Xcloud.id

Tag: Arifin

  • Negara Harus Lindungi Pers, tapi Jangan Sampai Terkurung

    Negara Harus Lindungi Pers, tapi Jangan Sampai Terkurung

    Jakarta –

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menegaskan negara memiliki tanggung jawab melindungi pers sebagai pilar penting demokrasi. Namun, ia mengingatkan perlindungan negara tidak boleh berubah menjadi bentuk pengungkungan atau kontrol yang justru membatasi kebebasan pers.

    Hal itu disampaikan Ace dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Negara dan Tanggung Jawab Menjadi Pilar Demokrasi’ di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025). Ace menegaskan bahwa demokrasi Indonesia hanya bisa berdiri kokoh jika pers tetap independen dan bebas dari intervensi penguasa.

    “Saya mengidealkan pers sebebas-bebasnya. Dan harus independen. Termasuk dari kungkungan negara,” ujar Ace.

    Ia mengakui setiap kekuasaan, termasuk dirinya sebagai kepala lembaga negara, memiliki kecenderungan merasa nyaman tanpa kritik. Karena itu, media yang independen menjadi alarm penting dalam sistem demokrasi.

    “Kalau tidak ada kritik dari luar, itu bahaya. Tidak ada alarm,” ungkapnya.

    Menurutnya, bantuan semacam itu rawan menjadikan media berutang budi kepada negara. “Saya punya kekhawatiran. Ada interest tertentu. Dikasih (bantuan), tapi nanti kalau tidak sejalan, dicabut. Itu bisa membuat pers kehilangan independensi,” jelasnya.

    Dia menegaskan, pers harus tetap berdiri di atas kredibilitas, objektivitas, dan integritasnya, bukan di atas dukungan finansial dari negara yang penuh risiko politis. Ia pun tak menampik kalau pemerintah pasti menyukai media yang dapat dikendalikan.

    Ace juga menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat akibat disrupsi teknologi. Ia menilai dinamika ini menimbulkan tantangan serius bagi media arus utama, bukan hanya dari sisi bisnis tetapi juga eksistensi.

    “Kalau tidak adaptasi, media akan hilang. Tapi saya percaya masyarakat tetap mencari berita yang kredibel,” ungkapnya.

    Ia meyakini pada akhirnya publik akan melakukan self-censorship, memilah sendiri mana informasi yang layak dipercaya dan meninggalkan media yang menyebarkan hoax atau tidak objektif.

    Sementara itu, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin yang hadir dalam forum tersebut juga sepakat bahwa media tidak boleh bergantung kepada bantuan negara. Menurutnya, independensi media justru menjadi nilai jual utama kepada publik.

    “Media yang independen menjaga marwahnya sendiri. Publik bisa menilai mana yang jujur, mana yang tidak,” kata Nurul.

    (bel/fca)

  • Proyek 2 Juta SST Telkom Diteken

    Proyek 2 Juta SST Telkom Diteken

    Bisnis.com, JAKARTA – Lima investor asing bergabung dalam proyek Kerja Sama Operasi (KSO) PT Telkom untuk pembangunan 2 juta satuan sambungan telepon (SST) senilai US$3 miliar.

    Penandatanganan kontrak KSO berlangsung di Jakarta pada Jumat, 20 Oktober 1995. Berita dan foto terkait penandatanganan proyek tersebut diulas pada halaman depan Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu, 21 Oktober 1995.

    Kelima investor asing yang baru bergabung dalam proyek KSO SST Telkom yakni Marubeni, Nichimen, Itochu, Sumitomo, dan TM Communications. Mereka tergabung dengan tiga konsorsium yang sudah existing.

    Total ada lima konsorsium dalam proyek tersebut, terdiri atas PT Pramindo Ikat Nusantara, PT Aria West International, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, PT Daya Mitra Malindo, dan PT Bukaka Singtel Internasional.

    Adapun, Marubeni dan Nichimen (dari Jepang) bergabung dengan konsorsium Pramindo Ikat Nusantara; Itochu dan Sumitomo (Jepang) bergabung dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI); sedangkan TM Communications (Hong Kong) dengan PT Daya Mitra Malindo.

    Penjelasan terkait perincian konsorsium disampaikan masing-masing oleh Wapresdir PT Astratel Nusantara, Angky Tisnadisastra; Managing Director Daya Mitra Malindo, Benny S. Nasution; Eksekutif MGTI Damsiruddin Siregar; dan Eksekutif PT Aria West Internasional, M Arifin di sela-sela acara penandatanganan KSO antara Telkom dan lima konsorsium.

    Dengan masuknya investor baru ini, menurut Angky, terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham pada masing-masing konsorsium tersebut. Semula, PT Astratel Nusantara menguasai 60% saham Pramindo Ikat, France Telecom 35%, dan sisanya dipegang PT Intertel Pratamamedia dan Primkopparpostel, Yayasan Prasetya Mulya.

    “Marubeni dan Nichimen akan masuk dengan saham sebesar 8% dan 1%,” ujar Angky.

    Sementara itu, salah satu eksekutif Marubeni mengungkap bahwa total investasi baru pada konsorsium itu senilai US$200 juta.

    Sementara itu, konsorsium Daya Mitra Malindo meliputi PT Intidaya Sistelindomitra 28,5%, A Latief Corp 23,5%, AIG Insurance 9,5%, Malaysia Telekom Bhd 25%, sisanya dipegang TM Communications.

    Konsorsium Daya Mitra Malindo yang menggarap proyek 237.000 SST di Kalimantan Tengah dengan nilai proyek US$250 juta.

    Adapun komposisi saham pada PT MGTI meliputi Indosat 30%, Telstra (Australia) 20%, NTT (Jepang) 15%, Widya Duta Informindo 15%, PT KSS 10%, Kopnatel 5%, sisanya dipegang Itochu dan Sumitomo masing-masing 1,25%.

    MGTI menyiapkan dana sedikitnya US$550 juta untuk membangun 400.000 sst di Jawa Tengah.

  • 17 Terdakwa Kasus Prada Lucky Dituntut Penjara Disertai Pemecatan dari TNI AD

    17 Terdakwa Kasus Prada Lucky Dituntut Penjara Disertai Pemecatan dari TNI AD

    KUPANG – Sebanyak 17 orang terdakwa kasus penganiayaan hingga menewaskan Prada Lucky Namo, dituntut hukuman 9 dan 6 tahun penjara disertai pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq TNI AD. 

    Tuntutan tersebut dibacakan Oditur Militer pada sidang lanjutan kasus Prada Lucky dengan agenda pembacaan tuntutan atas perkara 41-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan 17 orang terdakwa, di Pengadilan Militer III-15 Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 10 Desember. 

    Oditur Militer, Letkol Chk Yusdiharto, lebih dulu membacakan berkas penuntutan, kemudian dilanjutkan pembacaannya oleh oditur lainnya masing-masing Letkol Chk Alex Pandjaitan dan Mayor Chk Wasinton Marpaung.

    Sebanyak 17 orang terdakwa itu yakni

    1. Sertu Thomas Desamberis Awi

    2. Sertu Andre Mahoklory

    3. Pratu Poncianus Allan Dadi

    4. Pratu Abner Yeterson Nubatonis

    5. Sertu Rivaldo De Alexando Kase

    6. Pratu Imanuel Nimrot Laubora

    7. Pratu Dervinti Arjuna Putra Bessie

    8. Letda Inf. Made Juni Arta Dana

    9. Pratu Rofinus Sale

    10. Pratu Emanuel Joko Huki

    11. Pratu Ariyanto Asa

    12. Pratu Jamal Bantal

    13. Pratu Yohanes Viani Ili

    14. Serda Mario Paskalis Gomang

    15. Pratu Firdaus

    16. Letda Inf. Achmad Thariq Al Qindi Singajuru, S.Tr. (Han)

    17. Pratu Yulianus Rivaldy Ola Baga

    Dari 17 orang terdakwa itu, dua orang diantaranya yakni Letda Inf. Made Juni Arta Dana dan Letda Inf. Achmad Thariq Al Qindi Singajuru S.Tr. (Han), keduanya merupakan komandan peleton, dituntut 9 tahun penjara pada pidana pokok dikurangi masa tahanan sementara, dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

    Sedangkan 15 terdakwa lainnya dituntut 6 tahun penjara pada pidana pokok dikurangi masa tahanan sementara, dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

    Oditur militer merujuk pada Pasal 131 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang mengatur tentang penganiayaan oleh militer terhadap bawahan, dan dari fakta-fakta persidangan baik keterangan terdakwa, saksi, ahli dan bukti petunjuk yang menunjukkan adanya tindak pidana dan memenuhi unsur.

    Oditur juga menyertakan pidana tambahan restitusi militer yang merujuk pada kewajiban pelaku tindak pidana militer untuk memberikan ganti rugi langsung kepada korban, masing-masing terdakwa diwajibkan membayar Rp32 juta lebih sehingga totalnya mencapai Rp544 juta lebih.

    Terhadap tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Mayor Chk Subiyanto, menanyakan kembali kepada para terdakwa guna memperjelas, dan para terdakwa diminta menyebut kembali tuntutan yang disampaikan Oditur Militer.

    “Para terdakwa tahu tuntutannya? yakni dengan sengaja melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian?,” tanya Mayor Subiyanto kepada para terdakwa yang kemudian dijawab para terdakwa secara bergiliran sesuai tuntutan tersebut dikutip dari Antara. 

    Setelah urung rembuk antara Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum (PH) terdakwa, disepakati sidang lanjutan perkara tersebut diagendakan Rabu (17/12) dengan agenda penyampaian pembelaan oleh PH terdakwa, termasuk menanggapi pidana tambahan restitusi.

    Dalam persidangan tersebut, Mayor Subiyanto didampingi dua orang anggota majelis hakim yakni Kapten Chk Denis C. Napitupulu, dan Kapten Chk Zainal Arifin A. Yulianto.

    Sedangkan PH terdakwa yakni Mayor Chk Gatot Subur, dan Letda Chk Benny Suhendra Las Baun.

    Perkara dugaan penganiayaan berat yang berujung tewasnya Prada Lucky Namo itu melibatkan 22 orang terdakwa yang dikemas dalam tiga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yakni BAP seorang terdakwa (Danki A), BAP 17 orang terdakwa, dan BAP empat orang terdakwa.

    Perkara Nomor 40-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan terdakwa Danki A Yonif TP 834/WM Lettu Inf Ahmad Faisal, perkara Nomor 41-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan 17 orang terdakwa, dan perkara Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan empat terdakwa yakni Sertu Thomas Desamberis Awi, Sertu Andre Mahoklory, Pratu Poncianus Allan Dadi, dan Pratu Rofinus Sale.

    Sidang lanjutan untuk perkara seorang dan empat orang terdakwa akan digelar pada Kamis (11/12) di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

    Prada Lucky dianiaya seniornya di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Wakanga Mere di Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia sempat dirawat di puskesmas kemudian dirujuk ke rumah sakit hingga menghembuskan nafas terakhir pada 6 Agustus 2025.

    Sedangkan pola pembinaan keras yang berujung korban tewas itu disebut-sebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan seksual (LGBT) yang melibatkan Prada Lucky dan Prada Richard, namun belum didukung bukti otentik.

  • Tinjau Lokasi Kebakaran di Kemayoran, Mendagri Evaluasi Kelayakan Bangunan

    Tinjau Lokasi Kebakaran di Kemayoran, Mendagri Evaluasi Kelayakan Bangunan

    Tinjau Lokasi Kebakaran di Kemayoran, Mendagri Evaluasi Kelayakan Bangunan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025). 
    Dalam peninjauan itu, Tito menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan bangunan, terutama yang memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran, agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
    Dia mengungkapkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk memastikan kejadian tersebut tidak terulang. 
    Tito juga mendapatkan tugas untuk mengevaluasi prosedur sistem
    pencegahan kebakaran
    pada bangunan-bangunan berisiko. 
    “Yang intinya, kita tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali. Kita semua berduka karena ada 22 orang yang wafat karena peristiwa kebakaran ini,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (10/12/2025).
    Tito juga menyoroti mekanisme perizinan bangunan melalui
    persetujuan bangunan gedung
    (PBG) yang salah satunya mensyaratkan
    sertifikat laik fungsi
    (SLF). 
    Dia menjelaskan, proses penerbitan izin tersebut harus benar-benar memastikan aspek keamanan, termasuk mitigasi kebakaran. 
    “Setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran,” tegasnya.
    Tito menambahkan, proses penerbitan SLF melibatkan dinas pemadam kebakaran (
    damkar
    ) untuk memastikan ketersediaan alat pemadam, jalur evakuasi, hingga sistem
    sprinkler
    . 
    Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk mengaudit administrasi PBG dan SLF yang diatur melalui peraturan daerah (perda).
    Berdasarkan informasi awal, kebakaran terjadi di lantai 1 gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dan perakitan peralatan
    drone
    , termasuk baterai. 
    Saat kejadian, sekitar 41 orang berada di dalam gedung. Dari jumlah tersebut, 22 orang meninggal dunia akibat terjebak dan diduga menghirup asap beracun. 
    “Rupanya bukan karena terbakar, tetapi karena asap, mungkin karbon monoksida atau zat beracun lainnya yang terhisap,” jelas Tito.
    Lebih lanjut, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu mengapresiasi respons cepat damkar yang tiba di lokasi dalam waktu 7 menit setelah laporan diterima. 
    “Damkar kemudian melakukan evakuasi melalui jalur samping sehingga 19 orang dapat diselamatkan,” ujar Tito.
    Sebagai langkah pencegahan nasional, Tito akan menggelar rapat virtual bersama seluruh kepala daerah, damkar, serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) se-Indonesia. Rapat tersebut bertujuan mengevaluasi bangunan-bangunan berisiko tinggi.
    Dalam peninjauan tersebut juga hadir Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem Regional 9 Desember 2025

    Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem Regional 9 Desember 2025

    Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wali Kota (Walkot) Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota (Wawalkot) Markarius Anwar menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan senilai Rp1,5 miliar untuk masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
    Bantuan tersebut disampaikan kepada
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf
    (Mualem) dalam pertemuan di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/12/2025) pagi.
    Kehadiran Walkot Agung, Wawalkot Markarius, dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru disambut langsung oleh Mualem. Sebelum pertemuan, rombongan menyempatkan diri meninjau wilayah perbatasan Aceh–Sumatera Utara yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.
    “Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Bapak Gubernur Aceh. Hari ini, Selasa (9/12/2025), kami menyampaikan amanah masyarakat Pekanbaru untuk membantu saudara-saudara kami di Aceh yang sedang dilanda musibah,” kata Agung dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
    Total bantuan yang diberikan terdiri atas Rp 1 miliar dalam bentuk dana tunai dan logistik senilai Rp 500 juta.
    Pemkot Pekanbaru
    akan segera mengirimkan bantuan logistik tersebut ke Aceh Tamiang, wilayah yang terdampak paling parah.
    Agung juga menyampaikan doa dan harapan agar masyarakat Aceh diberikan kekuatan dalam menghadapi masa sulit ini.
    “Kami mendoakan agar musibah ini segera berlalu, dan Bapak Gubernur diberikan kekuatan serta kesehatan dalam memimpin proses pemulihan daerah,” ujarnya.
    Gubernur Aceh Mualem mengapresiasi langsung kepedulian masyarakat Pekanbaru.
    Ia menyampaikan terima kasih atas respons cepat dan solidaritas yang ditunjukkan pemkot dan warga Pekanbaru.
    “Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan Pak Wali, Pak Wakil, serta seluruh masyarakat Kota Pekanbaru,” ucap Mualem.
    Ia berharap bantuan tersebut membantu mempercepat tahapan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
    Dalam kesempatan itu, rombongan dari Pekanbaru juga didampingi oleh Inspektur Inspektorat Zulhelmi Arifin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru Iwa Gemino, dan Kepala Bagian (Kabag) Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekanbaru Dedi Damhudi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

    Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

     

    Liputan6.com, Malang – Pemerintah Kota Malang dianggap gagal mengatasi persoalan banjir yang terjadi di daerah itu. Hal itu diutarakan DPRD Kota Malang dan meminta pemkot menyusun peta jalan penanggulangan bencana banjir.

    Sebelumnya banjir parah melanda Malang pada 4 Desember 2025 lalu. Saat itu ada 39 titik di tiga kecamatan direndam air setinggi 150 sentimeter-160 sentimeter. Kawasan terdampak mulai jalan raya sampai permukiman warga. Puluhan rumah terdampak akibat banjir Malang tersebut.

    DPRD Kota Malang menggelar Rapat Kerja Evaluasi Penanggulangan Bencana Daerah pada Senin, 8 Desember 2025 sore sampai malam. Raker merespon peristiwa banjir itu. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Erik Setyo Santoso tak hadir dalam rapat itu.

    Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hadir sebagai perwakilan Pemkot Malang. Selain itu, Dinas Pengairan Jawa Timur, Dinas Bina Marga Jatim, BMKG dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) turut hadir dalam raker itu.

    Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan titik banjir pada tahun ini muncul di wilayah utara dan barat. Sedangkan tahun lalu banjir parah ada di wilayah selatan dan timur.

    “Jangan sampai pada tahun depan banjir merata di semua wilayah,” kata Amithya.

    Menurutnya, Pemkot Malang harus segera menyusun peta jalan penanganan kebencanaan. Menjabarkan detil mitigasi pra sampai pasca bencana. Termasuk melibatkan stakeholder lain, seperti BMKG dan BBWS.

    Amithya menambahkan, tidak cukup bila Pemkot Malang hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur. Pembangunan drainase maupun nornalisasi sungai hanya bersifat jangka pendek.

    “Pembangunan itu terkesan sporadis, tapi perencanaan jangka panjang itu harus disiapkan,” katanya.

    Dia juga menyoroti ketidakhadiran Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso. Sebab Erik juga menjabat Ketua Tim Penanggulangan Bencana Daerah. Masalah kebencanaan tidak bisa dibebankan pada BPBD dan Dinas PU saja.

    “Ketua tim mengorkestrasi multi stage holder terkait penanggulangan bencana, sayang tak hadir,” ujarnya.

    Sejumlah fraksi DPRD Kota Malang juga menyoroti kebijakan Pemkot Malang. Fathol Arifin dari Fraksi PKB menyebut Pemkot tidak tegas terkait pencegahan banjir. Misalnya, banyak bangunan berdiri di atas saluran air turut menyebabkan banjir.

    “Harus berani membongkar bangunan yang melanggar peraturan daerah,” ucapnya.

    Selain itu, lanjut Fathol, selama bertahun-tahun Pemkot tidak mampu memenuhi amanat 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Padahal keberadaan RTH dapat berfungsi menyerap air, meminimalisir terjadinya banjir.

    Eko Hadi Purnomo Fraksi Demokrat PAN, memandang Pemkot Malang tak pernah serius menangani banjir yang tiap tahun selalu terjadi. Padahal sudah diketahui penyebabnya dan rencana penanganannya.

    “Tidak serius urus banjir, tak ada langkah nyata,” ucapnya.

     

  • Disnaker Gresik Cover Ribuan Tenaga Kerja Rentan

    Disnaker Gresik Cover Ribuan Tenaga Kerja Rentan

    Gresik (beritajatim.com)– Pekerja rentan di Kabupaten Gresik kini bisa bernafas lega. Pasalnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat mengcover ribuan tenaga kerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tahun ini, ada 8,674 pekerja mendapat perlindungan saat menjalankan aktivitas.

    Kepala Disnaker Gresik, Zainul Arifin mengatakan, dari 8,674 peserta rentan yang kami cover bervariasi profesinya ada yang petani/buruh tembakau, pekerja rentan desa, petugas keagamaan, nelayan, damkar, kader IMP, angkutan umum, delman, ojek online, ojek pangkalan, tukang becak, dan ojek mobil.

    “Pekerja seperti ojek online dan pengemudi transportasi umum memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Disnaker ingin memastikan mereka tetap mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan mulai dari penanganan kecelakaan hingga santunan bila terjadi resiko meninggal dunia,” katanya, Senin (8/12/2025).

    Zainul menjelaskan terkait dengan perlindungan ini. Seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan peserta program ini ditanggung oleh pemerintah daerah. Program ini akan terus dievaluasi dan berpeluang bertambah jumlah pesertanya di tahun 2026.

    Sementara itu, koordinator sekaligus pendiri URC Satmata Gresik, Dimas menuturkan, sebagai driver online yang setiap hari di jalan. Risiko kecelakaan sangat tinggi.

    “Sejak bulan Juli lalu, kami dari komunitas URC Satmata mengajukan permohonan kepada Bupati dan Pemkab Gresik agar para driver online bisa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

    Saat ini kata dia, ada 266 driver online telah disetujui sebagai peserta program. Teman-teman driver online ini agar dicover BPJS Ketenagakerjaan meskipun hanya 16,500 untuk dua program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKN).

    “Yang di acc ada 266 peserta tetapi tahun depan bisa menambah agar semakin banyak driver online yang dicover BPjS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (dny/ted)

  • Penganiaya Kurir Ekspedisi di Pamekasan Divonis 1,2 Tahun

    Penganiaya Kurir Ekspedisi di Pamekasan Divonis 1,2 Tahun

    Pamekasan (beritajatim.com) – Terdakwa penganiayaan terhadap kurir ekspedisi di Pamekasan, yakni Zainal Arifin (46) warga Kelurahan Jungcancang, Pamekasan, ditetapkan vonis pidana 1 tahun 2 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan,

    “Untuk kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa Zainal Arifin terhadap kurir ekspedisi, sudah jatuh vonis berupa pidana 1,2 tahun penjara. Termasuk Siti Holisah istri terdakwa juga dijatuhi hukuman 6 bulan, namun setatus tahanan kota selama proses hukum berlangsung,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ach Faisol Tri Wijaya, Senin (8/12/2025).

    Kasus yang menimpa seorang kurir ekspedisi berinisial IS (27) warga Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, terjadi di ruko milik terdakwa di Jl Teja, Jungcangcang, Pamekasan, Senin (30/6/2025).

    “Untuk Zainal Arifin, majelis hakim memutus 1 tahun 2 bulan. Kami masih pikir-pikir dan akan melaporkan hasil putusan ini kepada pimpinan secepatnya, keputusan akhir nanti akan mengikuti arahan pimpinan,” ungkapnya.

    Sebab sebelumnya pihaknya menuntut terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara berdasar dakwaan Pasal 365 Ayat (2) tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang, termasuk bagi terdakwa Siti Holisah.

    “Siti Holisah diputus 6 bulan, namun dari penasihat hukum menyatakan banding, sehingga kami juga menyatakan banding. Terkait Zainal Arifin, penasihat hukum menerima putusan, tetapi kami masih pikir-pikir,” jelasnya.

    Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab pertimbangan majelis hakim secara prinsip sejalan dengan dakwaan maupun tuntutan. Sekalipun prosedur internal kejaksaan tetap menentukan langkah akhir. “Majelis hakim sepakat dengan dakwaan kami, hanya saja kami tetap harus menunggu keputusan pimpinan sebelum menentukan sikap,” imbuhnya.

    Berbeda dengan respon Kuasa Hukum Terdakwa, Yolies Yongky Nata terhadap putusan tersebut. Ia menyatakan menerima putusan. “Untuk putusan Mas Zainal Arifin, kami terima karena sudah cukup adil. Semoga jaksa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan tidak mengajukan banding. Mas Zainal tulang punggung keluarga dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan sebelumnya,” ungkapnya.

    Hanya saja untuk terdakwa Siti Holisah, pihaknya resmi mengajukan banding Seiring dengan kondisi kesehatan kliennya, termasuk ibu dari tiga anak yang membutuhkan pendampingan intensif. “Mbak Siti Holisah punya tiga anak dan memiliki riwayat penyakit, termasuk tiroid yang membutuhkan pemeriksaan rutin, termasuk ia juga mengalami tekanan mental,” jelasnya.

    “Kami berharap putusan banding nantinya mempertimbangkan hal itu, termasuk penerapan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) yang mengatur bagaimana perempuan diperlakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Mobil Nasional Bikinan RI Bakal Dijual di Bawah Rp 300 Juta, Ini Rival-rivalnya

    Mobil Nasional Bikinan RI Bakal Dijual di Bawah Rp 300 Juta, Ini Rival-rivalnya

    Jakarta –

    Mobil nasional bikinan Indonesia bakal dijual di bawah Rp 300 juta. Berikut ini calon rival-rivalnya.

    Harga menjadi salah satu pertimbangan orang Indonesia sebelum membeli mobil. Maka dari itu, penentuan harga yang dilakukan oleh pabrikan harus diperhitungkan dengan matang. Terlebih lagi, di Indonesia mobil-mobil yang banyak diburu kebanyakan punya harga di rentang Rp 200-300 juta. Hal ini pula yang jadi pertimbangan pemerintah dalam menggodok proyek mobil nasional bikinan Indonesia.

    “Kami sudah cek di lapangan dari Gaikindo memang sekarang terbesar, market terbesar pangsanya adalah mobil-mobil di bawah Rp 300 juta sehingga ini juga yang didorong oleh pemerintah sehingga affordability menjadi tantangan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pembukaan Rapimnas Kadin belum lama ini.

    Daftar Mobil di Bawah Rp 300 Juta Calon Rival Mobil Nasional RI

    Adapun, opsi mobil di bawah Rp 300 juta cukup banyak, ada mobil LCGC, Low MPV, low SUV, bahkan mobil listrik pun tersedia. Misalnya ada Toyota Calya, Daihatsu Sigra, Toyota Avanza, Honda Brio, dan beberapa model lainnya. Nah deretan mobil itulah yang bakal menjadi rival dari calon mobil nasional bikinan RI. Lengkapnya, berikut ini daftar mobil di bawah Rp 300 juta yang bakalan menjadi rival mobil nasional Indonesia.

    1. Toyota

    Toyota Avanza dan Veloz Foto: Dok.Toyota Astra Motor

    Toyota memiliki beberapa model mobil yang dijual dengan harga di bawah Rp 300 juta. Pertama ada Calya yang dibanderol dengan harga Rp 169,6 juta hingga yang termahal Rp 192,6 juta. Selanjutnya ada Toyota Avanza. Low MPV berjuluk mobil sejuta umat ini menjadi salah satu calon rival terberat karena harganya mulai Rp 243 juga hingga Rp 280,8 juta. Di segmen Low SUV, Toyota punya Rush dengan banderol di bawah Rp 300 juta. Tercatat ada dua varian Rush yang dibanderol di bawah Rp 300 juta yaitu 1.5 G M/T Rp 288,5 juta dan 1.5 G A/T Rp 299,5 juta. Selanjutnya ada beberapa varian Toyota Raize yang harganya Rp 242,2 juta hingga Rp 293,9 juta. Terbaru, Toyota juga punya mobil hybrid yang harganya di bawah Rp 300 juta yakni Veloz Hybrid varian terendah. Veloz hybrid termurah ini dibanderol Rp 299 juta.

    2. Honda

    Honda WR-V Foto: Honda Prospect Motor

    Honda juga punya sejumlah amunisi mobil dengan harga di bawah Rp 300 juta dan calon rival mobil nasional RI. Pertama ada Honda Brio dengan banderol Rp 170,4 juta hingga Rp 258,2 juta. Di segmen SUV kompak, Honda memiliki WR-V. SUV berkapasitas lima penumpang ini punya dua varian yang ditawarkan dengan harga Rp 280,7-290,7 juta. Di segmen mobil tujuh penumpang, ada BR-V varian terendah seharga Rp 297,3 juta.

    3. Daihatsu

    Daihatsu Xenia Foto: Andhika Prasetia

    Semua model mobil Daihatsu punya opsi harga di bawah Rp 300 juta. Mulai dari Ayla, Sigra, Rocky, Xenia, Sirion, Terios, Luxio, hingga Gran Max ditawarkan di rentang harga Rp 200-300 jutaan.

    4. Suzuki

    Pilihan mobil di bawah Rp 300 juta yang disajikan Suzuki juga ada beberapa. Mulai dari Suzuki S-Presso yang seluruh variannya dijual di bawah Rp 200 juta. Selanjutnya ada Ertiga yang bisa dimiliki mulai dari Rp 236,1 juta. Suzuki XL7 juga punya beberapa opsi varian dengan harga di bawah Rp 300 juta. Tak ketinggalan, ada Suzuki Fronx. Ada empat varian Suzuki Fronx yang dibanderol di bawah Rp 300 juta.

    5. Mitsubishi

    Mitsubishi Xpander Foto: Mitsubishi

    Mobil di bawah Rp 300 juta yang ditawarkan Mitsubishi adalah Xpander. Tercatat ada empat varian Xpander yang dijual dengan harga di bawah Rp 300 juta yaitu GLS MT, GLS CVT, Exceed Tourer MT, dan Exceed Tourer CVT.

    6. Chery

    Chery Tiggo Cross Foto: Muhammad Zaky Fauzi Azhar

    Chery juga punya opsi mobil-mobil di bawah Rp 300 juta. Ada Tiggo Cross seharga Rp 259,5 juta hingga Rp 299,9 juta.

    7. BYD

    BYD Atto 1. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Nggak cuma mobil bensin atau hybrid yang banderolnya di bawah Rp 300 juta. BYD juga punya mobil listrik di bawah Rp 300 juta lewat Atto 1. Harganya paling murah Rp 199 juta dan termahal Rp 235 juta.

    8. Wuling

    Amunisi mobil di bawah Rp 300 juta juga dimiliki Wuling. Opsinya ada beberapa mulai dari Formo, Confero S, Cortez S, dan Alvez. Di segmen mobil listrik, Wuling punya Air ev, dan juga satu varian BinguoEV.

    9. Hyundai

    Pabrikan asal Korea Selatan ini juga punya dua model yang dijual di bawah Rp 300 juta yaitu Cartenz X dan Creta.

    10. Jaecoo

    Jaecoo J5 Foto: Ridwan Arifin/detikoto

    Satu lagi mobil listrik punya harga di bawah Rp 300 juta. Adalah Jaecoo J5 yang banderolnya mulai Rp 249,9 juta hingga yang termahal Rp 299,9 juta.

    Nah itu tadi deretan mobil di bawah Rp 300 juta yang bakal jadi rival mobil nasional bikinan RI. Sebagai pendatang baru, tentunya mobil nasional bikinan RI harus punya daya tarik yang tak dimiliki rival selain harganya yang kompetitif.

    (dry/rgr)

  • 3.000 Peserta Padati Pantai Cengkrong, Pramuka Jatim Gelar Aksi Kebangsaan dan Bakti Lingkungan

    3.000 Peserta Padati Pantai Cengkrong, Pramuka Jatim Gelar Aksi Kebangsaan dan Bakti Lingkungan

    Trenggalek (beritajatim.com) – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Bakti Masyarakat pada 3-4 Desember 2025 di Pantai Cengkrong, Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur.

    Kegiatan yang digelar selama dua hari ini diikuti 3.000 peserta yang terdiri dari anggota Pramuka dan masyarakat sekitar. Program tersebut menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari penguatan wawasan kebangsaan, aksi bersih pantai, pasar murah, pembagian door prize, hingga penyerahan kunci rumah tinggal layak huni.

    Kegiatan dibuka dengan sesi Wawasan Kebangsaan yang diikuti lebih dari 300 peserta dari 16 Kwartir Cabang se-Jawa Timur. Ketua Kwarda Jatim, Kak H.M. Arum Sabil, menegaskan pentingnya memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah keberagaman Indonesia.

    Ia mengingatkan bahwa Pramuka memegang peran strategis dalam merawat kesatuan bangsa melalui pengamalan Tri Satya dan Dasa Darma. “Kita perlu terus memupuk semangat kebangsaan agar tidak mudah terpengaruh ajaran yang dapat merusak nilai Pancasila,” ujarnya.

    Memasuki hari kedua, ribuan peserta memadati kawasan Pantai Cengkrong untuk mengikuti aksi Bersih Pantai sebagai bagian dari bakti lingkungan Pramuka Jawa Timur. Peserta dibagi menjadi delapan kelompok dan menyisir sepanjang garis pantai. Antusiasme terlihat jelas, termasuk dari masyarakat sekitar yang turut berpartisipasi.

    Kolaborasi antara Pramuka, TNI, Polri, BPBD, Muslimat, dan komunitas lokal menghadirkan dampak nyata dalam menjaga kelestarian alam. “Senang bisa ikut menjaga lingkungan dan bertemu teman-teman dari berbagai daerah,” ungkap Syafa, peserta dari SMPN 1 Watulimo.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur sekaligus Kamabida Gerakan Pramuka Jatim, Kak Khofifah Indar Parawansa, hadir menyerahkan secara simbolis sepuluh unit rumah tinggal layak huni kepada warga Trenggalek sebagai bagian dari hasil Perkemahan Wirakarya 2025 yang telah memugar total 170 RTLH di seluruh Jawa Timur. “Program ini membawa manfaat besar karena Pramuka mampu memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat,” ujar Kak Khofifah.

    Kak Khofifah juga memimpin aksi penanaman ratusan mangrove bersama Kak Siti Mukiyarti dan Kak Suli Daim dari Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Ketua Kwarda Jatim Kak H.M. Arum Sabil dan Bupati Trenggalek Kak M. Nur Arifin. Kak Khofifah menekankan bahwa pelestarian lingkungan harus menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan untuk mendukung target nasional menuju net zero emission. “Hari ini kita bukan hanya menanam pohon, tetapi membangun benteng ekologi bagi masa depan bangsa,” tegasnya.

    Pada rangkaian kegiatan ini, Kwarda Jatim bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan didukung oleh Pemkab Trenggalek turut menggelar pasar murah dengan harga bahan pokok yang dijual jauh di bawah harga pasar. Program ini menjadi intervensi ekonomi kerakyatan untuk menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Pembagian door prize yang berlangsung meriah turut menambah semangat para peserta dan warga sekitar.

    Melalui kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Bakti Masyarakat 2025, Gerakan Pramuka Jawa Timur meneguhkan komitmennya dalam penguatan karakter kebangsaan, kepedulian lingkungan, serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Rangkaian program ini sekaligus menjadi energi positif dalam mewujudkan generasi muda berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. (kun)