Tag: Arifin

  • Kiai Qusyairi Daftar Bacawabup Sumenep ke PDIP

    Kiai Qusyairi Daftar Bacawabup Sumenep ke PDIP

    Sumenep (beritajatim.com) – Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatul Ulum Utara, Desa Gaddu Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, KH Qusyairi mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati (bacawabup) ke PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilkada Sumenep 2024.

    Kedatangan kiai yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumenep ke DPC PDIP Sumenep pada Jumat (26/4/2024) ini diiringi ratusan pendukungnya sambil membaca sholawat Nabi.

    “Dengan membaca Bismillah, saya mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati Sumenep ke PDI Perjuangan,” katanya.

    Ia mengungkapkan, awalnya sama sekali tidak terpikir akan mencalonkan diri. Karena ada desakan dari para kiai dan tokoh masyarakat, termasuk tokoh lintas agama, akhirnya dia pun membulatkan tekad untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati.

    “Dalam hati saya, saya ini memiliki komitmen, hidup saya akan saya gunakan untuk berkhitmad, untuk mengabdi ke masyarakat. Mendaftar sebagai bacawabup ini pun merupakan salah satu cara saya untuk mengabdikan diri pada masyarakat,” ujarnya.

    Ia mengaku memilih PDI Perjuangan untuk mendaftar sebagai bacawabup, karena selama ini dirinya memang sudah menjadi bagian dari partai berlambang moncong putih itu.

    “Saya aktif di organisasi sayap PDI Perjuangan. Saya merupakan ketua Banteng Muda Indonesia (Bamusi) Sumenep. Karena saya berproses di PDI Perjuangan, maka sekalipun misalnya nanti saya tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP sebagai cawabup, saya tidak akan loncat partai. Saya tetap akan di PDI Perjuangan,” tandasnya.

    Sementara Ketua Desk Pilkada PDIP Sumenep, Zainal Arifin menjelaskan, KH Qusyairi merupakan pendaftar keempat untuk bakal calon wakil bupati melalui PDI Perjuangan. Sebelumnya telah tercatat mendaftar sebagai bacawabup ke PDIP adalah anggota DPRD Jawa Timur, Nur Fitriana Busyro Karim, anggota DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma, dan Ketua DPD PAN Sumenep, Faisal Mukhlis.

    “Kiai Qusyairi bukan pendaftar terakhir ya. Informasinya masih akan ada beberapa nama lagi yang mendaftar,” ujarnya.

    Zainal menambahkan, untuk DPC PDIP Sumenep, kewenangannya sebatas menerima berkas pendaftaran. Sedangkan untuk menentukan siapa bakal calon yang akan dipilih, sepenuhnya merupakan kewenangan DPP PDIP. [tem/beq]

  • Ketua PAN Sumenep Daftar Bacawabup ke PDIP

    Ketua PAN Sumenep Daftar Bacawabup ke PDIP

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep, Faisal Muhlis, resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) ke PDI Perjuangan (PDIP) dalam Pilkada Sumenep 2024.

    Faisal Muhlis menyerahkan berkas pendaftaran ke DPC PDIP Sumenep didampingi sejunlah pengurus DPD PAN Sumenep. Di DPC PDIP, Faisal Muhlis ditemui oleh Ketua Desk Pilkada DPC PDIP, Zainal Arifin.

    “Mas Faisal ini merupakan pendaftar ketiga untuk bacawabup PDIP, setelah kemarin Bu Fitri dan Pak Ji Herman dari PKB juga mendaftar kesini sebagai bacawabup,” katanya.

    Ia menjelaskan, untuk penentuan cabup dan cawabup yang akan diberangkatkan PDIP Sumenep, sepenuhnya kewenangan DPP. DPC hanya sebatas menerima berkas pendaftaran untuk kemudian dikirimkan ke DPP.

    “Seandainya DPC ini diberi kewenangan sedikit saja untuk ikut menentukan siapa figur yang akan diusung PDI Perjuangan, saya pasti memilih mas Faisal sebagai bacawabup. Saya ini 10 tahun kenal dekat dengan Mas Faisal. Rekam jejaknya bagus. Tapi sekali lagi, DPC tidak punya kewenangan untuk menentukan. Itu mutlak kewenangan DPP,” tandasnya.

    Sementara Faisal Muhlis mengaku mendaftar sebagai bacawabup PDIP telah seizin DPW dan DPP PAN. Pihaknya telah beberapa kali berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPW dan DPP, terkait pencalonannya sebagai Bacawabup PDIP.

    Proses pendaftaran Ketua DPD PAN sebagai bacawabup PDIP (foto: Temmy/ beritajatim)

    “Saya mendaftar sebagai bacawabup ke PDI Perjuangan sudah mendapat ‘restu’ DPW dan DPP. Ibaratnya tinggal menunggu rekomendasi tertulis saja dari DPP. PAN Sumenep tetap satu suara untuk pencalonan di Pilkada 2024,” tegasnya.

    Ia memaklumi bahwa penentuan apakah ‘lamarannya’ ke PDIP diterima atau tidak, sangat bergantung pada keputusan DPP PDI Perjuangan.

    “Yang jelas saya tidak mendaftar ke partai lain. DPD PAN hanya mengajukan satu ‘lamaran’, yakni menjadi cawabup PDI Perjuangan,” ucapnya. [tem/beq]

  • FH UGM Minta Warga Sipil Aktif Soal Sengketa Pilpres, Mungkinkah Seperti UU Ciptaker?

    FH UGM Minta Warga Sipil Aktif Soal Sengketa Pilpres, Mungkinkah Seperti UU Ciptaker?

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) buka suara kaitan penolakan permohonan sengketa pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

    Menurut UGM apa yang dilakukan oleh MK bukan sesuatu hal yang mengagetkan.

    [irp]

    “Saya amati selama bertahun-tahun bahwa keputusan MK selalu begitu, tidak pernah bisa independen dalam mengambil keputusan secara baik dihadapan kepentingan politik,” ujar Dosen Hukum dan Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar dalam konferensi pers dan orasi yang berlangsung di Selasar Gedung B Fakultas Hukum UGM, Selasa (23/4).

    Pria yang akrab disapa Ucheng ini kemudian menghubungkan sengketa pilpres ini dengan UU Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law.

    “Pada awalnya UU Cipta Kerja itu ditolak tapi ada yang mau mempertahankan. Akhirnya dicari titik tengah. Makanya jadinya (perbandingan hakim setuju tak setuju) 5-4, lalu UU Cipta kerja tetap diberlakukan secara conditionally konstitusional,” kata Ucheng.

    Pria yang namanya melambung lewat film Dirty Vote ini pun kemudian menghubungkan dengan putusan sengketa Pilpres 2024 ini. Pihaknya menduga MK saat ini dimungkinkan tengah mencari titik tengah.

    3 hakim MK menawarkan bukan pembatalan kemenangan Prabowo Gibran tetapi melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa provinsi yang dianggap bermasalah. Sementara PSU adalah hal yang tidak dimohonkan oleh pemohon.

    “Semacam membangun dan mencari logika sendiri,” beber Ucheng.

    Ucheng kemudian mengklasifikasikan jenis atau genre hakim MK. Menurutnya ada 3 genre yang pertama adalah hakim dengan pembaharuan atau judicial heroee yang mau berpikir dengan logika substantif.

    Genre kedua yakni hakim MK yang murni terpengaruh kepentingan politik karena telah tercemari oleh kedekatan dengan tokoh atau parpol tertentu. Dan genre terakhir hakim yang seperti diutarakan sebelumnya yakni mencari titik tengah dan membangun serta mencari logika sendiri.

    Ucheng menegaskan saat ini nasi sudah menjadi bubur dan keputusan besar sudah diambil oleh MK.

    Namun, ia berpesan bahwa masih ada hal yang bisa dilakukan saat ini, termasuk oleh masyarakat sipil.

    “Tetap harus ada yang dilakukan, rentetan seruan itu tidak boleh berakhir. Siapa yang merusak demokrasi harus dibawa ke kontestasi hukum,” serunya.

    Selain itu, kita harus konsolidasi untuk memperkuat kontrol kinerja pemerintahan, demokrasi tidak boleh dirusak,” imbuhnya.

    Sementara itu, pakar bidang riset dan HAM Fakultas Hukum UGM Herlambang Wiratraman menegaskan putusan MK soal sengketa pemilu adalah putusan nir-etika.

    “Dalam putusan sengketa Pemilu 2024 oleh MK kita lihat bahwa etika tidak lagi dianggap hal penting. Etika belum bisa dipertimbangkan dalam hukum di Indonesia. Padahal sejatinya aspek hukum dengan etika ini berkorelasi tidak dapat dipisahkan karena merupakan aspek dasar,” urainya.

    Herlambang menegaskan bahwa MK tidak menjalankan konstitusi hukum secara kredibel dan serius.

    [irp]

    “Pemilu ke depan tidak akan banyak berubah situasinya jika praktik-praktik niretika masih terus berlangsung,” ucapnya.

    Hal lain yang tersisa dari Pemilu 2024 yakni kekuatan politik pemerintah yang bekerja terlalu dominan dengan oposisi tidak seimbang dalam konteks demokrasi. [aje]

  • Trenggalek Banjir dan Longsor, Deni Wicaksono Dukung Pemkab Gerak Cepat

    Trenggalek Banjir dan Longsor, Deni Wicaksono Dukung Pemkab Gerak Cepat

    Trenggalek (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Trenggalek pada akhir pekan lalu mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Bencana ini mengakibatkan kerusakan pada rumah-rumah warga dan fasilitas pendidikan.

    Anggota DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan duka mendalam atas kejadian tersebut dan menyerukan gotong royong untuk membantu penanganan bencana.

    “Kita semua harus saling membantu untuk membantu penanganan bencana ini,” ujar Deni, Selasa (23/4/2024).

    Deni, yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jatim IX (Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi), menyatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan bencana. Dia juga mendukung langkah cepat Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, dalam membantu warga terdampak.

    “Kami juga telah berkoordinasi dengan Mas Ipin (sapaan akrab Bupati Trenggalek) agar semua langkah penanganan bisa berjalan efektif, tepat, dan optimal dalam membantu warga terdampak,” jelas Deni.

    Lebih lanjut, Deni berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga turut membantu warga Trenggalek yang terkena bencana. Apalagi, beberapa wilayah di Jawa Timur, termasuk Lumajang, Trenggalek, dan Madura, juga dilanda bencana dalam beberapa waktu terakhir.

    “Dengan kolaborasi yang tepat antara Pemprov Jatim, Pemkab Trenggalek, dan berbagai elemen lainnya, InsyaAllah penanganan banjir dan longsor di Trenggalek bisa dilakukan dengan baik, sehingga warga bisa terbantu optimal,” tegas Deni.

    Sebagai informasi, berdasarkan data dari BPBD Trenggalek, bencana tanah longsor terjadi di beberapa desa dan kecamatan, antara lain Munjungan, Bendungan, Dongko, Panggul, Watulimo, dan Kampak.

    Banjir yang terjadi tidak berlangsung lama dan langsung surut beberapa saat setelah kejadian. [asg/beq]

  • Mobil Angkut Siswa MI dan SMP Kecelakaan di Jalan Blitar-Malang

    Mobil Angkut Siswa MI dan SMP Kecelakaan di Jalan Blitar-Malang

    Blitar (beritajatim.com) – Mobil pengangkut siswa MI Bustanul Arifin dan SMP Islam Hasanuddin kecelakaan beruntun di jalur Blitar-Malang. Dalam kejadian itu, sopir dan 5 siswa MI mengalami luka.

    Sebagian besar korban mengalami luka ringan dan lecet di bagian kepala. Keseluruhan korban langsung dibawa ke Puskesmas Kesamben, Blitar.

    “Kecelakaan di simpang 4 Perhutani Kesamben, ada tiga mobil yang terlibat kecelakaan,” kata AKP Suhartono, Kapolsek Kesamben, Blitar, Selasa (23/4/2024).

    Selain sopir dan siswa, pengemudi dua mobil lainnya juga mengalami luka. Mereka dilarikan ke Puskesmas terdekat.

    Kecelakaan ini bermula saat mobil Daihatsu Grand Max melaju dari arah utara ke selatan. Saat tiba di perempatan Perhutani Kesamben, Grand Max tersebut justru melaju kencang tanpa memperhatikan lalu lintas yang ada.

    Akibatnya, Grand Max tersebut menabrak mobil Daihatsu Hijet 1000 yang mengangkut siswa MI Bustanul Arifin dan SMP Islam Hasanuddin. Usai bertabrakan, mobil Hijet 1000 itu oleng dan langsung ditabrak mobil Nissan Grand Livina dari arah timur ke barat.

    “Seluruh korban dibawa ke puskesmas dan kondisi tiga mobil tersebut mengalami rusak,” imbuhnya.

    Kecelakaan beruntun ini sempat membuat macet jalur Blitar-Malang. Arus lalu lintas bisa berjalan lancar kembali usai semua kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi.

    Kini Satlantas Polres Blitar tengah melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi. Hal itu dilakukan untuk memastikan penyebab kecelakaan.

    Polres Blitar juga langsung berkomunikasi dengan pihak sekolahan karena para korban adalah murid. Seluruh korban juga telah dipastikan mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat.

    “Kasus ini masih diselidiki lebih lanjut oleh Satlantas Polres Blitar,” tutupnya. [owi/beq]

  • CLS FH UGM Desak Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Wapres Pasca Putusan MK

    CLS FH UGM Desak Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Wapres Pasca Putusan MK

    Yogyakarta (beritajatim.com) – Constitutional Law Society (CLS), elemen yang dibentuk mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mahada (UGM) Yogyakarta mendesak pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden RI. Desakan ini muncul, merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Presiden 2024 yang dibacakan pada Senin (22/4/2023).

    Koordinator CLS FH UGM, Lintang Nusantara, menegaskan pentingnya membangun demokrasi yang sehat mendorong mahasiswa untuk mengkaji pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden RI.

    “Putusan MK bersifat final dan mengikat, namun kita dihadapkan pada persoalan serius, yaitu bagaimana menyikapi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” ujar Lintang, Selasa (23/4/2024).

    Dengan mengangkat tema Pasca Putusan MK, Kita Harus Apa? Bangkitkan Gagasan Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden RI!, CLS FH UGM menggelar jumpa pers di Fakultas Hukum UGM pada Selasa (23/4/2024) pukul 11.00 WIB.

    “Hukum dibuat untuk mencegah orang yang kuat memiliki kekuasaan yang tidak terbatas,” kata Lintang, mengutip pepatah Latin Inde datae leges be fortoir omnia posset.

    CLS FH UGM menghadirkan dua akademisi sekaligus dosen FH UGM, Dr Zainal Arifin Mochtar dan Dr R Herlambang P Wiratraman, untuk memberikan pengantar dan perspektif hukum dalam diskusi gagasan pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden RI.

    “CLS FH UGM ingin berperan aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk Indonesia. Kami mengundang seluruh elemen masyarakat sipil dan media massa untuk mendukung langkah mendorong gagasan pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden RI menjadi isu publik dan isu bersama bangsa Indonesia,” tutur Lintang. [beq]

  • Nekat Ngeblong di Jalur Macet Jombang, Dua Bus Digiring ke Sawah

    Nekat Ngeblong di Jalur Macet Jombang, Dua Bus Digiring ke Sawah

    Jombang (beritajatim.com) – Bus Sugeng Rahayu nekat ngeblong di titik kemacetan yang disebabkan palang pintu KA (Kereta Api) Dusun Plosorejo Desa/Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang. Bus ini ngeblong ketika deretan kemacetan arus balik lebaran memanjang.

    Bus mengambil jalur lawan. Tentu saja, hal ini sangat berbahaya bagi pengendara lain. Beruntung, ada sejumlah petugas dari Sat Lantas Polres Jombang yang sedang siaga di lokasi. Karuan saja, bus ugal-ugalan tersebut langsung diberi peringatan keras.

    Bahkan, oleh korps berseragam coklat, bus digiring ke jalan sawah yang berdekatan dengan lokasi. Mereka diminta parkir selama kurang lebih 20 menit sembari mendapatkan peringatan dari petugas.

    “Ada dua bus yang ngeblong kemarin sore. Untuk sementara, kami hanya memberikan peringatan,” ujar Kasat Lantas Polres Jombang AKP Nur Arifin, Minggu (14/4/2024).

    Nur Arifin berharap, bus tidak ngeblong saat berada di lokasi macet. Yakni ketika palang pintu difungsikan karena ada kereta api lewat. Jika itu dilakukan oleh bus antarkota, maka sangat berbahaya bagi pengguna jalan lainnya.

    Palang pintu KA Dusun Plosorejo merupakan salah satu titik rawan kemacetan di Jombang selama arus mudik dan balik lebaran. Betapa tidak, palang pintu ini berdekatan dengan palang pintu KA lainnya yang berada di Simpang Mengkreng Kecamatan Purwoasri Kediri di sisi barat.

    Sedangkan di sisi timur, berdekatan dengan jembatan Kayen. Jembatan ini menjadi titik macet karena mengalami penyempitan atau bottle neck. Antara simpang Mengkreng dengan palang pintu Plosorejo dan jembatan Kayen jaraknya tidak sampai 1 Km.

    Selain itu, titik macet juga berada di TL (Trafic Lifgt) Mojotrisno Mojoagung serta GT (Gerbang Tol) Jombang yang berada di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. [suf]

  • Hari Kedua Lebaran, Jalan Raya hingga Jalan Desa di Jombang Macet

    Hari Kedua Lebaran, Jalan Raya hingga Jalan Desa di Jombang Macet

    Jombang (beritajatim.com) – Hari kedua lebaran 2024 di Kabupaten Jombang diwarnai kemacetan, Kamis (11/4/2024). Kemacetan bukan hanya terjadi di jalan raya atau jalur arteri. Namun juga di jalur alternatif yang notabene menghubungkan antar-kecamatan antar-desa.

    Titik macet pertama yang selama ini sudah menjadi langganan. Yakni simpang Bangjuri (Jombang Nganjuk Kediri). Di lokasi ini kemacetan hingga 3 kilometer. Mulai Braan Bandarkedungmulyo hingga GT (gerbang tol) Bandar sampai jalan raya Perak.

    Kemacetan ini terjadi mulai pukul 08.00 WIB. Pemicunya banyak hal. Mulai adanya dua palang pintu kereta api hingga penyempitan jalur di Jembatan Kayen Bandarkedungmulyo. Kendaraan yang menumpuk ini kebanyakan dari mereka hendak bersilaturahmi lebaran ke sanak saudara.

    Kepadatan arus lalu lintas mulai simpang tiga Masjid Moeldoko menuju ke arah Simpang Bangjuri. Walhasil, korps berseragam coklat melakukan upaya mengurai kemcetan ini. Polisi juga melibatkan Dishub dan dinas terkait.

    “Kami bekerjas ama dengan Polres Kediri, Polres Nganjuk, PT MHI, PJR Jatim 3 dan Dinas Perhubungan untuk mengatasi kemacetan di jalan arteri Bandarkedungmulyo. Salah satu upaya untuk mengurai kemacetan adalah seluruh kendaraan dari arah exit tol Bandarkedungmulyo yang masih menumpuk dialihkan menjuju Jatipelem,” ujar Kasat Lantas Polres Jombang AKP Nur Arifin.

    Karena tak tahan dengan kemacetan banyak pengguna jalan yang melewati jalur alternatif. Semisal, turun dari Jembatan Kayen, pengguna jalan ambil arah kanan menuju Dusun Bodeh Desa Kayen menuju arah Kediri dan Nganjuk.

    Namun jalur alternatif tersebut bukan solusi. Karena di pertigaan Dusun Wonorejo Desa Mojokambang Kecamatan Bandarkedungmulyo kendaraan kembali menumpuk. Itu karena banyaknya pengguna jalan yang melintasi jalur itu.

    Sudah begitu, dari arah timur, yakni Desa Barongsawahan kendaraan juga banyak bermunculan. Praktis jalan desa yang digunakan sebagai alternatif ini justru melahirkan kemacetan batu. “Tadi lewat Kayen macet. Lalu belok lewat jalur desa, ternyata juga macet,” kata Tomi (32), warga Kediri.

    Kendaraan mengular di jalan Dusun Wonorejo Desa Mojokambang Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang, Kamis (11/4/2024)

    Dari situ terlihat, jalan desa di Dusun Wonorejo dipadati kendaraan. Dari ujung timur hingga ujung barat. Anak-anak desa memanfaatkan moment itu untuk mengais rezeki. Mereka membantu mengatur lalu lintas dengan mengharap imbalan seikhlasnya.

    Kemacetan selanjutnya terjadi di jalan nasional Mojoagung Kabupaten Jombang. Tepatnya di Jl trafic light Mojostrisno. Kemacetan mulai dari trafic ligt simpang 3 Mojotrisno Mojoagung hingga Trowulan Mojokerto. Kendaraan mengular ini diperkirakan mencapai 3 Km.

    Kemacetan didominasi kendaraan pribadi roda empat. Sudah begitu kendaraan roda dua juga membeludak. Hal itu diperparah dengan adanya bottle neck atau penyempitan jalur di jembatan Sungai Gunting dan banyaknya warga yang mengatur putar balik kendaraan.

    Nah, untuk mengurai kemacetan ini, polisi dan Dishub melakukan buka tutup di perbatasan. Mereka memasukkan kendaraan roda 4 ke bypass atau jalan lingkar. Sedangkan kendaraan roda 2 lurus arah Mojoagung.

    “Macetnya sangat parah. Saya terjebak kemacetan hingga dua jam lebih. Ini hendak silaturahmi ke saudara di Kabupaten Nganjuk. Tapi di tengah jalan, kendaraan padat dan macet,” ujar Sundusin (45), warga asal Sidoarjo. [suf]

  • 492 Pasangan Calon Pengantin Bojonegoro Gelar Ijab Kabul saat Malam Songo

    492 Pasangan Calon Pengantin Bojonegoro Gelar Ijab Kabul saat Malam Songo

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Ratusan calon pengantin memilih untuk melangsungkan prosesi ijab kabul pada Malam Songo atau malam ke-29 pada bulan Ramadhan.

    Data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro per 1 April 2024 ada sebanyak 492 pasangan calon pengantin yang sudah terdaftar.

    Malam Songo atau pada malam 29 hari menjalani puasa ini dipercaya oleh sebagian besar masyarakat sebagai hari baik untuk melangsungkan ijab kabul pernikahan. Sehingga, animo masyarakat untuk ijab kabul pada hari itu masih cukup tinggi.

    “Masyarakat Bojonegoro menilai malam sanga, atau H-1 Idul Fitri merupakan malam berkah untuk melangsungkan pernikahan,” ujar Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro Zaenal Arifin, Rabu (3/4/2024).

    Untuk itu, Kemenag Bojonegoro harus mengatur jadwal sepadat mungkin penghulu di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing wilayah. Sebab, banyak calon pengantin yang akan melangsungkan ijab kabul pada hari terakhir ramadhan itu.

    Untuk diketahui, Malam Songo adalah tradisi masyarakat Jawa yang melibatkan pernikahan pada malam ke-29 dalam bulan Ramadan.

    Pada malam ini, ratusan pasangan calon pengantin melaksanakan akad nikah. Tradisi ini dianggap sebagai malam yang baik untuk mengikat janji suci pernikahan, dan biasanya terjadi menjelang Idul Fitri.

    Tradisi ini khususnya berakar kuat di Kabupaten Bojonegoro, serta sebagian masyarakat di Kabupaten Tuban dan Lamongan.

    Malam Songo dianggap memiliki banyak berkah, sehingga banyak pasangan memilih untuk menikah pada malam ini.

    Bagi mereka, ini adalah saat yang istimewa dan penuh makna dalam perjalanan hidup bersama. [lus/ian]

  • Wabup Sumenep: Jangan menulis Dengan Niat Mencari Kesalahan Orang Lain

    Wabup Sumenep: Jangan menulis Dengan Niat Mencari Kesalahan Orang Lain

    Sumenep (beritajatim.com) – Mengisi bulan Ramadhan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep, Madura, menggelar berbagai kegiatan. Mulai pesantren jurnalistik, hingga santunan anak yatim dan buka bersama.

    Ketua PWI Sumenep, Syamsul Arifin mengatakan, santunan anak yatim dan buka puasa Pondok Ramadhan. Tetapi disini isinya ngaji jurnalistik. Selama sehari, para peserta dikarantina untuk ngaji jurnalistik, agar memahami bagaimana pedoman menulis berita,” katanya, Kamis (28/03/2024).

    Setelah mengikuti materi ngaji jurnalistik di pesantren jurnalistik, para peserta juga diminta untuk mempraktekkan langsung ilmu yang didapat selama ngaji jurnalistik.

    “Praktek langsung penulisan berita ini supaya para santri lebih bisa memahami, bagaimana penulisan berita itu. Ini juga kami lombakan. Yang penulisan beritanya paling bagus, akan kami beri hadiah,” ujar Syamsul.

    Sementara Wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah mengapresiasi kegiatan Pesantren Jurnalistik PWI tersebut. Menurutnya, ini adalah kegiatan positif yang dampaknya pun positif.

    “Yang penting, jangan menulis dengan niat mencari kesalahan orang lain. Niatkan itu untuk ibadah, agar yang kita kerjakan barokah,” pesannya pada para santri.

    Ia juga mendorong para santri untuk giat membaca, sebagai bekal menulis yang berkualitas. Selain itu, para santri juga diminta untuk lebih banyak berkomunikasi dan belajar pada para wartawan senior.

    “Yang ditulis sebaiknya yang bisa berdampak positif. Informasinya harus benar, penulisannya lugas, bahasa menarik. Bagaimana caranya, para santri silahkan belajar pada wartawan-wartawan senior di PWI,” ucapnya.

    Sebagai bentuk apresisasi dan dukungan pada para santri yang ngaji jurnalistik, Wakil Bupati Sumenep pun secara spontan memberikan tambahan hadiah berupa uang tunai, bagi juara I, II, dan III penulisan terbaik. (tem/kun)