Tag: Arifin

  • Tak Hanya Motor Mahasiswa KKN, Ekskavator Juga Dicuri di Lumajang
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        11 Agustus 2025

    Tak Hanya Motor Mahasiswa KKN, Ekskavator Juga Dicuri di Lumajang Surabaya 11 Agustus 2025

    Tak Hanya Motor Mahasiswa KKN, Ekskavator Juga Dicuri di Lumajang
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Pencurian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ternyata tidak hanya menyasar kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.
    Namun, alat berat jenis ekskavator yang berbobot 15 ton juga tak luput jadi incaran para pelaku kriminal di Lumajang.
    Insiden pencurian ekskavator ini terjadi pada 7 Juli 2025 di tempat penimbunan kayu (TPK) hasil penebangan Perhutani di Desa Sarikemuning, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.
    Pemilik ekskavator diketahui bernama Alan Anggun Febrianto, seorang pekerja lepas yang membantu proses muat kayu dari Perhutani.
    Alan mengatakan, pencurian ekskavator ini menyebabkan dirinya merasakan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.
    Menurutnya, kasus pencurian ekskavator ini sudah dilaporkan ke polisi.
    “Saat ini kasusnya sudah kita laporkan ke polisi dan kami terus tindak lanjuti progresnya agar segera tertangani, kerugian perkiraan sekitar Rp 1,5 miliar,” kata Alan di Lumajang, Senin (11/8/2025).
    Mandor operasional TPK, Arifin, mengatakan, saat ekskavator ini dicuri, sebenarnya ada beberapa warga yang melihat.
    Namun, warga saat itu tidak curiga karena menganggap yang sedang membongkar ekskavator adalah mekanik yang biasanya bekerja di sana.
    Saat itu, ekskavator dicuri dengan cara dibongkar dan diangkut menggunakan truk tronton.
    “Kejadiannya jam 9 malam sampai jam 2 malam itu informasi dari warga. Alat berat ini diangkut dengan menggunakan tronton. Awalnya warga tidak tahu kalau itu pencurian, dikiranya saya. Makanya saya cek ternyata bukan saya,” kata Arifin.
    Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar mengatakan, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan terhadap hilangnya satu unit ekskavator di Lumajang.
    “Kasus ini masih dalam proses penyelidikan, segera akan kita tuntaskan. Sejauh ini belum (ada kendala) dan prosesnya masih dilakukan bertahap,” kata Alex.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        11 Agustus 2025

    Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya? Nasional 11 Agustus 2025

    Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan dan jabatan baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Satuan baru tersebut dari dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) dan Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau) serta satuan tempur maupun non tempur lainnya.
    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden RI dengan ini meresmikan enam Komando Daerah Militer,” ujar Prabowo dalam upacara kemarin, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
    Enam kodam baru tersebut adalah:
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau);
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi);
    3. Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu);
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan);
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat);
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora (berpusat di Merauke, Papua Selatan).
    Prabowo sekaligus melantik para panglima yang memimpin satuan baru itu, yakni Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo (Pangdam XIX), Mayjen TNI Arief Gajah Mada (Pangdam XX), Mayjen TNI Kristomei Sianturi (Pangdam XXI), Mayjen TNI Zainul Arifin (Pangdam XXII), dan Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar (Pangdam XXIII), serta Mayjen TNI Lucky Avianto (Pangdam XXIV).
    Selain kodam, Prabowo juga meresmikan 14 Kodaeral atau Komando Daerah Laut.
    Berikut daftar lokasi Kodaeral beserta pemimpinnya:
    1. Kodaeral I (Belawan) – Laksda TNI Deny Septiana;
    2. Kodaeral II (Padang) – Laksma TNI Sarimpunan Tanjung;
    3. Kodaeral III (Jakarta) – Laksma TNI Uki Prasetia;
    4. Kodaeral IV (Batam) – Laksma TNI Berkat Widjanarko;
    5. Kodaeral V (Surabaya) – Laksda TNI Ali Triswanto;
    6. Kodaeral VI (Makassar) – Laksda TNI Andi Abdul Aziz;
    7. Kodaeral VII (Kupang) – Laksma TNI Joni Sudianto;
    8. Kodaeral VIII (Manado) – Laksma TNI Dery Triesnanto Suhendi;
    9. Kodaeral IX (Ambon) – Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas;
    10. Kodaeral X (Jayapura) – Brigjen TNI (Mar) Werijon;
    11. Kodaeral XI (Merauke) – Laksma TNI Monang Hatorangan;
    12. Kodaeral XII (Pontianak) – Laksda TNI Sawa;
    13. Kodaeral XIII (Tarakan) – Laksma TNI Phundi Rusbandi;
    14. Kodaeral XIV (Sorong) – Laksma TNI Djatmoko.
    Tiga Kodau merupakan perubahan nomenklatur dari Komando Operasi Udara Koopsud, satu Komando Operasi Udara tambahan.
    Daftar Kodau dan Panglimanya:
    1. Kodau I (Wilayah Indonesia Bagian Barat) – Marsda TNI Muzafar;
    2. Kodau II (Wilayah Indonesia Bagian Tengah) – Marsda TNI Deni Hasoloan;
    3. Kodau III (Wilayah Indonesia Bagian Timur) – Marsda TNI Azhar Aditama D
    Dalam upacara tersebut, kepala negara juga meresmikan enam Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
    1. Grup 1 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Raden Nashrul Fathurrohman

    2. Grup 2 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Edwin Apria Candr

    3. Grup 3 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Bram Pramudia

    4. Grup 4 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Suharma Zunam

    5. Grup 5 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Josep Dat Dariyamanta S

    6. Grup 6 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Richard Arnold Y Sangari
    Prabowo juga meresmikan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima Batalion Komando Kopasgat.
    Adapun Batalion Teritorial yang baru dibentuk memiliki fungsi berbeda dari pasukan tempur.
    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan, satuan ini disiapkan untuk mendukung pembangunan di daerah, mulai dari pertanian hingga layanan kesehatan.
    “Setiap batalion berdiri di lahan seluas 30 hektar, dengan kompi-kompi yang menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada Kompas.com pada 3 Juni 2025.
    Kompi tersebut terdiri dari Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis, dan Kompi Zeni. Dengan demikian TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga mitra strategis pembangunan.
     
    Dia pun menyinggung bahwa peperangan sedang berlangsung di banyak kawasan, meskipun Indonesia tidak menginginkannya.
    “Keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana, di kontinen Eropa, di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan, orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu,” ujar Prabowo.
    Menurut Prabowo, sikap Indonesia yang tidak berpihak pada blok manapun justru menuntut kekuatan pertahanan yang mumpuni.
    Oleh karena itu, Prabowo berpandangan bahwa penambahan satuan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pertahanan negara.
    “Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. dan untuk itulah hari ini saya melantik enam Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru,” tegasnya.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan pesan khusus kepada para panglima dan komandan satuan baru TNI. Dia meminta agar kepemimpinan militer dijalankan dari garis terdepan, bukan dari belakang.
    “Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pimpin dari depan, dari tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis,” kata Prabowo.
    Analis intelijen dan pertahanan Ngasiman Djoyonegoro menilai penambahan satuan baru dalam rangka memperkuat pertahanan negara, menjadi langkah antisipatif Presiden untuk menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
    Menurutnya, latar belakang militer Presiden dan pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan membuatnya peka terhadap perkembangan dinamika global.
    “Melihat perkembangan lingkungan strategis, di mana konflik, peperangan, perang dagang, dan perebutan pengaruh semakin intensif, wajar jika Presiden mengambil langkah antisipatif berupa penguatan teritorial dan organisasi militer,” ujar Ngasiman kepada Kompas.com, Minggu (10/8/2025).
    Dia pun berpandangan bahwa kebijakan yang diambil ini memiliki korelasi dengan lawatan Prabowo ke berbagai negara, baik di poros Global South maupun Global North.
    “Lawatan ke luar negeri terakhir tampaknya memberikan perspektif yang kuat bagi Presiden untuk mempersiapkan kekuatan penuh militer Indonesia,” kata Ngasiman.
    “Ini juga tidak terlepas dari kapasitas presiden kita yang memiliki latar belakang militer dan menteri pertahanan selama periode sebelumnya,” sambungnya.
    Meski demikian, Ngasiman mengingatkan bahwa penambahan satuan saja tidaklah cukup. Langkah tersebut harus juga diiringi dengan tiga hal penting, yakni akuntabilitas komando agar tidak digunakan untuk melemahkan demokrasi, pembaruan doktrin operasi yang relevan dengan tantangan modern, dan modernisasi alutsista.
    “Percuma punya banyak pasukan dan unit komando, tetapi peralatannya tidak mampu bersaing,” tegasnya.
    Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai penambahan struktur TNI ini tidak sejalan dengan semangat reformasi dan ketentuan dalam UU TNI, seperti dikutip dari Kompas.id.
    Dia mengingatkan bahwa undang-undang TNI tidak memperkenankan duplikasi struktur administrasi pemerintahan sipil oleh TNI.
    Selain itu, Al Araf juga menyoroti dampak penambahan satuan-satuan baru tersebut terhadap beban anggaran. Sebab, anggaran TNI saat ini sudah terbebani belanja rutin yang mencapai 60–70 persen dari total anggaran.
    Penambahan struktur akan membuat alokasi untuk alutsista dan kesejahteraan prajurit semakin sulit, karena bertambahnya anggaran belanja pegawai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kehadiran Bulog ubah dinamika harga dan peran tengkulak

    Kehadiran Bulog ubah dinamika harga dan peran tengkulak

    Kepala Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Zaenal Arifin. ANTARA/Hariato.

    Petani: Kehadiran Bulog ubah dinamika harga dan peran tengkulak
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 15:52 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengatakan kehadiran Bulog mengubah dinamika harga gabah dan peran tengkulak, memberikan perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan.

    Kepala Desa Cengkuang Zaenal Arifin mengatakan sebelum Bulog beroperasi turun ke lapangan, tengkulak membeli gabah dengan harga sangat murah di bawah Rp5.000 per kilogram yang sangat merugikan petani.

    “Ketika Bulog nggak masuk ke sini, harga gabah jatuh sekali. Bahkan angkanya di bawah Rp5.000 per kg. Kalau sekarang harga gabah di atas Rp6.000-an,” kata Zaenal di Cirebon, Minggu.

    Ia mengatakan dengan kehadiran Bulog di desanya, saat ini gabah petani telah terserap sekitar 275 ton, petani mendapat harga lebih baik, dan tengkulak harus menaikkan harga agar tetap bisa bersaing.

    Bahkan, menurut dia, di akhir masa penyerapan Bulog pada puncak panen pertama, harga gabah naik di atas yang ditetapkan Bulog yakni Rp6.500 per kg.

    Lebih lanjut ia mengatakan kenaikan harga padi di tingkat pembeli ini otomatis berdampak positif kepada buruh tani yang mendapat upah lebih layak.

    Zaenal mengatakan kehadiran Bulog membuat tengkulak tidak bisa lagi mempermainkan harga, sehingga stabilitas ekonomi petani dan buruh tani di Cengkuang lebih terjaga.

    Kades berharap Bulog terus aktif agar harga gabah tetap terjaga, dan petani serta buruh tani bisa menikmati hasil yang lebih adil dan layak.

    “Dengan sendirinya, dengan adanya Bulog masuk ke sini, tengkulak ingin mendapatkan barang dengan cara apapun, akhirnya dia beli juga dengan harga mahal. Artinya, Bulog punya peran penting di sini untuk bagaimana harga padi kami bisa naik di tingkat pembeli,” kata Zaenal yang juga merupakan petani. 

    Menurut Zaenal, jumlah penduduk di desanya mencapai 5.600 jiwa. Dari jumlah itu petani aktif di desa ini sebanyak 169 orang, sementara sekitar 1000 penduduk lain terlibat sebagai buruh tani.

    Perum Bulog Cabang Cirebon, Jawa Barat, menyatakan antusias petani menjual gabah meningkat signifikan saat panen raya setelah harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram yang memberikan keuntungan bagi petani.

    Kepala Perum Bulog Cirebon Ramaijon Purba mengatakan tingginya antusias petani tersebut membuat tim jemput gabah sempat kewalahan karena banyaknya permintaan petani yang mendaftar melalui Babinsa dan penyuluh untuk menjual gabah langsung ke Bulog.

    “Jadi animo petani memang luar biasa menjual gabahnya dengan harga Rp6.500 per kilogram, apalagi any quality kan? Apa adanya (gabah petani),” kata Ramaijon.

    Bulog Cirebon mencatat penyerapan gabah petani mencapai 133.624 ton setara beras hingga 31 Juli 2025, tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) di wilayah itu.

    Saat ini stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog Cirebon telah mencapai 175 ribu ton yang tersimpan aman di 10 kompleks gudang induk milik Bulog, 44 gudang filial dan empat gudang sewa dari pihak swasta di daerah tersebut.

    Sumber : Antara

  • Presiden kukuhkan pimpinan Kopassus, Marinir, Korpasgat bintang tiga

    Presiden kukuhkan pimpinan Kopassus, Marinir, Korpasgat bintang tiga

    Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deny Muis sebagai perwira tinggi bintang tiga, kemudian mengukuhkan dan melantik Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). (ANTARA/HO-Puspen TNI).

    Presiden kukuhkan pimpinan Kopassus, Marinir, Korpasgat bintang tiga
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 12:04 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan tiga pimpinan pasukan elite TNI, yaitu Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deny Muis sebagai perwira tinggi bintang tiga.

    Ketiganya pun otomatis menjadi pimpinan pasukan elite TNI pertama yang memimpin masing-masing Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI Angkatan Udara dengan menyandang titel panglima dan pangkat bintang tiga.

    Dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu pagi, Presiden Prabowo juga melantik dan mengukuhkan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU, yang merupakan struktur baru di TNI Angkatan Udara.

    Di Mimbar Kehormatan, Presiden juga meresmikan sejumlah organisasi baru di tiga matra TNI.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmannirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan enam Komando Daerah Militer, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, lima Batalyon Komando Korps Pasukan Gerak Cepat,” kata Presiden Prabowo, yang kemudian Presiden menekan tombol sirine, dan dilanjutkan dengan penembakan meriam.

    Selepas itu, Letjen Djon memimpin gelombang pertama perwira tinggi yang dikukuhkan untuk berbaris tepat di depan Mimbar Kehormatan. Presiden Prabowo kemudian mendekat ke arah Djon, dan menyematkan tanda pangkat bintang tiga kepada Panglima Kopassus pertama itu. Presiden Prabowo juga mengalungkan sabuk dan menyerahkan pistol dengan ornamen emas, dan tongkat komando kepada Djon.

    Kemudian, Presiden Prabowo lanjut menyematkan tanda pangkat di bagian kerah Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi. Presiden kemudian mengalungkan sabuk, dan memasukkan pistol ke dalam sabuk yang dikenakan oleh Endi, kemudian Presiden menyerahkan tongkat komando kepada Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi.

    Dalam prosesi yang sama, Presiden kemudian menyematkan tanda pangkat kepada Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deny Muis, mengalungkan sabuk, menyerahkan pistol dan tongkat komando kepada pimpinan Korps Pasukan Gerak Cepat TNI AU itu.

    Terakhir, dalam barisan pertama perwira tinggi TNI yang dikukuhkan, Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat, mengalungkan sabuk, menyerahkan pistol dan tongkat komando kepada Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra yang saat ini resmi menjabat struktur baru di TNI AU, yaitu sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional.

    Usai prosesi pertama itu, Presiden Prabowo lanjut melantik dan mengukuhkan enam Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang baru dibentuk, yaitu Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Zainul Arifin sebagai Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan sebagai Pangdam XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo sebagai Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Arief Gajah Mada sebagai Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, dan Mayjen TNI Lucky Avianto sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora.

    Presiden kemudian mengukuhkan 20 Brigade Teritorial Pembangunan, dan organisasi baru TNI lainnya yang merupakan hasil validasi organisasi baru.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

    Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah melantik enam panglima kodam (Pangdam) XIX/Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Riau hingga XXIV/Mandala Trikora.

    Pelantikan itu dilakukan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    “Hari ini, Minggu 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer,” ujar Prabowo.

    Enam pangdam baru ini meliputi Danpussenarmed Mayjen Hadi Waluyo menjadi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Riau dan Kepulauan Riau.

    Selanjutnya, Aspers KSAD Mayjen Arief Gajah Mada menjadi Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Sumbar dan Jambi; Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi Pangdam XXI/Radin Inten Bengkulu dan Lampung.

    Kemudian, Warek Bid. Kerja sama, Kelembagaan, Inovasi dan Teknologi Unhan Mayjen Zainul Arifin jadi Pangdam XXII/Tambun Bungai Kalsel dan Kalteng.

    Dua lainnya, Aslat KSAD Mayjen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar jadi Pangdam XXIII/Palaka Wira Sulteng dan Sulbar; Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI Mayjen Lucky Avianto jadi Pangdam XXIV/Mandala Trikora.

    Selain itu, Prabowo juga melantik tiga pasukan elite TNI mulai dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi.

    Korps Marinir TNI AL Mayjen TNI (Mar), Endi Supardi; dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, Marsda TNI Deny Muis.

    Orang nomor satu di Indonesia ini mengemukakan bahwa serangkaian pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

    “Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 komandan Brigade baru dan 100 Batalyon teritorial pembangunan baru. Saya telah melantik panglima-panglima komandan komandan Brigade, orang-orang yang dipilih,” pungkas Prabowo.

  • Abolisi Tom Lembong Masih Timbulkan Tanya, Benarkah Hubungan Prabowo dengan Pihak Tertentu Retak?

    Abolisi Tom Lembong Masih Timbulkan Tanya, Benarkah Hubungan Prabowo dengan Pihak Tertentu Retak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengatakan amnesti dan abolisi umumnya diberikan untuk melakukan rekonsiliasi kondisi politik, sedangkan abolisi pada alasan kemanusiaan.

    “Amnesti dan abolisi itu bahasa politik, bukan hukum. Penggunaannya di Indonesia dalam perkembangannya digunakan pada kasus politik. Ada motif rekonsiliasi dalam kepentingan nasional,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/8/2025).

    Namun pada kasus Tom Lembong, Zainal tidak melihat ada kondisi yang mengharuskan proses rekonsiliasi itu dilakukan. Abolisi seharusnya tidak perlu diberikan jika proses hukum sudah berjalan sesuai dengan kaidah hukum nasional.

    Alasan pemberian abolisi pada kasus Tom Lembong masih menimbulkan pertanyaan besar.

    “Ini jelas masalah politik, tapi masalahnya apa yang mau direkonsiliasi? Mungkin Presiden punya keretakan hubungan dengan pihak tertentu, tapi salah kalau itu diukur dengan skala nasional,” tegasnya.

    Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar

    Ia khawatir jika ini terus terjadi, akan ada banyak kebijakan yang dilandaskan pada motif politik dibandingkan kepentingan publik.

    “Harus ada parameter hukum yang jelas dalam pemberian amnesti dan abolisi. Apakah ada kepentingan nasional atau motif politik di balik kasus tersebut,” ungkapnya.

    Selain itu, perlu ada limitasi kasus tertentu yang bisa diberikan amnesti dan abolisi. Terlebih dalam kasus tindak pidana korupsi tidak seharusnya unsur politik bermain di dalamnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan pelaksanaan hak prerogatif Presiden RI sesuai dengan konstitusi, bukan suatu kebijakan istimewa. Menurutnya, hal itu sudah lazim dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya dan merupakan bagian dari pertimbangan yang lebih luas demi kepentingan negara.

  • DKI kemarin, pedagang Pasar Hewan Barito hingga Taman Bendera Pusaka

    DKI kemarin, pedagang Pasar Hewan Barito hingga Taman Bendera Pusaka

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Jumat (8/8), mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan lahan permanen sebagai tempat relokasi pedagang Pasar Hewan Barito hingga pembangunan Taman Bendera Pusaka.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali:

    1. Pemprov sediakan lokasi permanen untuk pedagang Pasar Hewan Barito

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan lahan permanen sebagai tempat relokasi bagi para pedagang Pasar Hewan Barito, Jakarta Selatan.

    “Yang bisa kami pastikan, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan lahan yang permanen dan sangat memadai sebagai pasar fauna tematik bagi saudara-saudara kita para pedagang,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. CKG bagi siswa langkah nyata wujudkan Indonesia Emas

    Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa sekolah merupakan langkah nyata mewujudkan anak Indonesia sehat menuju generasi Indonesia Emas 2045.

    “Kami dari Pemkot Administrasi Jakarta Pusat menyambut baik dan sangat mendukung Program Cek Kesehatan Gratis di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jakarta Pusat,” kata Arifin di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. DKI akan buka rekrutmen 1.000 petugas damkar minggu depan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran (damkar) pada 12-14 Agustus mendatang.

    “Akan dimulai hari Selasa ini. Selasa depan ini, Selasa Rabu-Kamis selama tiga hari, kuotanya ada seribu,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Pram akan tanggung jawab soal pembangunan Taman Bendera Pusaka

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Taman Bendera Pusaka meski ada aksi penolakan yang dilakukan pedagang Pasar Hewan Barito.

    Pramono mengatakan, seluruh pedagang tersebut sebenarnya sudah setuju untuk direlokasi. Mereka pun telah menandatangani surat yang menandakan bahwa mereka setuju.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Pangdam Jaya pastikan keamanan HUT RI di Jakarta maksimal

    Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi memastikan pengamanan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI di wilayah Jakarta maksimal.

    “Kesiapan HUT RI ini kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan keamanan di wilayah Kota Jakarta. Tentu ini adalah bagian dari tugas kami, dan kita sudah mengelola seoptimal mungkin,” kata Deddy di Lapangan Kartika Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seluruh RW di Jakarta Pusat telah miliki pengurus bank sampah

    Seluruh RW di Jakarta Pusat telah miliki pengurus bank sampah

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 387 Rukun Warga (RW) di Jakarta Pusat telah membentuk pengurus bank sampah dan diharapkan dapat terus aktif beroperasi.

    “Kami tidak berhenti sebatas membentuk kelembagaan di setiap RW saja, namun terus mendorong agar bank sampah aktif beroperasi,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin di Jakarta, Kamis.

    Pembentukan bank sampah di Jakarta Pusat juga digencarkan di sekolah dan perkantoran untuk mulai melakukan pemilahan sampah.

    Arifin juga mengajak pengurus bank sampah terus aktif mengedukasi warga melakukan pemilahan sampah untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

    “Kami harapkan pengurus bank sampah bergerak dengan semangat untuk menyadarkan warga lainnya untuk mulai melakukan pengelolaan sampah secara mandiri sehingga Jakarta menjadi kota yang bersih, nyaman dan sehat,” ujarnya.

    Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Slamet Riyadi menyatakan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan dengan monitoring dan evaluasi setiap bulannya untuk melihat keaktifan dari bank sampah, termasuk jumlah nasabahnya, efektivitas dan volume sampah.

    “Tujuan dari bank sampah unit RW untuk pengurangan sampah di sumber. Jadi kita harapkan dengan banyaknya sampah yang dikurangi itu akan mengurangi sampah yang dikirim ke Bantargebang,” katanya.

    Jakarta Pusat juga telah memiliki TPS 3R di Cempaka Putih dan Gambir yang sudah beroperasi dari tahun lalu dan sudah bisa mengurangi sampah sekitar 15-20 ton sehari.

    Slamet meminta dukungan semua masyarakat untuk sama-sama mengurangi sampah dari sumbernya dengan memilah sampah dari awal baik yang organik, anorganik maupun B3 sehingga sampah itu tidak menjadi masalah bahkan bisa menjadi berkah.

    “Sampah itu bisa menjadi berkah. Contohnya di RW 01 Gambir, bulan ini dicairkan 34 juta untuk THR yang diberikan kepada nasabah dari bank sampah. Itu adalah dampak positif yang dihasilkan dari bank sampah unit RW,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terdakwa Kasus Judol Klaim Diintimidasi untuk Seret Nama Budi Arie
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Agustus 2025

    Terdakwa Kasus Judol Klaim Diintimidasi untuk Seret Nama Budi Arie Megapolitan 7 Agustus 2025

    Terdakwa Kasus Judol Klaim Diintimidasi untuk Seret Nama Budi Arie
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Terdakwa Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, mengaku mengalami tekanan berat selama menjalani proses hukum dalam perkara beking situs judi
    online
    (judol) oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Hal tersebut disampaikannya saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).
    Dalam pleidoi, Zulkarnaen menyebut, dirinya sempat diintimidasi oleh pihak penyidik dan kuasa hukum sebelumnya agar memberikan kesaksian yang tidak benar, dengan tujuan menyeret nama mantan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi.
    “Pengacara saya yang lama dan penyidik berusaha mengintimidasi saya untuk bersaksi bohong, guna menjerat saudara Budi Arie,” kata Zulkarnaen dalam sidang.
    Ia menambahkan, tekanan yang diberikan juga disertai ancaman terhadap istrinya, Adriana Angela Brigita, yang kini juga menjadi terdakwa dalam klaster yang berbeda, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
    “Mereka mengancam bahwa jika saya tidak mematuhi, istri saya, Adriana Angela Brigita, akan dikriminalisasi,” ujarnya.
    Meskipun begitu, Zulkarnaen mengklaim, dirinya tetap memilih untuk jujur dan menolak permintaan tersebut karena ingin memperbaiki kesalahannya melalui proses hukum yang benar.
    “Tekanan ini membuat saya dalam posisi yang sangat sulit. Namun, saya tetap berusaha jujur dan tidak memenuhi permintaan tersebut,” ucap dia.
    Zulkarnaen juga menyampaikan bahwa dugaan intimidasi tersebut telah ia laporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk ditindaklanjuti secara internal.
    Lebih lanjut, Zulkarnaen mengeluhkan kondisi kesehatannya yang menurun selama masa penahanan. Ia menyebut memiliki penyakit yang membutuhkan perawatan medis intensif, dan khawatir penanganan di dalam penjara tidak memadai.
    “Saya ada penyakit dan memang mesti ada perawatan intensif di rumah sakit. Jika saya di penjara, saya takut perawatan saya tidak akan memadai,” tutur dia.
    Sebelumnya, Budi Arie telah membantah dirinya terlibat dalam praktik perlindungan situs judol.
    Menurut dia, ada tiga poin penting yang dapat membuktikan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam perlindungan situs judi online seperti narasi yang beredar.
    “Intinya, pertama mereka (para tersangka) tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50 persen. Mereka tidak akan berani bilang, karena akan langsung saya proses hukum,” ujar Budi Arie.
    “Jadi sekali lagi, itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya jualannya laku,” lanjut dia sembari tertawa.
    Kedua, Budi Arie tidak tahu menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu. Ia baru mengetahui setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat.
     
    Selain itu, tidak ada arahan apa pun dari Budi Arie selaku Menkominfo kepada para tersangka untuk melindungi situs judol tertentu.
    “Ketiga, tidak ada aliran dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya, itu sudah sangat membuktikan,” ujar Budi Arie.
    Budi Arie berharap publik dapat melihat kasus ini secara jernih agar tidak larut di dalam narasi jahat terhadap dirinya. Ia juga berharap penegak hukum bekerja dengan lurus dan profesional sehingga mampu menuntaskan perkara itu.
    “Justru ketika itu saya malah menggencarkan pemberantasan situs judol. Boleh dicek jejak digitalnya,” lanjut dia.
    Sebelumnya diberitakan, Tony merupakan salah satu terdakwa yang masuk dalam klaster koordinator pada perkara beking situs judol agar tidak terblokir oleh Kominfo.
    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut dirinya dengan pidana penjara selama sembilan tahun.
    Pasalnya, ia dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat unsur perjudian.
    Hal ini merujuk pada Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony selama sembilan tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (23/7/2025).
    Adapun hal yang memberatkan Zulkarnaen Apriliantony, yakni bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online.
    Sehingga, selain dituntut sembilan tahun penjara, ia juga dituntut untuk membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider kurungan penjara selama tiga bulan.
    Zulkarnaen Apriliantony juga dinilai berbelit-belit selama persidangan berlangsung. Ia juga dianggap telah menikmati hasil beking situs judol agar tidak terblokir.
    Setidaknya terdapat empat klaster dalam perkara melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Klaster pertama adalah koordinator dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
    Klaster kedua para eks pegawai Kementerian Kominfo, yakni terdakwa Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.
    Klaster ketiga, yaitu agen situs judol. Para terdakwa terdiri dari Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, Ferry alias William alias Acai, Ana, dan Budiman.
    Klaster keempat tindak pidana pencurian uang (TPPU) atau para penampung hasil melindungi situs judol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terdakwa Kasus Judol Klaim Diintimidasi untuk Seret Nama Budi Arie
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Agustus 2025

    Bacakan Pleidoi, Zulkarnaen Mohon Keringanan Hukuman demi Anak dan Kesehatan Megapolitan 7 Agustus 2025

    Bacakan Pleidoi, Zulkarnaen Mohon Keringanan Hukuman demi Anak dan Kesehatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Terdakwa Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang perkara beking situs judi
    online
    (judol) oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pada Rabu (6/8/2025).
    Dengan suara pelan dan nada memelas, Tony meminta agar majelis hakim mempertimbangkan kondisi keluarganya, terutama anak-anak dan kesehatannya, sebelum menjatuhkan vonis terhadap dirinya.
    “Dengan segala kerendahan hati, saya mohon belas kasih Yang Mulia. Berikan saya kesempatan untuk memperbaiki diri, merawat anak-anak dan kesehatan saya,” ujar Zulkarnaen di ruang sidang.
    Dalam pleidoinya, ia mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan mendalam atas apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Hal serupa juga disampaikan oleh istrinya, Adriana Angela Brigita.
    Ia juga berjanji akan menebus kesalahannya dengan menjadi pribadi yang lebih baik jika diberi kesempatan untuk kembali ke masyarakat.
    “Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Saya mohon Yang Mulia, putusan yang seringan-ringannya agar saya bisa pulang cepat dan menebus kesalahan dengan perbuatan yang baik,” kata dia.
    Adapun Tony merupakan salah satu terdakwa yang masuk dalam klaster koordinator pada perkara pelindung situs judi online agar tidak terblokir oleh Kominfo.
    Ia mengakui kesalahannya dan mengatakan telah menerima uang tunai Rp 36 miliar untuk pengamanan situs judol.
    Namun, Tony mengatakan uang tersebut telah dikembalikan kepada polisi beserta uang pribadinya Rp 17 miliar.
    “Saya kembalikan utuh ke polisi tanpa sepeserpun saya gunakan,” jelas dia.
    Selain itu, di depan hakim, ia meminta agar sang istri dilepaskan dari segala tuntutan. Ia menyebut bahwa dalam fakta persidangan, Brigita tidak terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang.
    “Patut diduga istri saya dikriminalisasi yang mulia karena kesalahan saya. Biarlah saya yang dihukum, jangan istri saya. Saya khawatir anak-anak kami kehilangan kami berdua di saat mereka membutuhkan kasih sayang dan bimbingan kami,” kata dia.
    Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut terdakwa Zulkarnaen Apriliantony alias Tony dengan pidana penjara selama sembilan tahun.
    Pasalnya, ia dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat unsur perjudian.
    Hal ini merujuk pada Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony selama sembilan tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (23/7/2025).
    Adapun hal yang memberatkan Zulkarnaen Apriliantony, yakni bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online.
    Sehingga, selain dituntut sembilan tahun penjara, ia juga dituntut untuk membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider kurungan penjara selama tiga bulan.
    Zulkarnaen Apriliantony juga dinilai berbelit-belit selama persidangan berlangsung. Ia juga dianggap telah menikmati hasil beking situs judol agar tidak terblokir.
    Setidaknya terdapat empat klaster dalam perkara melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Klaster pertama adalah koordinator dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
    Klaster kedua para eks pegawai Kementerian Kominfo, yakni terdakwa Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.
    Klaster ketiga, yaitu agen situs judol. Para terdakwa terdiri dari Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, Ferry alias William alias Acai, Ana, dan Budiman.
    Klaster keempat tindak pidana pencurian uang (TPPU) atau para penampung hasil melindungi situs judol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.