Xcloud.id

Tag: Arifin Tasrif

  • Respons Menteri ESDM soal Kabar Kena Reshuffle: Ya Tunggu Aja

    Respons Menteri ESDM soal Kabar Kena Reshuffle: Ya Tunggu Aja

    Jakarta –

    Menteri ESDM Arifin Tasrif tak mau banyak bicara menanggapi isu dirinya akan di-reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju. Kabarnya, posisi Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    Usai melakukan rapat internal di Istana Kepresidenan hari ini, Arifin sempat dikonfirmasi langsung soal isu reshuffle. Namun, dirinya enggan menanggapi serius.

    Arifin cuma bilang tunggu saja apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan ketika ditanya apakah sudah mendengar isu ini dia malah berkelakar baru mendengar isu reshuffle dari awak media.

    “Ya tunggu aja,” kata Arifin ketika dikonfirmasi pertama kali, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

    “Kan kamu yang ngomong,” ketika ditanya kembali apakah dirinya sudah mendengar isu reshuffle sambil sedikit tertawa.

    Istana sendiri buka suara merespons kabar reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju. Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Ari Dwipayana mengatakan sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet.

    Kabar yang beredar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara itu, posisi Menteri Investasi akan diisi Eks Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Ari pun langsung menepis kabar tersebut.

    “Sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet,” beber Ari Dwipayana saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

    Lihat juga Video: Jokowi Bantah Bahas Reshuffle Saat Bertemu Ketum-ketum Parpol

    (hal/rrd)

  • Airlangga Bantah Beli BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi!

    Airlangga Bantah Beli BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airkangga Hartarto menjelaskan hasil rapatnya dengan sejumlah menteri di kantornya, hari ini. Rapat itu terkait program penyaluran BBM bersubsidi di Indonesia.

    Menurut Airlangga pihaknya sedang menyiapkan skenario agar penyaluran BBM tepat sasaran. Namun skenario tersebut perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ya tentu kita sedang persiapkan skenario, nanti skenarionya dilaporkan dulu ke presiden,” katanya saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024)

    Airlangga membantah bahwa pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM. Namun, ia menjelaskan bahwa rencana pemerintah adalah agar konsumsi BBM lebih tepat sasaran.

    “Tidak ada pembatasan,” ujarnya singkat.

    Soal rencana pemerintah meluncurkan BBM baru rendah sulfur, Airlangga menyebut peluncurannya tidak pada 17 Agustus mendatang. Sebelumnya, rencana peluncuran itu bakal dilaksanakan pada 17 Agustus.

    “Ya kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan tanggal 17,” tuturnya.

    Ia menambahkan, tanggal 1 September merupakan dimulainya skenario program BBM bersubsidi tersebut. Ia lalu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi konsumsi BBM subsidi. Kemudian perlu juga ada sosialisasi terlebih dahulu mengenai program tersebut. Sebelumnya, Menteri-menteri pemerintahan Jokowi terpantau merapat ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Sederet menteri itu yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hadir juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).

    Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan, rapat dengan Menko membahas terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunanya, termasuk bagi nelayan.

    “Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya,” kata Trenggono sesuai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

    (ily/kil)

  • PT PP Setop Sementara Pembangunan Gedung BSI Buntut Retak Kantor ESDM

    PT PP Setop Sementara Pembangunan Gedung BSI Buntut Retak Kantor ESDM

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PT PP menyetop sementara pembangunan gedung Bank Syariah Indonesia (BSI) yang membuat kantor Kementerian ESDM retak.

    Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi mengatakan pihaknya menyetop sementara pembangunan tersebut sejak Selasa (30/1). Kontraktor proyek BSI Tower itu juga mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

    “Kami saat ini tengah mengevaluasi bersama ahli geoteknik dan didampingi oleh PUPR dalam mengantisipasi settlement ini agar terkendali ke depannya. Tentunya, kami juga akan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM untuk meminimalkan dampak dan mengembalikan kondisi bangunan Gedung Heritage (ESDM),” ungkapnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (1/2).

    Perusahaan mengatakan pihaknya ditunjuk sebagai kontraktor pemenang tender Gedung BSI dengan skema Build, Operate, Transfer (BOT) selama 30 tahun. Proyek di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat itu dimulai pada 9 November 2023 lalu.

    Mereka mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Perusahaan juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

    “PT PP tetap berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan prosedur keselamatan bangunan dan memperhatikan lingkungan sekitar sesuai pedoman Quality, Health, Safety, dan Environment,” tegas Effendi.

    “Oleh karena itu, kami bersama ahli geoteknik didampingi juga oleh PUPR akan melakukan evaluasi secara lebih mendetail, merencanakan perkuatan pekerjaan basement untuk menghindari penurunan tanah dan dampak terhadap bangunan sekitarnya, terutama Gedung Heritage Kementerian ESDM. Kami juga berkomitmen untuk selalu kooperatif dengan semua stakeholder di proyek pembangunan BSI Tower ini,” tutupnya.

    Pembangunan BSI Tower itu memang membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

    Menurut Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Kementerian PUPR tengah mengidentifikasi mendalam dampak dari pembangunan Gedung BSI terhadap kantor Kementerian ESDM.

    Ia menyebut pembuktian penelitian itu akan melihat apakah kerusakan yang timbul membahayakan atau tidak, juga untuk memudahkan proses restorasi.

    (skt/sfr)

  • Apakah Tambang Ilegal Punya IUP Hingga Bisa Dicabut Bak Kata Gibran?

    Apakah Tambang Ilegal Punya IUP Hingga Bisa Dicabut Bak Kata Gibran?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengatakan bakal mengatasi banyaknya tambang ilegal dengan cara mencabut izin usaha pertambangan (IUP) mereka.

    Gibran mengklaim mencabut IUP adalah solusi sederhana untuk menindak pengusaha tambang nakal dan diduga terlibat praktik korupsi.

    Gibran memberi landasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4), juga Pancasila sila keempat serta kelima. Dia beralasan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran ingin sumber daya alam dimanfaatkan maksimal untuk kemakmuran rakyat.

    “Kita juga harus jalankan peraturan menteri investasi nomor 1 tahun 2022 intinya kami ingin perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal dan perusahaan lokal jadi tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan usaha lokal dan UMKM setempat,” ujarnya.

    Gibran melontarkan hal tersebut saat merespons jawaban cawapres nomor urut tiga Mahfud MD terkait strateginya untuk mengatasi tambang ilegal.

    Terkait jawaban Gibran, Mahfud menyebut pencabutan IUP tidak semudah diucapkan, karena pada praktiknya ada hambatan-hambatan eksternal.

    Lantas apakah tambang ilegal sebenarnya memiliki IUP?

    Pada faktanya, semua pertambangan ilegal tak memiliki IUP. Hal ini diungkapkan oleh aktivis lingkungan hidup Greenpeace Indonesia.

    Melalui cuitan di media sosial X, Greenpeace menyebut tak mungkin mencabut IUP karena para pengusaha nakal tersebut adalah ilegal.

    “Oia, semua pertambangan yang ilegal itu tentunya tidak punya Izin Usaha Pertambangan (IUP), jadi apanya yang mau dicabut? @gibran_tweet #DebatCawapres,” tulis Greenpeace melalui cuitannya.

    [Gambas:Twitter]

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin atau PETI alias tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

    Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan 96 lokasi di antaranya merupakan tambang ilegal batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

    Sedangkan sisanya atau sebanyak 2.645 lokasi tambang ilegal mineral yang tersebar merata di hampir seluruh provinsi.

    “Dan melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja tambang tanpa izin dengan rincian kira-kira 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan 133 lokasi di dalam WIUP, termasuk 2.128 lokasi yang belum diketahui keberadaannya yang akan diidentifikasi,” ujarnya dalam webinar beberapa waktu silam.

    Lebih lanjut ia menyampaikan kegiatan pertambangan tanpa izin itu memiliki banyak dampak yang dapat merusak kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi.

    Tidak cuma itu, tambang ilegal juga membahayakan keselamatan karena tidak mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai dan berpotensi merusak lingkungan hidup, antara lain mengakibatkan banjir, longsor, dan mengurangi kesuburan tanah.

    Aktivitas pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan kerusakan lahan.

    (del/agt)