan perlindungan,” tegasnya.

    Mereka berharap pemerintah daerah dapat mencontoh semangat pengelolaan hutan yang partisipatif, seperti yang diterapkan pada masa mantan Menteri Bustanil Arifin, demi keberlanjutan sumber air dan ekosistem.

    “Dulu, saat pengelolaan masih mendapat perhatian dari almarhum Menteri Bustanil Arifin, masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Program berjalan jelas, kami diajak terlibat, dan lingkungan dijaga bersama. Kami berharap pola seperti itu bisa kembali diterapkan,” ungkap dia.

  • KPK Cecar Pendamping PKH di Jawa Tengah soal Distribusi Bansos Beras

    KPK Cecar Pendamping PKH di Jawa Tengah soal Distribusi Bansos Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras di Lingkungan Kementerian Sosial pada tahun 2020.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan bertujuan untuk mendalami proses distribusi penyaluran bantuan sosial di Jawa Tengah.

    “Dalam rangkaian pemeriksaan terhadap para pendamping PKH tersebut, penyidik meminta keterangan para saksi berkaitan dengan proses distribusi bansos beras di masing-masing wilayah di jawa tengah,” ujar Budi, Senin (17/11/2025).

    Penyidik lembaga antirasuah menanyakan perihal proses yang dijalankan sesuai aturan yang dijanjikan dan termuat dalam kontrak antara PT Dos Ni Roha Corporation dengan Kementerian Sosial.

    Selain itu, Budi menuturkan pemeriksaan juga mendalami mengenai kendala pendistribusian di lapangan.

    Sebelumnya, KPK memeriksa enam pendamping PKH Koordinator Wilayah Jawa Tengah pada Selasa (11/11/2025) di Polrestabes Semarang.

    Mereka adalah Theo Markis, Titik Puji Rahayu, Setiawan Kosasih, Muhammad Arifin Arif RM, Ibnu Rouf, dan Vita Kurniasari (pendamping di Kabupaten Semarang).

    Kasus ini merupakan pengembangan perkara korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tahun 2020–2021, yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), Muhammad Kuncoro Wibowo, bersama sejumlah pihak lain.

    Kuncoro divonis enam tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam penyaluran bansos beras. Ia dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Dalam perkara itu, Kuncoro terbukti merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT BGR dalam penyaluran bansos beras Kemensos, yang merugikan negara Rp127,14 miliar. 

    Selain Kuncoro, dua petinggi PT BGR lainnya juga ikut didakwa, yakni Budi Susanto (Direktur Komersial periode Juni 2020–Desember 2021) serta April Churniawan (Vice President Operation and Support periode Agustus 2020–Maret 2021).

    Lembaga antirasuah menyebut potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp336 miliar.

  • Kasus Dugaan Ijazah Palsu Naik Penyidikan, Bareskrim Kembali Periksa Wagub Babel

    Kasus Dugaan Ijazah Palsu Naik Penyidikan, Bareskrim Kembali Periksa Wagub Babel

    Kasus Dugaan Ijazah Palsu Naik Penyidikan, Bareskrim Kembali Periksa Wagub Babel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bareskrim Polri menaikkan status penanganan dugaan kasus ijazah palsu Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel), Hellyana, ke tahap penyidikan.
    Setelah peningkatan status perkara tersebut,
    Hellyana
    kembali menjalani pemeriksaan di
    Bareskrim Polri
    pada Kamis (13/11/2025).
    Kuasa hukum Hellyana, Zainul Arifin, membenarkan bahwa kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik.
    “Hari ini klien kami diperiksa sebagai saksi di tahap
    penyidikan
    ,” kata Zainul Arifin kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).
    Meski kasus sudah naik penyidikan, Zainul menegaskan bahwa status hukum Hellyana saat ini masih sebagai saksi.
    Menurut dia, Hellyana kooperatif dan siap memberikan klarifikasi atas dugaan yang dilaporkan pelapor.
    Di sisi lain, kuasa hukum pelapor, Herdika Sukma Negara, menyambut baik langkah Bareskrim Polri yang disebutnya telah bergerak cepat menaikkan perkara ke penyidikan.
    “Ini langkah maju yang sangat kita dukung. Semoga semua fakta bisa segera terungkap,” kata Herdika.
    Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri memeriksa Wakil Gubernur (Wagub) Bangka Belitung (Babel) Hellyana terkait dugaan penggunaan
    ijazah palsu
    pada pertengahan September lalu.
    Hellyana tidak terpantau awak media saat datang untuk menjalani pemeriksaan.
    Namun, kuasa hukum Wagub Babel itu, Zainul Arifin, terlihat berada di Bareskrim.
    Kepada wartawan, Zainul menyebut kasus yang menjerat kliennya diambil alih Bareskrim Polri dari Polda Bangka Belitung.
    Dia bilang, hari ini Hellyana menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga jam dengan 20 pertanyaan.
    “Hari ini kurang lebih ada 20 pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu hanya mengulang, ya. Mengulang dari pertanyaan di Polda Bangka Belitung,” kata Zainul di Bareskrim Polri, Senin (15/9/2025).
    Zainul mengatakan ada sejumlah berkas yang ia dan kliennya sampaikan kepada penyidik dalam tahap penyelidikan ini.
    Pertama, menyerahkan ijazah asli dan transkrip nilai yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
    Selain itu, Hellyana juga menyampaikan bukti foto wisuda, daftar tamu yang hadir, skripsi, dosen pembimbing, hingga rekan-rekan kuliah.
    Menurut Zainul, pekan depan penyidik akan memeriksa saksi.
    Berdasarkan tangkapan layar Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbud, tercatat Hellyana masuk Universitas Azzahra pada 2013.
    Namun, fotokopi ijazah Hellyana menunjukkan ia lulus pada 2012.
    Zainul menjelaskan hal itu terjadi karena kesalahan unggah dokumen di PDDikti.
    Ia memastikan kliennya lulus pada 2012.
    “Sudah kita sampaikan bukti-buktinya itu, dokumen dan sejenisnya. Tapi yang namanya terkait dengan salah upload, kemudian salah meng-upload dokumen, itu bukan ranah kita. Makanya itu penting nanti penyelidik untuk konfirmasi ke Diktinya,” kata Zainul.
    Sebagai informasi, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Ahmad Sidik, bersama kuasa hukumnya Herdika Sukma Negara, melaporkan Hellyana ke Bareskrim Polri atas dugaan kepemilikan ijazah palsu.
    Laporan itu diterima Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan nomor registrasi LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 21 Juli 2025.
    Hellyana diduga melanggar Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan/atau Akta Autentik, serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keterbukaan informasi publik dinilai harus jadi budaya kerja

    Keterbukaan informasi publik dinilai harus jadi budaya kerja

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja yang menyatu dalam pelayanan publik.

    “Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi cerminan dari kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Ketua KI DKI Harry Ara Hutabarat saat melanjutkan tahapan presentasi Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Badan Publik Tahun 2025 hari keempat, di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis.

    Harry menjelaskan keterbukaan informasi publik sangat penting terlebih di tingkat kecamatan dan kelurahan.

    “Kecamatan dan kelurahan adalah garda terdepan pelayanan masyarakat, sehingga transparansi di level ini menjadi sangat penting,” katanya.

    Dalam sesi evaluasi, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menyoroti pentingnya pengelolaan media sosial yang otoritatif dan kredibel, khususnya pada platform seperti Instagram dan YouTube.

    “Akun media sosial badan publik sebaiknya diverifikasi agar lebih dipercaya publik. Misalnya, Kecamatan Kramat Jati sudah memiliki centang biru sebagai contoh baik yang bisa diikuti badan publik lainnya,” ujar Luqman.

    Ia juga menyoroti beberapa temuan, antara lain Kecamatan Menteng yang belum memiliki akun terverifikasi dan Kecamatan Pademangan yang memiliki dua akun aktif, sehingga perlu disatukan agar tidak membingungkan publik.

    Selain itu, Luqman mendorong badan publik untuk lebih aktif mempublikasikan informasi berkala serta membangun komitmen jangka panjang dalam tata kelola keterbukaan informasi publik (KIP).

    “Keterbukaan informasi publik tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memerlukan komitmen anggaran, program dan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW,” katanya.

    Sementara itu, perwakilan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta, Herry Hidayat, menjelaskan bahwa pelaksanaan KIP di tingkat wilayah harus merujuk pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menegaskan Dinas Kominfotik sebagai PPID Provinsi.

    Kegiatan tersebut diikuti oleh 31 badan publik, terdiri atas 12 kecamatan dan 19 kelurahan di wilayah DKI Jakarta, yaitu:

    Kecamatan: 1. Kemayoran 2. Koja 3. Kramat Jati 4. Mampang Prapatan 5. Penjaringan 6. Pulo Gadung 7. Sawah Besar 8. Senen 9. Matraman 10. Menteng 11. Pademangan 12. Pasar Rebo

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Preman Jalur Lintas Sumatera Takluk di Tangan Polisi, Sering Todong Sopir Truk Pakai Pisau

    Preman Jalur Lintas Sumatera Takluk di Tangan Polisi, Sering Todong Sopir Truk Pakai Pisau

    Liputan6.com, Jakarta Polisi meringkus seorang preman yang kerap memalak sopir truk di sepanjang Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) wilayah Kabupaten Way Kanan, Lampung. Pelaku diketahui bernama Arifin. Dia selalu beraksi dengan membawa senjata tajam untuk menakuti para korban.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, mengatakan pelaku ditangkap tim Satreskrim Polres Way Kanan pada Rabu (12/11/2025). 

    “Pelaku diamankan setelah petugas mendapat informasi keberadaannya dan langsung melakukan penangkapan,” ujar Yuni, Kamis (13/11/2025).

    Penangkapan Arifin berawal dari laporan seorang sopir truk yang menjadi korban pemalakan di Jalinsum, Kampung Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blambangan Umpu, pada Agustus lalu.

    “Hasil penyelidikan menunjukkan, saat itu pelaku menghadang truk korban dan meminta uang Rp 200 ribu. Karena korban tidak punya uang, pelaku mengancam dengan pisau lalu merampas handphone korban,” ungkap Yuni.

  • 6 Kecamatan Banjir dan 4 Rumah Rusak di Pasuruan Akibat Cuaca Ekstrem

    6 Kecamatan Banjir dan 4 Rumah Rusak di Pasuruan Akibat Cuaca Ekstrem

    Pasuruan (beritajatim.com) – Angin kencang disertai hujan deras melanda beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan, Rabu (12/11/2025) malam. Akibatnya, sejumlah rumah warga mengalami kerusakan, terutama di bagian atap dan dinding.

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20.30 WIB setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Pasuruan sejak siang hari. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, cuaca ekstrem itu juga menyebabkan pohon tumbang di beberapa titik.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyanto, mengatakan sedikitnya empat kecamatan terdampak angin kencang, yakni Kejayan, Beji, Gondangwetan, dan Wonorejo. “Dari hasil pendataan awal, ada beberapa rumah rusak ringan dan sedang akibat terjangan angin, namun tidak ada korban jiwa,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

    Di Kecamatan Kejayan, satu rumah milik warga bernama Aisah di Dusun Krajan, Desa Kepuh, mengalami kerusakan parah pada bagian atap dan tembok belakang. Petugas BPBD bersama perangkat desa sudah turun ke lokasi untuk membantu membersihkan puing dan mengevakuasi barang milik korban.

    Sementara di Kecamatan Beji, rumah milik Yulianto di Dusun Sumbertumpuk, Desa Gununggangsir, juga mengalami kerusakan di bagian atap. Selain melakukan pendataan, petugas BPBD menyalurkan bantuan kedaruratan berupa terpal dan peralatan rumah tangga ringan.

    Di wilayah Gondangwetan, satu rumah milik Sokhibul Arifin di Dusun Pekajangan, Desa Bayeman, juga dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian atap dan sebagian tembok. Petugas bersama relawan tangguh bencana langsung melakukan asesmen dan membantu perbaikan sementara.

    “Selain rumah warga, kami juga mendapati laporan pohon tumbang di Dusun Tumpuk, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, yang sempat menutup akses jalan. Beruntung tidak ada kendaraan yang melintas saat kejadian,” tambah Sugeng.

    Menurut Sugeng, kondisi cuaca ekstrem ini merupakan dampak dari peralihan musim yang menyebabkan potensi hujan deras disertai angin. BPBD Pasuruan terus memantau kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan serta relawan untuk mengantisipasi bencana susulan.

    “Kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi angin kencang dan hujan deras. Segera berlindung di tempat aman bila terjadi hujan disertai angin, dan hindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho,” pesan Sugeng.

    Pihak BPBD memastikan seluruh laporan akan terus diperbarui secara berkala dan langkah tanggap darurat sudah berjalan. Warga diimbau untuk segera melapor jika terjadi kerusakan agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran. [ada/aje]

  • Terungkap, Pelaku Perundungan di SMP Blora Diduga Pernah Jadi Korban Bullying

    Terungkap, Pelaku Perundungan di SMP Blora Diduga Pernah Jadi Korban Bullying

    SEMARANG – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Jawa Tengah Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan Unit Konseling dan Bantuan (UKB) Dinsos P3A menemukan adanya riwayat perundungan yang dialami oleh pelaku saat masih duduk di bangku sekolah dasar.

    “Ada dugaan salah satu pelajar yang dulunya pernah menjadi korban, kini menjadi pelaku perundungan di SMP Blora. Pola ini sering berulang, mereka yang pernah dirundung kemudian meniru perilaku serupa terhadap teman lain,” jelas Luluk di Blora, Rabu, 12 November.

    Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda pentingnya pendampingan psikologis berkelanjutan, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku.

    Pemerintah daerah, imbuh dia, telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan berupa pendampingan dari psikolog dan konselor sekolah untuk memulihkan kondisi emosional para siswa yang terlibat.

    “Kami ingin mereka segera pulih, agar tidak mengulang perilaku perundungan di masa depan,” tambahnya.

    Dari 33 pelajar yang diperiksa, empat di antaranya telah dimutasi ke sekolah lain setelah melalui proses mediasi bersama orang tua, guru, dan instansi terkait.

    Langkah tersebut diambil untuk menjaga kondusivitas lingkungan belajar serta memberikan ruang pembinaan yang lebih baik.

    “Hari ini, empat pelajar yang terlibat dalam kasus tersebut dijadwalkan didampingi tim Dinsos P3A untuk mendaftar ke sekolah baru sebagai bagian dari proses pemulihan dan pembinaan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kasatreskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap 33 pelajar yang terlibat dalam kasus ini di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blora.

    “Hari Selasa (11/11), sekitar pukul 10.00 WIB, pelajar yang terlibat dipanggil bersama orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Kami tekankan kepada anak-anak bahwa perundungan bukan candaan ini bisa berdampak serius bagi korban maupun pelaku,” ujarnya.

    Sebelumnya, kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah video berdurasi 25 detik beredar luas di sebuah aplikasi berbayar. Dalam video itu, tampak seorang siswa mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa teman sekelasnya di dalam kamar mandi sekolah. Korban terlihat dipukul dan diejek, sementara siswa lain hanya menonton tanpa berusaha melerai.

  • Refleksi Hari Jadi Ke-17, AJP Bedah Buku Karya Kadarisman Sastrodiwirdjo

    Refleksi Hari Jadi Ke-17, AJP Bedah Buku Karya Kadarisman Sastrodiwirdjo

    Pamekasan (beritajatim.com) – Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) memeriahkan Hari Jadi ke-17 melalui kegiatan bedah buku berjudul ‘Menyoal Akuntabilitas DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah’ karya Kadarisman Sastrodiwirdjo di Hall Laboratorium Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan, Rabu (12/11/2025).

    Dalam bedah buku tersebut, AJP menghadirkan beberapa narasumber yang diplot sebagai pembedah, di antaranya Rektor Universitas Dr Soetomo Surabaya, Prof Dr Siti Marwiyah, Dekan Fakultas Hukum UNIRA Pamekasan, Nadir, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, serta perwakilan jurnalis, Samsul Arifin.

    Dalam kesempatan tersebut juga tampak hadir jajaran civitas akademika UNIRA, termasuk Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman beserta sejumlah perwakilan Forkopimda, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sejumlah jurnalis dari berbagai media, serta para undangan hingga mahasiswa UNIRA Pamekasan.

    “Sejauh ini, kami bersama rekan-rekan di AJP tidak hanya fokus pada kerja jurnalistik semata, tetapi juga menyentuh aspek lain seperti pendidikan maupun kemanusiaan. Salah satu di antaranya kegiatan bedah buku ini karya Kadarisman Sastrodiwirdjo,” kata Ketua AJP, M Khairul Umam.

    Kadarisman Sastrodiwirdjo, penulis Buku ‘Menyoal Akuntabilitas DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah’ di Pamekasan, Rabu (12/11/2025).

    Upaya tersebut bukan tanpa alasan, sebab dalam waktu dekat pihaknya juga berencana meresmikan prodok buku dengan judul ‘Pamekasan Mencari Identitas’ yang dijadwalkan digelar bersamaan dengan AJP Award 2025 pada awal Desember 2025 mendatang.

    “Hal ini kita tunjukkan sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menjalankan tugas jurnalistik, sekaligus menjadi wajah baru AJP yang bisa menerbitkan karya berupa produk buku yang ditulis oleh para pengurus maupun anggota AJP,” ungkapnya.

    Sementara Rektor UNIRA Pamekasan, Gazali menyampaikan apresiasi khusus bagi keluarga besar AJP. “Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan AJP yang sudah berkenan menjadikan kampus kami sebagai ruang refleksi dan diskusi intelektual,” kata Gazali.

    “Tidak kalah penting di usia 17 tahun ini, AJP kami harapkan semakin matang dan memiliki arah yang jelas dalam memperkuat sinergi antara media, akademisi dan pemerintah daerah. Tentunya dengan tetap selalu menjunjung tinggi nilai sesuai kode etik profesi maupun jurnalistik,” harapnya.

    Harapan senada juga disampaikan KH Kholilurrahman yang mengapresiasi kiprah AJP yang tetap bertahan dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah. “Usia 17 tahun adalah usia puber, usia menuju kematangan. Semoga AJP terus berperan aktif dalam membangun Pamekasan,” harap Kholil.

    “Dalam konteks demokrasi, jurnalis bukan sekedar profesi, tetapi panggilan nurani untuk membangun bangsa dan negara. Terlebih selama ini media berperan sebagai cerminan masyarakat, sehingga pemerintah daerah akan terus membuka ruang kritik konstruktif dan profesional,” pungkasnya. [pin/ted]