Xcloud.id

Tag: Arifin

  • Tipu Calon Jemaah Umroh, Heri Wibowo Dituntut 3 Tahun Penjara

    Tipu Calon Jemaah Umroh, Heri Wibowo Dituntut 3 Tahun Penjara

    Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina dari Kejari Surabaya menuntut pidana penjara selama tiga tahun terhadap Heri Wibowo. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap calon jemaah umroh melalui biro perjalanan PT Arofah Mina di Jalan Kartini 84 Surabaya.

    Modus penipuan dilakukan dengan menawarkan paket super hemat umroh selama sembilan hari senilai Rp32.500.000 per orang. Tiga jemaah sudah melakukan pembayaran dengan total Rp97.500.000, namun gagal diberangkatkan.

    Dalam sidang di ruang Garuda 2 PN Surabaya yang dipimpin ketua majelis hakim Antyo Harri Susetyo, JPU menegaskan bahwa Heri terbukti melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Wibowo dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara, dikurangkan selama ditahan. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ujar JPU Siska, Selasa (23/9/2025).

    Sidang akan berlanjut pada Senin (29/9/2025) dengan agenda pembacaan putusan hakim. Catatan persidangan mengungkap bahwa Heri Wibowo bukan pertama kali berurusan dengan hukum. Ia pernah dipenjara tiga tahun oleh PN Tulungagung pada 2023 dalam kasus serupa, dan kini kembali disidangkan di PN Surabaya.

    Kasus ini bermula saat saksi Anindya Pasca Rachmadiani menemukan akun Instagram “Arofah Mina Umrah & Haji Plus” yang dikelola Heri Wibowo selaku Direktur. Bersama Sunarsini, SSI, MSI, ia mendatangi kantor PT Arofah Mina dan bertemu customer service bernama Arifin. Mereka sepakat mengambil paket super hemat untuk tiga orang: Sumartini, Anindya, dan Sunarsini.

    Pembayaran dilakukan secara tunai dan transfer ke beberapa rekening bank atas nama Arofah Mina, dengan rincian Rp22,5 juta tunai, Rp27,5 juta melalui BCA, Rp25 juta melalui BRI, dan Rp25 juta melalui Mandiri. Setelah pembayaran lunas, calon jemaah diminta menyerahkan paspor.

    Namun, pada 30 Januari 2023, para saksi menerima pemberitahuan pembatalan keberangkatan melalui aplikasi Zoom. PT Arofah Mina kemudian mengeluarkan surat pembatalan umroh dan janji pengembalian dana Rp97,5 juta pada 7 Maret 2023. Faktanya, uang tersebut tidak dikembalikan dan justru digunakan terdakwa untuk menutup pembayaran calon jemaah tahun sebelumnya.

    Selain itu, tiga calon jemaah ini juga tidak didaftarkan dalam sistem Siskopatuh Kemenag, tidak dibuatkan visa, tiket pesawat, pemesanan hotel, maupun perlengkapan ibadah. Akibatnya, saksi Joko Siswanto, suami Sunarsini, mengalami kerugian sebesar Rp97,5 juta. [uci/beq]

  • Kronologi Pengungkapan Kasus Jual Beli Bayi yang Berujung Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih Denpasar 23 September 2025

    Kronologi Pengungkapan Kasus Jual Beli Bayi yang Berujung Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih Denpasar 23 September 2025

    Kronologi Pengungkapan Kasus Jual Beli Bayi yang Berujung Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih
    Tim Redaksi
    TABANAN, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan membubarkan Yayasan Anak Bali Luih yang berlokasi di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabanan, Zainur Arifin Syah mengungkapkan, yayasan tersebut dibubarkan karena ketua yayasan yang bernama I Made Aryadana terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
    Ketua sekaligus pendiri yayasan tersebut diputus bersalah oleh pengadilan karena melakukan jual beli bayi.
    “Dalam kegiatannya (yayasan) melakukan penjualan anak atau bayi yang dilakukan oleh salah seorang pendiri dan pengurus yayasan (bernama) I Made Aryadana,” jelas Zainur Arifin dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).
    Adapun perkara perdagangan manusia itu telah disidangkan dan diputus Pengadilan Negeri (PN) Depok.
    Made Aryadana telah divonis bersalah oleh PN Depok pada 12 Maret 2025 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada 8 Mei 2025. Ia terbukti melakukan tindak pidana perdagangan anak.
    Zainur Arifin menjelaskan, pembubaran yayasan tersebut sesuai kewenangan jaksa pengacara negara berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI dan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
    “Tim jaksa telah melakukan kajian hukum dan menemukan bahwa tujuan yayasan tidak tercapai, pengurus diangkat tidak sesuai ketentuan, serta yayasan melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,” katanya.
    Gugatan pembubaran diajukan Kejari Tabanan pada 26 Juni 2025 melalui PN Tabanan. Pada 4 September 2025, majelis hakim menjatuhkan putusan verstek atau tanpa kehadiran tergugat, yang menyatakan Yayasan Anak Bali Luih resmi dibubarkan.
    Selain itu, hakim menunjuk Kejari Tabanan sebagai likuidator, mencabut hak keperdataan tergugat untuk mendirikan kembali yayasan, serta menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1,59 juta.
    “Putusan ini diharapkan memberi kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan badan hukum yayasan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Zainur.
    Kasus ini sebelumnya dibongkar oleh Polda Bali. Yayasan Anak Bali Luih ini menampung para ibu hamil yang memiliki permasalahan ekonomi dan menawarkan bantuan biaya proses persalinan.
    “Apabila mau, nanti anaknya setelah dilahirkan akan langsung diadopsi dengan janji-janji dan iming-iming tersebut dia menyanggupi, ternyata faktanya bukan adopsi ada indikasi jual beli bayi,” kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Bali Kombes Jansen 2 Oktober 2024 lalu.
    Yayasan tersebut menjual bayi dengan tarif Rp 25-Rp 45 juta. Bayi-bayi tersebut dijual ke warga negara Indonesia seperti di Jawa dan di DKI Jakarta.
    “Kisarannya Rp 45 juta, Rp 25 juta dan Rp 35 juta dan seterusnya. Kalau informasi (dijual) ke luar negeri belum ada, masih di Indonesia dan ada di Jawa dan DKI dan masih didalami,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertagas raih empat penghargaan internasional Asian Impact Awards 2025

    Pertagas raih empat penghargaan internasional Asian Impact Awards 2025

    Saung Berdaya adalah bukti bahwa ketika desa diberi ruang untuk berdaya, masyarakat mampu mengelola potensi mereka sendiri. Pertagas hadir sebagai mitra, bukan sekadar pelaksana

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Gas (Pertagas) meraih empat penghargaan internasional di Asian Impact Awards 2025 sebagai bukti kontribusi nyata perusahaan dalam menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia.

    Pertagas meraih empat penghargaan internasional sekaligus, yaitu tiga kategori Platinum untuk program Perkasa Bumiku, Cita Sembada, dan Pusaka Tirta, serta satu kategori Gold untuk program Saung Berdaya.

    “Pengakuan ini bukan sekadar penghargaan, tetapi wujud dari komitmen Pertagas mendukung program pemerintah dalam pengembangan UMKM dan menggerakkan ekonomi desa,” kata Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Pertagas Arifin Ahmad seusai menerima penghargaan itu di Selangor, Malaysia, sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

    Pertagas menegaskan CSR bukan sekadar inisiatif, melainkan komitmen mendukung kemandirian masyarakat melalui pertanian produktif, ekonomi desa, air bersih, dan inovasi lingkungan sejalan Asta Cita Presiden Prabowo ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Program unggulan Perkasa Bumiku yang meraih penghargaan Platinum hadir dari kepedulian terhadap lingkungan dan ketahanan pangan di Indramayu, dengan lima pilar utama: Jaga Raga, Jaga Raya, Jaga Karsa, Jaga Budaya, Jaga Pangan.

    Kemudian melalui inovasi Green Water Pump atau Painem (Vespa Nanem), memungkinkan petani mengairi lahan dengan pompa bertenaga surya, meningkatkan produktivitas, menekan biaya operasional, sekaligus menghadirkan cara ramah lingkungan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

    Corporate Secretary Pertagas Sulthani Adil Mangatur menambahkan Perkasa Bumiku membuktikan teknologi sederhana yang dekat dengan keseharian masyarakat bisa melahirkan perubahan besar.

    “Program ini lahir dari kolaborasi dengan kelompok tani, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh para petani,” ujarnya.

    Selain itu, penghargaan Platinum juga diraih lewat program Cita Sembada yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian di Desa Ganggang Panjang.

    Melalui re-irigasi lahan, pembangunan kawasan edukasi, hingga pengembangan UMKM dan wisata budaya, program ini melibatkan pemuda sebagai duta wisata serta kelompok perempuan sebagai pelaku kuliner tradisional ramah lingkungan.

    “Cita Sembada memperlihatkan bagaimana generasi muda dan kelompok perempuan bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa. Pertagas hanya memfasilitasi, namun semangat kemandirian datang dari masyarakat itu sendiri,” katanya.

    Kemudian Program Pusaka Tirta meraih Penghargaan Platinum dengan fokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui perikanan, pertanian, air bersih, dan peternakan, sekaligus menjawab tantangan kekeringan ekstrem dengan tata kelola air bijak.

    Sementara itu, kategori Gold diraih melalui Saung Berdaya, sebuah program pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes.

    Program itu menggerakkan ekonomi lokal lewat produksi pupuk, pengembangan UMKM, budidaya anggur, hingga penyediaan akses air bersih dan sanitasi (Pamsimas) dengan memanfaatkan energi baru terbarukan.

    “Saung Berdaya adalah bukti bahwa ketika desa diberi ruang untuk berdaya, masyarakat mampu mengelola potensi mereka sendiri. Pertagas hadir sebagai mitra, bukan sekadar pelaksana,” tutur Sulthani.

    Pengakuan internasional itu melalui Asian Impact Awards 2025, ajang penghargaan internasional yang digelar oleh La Tofi School of Social Responsibility bekerja sama dengan Portman College di Selangor, Malaysia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakpus segel bangunan lebih dari empat lantai di Gambir

    Jakpus segel bangunan lebih dari empat lantai di Gambir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) menyegel bangunan lebih dari empat lantai di permukiman, Jalan PHB Petojo Selatan, Gambir.

    “Kita beri sanksi karena bangunan ini jelas melanggar aturan,” kata Koordinator Penindakan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Sudin CKTRP) Budi Gunawan di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, sanksi diberikan karena pemilik mendirikan bangunan hingga enam lantai atau melanggar ketentuan untuk kawasan pemukiman maksimal hanya empat lantai.

    Oleh karena itu, kata Gunawan, pihaknya memasang pembatasan kegiatan agar tidak ada lagi aktifitas pembangunan di lantai lima dan lantai enam.

    Artinya, pihaknya tak melarang kegiatan pembangunan untuk lantai satu sampai lantai empat.

    “Kita hanya menghentikan kegiatan di lantai lima dan enam, karena memperhatikan para pekerja yang akan kehilangan pendapatan jika seluruh kegiatan dihentikan,” ujarnya.

    Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin meminta kepada Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Pusat harus rutin melakukan pengawasan dalam perizinan bangunan.

    “Khususnya untuk Sudin CKTRP Jakarta Pusat harus rutin lakukan pengawasan terhadap bangunan. Kalau memang izinnya dua ya, bangunnya dua, kalau tiga ya tiga. Jangan izinnya dua terus bangunnya lima lantai,” katanya.

    Arifin mengatakan, selain petugas CKTRP yang melakukan pengawasan bangunan, warga sekitar juga bisa membantu dengan melaporkan melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki, atau lapor kelurahan, lapor camat atau langsung ke wali kota juga bisa dilakukan.

    “Berkaitan dengan masalah bangunan tentunya membangun di Jakarta ada aturan dan ketentuannya. Seperti harus mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sebagainya,” ujarnya.

    Arifin juga mengatakan bahwa pihaknya akan merespon pengaduan seperti pelanggaran bangunan. Jika memang bangunan tersebut juga sudah disegel, namun kerap kali di lapangan masih dikerjakan.

    “Segel itu sebagai bentuk salah satu peringatan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya. Bahkan segel kadang diturunkan dan sebagainya,” kata Arifin.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASDP buka lintasan Dobo-Marlasi perkuat konektivitas 3T

    ASDP buka lintasan Dobo-Marlasi perkuat konektivitas 3T

    Transportasi yang andal akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis serta mempercepat pengenalan potensi daerah ke kancah yang lebih luas.

    Jakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membuka lintasan Dobo-Marlasi untuk memperkuat konektivitas wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku melalui peningkatan aksesibilitas transportasi laut.

    “Sejak Sabtu (20/9), kapal KMP Lobster resmi melayani lintasan Dobo-Marlasi, yang diharapkan menjadi motor penggerak mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia,” kata Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Minggu (21/9).

    Dia menyampaikan pembukaan lintasan perintis terbaru Dobo-Marlasi juga meneguhkan peran ASDP sebagai penghubung Nusantara di wilayah Tual, Maluku.

    Ia menegaskan hadirnya lintasan baru itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas jaringan layanan penyeberangan, khususnya di wilayah 3T.

    ASDP ingin memastikan layanan transportasi penyeberangan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi juga mampu membuka akses bagi daerah yang selama ini sulit dijangkau.

    “Lintasan Dobo-Marlasi ini adalah bukti nyata bahwa ASDP hadir untuk menjembatani masyarakat hingga ke pelosok Nusantara,” ujarnya pula.

    Untuk tahap awal, lintasan tersebut beroperasi satu kali setiap hari dengan durasi perjalanan sekitar enam jam. Dari Dobo menuju Marlasi, kapal berlayar pukul 09.00-15.30 WIT, sementara dari Marlasi menuju Dobo beroperasi pukul 16.30-23.00 WIT.

    Selain membuka akses transportasi, lintasan baru itu juga diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi daerah. Kawasan Dobo dan Marlasi dikenal kaya akan sumber pangan, mulai dari hasil laut yang melimpah hingga umbi-umbian lokal.

    Di sisi lain, panorama pantai yang menawan memberi peluang besar bagi sektor pariwisata untuk tumbuh lebih pesat.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menambahkan, keberadaan lintasan itu akan membawa dampak ganda karena mobilitas masyarakat semakin mudah, distribusi barang lebih lancar, dan peluang wisata semakin terbuka.

    “Transportasi yang andal akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis serta mempercepat pengenalan potensi daerah ke kancah yang lebih luas,” ujar Shelvy.

    ASDP meyakini bahwa pembukaan lintasan itu hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang untuk memperkuat konektivitas antardaerah.

    “Ke depan, ASDP akan terus menghadirkan inovasi layanan dan memperluas jaringan lintasan demi mendukung pemerataan pembangunan, dari ujung barat hingga timur Indonesia,” kata Shelvy lagi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KMP Jatra II Kembali Beroperasi, Layani Rute Gunungsitoli-Sibolga

    KMP Jatra II Kembali Beroperasi, Layani Rute Gunungsitoli-Sibolga

    Jakarta –

    Kapal penyeberangan penumpang KMP Jatra II milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan kembali berlayar melayani rute Gunungsitoli-Sibolga usai diperbaiki. KMP Jatra II menghubungkan pulau dengan daratan Sumatera yang menjadi pusat utama aktivitas ekonomi dan sosial warga.

    Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengatakan pengoperasian kembali KMP Jatra II dapat mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah Nias. Sebab kapal penyeberangan ini merupakan salah satu moda transportasi andal masyarakat sekitar.

    “Sebagai penyedia transportasi penyeberangan, kami memiliki tanggung jawab besar memastikan aksesibilitas masyarakat tetap terjaga. Pengoperasian kembali KMP Jatra II akan memperkuat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, sehingga roda ekonomi Nias dapat terus bergerak,” jelas Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (21/9/2025).

    Sementara itu General Manager ASDP Cabang Danau Toba, Mario Sardadi, menegaskan sebelum dioperasikan kembali KMP Jatra II telah melalui proses perbaikan menyeluruh dan uji coba teknis. Hal inu dilakukan untuk memastikan keamanan serta kelaikan berlayar kapal.

    “Perbaikan dilakukan sesuai standar prosedur. Setelah dinyatakan lulus uji, KMP Jatra II siap melayani penyeberangan Sibolga-Gunungsitoli,” tegasnya.

    Tidak hanya dari sisi teknis, ASDP juga melakukan peningkatan layanan di KMP Jatra II untuk menunjang kenyamanan penumpang. Salah satunya dengan penambahan fasilitas gratis seperti Tatami (tempat tidur).

    Fasilitas ini bahkan berdampak pada penurunan harga tiket, sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan lebih aman, nyaman, sekaligus terjangkau, terlebih menjelang arus libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menegaskan bahwa peningkatan layanan ini sejalan dengan semangat ASDP dalam memberikan akses transportasi publik yang merata dan berkualitas. Menurutnya ke depan Persero juga akan terus berkomitmen hadir di garis depan pelayanan transportasi nasional.

    “Kami memahami betapa pentingnya penyeberangan bagi masyarakat kepulauan. Dengan hadirnya kembali Jatra II yang lebih nyaman, kami berharap dapat terus menjadi solusi mobilitas andal, sekaligus memperkuat rantai pasok logistik di kawasan Nias,” ujar Shelvy.

    (igo/ara)

  • ASDP: KMP Jatra II siap payani kembali Gunungsitoli-Sibolga

    ASDP: KMP Jatra II siap payani kembali Gunungsitoli-Sibolga

    Jakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan KMP Jatra II siap kembali beroperasi melayani rute Gunungsitoli–Sibolga usai perbaikan, menghubungkan pulau dan daratan Sumatera sebagai jalur vital ekonomi sekaligus sosial masyarakat setempat.

    “Harapan masyarakat Nias untuk kembali menikmati layanan penyeberangan yang andal akhirnya terjawab, setelah sempat absen karena perbaikan, KMP Jatra II siap berlayar kembali melayani rute Gunungsitoli – Sibolga,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan kehadiran kembali KMP Jatra II merupakan bukti nyata konsistensi ASDP dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah Nias.

    “Sebagai penyedia transportasi penyeberangan, kami memiliki tanggung jawab besar memastikan aksesibilitas masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

    Menurutnya pengoperasian kembali KMP Jatra II akan memperkuat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, sehingga roda ekonomi Nias dapat terus bergerak.

    General Manager ASDP Cabang Danau Toba Mario Sardadi menambahkan sebelum kembali beroperasi, KMP Jatra II telah melalui proses perbaikan menyeluruh dan uji coba teknis untuk memastikan keamanan serta kelaikan berlayar.

    “Perbaikan dilakukan sesuai standar prosedur. Setelah dinyatakan lulus uji, KMP Jatra II siap melayani penyeberangan Sibolga – Gunungsitoli,” kata Mario.

    Tidak hanya dari sisi teknis, ASDP juga meningkatkan kenyamanan penumpang dengan penambahan fasilitas gratis, salah satunya Tatami (tempat tidur).

    Fasilitas itu bahkan berdampak pada penurunan harga tiket sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan lebih aman, nyaman, sekaligus terjangkau, terlebih menjelang arus libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menegaskan peningkatan layanan itu sejalan dengan semangat ASDP dalam memberikan akses transportasi publik yang merata dan berkualitas.

    “Kami memahami betapa pentingnya penyeberangan bagi masyarakat kepulauan. Dengan hadirnya kembali Jatra II yang lebih nyaman, kami berharap dapat terus menjadi solusi mobilitas andal, sekaligus memperkuat rantai pasok logistik di kawasan Nias,” ujar Shelvy.

    Ia menambahkan ke depan ASDP akan terus berkomitmen hadir di garis depan pelayanan transportasi nasional.

    “Kami tidak hanya bergerak untuk kepentingan bisnis, tetapi juga demi negara dan kemanusiaan. Sesuai tagline We Bridge The Nation, ASDP akan terus menjangkau wilayah terluar, termasuk Nias, agar masyarakat tetap terhubung dengan nyaman dan aman,” tambah Shelvy.

    Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Ridwan Zega menilai keberadaan Jatra II sangat vital bagi masyarakat. Kapal itu bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga penopang logistik dan penghubung utama masyarakat Nias dengan pusat ekonomi di Sumatera.

    “Kami mengapresiasi ASDP yang konsisten menjaga keberlanjutan layanan publik di daerah dengan infrastruktur terbatas,” ujar Ridwan.

    Firman Ndururu, warga Nias mengaku layanan kapal itu sangat membantu mobilitasnya.

    “Kami sangat membutuhkan keberadaan KMP Jatra II. Pelayanannya baik dan kehadirannya benar-benar memudahkan masyarakat untuk tetap terhubung,” kata Firman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Wali Kota Jakpus Sebut Pelaku Penipuan Telepon WhatsApp Sulit Ditemukan Megapolitan

    8 Wali Kota Jakpus Sebut Pelaku Penipuan Telepon WhatsApp Sulit Ditemukan Megapolitan

    Wali Kota Jakpus Sebut Pelaku Penipuan Telepon WhatsApp Sulit Ditemukan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyebutkan, pelaku penipuan melalui panggilan telepon yang menargetkan dirinya pada Kamis (18/9/2025) yang menargetkan dirinya sulit ditemukan.
    Arifin menuturkan, berdasarkan keterangan pihak kepolisian, pelaku penipuan sulit dilacak dan diusut karena nomor yang digunakan para penipu adalah nomor yang hanya digunakan dalam waktu singkat.
    “Jadi memang agak sulit katanya untuk melacak penggunaan nomor-nomor
    handphone
    semacam itu, karena mereka informasinya menggunakan nomor-nomor yang waktunya singkat,” kata Arifin kepada
    Kompas.com
    , Jumat (19/9/2025) malam.
    Menurut dia, nomor tersebut sengaja digunakan oleh para pelaku agar dapat dibuang setelah digunakan untuk menipu target mereka.
    “Ya, ada masanya yang kemudian langsung habis gitu, berakhir. Kemudian yang pasti mereka buang. Jadi ya, enggak kayak kita yang makai nomor terus selamanya. Oh iya. Jadi, percuma juga gitu artinya,” kata Arifin.
    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa banyak warga Jakarta Pusat yang juga pernah menjadi korban penipuan serupa.
    Hal itu dia temukan dari cerita sejumlah warga melalui kolom komentar di akun Instagram resmi @kotajakartapusat dalam sebuah video yang menunjukkan momen-momen percobaan penipuan tersebut.
    “Ternyata ketika saya tayangkan di akun sosmed, banyak sekali komentar-komentar itu yang menyatakan bahwa mereka pernah juga mendapatkan hal yang sama,” kata Arifin.
    “Mereka hilang tuh isi rekening tabungannya, terkuras. Ada yang Rp 10 juta, ada yang sekian, sekian. Itu banyak sekali komentar-komentar yang seperti itu tuh,” imbuh dia.
    Arifin pun mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan tidak tertipu oleh modus-modus serupa.
    “Ya, intinya waspada, hati-hati, jangan kita percaya sama orang-orang yang kita enggak kenal, mengarahkan kita, itu jangan kita ikutin, ya,” ujar dia.
    Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, menjadi sasaran percobaan penipuan melalui panggilan telepon WhatsApp pada Kamis (18/9/2025).
    Video momen kejadian itu juga dibagikan oleh Arifin melalui akun Instagram @kotajakartapusat dan viral di media sosial.
    Kepada
    Kompas.com
    , Arifin menyebut para pelaku mengaku sebagai petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta Barat.
    Penipuan itu menggunakan modus pelayanan pengalihan sistem kartu identitas menjadi KTP digital.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos nasional. Uji coba pendaftaran telah dimulai sejak Kamis (18/9/2025), di dua desa/kelurahan, yakni Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi.

    Proses pendaftaran cepat dan lebih sederhana melalui smartphone untuk satu orang sangat singkat, tak sampai 5 menit langsung selesai.

    Untuk warga yang tidak punya handphone atau tidak familiar dengan teknologi, bisa mendaftarkan diri dengan bantuan operator desa/kelurahan. Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga telah terjun membantu warga yang tak memiliki telepon genggam untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima program.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani datang langsung meninjau proses uji coba di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

    “Alhamdulillah tidak ada kendala berarti dan berjalan dengan lancar. Pendaftaran cepat dan lebih sederhana. Masyarakat juga sangat antusias dengan pendaftaran digitalisasi bansos ini,” kata Ipuk,

    Uji coba digitalisasi bansos di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi.

    Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi juga akan terus mengedukasi masyarakat terkait pendaftaran digitalisasi bansos, sehingga masyarakat paham mereka yang nantinya terpilih sebagai penerima bansos merupakan hasil dari verifikasi pemerintah pusat dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi tentunya, menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, dan tepat manfaat,” lanjutnya.

    Hadir dalam ujicoba awal di Banyuwangi tersebut antara lain Dirjen Kependudukan dan Capil, Kemendagri Teguh Setyabudi; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono; Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dari Dewan Ekonomi Nasional Tubagus Nugraha. Juga hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto; Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari; Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PAN RB, Adi Nugroho.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, berharap agar masyarakat yang membutuhkan bansos bisa segera mendaftar. “Baik warga yang memang membutuhkan bansos, baik mereka yang sudah pernah mendapat bansos, atau yang belum pernah mendapatkan bansos,” kata Joko.

    Joko mengatakan proses pendaftaran cepat dan mudah.

    Hal ini juga dirasakan Agen Perlinsos yang juga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemiren, Ratna Purnamadewi, mengatakan, proses pendaftaran digitalisasi tak sulit.

    Tata cara yang sederhana membuat agen bisa maksimal untuk mendaftarkan sebanyak mungkin warga yang merasa membutuhkan bansos.

    “Saya mulai dengan mendaftarkan warga yang selama ini menerima bantuan. Setelah itu, dilanjutkan ke warga-warga lain,” kata Ratna.

    Dalam beberapa hari ke depan, Ratna akan memaksimalkan waktu untuk menemui kelompok warga, terutama warga yang memang layak dapat bantuan namun belum tersentuh bantuan.

    “Jika tak ada hambatan, ia yakin proses pendataan bisa rampung dalam sekitar sepekan,” kata Ratna.

    Kepala Desa Kemiren M Arifin membenarkan, pendaftaran digitalisasi bansos di desanya berjalan lancar. Warga antusias untuk mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    Menurutnya, pendaftaran digitalisasi bansos juga tak ribet. Warga bisa mendaftar langsung melalui handphone. Sementara yang tak punya handphone, tinggal menyiapkan nomor NIK dan akan dibantu pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.

    “Tadi mulai jam 10 pendataftaran di balai desa. Jam 12 siang sudah banyak sekali yang sudah terdaftar,” imbuhnya.

    Arifin menyebut, desanya memiliki 1.147 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 400 kepala keluarga merupakan penerima bantuan sosial dengan metode pendataan konfensional.

    “Dengan adanya digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan digitalisasi, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” pungkasnya. [alr/but]

     

  • Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebuah program mandat Presiden Prabowo untuk memastikan ketepatsasaran penerima. Warga Banyuwangi menyambut antusias uji coba ini karena optimis sistem baru lebih mudah diakses dan adil bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Pemkab Banyuwangi memulai uji coba pendaftaran di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Kepala Desa Kemiren, M Arifin, menyebut warganya bersemangat mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    “Dengan adanya sistem digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan program ini, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” kata Arifin yang menyebut desanya memiliki 1.147 kepala keluarga, dengan 400 di antaranya penerima bansos.

    Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis, menambahkan program ini akan mempermudah kerja desa sekaligus membantu masyarakat. “Dengan program ini, akan lebih tepat sasaran dan lebih fleksibel. Karena selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan dari daftar penerima, tapi tetap saja dapat bantuan. Saya optimis dengan program ini, mereka yang telah meningkat taraf hidupnya pasti akan tercoret dari daftar,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam uji coba menyampaikan optimisme serupa. “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Warga terlihat antusias mencoba, ada yang mendaftar mandiri juga ada yang dibantu oleh agen perlinsos. Kita semua berharap cara baru ini akan lebih tepat sasaran, semua warga bisa daftar sehingga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” kata Ipuk.

    Dukungan juga datang dari Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang. Menurutnya, digitalisasi akan mengurangi penyimpangan dan kesalahan pendataan. “Kami sangat mengapresiasi karena dengan digitalisasi ini akan menghindari penyimpangan dan kesalahan pendataan. Semoga bisa segera membenahi sehingga penyalurannya tidak meleset,” ungkapnya.

    Maryati (60), buruh tani asal Desa Kemiren, mengaku baru pertama kali berkesempatan mendaftar. “Saya ini kan buruh tani, anak saya juga buruh tani tapi tidak pernah dapat bantuan. Tidak tahu kenapa. Semoga dengan langsung didaftarkan ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harapnya.

    Dalam uji coba awal ini hadir Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Kepala Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari, dan Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PANRB Adi Nugroho.

    Masyarakat bisa mendaftar bansos dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang telah dilatih, berjumlah sekitar 500 orang di Banyuwangi, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator desa dan kelurahan.

    Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan pendaftaran digitalisasi bansos di Banyuwangi secara menyeluruh akan dimulai Oktober 2025. Data hasil digitalisasi ini akan dipakai dalam penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026.

    “Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan,” jelas Tubagus. [alr/beq]