Xcloud.id

Tag: Arifin

  • Kemenkes Terima 733 Kasus Laporan Bullying di PPDS, Terbanyak di RS-Prodi Ini

    Kemenkes Terima 733 Kasus Laporan Bullying di PPDS, Terbanyak di RS-Prodi Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, terdapat 733 kasus perundungan yang dialami peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Angka itu merupakan hasil verifikasi dari 2.920 laporan yang masuk ke kanal pengaduan Kementerian Kesehatan hingga 15 Agustus 2025.

    “Dari total laporan yang kami terima, setelah disortir dan diverifikasi, ada 733 laporan yang termasuk kategori perundungan,” ujar Menkes dalam seminar nasional Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, Korupsi & Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (22/8/2025).

    Menurut data Kemenkes, mayoritas kasus berasal dari fasilitas dan institusi di bawah naungan kementerian, yakni 433 kasus. Laporan lain datang dari rumah sakit non-Kemenkes (84 kasus), fakultas kedokteran (84 kasus), serta laporan tanpa identitas institusi (34 kasus).

    Di tingkat rumah sakit pusat, RSUP Prof Dr Kandou Manado tercatat sebagai lingkup PPDS dengan laporan terbanyak, yakni 84 kasus sepanjang 2023 hingga 2025. Disusul RS Hasan Sadikin Bandung (83 kasus), RSUP IGN Ngoerah Bali (43), RSUP Dr Sardjito Yogyakarta (39), dan RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta (37).

    Sementara di RSUD, kasus terbanyak dilaporkan dari RSUD Zainal Abidin Banda Aceh (31 kasus), RSUD Dr Moewardi Surakarta (21), RSUD Saiful Anwar Malang (18), RSUD Dr Soetomo Surabaya (12), dan RSUD Arifin Achmad Riau (9).

    Tekanan Berat hingga Ingin Bunuh Diri

    Menkes menegaskan, dampak perundungan terhadap peserta PPDS tidak bisa dianggap sepele. Survei internal Kemenkes menunjukkan banyak peserta pendidikan yang mengalami tekanan berat, bahkan sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.

    “Masalah ini harus diperbaiki secara serius. Dibutuhkan program spesifik untuk melindungi kesehatan mental para peserta didik,” kata Menkes.

    Perundungan tercatat paling banyak di 24 program studi kedokteran spesialis, dengan lima terbesar yakni penyakit dalam (86 kasus), bedah (55), obstetri dan ginekologi (29), anestesi (28), serta ilmu kesehatan anak (25).

    Sejauh ini, Kemenkes telah menangani 124 dari 433 kasus perundungan yang berada di bawah kewenangannya. Sebanyak 98 pelaku terbukti terlibat dan dijatuhi sanksi, termasuk 11 pejabat direksi rumah sakit Kemenkes, 10 di antaranya mendapat teguran, sementara satu pelaksana tugas diberhentikan.

    Di kalangan peserta PPDS, 60 orang dikenai sanksi berupa pengembalian ke fakultas kedokteran asal, skorsing, hingga teguran tertulis.

    (naf/kna)

  • Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari

    Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari

    Bisnis.com, JAKARTA — Rachmat Hidajat resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pertamina EP, menggantikan Wisnu Hindadari pada pucuk pimpinan anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut.

    Penetapan itu dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama PHE Subholding Upstream Awang Lazuardi, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Pengangkatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat kepemimpinan strategis guna mendukung pencapaian target produksi di industri hulu migas nasional,” tulis Pertamina EP melalui keterangan resmi.

    Di sisi lain, pihak manajemen menyampaikan apresiasi kepada Muhamad Arifin atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama mengisi jabatan Plt. Direktur Utama PT Pertamina EP.

    Menurut perusahaan, Rachmat dipercaya untuk membawa PT Pertamina EP menghadapi tantangan industri migas. Terlebih dia memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman panjang di bidang energi.

    “Rachmat Hidajat dipercaya untuk membawa PT Pertamina EP menghadapi tantangan industri migas yang semakin dinamis serta mendukung visi Pertamina EP sebagai perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia,” tulis Perusahaan.

    Profil Rachmat Hidajat

    Adapun, Rachmat Hidajat merupakan lulusan Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia kemudian melanjutkan pendidikan dengan meraih Magister Manajemen Bisnis dari kampus yang sama.

    Rachmat diketahui telah malang melintang selama puluhan tahun di sektor energi, khususnya migas. Sejumlah jabatan strategis pun pernah dia emban.

    Rachmat pernah menjalani karier di PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. sebagai direktur eksplorasi dan pengembangan selama 3 tahun ke belakang.

    Rachmat juga pernah menduduki jabatan VP Upstream Business Development & Portfolio Dit SPPU di PT Pertamina (Persero) periode 2020–2022.

    Selain itu, Rachmat pernah menjabat sebagai Director of Strategic Planning & Business Development PT Pertamina Hulu Energi.

    Kemudian, dia juga pernah menjabat sebagai VP Upstream Business Growth PT Pertamina (Persero), sebelum menjadi VP Technical Support PT Pertamina EP Cepu.

    Tak hanya itu, Rachmat juga pernah menjabat sebagai Manager Domestic, South East Asia & Australia Ventures PT Pertamina (Persero).

    Kini, Rachmat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina EP berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina EP tanggal 21 Agustus 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

  • Rachmat Hidajat Diangkat Jadi Dirut Pertamina EP

    Rachmat Hidajat Diangkat Jadi Dirut Pertamina EP

    Jakarta –

    PT Pertamina EP, anak perusahaan dari Subholding Upstream Pertamina Hulu Energi, resmi mengangkat Rachmat Hidajat sebagai Direktur Utama. Rachmat resmi menjabat mulai 20 Agustus 2025.

    Penetapan dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Subholding Upstream, Awang Lazuardi, di Jakarta, Kamis (21/8).

    “Pengangkatan ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan dalam memperkuat kepemimpinan strategis guna mendukung pencapaian target produksi di industri hulu migas nasional,” tulis keterangan Manajemen Pertamina EP, Jumat (22/8/2025).

    Rachmat Hidajat merupakan lulusan Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan melanjutkan pendidikan dengan meraih Magister Manajemen Bisnis dari ITB.

    Selama puluhan tahun di sektor migas, sebelumnya Rachmat Hidajat menjalani karier di PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk sebagai Direktur Eksplorasi dan Pengembangan selama 3 tahun ke belakang dan menduduki jabatan VP Upstream Business Development & Portfolio Dit SPPU di PT Pertamina (Persero) periode 2020-2022

    “Dengan latar belakang akademik dan pengalaman panjang di bidang energi, Rachmat Hidajat dipercaya untuk membawa PT Pertamina EP menghadapi tantangan industri migas yang semakin dinamis serta mendukung visi Pertamina EP sebagai perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia,” katanya.

    Manajemen Pertamina EP juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Muhamad Arifin atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama mengisi jabatan Pit. Direktur Utama PT Pertamina EP.

    “PT Pertamina EP optimis bahwa di bawah kepemimpinan baru, perusahaan akan semakin fokus pada inovasi, penguatan operasi hulu migas, serta pencapaian target produksi yang berkelanjutan demi mendukung ketahanan energi nasional,” katanya.

    (hns/hns)

  • Belajar dari Blora, Bagaimana Seharusnya Sumur Minyak Rakyat Beroperasi?

    Belajar dari Blora, Bagaimana Seharusnya Sumur Minyak Rakyat Beroperasi?

    Liputan6.com, Blora – Sudah enam hari berlalu, semburan api di sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, masih terus berkobar. Sudah beragam upaya pemadaman dilakukan, namun tak jua berhasil. Kebakaran sumur minyak ilegal bukan pertama kali terjadi, di banyak daerah penghasil minyak, sumur-sumur minyak ilegal kerap mendatangkan malapetaka. Tapi di sisi lain, sumur-sumur minyak rakyat itu menjadi penopang ekonomi bagi warga sekitar. Lalu bagaimana seharusnya sumur minyak rakyat beroperasi?

    Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar, mendesak pemerintah melegalkan keberadaan sumur minyak rakyat secepatnya. Mengingat kondisi sumur ilegal rakyat sudah diambang batas kewajaran. Apalagi menurutnya, regulasi berupa Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 telah diterbitkan sebagai payung hukum untuk legalisasi sumur rakyat, termasuk yang jumlahnya cukup besar di Provinsi Sumatera Selatan.

    “Pemerintah jangan hanya berhenti pada tataran regulasi. Langkah konkret untuk melegalisasi sumur minyak rakyat harus segera dilakukan. Data terakhir perwakilan SKK Migas Sumsel saja, ada sekitar 21 ribu sumur minyak rakyat di Sumsel, dan itu sudah diajukan ke pusat untuk dilegalisasi,” ungkap Yulian Gunhar dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Gunhar juga mengatakan, legalisasi ini penting untuk menjaga ketahanan energi nasional dan mewujudkan swasembada energi. Selama ini, produksi minyak dari sumur rakyat tidak jelas arahnya, meski jumlahnya fantastis. Di Kabupaten Musi Banyuasin misalnya, sumur rakyat dengan kedalaman 100–200 meter dan modal Rp80–200 juta bisa menghasilkan sekitar 20 ribu barel per hari. Sementara itu, produksi dari sumur resmi hanya sekitar 3 ribu barel per hari.

    “Kalau ini diserap secara resmi, jelas akan menambah produksi nasional untuk mencapai target lifting sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Negara juga akan mendapatkan tambahan penerimaan yang signifikan,” ujar legislator asal Sumsel ini.

    Gunhar menekankan, pengawasan atas sumur rakyat nanti tidak cukup hanya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dengan aturan baru ini, SKK Migas turut diberi mandat untuk mengawasi, bahkan bisa melibatkan koperasi, BUMD, maupun UMKM, asalkan dengan mekanisme yang tidak merusak lingkungan.

    Selain itu, Gunhar menyinggung berbagai hambatan teknis di sektor hulu migas yang harus segera dicarikan solusi. Misalnya aturan daerah yang sudah tidak sesuai kondisi lapangan, persoalan pembebasan lahan, hingga tumpang tindih status tanah dengan kawasan hutan atau tanah adat.

    “Produksi minyak nasional saat ini sekitar 605 ribu barel per hari. Karena sifatnya tidak terbarukan, jelas sulit dipertahankan tanpa eksplorasi dan pengeboran baru. Tapi kalau aturan dan masalah di lapangan tidak dibenahi, upaya peningkatan produksi akan terus terganjal,” jelasnya.

    Gunhar menegaskan bahwa keberadaan Permen ESDM No 14/2025 harus menjadi momentum penting untuk menata kembali sektor energi nasional dengan lebih berpihak pada rakyat.

    “Legalisasi sumur rakyat adalah pintu masuk untuk menjaga kedaulatan energi, sekaligus memperkuat peran rakyat dalam sektor strategis ini. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini berjalan, bukan hanya berhenti di atas kertas,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan, setelah terbit Undang-Undang serta Permen ESDM No 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas, Pemprov Jateng telah membentuk Satgas khusus untuk mengatur pengelolaan pengeboran, terutama pada sumur tua.

    “Banyak yang mengira setiap sumur baru otomatis akan dilegalkan. Padahal aturan itu mengatur sumur tua yang sudah ada, dengan syarat harus ditinjau dan disurvei agar tidak membahayakan warga sekitar. Tapi, kami berupaya api segera terkendali,” katanya, Jumat (22/8/2025).

    Selain Blora, potensi kasus serupa juga ada di Cilacap dan daerah lain. Karena itu, pemerintah provinsi bersama Pertamina dan para ahli akan menertibkan sumur-sumur tak berizin. Terkait relokasi, pihaknya belum ada rencana relokasi warga, namun penertiban akan dilakukan.

    “Untuk rumah warga yang rusak, Pemprov akan melakukan pendataan dan memastikan bantuan segera diberikan. Semua laporan tetap kami kaji, termasuk dokumen pendukungnya. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terus berkoordinasi agar kasus serupa bisa dicegah,” katanya.

    Siapa yang Bertanggung Jawab?

    Terkait jatuhnya korban jiwa di kalangan masyarakat, Praktisi Hukum di Blora, Zaenul Arifin, menilai kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Perlu dicarikan solusinya.

    “Perlu mencari solusinya mengingat potensi dan dampaknya, serta perlu dimintai pertanggungjawaban bagi pelakunya, karena sebab dan korbannya,” ungkap Zaenul kepada Liputan6.com, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Zaenul, khusus terkait dengan sebab dan akibat, karena penambangan, eskplorasi, eksploitasi tersebut dilakukan secara ilegal dan mengakibatkan adanya korban, baik luka maupun kematian di dunia, maka pihak-pihak terkait harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

    “Sudah sepatutnya untuk dikenai pertanggungjawaban, sesuai aturan hukum yang berlaku,” ucapnya.

    Sejauh ini, penyidik ​​​​Polres Blora telah memintai keterangan 12 orang Saksi. Sedikitnya, mereka mendapat sekitar 15 pertanyaan untuk masing-masing Saksi.

    Karena tragedi ini sudah menjadi ketegangan nasional bahkan internasional, penyidik ​​​​Polri mengamati penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam peta, serta menganalisis permasalahan.

    Hal ini agar pihak-pihak yang berkepentingan, antara investor lain, pengelola minyak dan pemilik lahan, nantinya dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

    “Kepada masing-masing pihak yang terlibat, turut terlibat potensi untuk dijatuhi hukuman pidana oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar Zaenul.

     

     

  • Kasus Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora, Siapa saja yang Bisa Dijerat Pidana?

    Kasus Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora, Siapa saja yang Bisa Dijerat Pidana?

    Liputan6.com, Jakarta Sudah enam hari berlalu, kebakaran sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, masih membara. Petugas di lapangan terus berjibaku dengan si jago merah, sementara itu, belum ada satu pun pihak yang diseret ke meja polisi untuk mempertanggungjawabkan masalah ini.

    Praktisi Hukum di Blora, Zaenul Arifin menilai kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Perlu dicarikan solusinya.

    “Perlu mencari solusinya mengingat potensi dan dampaknya, serta perlu dimintai pertanggungjawaban bagi pelakunya, karena sebab dan korbannya,” ungkap Zaenul kepada Liputan6.com, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Zaenul, khusus terkait dengan sebab dan akibat, karena penambangan, eskplorasi, eksploitasi tersebut dilakukan secara ilegal dan mengakibatkan adanya korban, baik luka maupun kematian di dunia, maka pihak-pihak terkait harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

    “Sudah sepatutnya untuk dikenai pertanggungjawaban, sesuai aturan hukum yang berlaku,” ucapnya.

    Sejauh ini, penyidik ​​​​Polres Blora telah memintai keterangan 12 orang Saksi. Sedikitnya, mereka mendapat sekitar 15 pertanyaan untuk masing-masing Saksi.

    Karena tragedi ini sudah menjadi ketegangan nasional bahkan internasional, penyidik ​​​​Polri mengamati penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam peta, serta menganalisis permasalahan.

    Hal ini agar pihak-pihak yang berkepentingan, antara investor lain, pengelola minyak dan pemilik lahan, nantinya dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

    “Kepada masing-masing pihak yang terlibat, turut terlibat potensi untuk dijatuhi hukuman pidana oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar Zaenul.

    Praktis hukum asal Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, ini kemudian menjelaskan adanya sejumlah peraturan-undangan agar APH tidak luput menjerat para pelaku atau pihak-pihak terkait.

    Diatur dalam pasal 52 UU Migas dan perubahannya yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, ancaman pidananya sampai 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar, jelasnya.

    Selain aturan itu, Zaenul juga mengingatkan, adanya ketentuan pasal 359 jo 360 KUHP tentang kealpaan, kelalaian yang mengakibatkan orang meniggal dunia atau luka berat.

    “Masing-masing ancaman pidananya sampai 5 tahun penjara,” tandasnya.

    Liputan6.com sebelumnya telah berkomunikasi secara langsung dengan salah satu penyidik ​​​​Polres Blora. Pihak-pihak yang berkepentingan, terutama yang bermaksud melakukan pengeboran sumur baru minyak secara ilegal tersebut, berpotensi dikenai pidana.

    Polisi beralasan belum menetapkan tersangka karena menunggu proses penyidikan rampung, termasuk juga pemadaman.

    Sebelumnya, Kasi Humas Polres Blora AKP Gembong Widodo mengaku, pemeriksaan yang dilakukan kepolisian menyasar ke sejumlah pihak. Antara lain warga setempat yang menjadi Saksi mata dan juga mengambil minyak, perangkat desa, kepala desa, pemilik, maupun operator yang berada di lokasi.

    “Semuanya kita sasar untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit,” katanya.

    Gembong membeberkan materi pemeriksaan kepolisian, yakni terkait berapa lama sumur minyak tersebut beroperasi dan seperti apa prosesnya selama ini.

    “Juga SOP yang dijalankan seperti apa, apakah ada personel yang dibor,” ujarnya.

    Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman dalam wawancara langsung dengan salah satu siaran televisi swasta Menyebutkan adanya beking dalam melakukan praktik pengeboran minyak sumur ilegal di daerahnya.

    “Kita meminta kepolisian untuk melakukan penertiban ke semuanya,” ujar Gus Arief, panggilannya.

    Gus Arief juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan semua aktivitas penambangan sumur minyak ilegal.

    “Saya mengimbau agar masyarakat bisa menahan diri untuk mengurus izinnya dulu. Ini kita kan ada Permen 14 soal sumur masyarakat ini. Nah nanti kalau sudah ada izin baru boleh beroperasi. Karena untuk beroperasi kan ada syarat-syaratnya,” ucapnya.

    Regulasi yang dimaksud, yakni mengenai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Lebih lanjut, Gus Arief menyayangkan adanya pengeboran minyak yang berlokasi di kawasan organisasi padat penduduk.

    “Kita juga menyayangkan karena lokasinya ini di rumah ya, di belakang rumah. Mestinya kan harus memperhatikan keselamatan, keselamatan, dan lainnya,” tandasnya.

  • Media Group Dukung Rencana Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza

    Media Group Dukung Rencana Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza

    Jakarta: Metro TV berkolaborsi dengan Aqsa Working Group (AWG), yang merupakan bagian dari Maemuna Center, dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Gaza Utara.
     
    Hadir dalam pertemuan ini Direktur Utama Metro TV, Arief Suditomo, CEO Media Group, Mohammad Mirdal Akib, Pemimpin Redaksi Metro TV, Budiyanto, Pemimpin Redaksi Metrotvnews.com, Syaiful Anwar, Pemimpin Redaksi Medcom.id, Achmad Firdaus, Penasihat RSIA Indonesia di Gaza, Faried Thalib, Presidium Aqsa Working Group, dan Affifah Tata Tanjung, Sekretaris Maemuna Center.
     
    Presidium AWG, Rifa Berliana Arifin, menjelaskan bahwa ide pembangunan rumah sakit ini lahir setelah melihat minimnya fasilitas kesehatan yang tersedia di Gaza. Sedangkan banyak waraga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, menjadi korban konflik.
     
    “Setelah kita lihat dan kita analisa, banyak dari mereka (korban) itu anak-anak dan ibu-ibu yang ketersediaan sarana perasaan kesehatan itu sangat terbatas karena itu juga jadi target penghancuran Israel,” ujar Rifa Berliana Arifin, di Gedung Metro TV, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.
     

     
    Melihat kenyataan tersebut, AWG kemudian melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Dari pembicaraan itu, lahirlah kesepakatan pembangunan rumah sakit yang dikhususkan untuk ibu dan anak.
     
    “Akhirnya itu disetujui dan kita diberikan tanah seluas 6000 hektar di Gaza Utara untuk pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak ini,” ungkap Rifa.
     
    CEO Media Group, Mohammad Mirdal Akib, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan RSIA di Gaza. Menurutnya, langkah nyata jauh lebih penting ketimbang hanya sekadar wacana.
     
    “Kita mau fokus untuk action-nya, apa yang kita bisa lakukan,” ujar Mohammad Mirdal Akib.
     
    Ia menambahkan, Media Group siap mendukung inisiatif kemanusiaan ini dengan berbagai langkah nyata, termasuk mendorong partisipasi publik agar pembangunan dapat segera terealisasi.

     

     

    Pembangunan Dimulai setelah Situasi Kondusif
    Lebih lanjut Rifa menuturkan, target awalnya rumah sakit ini dapat mulai dibangun dalam setahun setelah konflik, dengan harapan segera memberikan manfaat pascaperang. Namun kondisi keamanan di Gaza Utara yang berbatasan langsung dengan Israel membuat groundbreaking baru bisa dilakukan setelah situasi dinilai kondusif.
     
    Rumah sakit ini akan dilengkapi fasilitas penanganan medis untuk ibu dan anak, mulai dari perawatan luka akibat perang, pemulihan patah tulang, penanganan gizi, hingga pemulihan trauma psikologis.
     
    “Anak-anak dan ibu adalah korban paling rentan. Mereka seharusnya bukan sasaran perang, tetapi kenyataannya justru menjadi yang paling banyak jatuh korban. Maka RS Ibu dan Anak ini hadir sebagai solusi jangka panjang,” jelasnya.
     
    Masyarakat Diharapkan Ikut Bergotong Royong
    Pembangunan rumah sakit ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp400 miliar. Dana tersebut sepenuhnya akan dihimpun dari kontribusi masyarakat Indonesia. AWG berkomitmen untuk menjaga transparansi, mulai dari proses penggalangan dana, penggunaan anggaran, hingga perkembangan konstruksi rumah sakit.
     
    “Kami akan terbuka kepada publik. Dari tahap groundbreaking hingga rumah sakit selesai, semuanya akan diinformasikan secara berkala,” tegasnya.
     
    Lebih jauh, AWG berharap seluruh elemen bangsa dapat bergotong royong dalam proyek kemanusiaan ini.
     
    “Jika kita bersama-sama, pembangunan ini tidak akan memakan waktu lama. Bismillah, kami mengajak bangsa Indonesia untuk ambil bagian, karena ini bukan sekadar proyek, melainkan gerakan bersama untuk kemanusiaan,” pungkasnya.

     

    Jakarta: Metro TV berkolaborsi dengan Aqsa Working Group (AWG), yang merupakan bagian dari Maemuna Center, dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Gaza Utara.
     
    Hadir dalam pertemuan ini Direktur Utama Metro TV, Arief Suditomo, CEO Media Group, Mohammad Mirdal Akib, Pemimpin Redaksi Metro TV, Budiyanto, Pemimpin Redaksi Metrotvnews.com, Syaiful Anwar, Pemimpin Redaksi Medcom.id, Achmad Firdaus, Penasihat RSIA Indonesia di Gaza, Faried Thalib, Presidium Aqsa Working Group, dan Affifah Tata Tanjung, Sekretaris Maemuna Center.
     
    Presidium AWG, Rifa Berliana Arifin, menjelaskan bahwa ide pembangunan rumah sakit ini lahir setelah melihat minimnya fasilitas kesehatan yang tersedia di Gaza. Sedangkan banyak waraga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, menjadi korban konflik.
     
    “Setelah kita lihat dan kita analisa, banyak dari mereka (korban) itu anak-anak dan ibu-ibu yang ketersediaan sarana perasaan kesehatan itu sangat terbatas karena itu juga jadi target penghancuran Israel,” ujar Rifa Berliana Arifin, di Gedung Metro TV, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.
     

     
    Melihat kenyataan tersebut, AWG kemudian melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Dari pembicaraan itu, lahirlah kesepakatan pembangunan rumah sakit yang dikhususkan untuk ibu dan anak.
     
    “Akhirnya itu disetujui dan kita diberikan tanah seluas 6000 hektar di Gaza Utara untuk pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak ini,” ungkap Rifa.
     
    CEO Media Group, Mohammad Mirdal Akib, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan RSIA di Gaza. Menurutnya, langkah nyata jauh lebih penting ketimbang hanya sekadar wacana.
     
    “Kita mau fokus untuk action-nya, apa yang kita bisa lakukan,” ujar Mohammad Mirdal Akib.
     
    Ia menambahkan, Media Group siap mendukung inisiatif kemanusiaan ini dengan berbagai langkah nyata, termasuk mendorong partisipasi publik agar pembangunan dapat segera terealisasi.
     
     

     

    Pembangunan Dimulai setelah Situasi Kondusif

    Lebih lanjut Rifa menuturkan, target awalnya rumah sakit ini dapat mulai dibangun dalam setahun setelah konflik, dengan harapan segera memberikan manfaat pascaperang. Namun kondisi keamanan di Gaza Utara yang berbatasan langsung dengan Israel membuat groundbreaking baru bisa dilakukan setelah situasi dinilai kondusif.
     
    Rumah sakit ini akan dilengkapi fasilitas penanganan medis untuk ibu dan anak, mulai dari perawatan luka akibat perang, pemulihan patah tulang, penanganan gizi, hingga pemulihan trauma psikologis.
     
    “Anak-anak dan ibu adalah korban paling rentan. Mereka seharusnya bukan sasaran perang, tetapi kenyataannya justru menjadi yang paling banyak jatuh korban. Maka RS Ibu dan Anak ini hadir sebagai solusi jangka panjang,” jelasnya.
     

    Masyarakat Diharapkan Ikut Bergotong Royong

    Pembangunan rumah sakit ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp400 miliar. Dana tersebut sepenuhnya akan dihimpun dari kontribusi masyarakat Indonesia. AWG berkomitmen untuk menjaga transparansi, mulai dari proses penggalangan dana, penggunaan anggaran, hingga perkembangan konstruksi rumah sakit.
     
    “Kami akan terbuka kepada publik. Dari tahap groundbreaking hingga rumah sakit selesai, semuanya akan diinformasikan secara berkala,” tegasnya.
     
    Lebih jauh, AWG berharap seluruh elemen bangsa dapat bergotong royong dalam proyek kemanusiaan ini.
     
    “Jika kita bersama-sama, pembangunan ini tidak akan memakan waktu lama. Bismillah, kami mengajak bangsa Indonesia untuk ambil bagian, karena ini bukan sekadar proyek, melainkan gerakan bersama untuk kemanusiaan,” pungkasnya.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Pengelola Kebun Raya Bogor Sebut Tak Ada Biaya Tambahan Bawa Makanan dari Luar

    Pengelola Kebun Raya Bogor Sebut Tak Ada Biaya Tambahan Bawa Makanan dari Luar

    Jakarta –

    Pengelola Kebun Raya Bogor (KRB) menepis adanya pungutan liar (pungli) usai viral wanita mengaku dimintai uang karena membawa makanan dari luar. Pengelola menyebut, ada aturan dan biaya berbeda bagi pengunjung perorangan dan kelompok yang menggelar acara di KRB.

    “Kami sampaikan juga apabila rombongan grup yang mengadakan acara tentu berbeda aturannya dengan (wisatawan) individu. Untuk rombongan kita ada charge terkait sewa lahan dan lainnya,” kata GM PT Mitra Natura Raya (MNR) Zaenal Arifin dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).

    Sekadar diketahui, PT MNR merupakan mitra bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengelola Kebun Raya Bogor.

    Zaenal menjelaskan, ada biaya sewa lahan, pengeras suara dan lainnya yang harus dibayar oleh kelompok atau komunitas jika menggelar acara di KRB.

    “Sebetulnya yang ingin kita lakukan adalah menjelaskan aturan yang seharusnya, apabila grup atau komunitas mengadakan acara di dalam Kebun Raya. Salah satunya contoh, yang pertama memang ada sound system itu ada charge sound system Rp 100.000 untuk 3 jam, untuk venue itu 500.000 untuk 3 jam, minimal untuk 50 orang,” kata Zaenal.

    Zaenal memastikan tidak ada biaya tambahan yang harus dibayar pengunjung jika membawa makanan dari luar KRB. Menurutnya, biaya tambahan diminta kepada kelompok yang menggelar acara di dalam KRB.

    “Jadi komponen tersebut itu bukan charge per orang karena membawa makanan, sampai sekarang tidak ada larangan membawa makanan ke Kebun Raya, itu diperbolehkan,” kata Zaenal.

    Diberitakan sebelumnya, viral di media sosial seorang wanita menyebut dimintai Rp 700 ribu karena menggelar acara di Kebun Raya Bogor. Pihak Kebun Raya Bogor membantah ada pungli.

    Dilihat detikcom dari video viral, wanita itu mengatakan tengah membuat acara kantor di Kebun Raya Bogor. Wanita itu menyebut stafnya diminta sekuriti membayar Rp 15 ribu per orang.

    “Jadi kemarin aku sempet bikin acara kantor di Kebun Raya Bogor, jadi pas aku lagi main aku lihat staf aku, asisten aku, si ini mana? Terus staf aku bilang, dia dibawa sekuriti. Katanya kita harus bayar lagi Rp 15.000 per orang, karena kita bawa makanan dari luar,” kata seorang wanita dalam video viral.

    “Sejak kapan ada aturan bayar Rp 15.000 per orang karena kita bawa makanan dari luar,” katanya lagi.

    Zaenal mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Senin (11/8) lalu. Ia menyebut kehadiran sekuriti untuk mempertanyakan kegiatan yang digelar karena tidak ada pemberitahuan ke pengelola KRB.

    “Itu kejadian pada hari Senin tanggal 11 (Agustus), satu minggu yang lalu. Ada sekelompok komunitas yang ingin mengadakan acara, dan tidak ada konfirmasi kepada pihak pengelola Kebun Raya untuk mengadakan acara di lokasi tersebut,” kata Zaenal.

    “Saat itu kami, dari petugas keamanan mempertanyakan kegiatan apa yang sedang berlangsung, dan tentunya kami memiliki aturan-aturan yang sangat jelas, apabila ada grup atau komunitas yang ingin mengadakan acara di Kebun Raya,” imbuhnya.

    (sol/whn)

  • Pemkab Trenggalek Beri Keringanan Pajak hingga 50 Persen Surabaya 19 Agustus 2025

    Pemkab Trenggalek Beri Keringanan Pajak hingga 50 Persen Surabaya 19 Agustus 2025

    Pemkab Trenggalek Beri Keringanan Pajak hingga 50 Persen
    Tim Redaksi
    TRENGGALEK, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengumumkan sejumlah kebijakan strategis dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek ke-831.
    Kebijakan tersebut tidak hanya memberikan keringanan pajak bagi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal menuju target Trenggalek untuk mencapai
    net-zero carbon
    pada 2045 mendatang, Selasa (19/08/2025).
    Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin menyampaikan bahwa mulai bulan Agustus 2025 hingga akhir bulan Desember 2025, masyarakat Trenggalek mendapatkan penghapusan denda administrasi pajak untuk kewajiban pajak tahun 2024, 2023, dan tahun sebelumnya.
    Selain itu, pemerintah memberikan diskon pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), masing-masing sebesar 50 persen untuk transaksi hibah atau waris, dan 25 persen untuk transaksi lainnya.
    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek juga menggelar undian berhadiah bagi masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan bermotor ke wilayah Kabupaten Trenggalek.
    Nomor undian akan menggunakan pelat nomor baru dan berlaku hingga 27 Desember 2025.
    Pengundian akan dilaksanakan saat perayaan malam pergantian tahun 2026.
    “Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus langkah konkret mendorong kepatuhan pajak daerah. Kami ingin membangun Trenggalek yang maju tanpa membebani warga, sambil terus menata fondasi pembangunan berkelanjutan,” kata Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin melalui rilis resmi, Selasa (19/08/2025).
    Selain program keringanan pajak, Pemkab Trenggalek bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yang menargetkan Trenggalek menjadi kabupaten dengan emisi bersih (
    net-zero carbon
    ) pada 2045.
    Sebagai tindak lanjut, mulai tahun 2026 ke depan, pemerintah akan mengurangi hingga menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi tanah yang difungsikan untuk mendukung pencapaian
    net-zero carbon
    atau untuk mengurangi risiko bencana, seperti lahan hutan dan kawasan mangrove.
    “Trenggalek menghadapi risiko bencana hidrometeorologi, sehingga kami ingin setiap jengkal tanah bisa berperan sebagai benteng alami. Insentif pajak ini mendorong masyarakat memelihara hutan, lahan hijau, dan kawasan mangrove, agar selaras dengan agenda pembangunan rendah karbon,” kata Nur Arifin.
    Pemkab Trenggalek akan segera melakukan sosialisasi ke desa dan kelurahan agar masyarakat memahami terkait kebijakan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potret Dapur Produksi Yadea, Motor Listrik Terlaris di Dunia

    Potret Dapur Produksi Yadea, Motor Listrik Terlaris di Dunia

    Rangka-rangka polos yang sudah terbentuk dan dilas bergerak secara otomatis ke jalur produksi. Para pekerja lalu memasang semua komponen. Dalam hitungan menit, rangka polosan itu menerima motor, controller, baterai, body, jok, dan masih banyak lagi. Foto: Ridwan Arifin

  • Tak Seperti Jakarta atau Semarang, Ini Pesona Unik Kota Tua Gorontalo Makassar 18 Agustus 2025

    Tak Seperti Jakarta atau Semarang, Ini Pesona Unik Kota Tua Gorontalo Makassar 18 Agustus 2025

    Tak Seperti Jakarta atau Semarang, Ini Pesona Unik Kota Tua Gorontalo
    Tim Redaksi
    GORONTALO, KOMPAS.com –
    Berbeda dengan Kota Tua Jakarta atau Kota Lama Semarang yang megah dengan bangunan bertingkat, Kota Tua Gorontalo menyajikan pesona unik lewat jejeran arsitektur kolonial satu lantai yang masih bertahan kokoh hingga kini.
    Kawasan ini menjadi saksi bisu denyut sejarah Gorontalo sebagai kota nyaman di tepi Teluk Tomini.
    Bangunan tua ini bukan hanya milik pemerintah semata, juga banyak yang dimiliki masyarakat.
    Di kawasan 0 km, bangunan tua yang paling menonjol adalah gedung bekas rumah asisten residen Gorontalo.
    Bangunan beton ini menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda yang diperkirakan dibangun pada awal tahun 1900-an, di depannya, di sisi selatan terdapat plaza atau alun-alun yang luas.
    Di sisi timur dan barat alun-alun berjejer bangunan tua yang digunakan sebagai kantor, rumah dinas instansi, hotel. Sedangkan di sisi selatannya terdapat rumah sakit tentara yang dulunya adalah hotel, juga ada gereja tua.
    Semua bangunan tampak utuh dengan gaya arsitektur yang mewakili zamannya, era kolonial.
    “Secara morfologi sebaran bangunan tua di Gorontalo relatif paling utuh di Sulawesi,” kata Irfanuddin Marzuki seorang arkeolog Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang banyak melakukan riset kota tua Gorontalo, Senin (18/8/2025).
    Sebaran bangunan tua ini tidak hanya di kawasan yang menjadi pusat pemerintahan pada masa Hindia Belanda yang berada di sebagian Kelurahan Tenda dan Kelurahan Biawao, namun juga di daerah pinggirannya seperti di Kelurahan Ipilo, Biawu, dan Limba.
    Kota tua Gorontalo memiliki kekhasan tersendiri. Sangat berbeda dengan Kota Tua Jakarta, Kota Lama Semarang atau Kota Tua Surabaya.
    Di Kota Tua Gorontalo, bangunan era kolonial hanya satu lantai, bukan gedung bertingkat seperti di kota besar yang menjadi bandar pada masa lalu.
    Meskipun bangunan hanya satu lantai, namun gaya arsitekturnya tidak kalah menariknya, demikian juga dengan sejarahnya.
    Bangunan-bangunan tua ini tidak hanya berdiri kaku diam, namun setiap bangunan mampu mengisahkan masa lalunya.
    Seperti bangunan kayu hitam bekas Hotel Velberg yang sekarang masih berdiri kokoh menjadi lokasi kuliner, hotel ini dibangun tahun 1900 oleh Henry Velberg seorang syahbandar Gorontalo.
    Hotel ini menjadi tempat menginap para pelaut yang kapalnya bersandar di dermaga pelabuhan tidak jauh dari tempat ini.
    Di era tahun 1960 hotel ini berubah nama menjadi hotel Melati dan dikelola oleh anak Henry bernama Fritz Velberg hingga tahun 1994.
    Usai Fritz wafat, pengelolaan bangunan itu dilanjutkan oleh anaknya bernama Alexander Velberg dengan bangunan baru yang berada di sampingnya, sekarang pengelolaannya sudah diteruskan generasi kelima keluarga Velberg, Januar Velberg.
    Tetamu Gorontalo pada masa lalu, terutama pembesar pemerintahan tidak hanya menginap, mereka juga dijamu dengan pesta dan dansa di Soceiteit Wilhelmina yang berada di seberang hotel Velberg, dipisahkan oleh alun-alun. Soceiteit Wilhelmina saat ini menjadi kantor militer.
    Permukiman lama di sekitar alun-alun ini juga dikenal sebagai Kampung Borogo atau Borgo, yang dihuni para ambtenaren, yaitu para pegawai negeri atau pejabat yang bekerja di pemerintahan Hindia Belanda.
    Sebaran bangunan era kolonial ini tidak hanya berpusat pemerintahan, kelurahan Ipilo juga menjadi kawasan yang banyak berdiri rumah-rumah bergaya indis.
    Rumah-rumah ini dulunya dihuni oleh para pembesar negeri atau saudagar kaya. Demikian juga dengan kawasan lain yang saat ini masih menyisakan tinggalan masa lalu.
    Pemanfaatan bangunan ini tidak semata untuk kantor atau rumah tinggal, sejumlah warga juga memanfaatkan untuk lokasi berniaga, seperti bangunan Kopi Tiam Ajama, sebuah legenda warung kopi masa lalu yang dikelola dari generasi ke generasi.
    Bangunan-bangunan tua ini bergaya indis, perpaduan selera eropa, bahan lokal, dan penyesuaian dengan iklim tropis yang hangat menjadi saksi bahwa daerah ini dulunya dihuni banyak bangsa, barat dan timur.
    Bahkan penamaan daerah atau toponimi sudah menunjukkan pengaruh banyak bangsa. Ada kampung Borogo, Kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Bugis, hingga Kampung Tenda.
    Tenda adalah kata yang berasal dari Bahasa Portugis, menunjukkan bahwa Raja Gorontalo hanya mengizinkan pelaut Portugis menginap di sekitar pelabuhan dengan membangun tenda-denda, tidak boleh masuk ke wilayah lain.
    Tidak ada kemacetan dan hawa panas akibat pembuangan kendaraan yang berlalu lalang di Kota Tua Gorontalo, di Kota Gorontalo ini hanya dihuni penduduk 205.400 jiwa berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023.
    Sebuah kota kecil di tepi Teluk Tomini yang nyaman untuk dikunjungi dan ditinggali.
    Berkeliling di kota tua Gorontalo merupakan tantangan menarik, menikmati langgam arsitektur masa lalu dengan kisah dan sejarah setiap bangunan dan kawasan yang memikat, juga udara tropis yang bersih.
    “Kami selalu mengajak kaum muda untuk memahami kondisi Kota Gorontalo dengan tinggalan masa lalunya” kata Sri Sutarni Arifin Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah/Kota (PWK) Universitas Negeri Gorontalo.
    Ajakan Sri Sutarni bukan hanya untuk sebuah kesenangan semata, namun berharap para kaum muda mampu mempelajari dan meneliti kekayaan budaya Gorontalo ini.
    Dari pengenalan kota tua ini ia berharap tumbuh kesadaran logis untuk melakukan konservasi dan pengembangan untuk masa depan.
    Menurutnya kota ini tidak tiba-tiba hadir, namun melalui proses panjang dinamika sosial dan sejarah hingga menjadikan Kota Gorontalo sebagai kota terbesar di Teluk Tomini.
    Teluk Tomini merupakan teluk terbesar di dunia yang berada di garis khatulistiwa, teluk ini dilingkari lengan daratan Sulawesi yang meliputi wilayah adminsitrasi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan menjadi salah satu pusat wisata bahari dunia dengan segi tiga terumbu karangnya yang terkenal.
    Meski awalnya hanya sebagai daerah pelintasan wisatawan mancenegara dari dari Pulau Bunaken ke Togean, namun seiring waktu objek wisata Gorontalo menjadi magnit tersendiri bagi para pelancong.
    “Saat di Gorontalo para wisatawan biasanya keliling kota, keluar hotel jalan kaki ke kota tua, kuliner dan belanja. Ada juga para bule demikian,” ujar Karim seorang pengemudi bentor, kendaraan khas Gorontalo.
    Seiring waktu dan perkembangan zaman, bangunan-bangunan tua ini terus bertahan di tengah keterbatasan pemiliknya menyediakan ruangan baru. Namun tidak semua mampu bertahan, ada yang dirobohkan untuk diganti dengan bangunan dan langgam arsitektur baru, ada yang dibongkar dan dibagi karena menjadi warisan.
    Sebelum semua banguna tua era kolonial ini hilang, selayaknya menyempatkan diri mengunjungi kota tua Gorontalo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.