Xcloud.id

Tag: Arifin

  • Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?

    Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?

    Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?
    Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    WARNA

    cover
    bukunya merah. Lumayan menyala. Di atasnya terpahat kata yang lengket dengan Sukarno di masa Orde Lama: Revolusi.
    Kata itu digabungkan dengan urusan yang di dunia kiwari diakui bakal menentukan masa depan bangsa: Energi.
    Sang penulis, Arifin Panigoro, adalah pengusaha minyak sekaligus politikus PDI Perjuangan–partai yang tersambung dengan Bung Karno.
    Ia mengampanyekan “Revolusi Energi” ketika produksi minyak harian Indonesia
    nyungsep
    ke level 794.000 barel per hari di tahun 2014.
    Padahal di tahun terakhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu konsumsi minyak dan bahan bakar minyak (BBM) telah terkerek menjadi 1,66 juta barel per hari.
    Walhasil, impor minyak mentah dan BBM sebesar 850.000 per hari tak terbendung. Sesuatu yang menguras kantong pemerintah.
    Revolusi energi dipercaya dapat mengubah saldo energi Indonesia yang minus karena cadangan minyak dan produksi minyak yang terus turun.
    Logis, sebab negeri kita kaya dengan sumber daya nabati. Jadi, mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) masuk akal. Salah satunya
    kelapa sawit
    .
    Arifin Panigoro menyebut Indonesia adalah “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Ketika buku itu terbit, tahun 2015 silam, produk CPO (minyak sawit mentah) Indonesia menguasai lebih dari 47 persen pangsa pasar global.
    “
    Tapi, hati saya masygul saat mengetahui pasokan CPO (crude palm oil) dari Indonesia itu tidak hanya dijadikan produk turunan makanan oleh negara-negara tujuan, tapi juga BIODIESEL. Lalu mengapa kita berdiam diri. Mengapa Indonesia hanya menjadi penonton ketika negara-negara lain getol mengonsumsi biodiesel untuk keluar dari krisis energi
    ,” ujar pentolan Medco Energy ini dalam buku itu.
    Gong pembuka penggunaan biodiesel pada minyak solar mulai berlaku pada 2006. Ini seiring terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3675 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.
    Beleid ini menyebutkan, untuk spesifikasi BBM minyak solar, kandungan biodiesel (FAME) diizinkan maksimal 10 persen.
    Kebijakan ini lalu ditindaklanjuti oleh Pertamina dengan menjual minyak solar dengan kandungan biodiesel sebesar 5 persen di tiga dispenser (“Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan”, Kementerian ESDM, 2021).
    Di masa Joko Widodo, kebijakan menoleh pada biodiesel berlangsung deras. Tentu saja tak sepenuhnya bertumpu pada CPO, melainkan mencampur energi nabati dengan energi fosil atau
    mix energy.
    Dari program biodiesel (B20) pada September 2018, lalu naik menjadi B30 mulai 1 Januari 2020. Tiga tahun berselang, campuran biodiesel pada solar telah mencapai 35 persen pada 1 Februari 2023.
    Sejak Prabowo Subianto memerintah, program biodiesel meloncat jadi 40 persen atau B40 di tahun 2025.
    Sampai September lalu, pemerintah mengklaim menghemat devisa 9,3 miliar dollar AS atau Rp 147,5 triliun. Belum lagi nilai tambah luar negeri sekitar Rp 20,98 triliun serta menciptakan 2 jutaan lapangan kerja.
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan negeri kita tak akan impor solar lagi di tahun 2026 mendatang. Ini kabar baik sebab Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur diperkirakan menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari. Artinya produksi menutup konsumsi solar dalam negeri.
    Namun, Presiden Prabowo juga bicara soal kelapa sawit untuk Papua. “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo (
    Kompas.com
    , 16/12/2025).
    Alasannya, kata Presiden, untuk mewujudkan swasembada energi, paling tidak untuk pulau itu.
    Apakah ini isyarat ekspansi lahan untuk kelapa sawit bakal makin merambah Papua? Mungkinkah program B50 digeber mulai tahun 2026?
    Kian besar biodiesel yang dicampurkan pada solar, itu berarti membutuhkan ketersediaan fatty acid methyl ester (FAME) dalam jumlah yang lebih besar.
    FAME adalah asam yang terbentuk selama transesterifikasi minyak nabati dan lemak hewan yang menghasilkan biodiesel.
    Tak lain istilah kimia umum untuk biodiesel yang berasal dari sumber terbarukan. Artinya makin besar kebutuhan atas CPO serta pembukaan lahan sawit. Di atas segalanya berarti tambahan investasi baru.
    Indonesia memang “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (USDA) per 2024-2025 mencatat, Indonesia adalah negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
    Produksi Indonesia menembus 46 juta ton per tahun, alias dua kali lipat dari volume produksi di Malaysia.
    Produksi Indonesia bukan lagi loncatan katak, tapi loncatan singa. Selama 2013-2019, produksi minyak sawit kita meningkat, dari 28 juta metrik ton naik menjadi 47 juta metrik ton. Produksi itu bisa dipertahan di level 45 juta metrik ton dalam beberapa tahun terakhir (
    Kompas.com
    , 5/12/2025).
    Perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di Sumatera, yakni mencapai 8,78 juta hektare. Sebanyak 1,36 juta hektare berada di Sumatera Utara, lalu 470.000 hektare di Aceh serta 449.000 hektare di Sumatera Barat.
    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan 5.208 hektare kawasan hutan dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Provinsi Aceh. Ini telah merusak 954 Daerah Aliran Sungai (DAS) di tujuh kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Besar (
    Tempo.co
    , 10/12/2025).
    Laju
    deforestasi
    secara global amat mengerikan dan data ini tak sedang ingin menakut-nakuti. Bayangkan 10 juta hektare hutan tandas per tahun selama 2015-2020.
    Berbagai studi memaparkan, mayoritas kebun kelapa sawit di dunia ini berdiri di atas lahan hasil konversi tadi.
    Di periode mengerikan itu, di negeri kita tercinta ini deforestasi telah menggasak areal seluas 496.000 dan 630.000 hektare di tahun 2015-2016 dan 2016-2017.
    Dekade-dekade sebelumnya jauh lebih mengerikan. Deforestasi oleh berbagai sebab telah melenyapkan hutan seluas 2 juta hektare (1980-1990).
    Saat abad berganti, deforestasi masih merampas 1,5 juta hektare antara 2000-2009. Setelah itu, deforestasi memakan areal seluas 1,1 juta hektare antara 2009-2013 (Forest Watch Indonesia).
    Dengan berbagai sebab, deforestasi di tahun 2024 masih 51.000 hektare. Ini hampir seperdelapan luas provinsi Jakarta.
    Dan tak perlu kaget, jika deforestasi hutan tropis diibaratkan seperti negara, ia akan menduduki peringkat ketiga dalam emisi setara karbon dioksida. Cuma kalah buruk dari emisi karbon yang ditumpahkan oleh China dan Amerika Serikat (wri-indonesia.org).
    Pada 19 September 2018 hingga tiga tahun kemudian (2021), Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit. Kebijakan ini tak berlanjut. Sebaliknya mulai 1 Januari 2022, program biodiesel makin digeber dengan menaikkan campuran biodiesel sebesar 20 persen.
    Studi LPEM Universitas Indonesia menunjukkan program biodiesel membutuhkan ekspansi lahan baru untuk kelapa sawit.
    Skenario B20 butuh tambahan 338.000 hektare lahan baru. Ketika dinaikkan jadi B30, kebutuhan atas lahan meroket jadi 5,2 juta hektare.
    Kerakusan lahan bertambah eksponensial mana kala program biodiesel dinaikkan jadi 50 persen. Sebab butuh 9,2 juta hektare lahan baru.
    Nyatanya program biodiesel menjadi insentif pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit. Pada saat begitu, alih fungsi lahan secara legal dan ilegal mencuat. Ini simalakama yang tak terputus.
    Perkebunan kelapa sawit jelas bukan hutan. Ini tanaman monokultur. Saat hutan dengan mega-biodiversitas atau keragaman hayati yang berlimpah dialihfungsikan, negeri kita sesungguhnya sedang berlomba merusak bumi, mengundang bencana yang disebut gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bak tsunami kedua.
    Akar pohon-pohonan yang tak seragam (multikultur) di hutan juga mencengkeram tanam lebih dalam dibandingkan akar sawit yang berbentuk serabut.
    Sebagai monokultur, sawit sendirian dalam sebuah luasan lahan tertentu. “Temannya” cuma sesama tanaman sawit yang tak mampu meredam atau menahan dan menyerap air hujan yang jatuh dari langit, terlebih jika curah hujannya ekstrem.
    Pokok kata kelapa sawit tak memilki ketahanan ekologis serupa pohon-pohon di hutan yang berusia belasan, puluhan atau bahkan ratusan tahun.
    Dalam terminologi konservasi, mengorbankan hutan alam demi perkebunan kelapa sawit hanya mengundang bencana datang.
    Banjir dan longsor di Sumatera yang menghantam tiga provinsi adalah alarm paling keras yang mengingatkan negeri kita untuk menoleh kepada hutan dan ekosistem.
    Homo sapiens itu hidup berdampingan dengan tumbuhan, hewan dan makhluk tak hidup. Oikos atau rumah tempat di mana organisme hidup, wajib dijaga. Manusia dan lingkungan tak bisa hidup dalam hubungan yang saling menjegal, tapi harmonis.
    Jika pemerintah terus teperdaya oleh manisnya kelapa sawit–menghasilkan devisa, menggantikan peran energi fosil dan melupakan mudharatnya terhadap lingkungan–saya bertanya dalam hati: Kita kecanduan atau sedang kerasukan?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perkosa lalu Bunuh Korban, Warga Pasuruan Divonis 18 Tahun Penjara

    Perkosa lalu Bunuh Korban, Warga Pasuruan Divonis 18 Tahun Penjara

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan terhadap Zaenul Arifin bin Sudjak dalam perkara pembunuhan dan kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut pidana 19 tahun penjara.

    Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan seksual sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun dan diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

    Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil, Nanda Bagus Pramukti, menyatakan putusan tersebut masih sejalan dengan fakta persidangan yang terungkap. “Majelis hakim memutus pidana 18 tahun penjara, sementara tuntutan kami sebelumnya adalah 19 tahun,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

    Perkara ini bermula dari kejadian pada Minggu, (8/6/2025), sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di Desa Kambinganrejo, Kecamatan Grati. Dalam persidangan terungkap tindakan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

    Bagus menambahkan bahwa jaksa menghormati amar putusan majelis hakim dan tidak menempuh upaya hukum lanjutan. “Baik jaksa maupun terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut,” katanya.

    Selain pidana badan, majelis hakim juga menetapkan sejumlah barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan. Sementara barang bukti lainnya dikembalikan kepada para saksi yang berhak sesuai amar putusan pengadilan. (ada/but)

  • Minimalisir Kecelakaan Lalu Lintas, Polisi Gresik Tandai Jalan Berlubang

    Minimalisir Kecelakaan Lalu Lintas, Polisi Gresik Tandai Jalan Berlubang

    Gresik (beritajatim.com)– Aksi polisi lalu lintas yang bertugas di Gresik patut diacungi jempol. Aparat penegak hukum jalan raya tersebut, menandai jalan berlubang guna meminimalisir kecelakaan khususnya bagi pengendara roda dua menjelang libur panjang natal dan tahun baru (Nataru) 2025.

    Kegiatan itu menyasar di sepanjang Jalan Raya Pantura Daendels Gresik.
    Patroli dipimpin langsung oleh Ipda Andreas Dwi A, selaku Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Gresik, bersama personel Unit Kamsel.

    Dalam pelaksanaannya, petugas menemukan sejumlah titik jalan berlubang yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Untuk meminimalkan risiko, Satlantas Polres Gresik segera melakukan tindakan cepat dengan memberi tanda berupa lingkaran menggunakan cat semprot (pylox) pada lubang-lubang jalan tersebut.

    Penandaan itu berfungsi sebagai peringatan visual agar pengendara lebih waspada saat melintas. Selain penanganan awal di lapangan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari koordinasi aktif antara Polres Gresik dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

    Kasatlantas Polres Gresik, AKP Nur Arifin mengatakan, langkah ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat.

    “Kami telah melakukan survei jalur dan berkoordinasi dengan BBPJN agar perbaikan segera dilakukan. Penandaan jalan berlubang ini adalah langkah cepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya menjelang arus mudik dan balik Nataru yang diperkirakan meningkat,” katanya, Senin (15/12/2025).

    Pama Polres Gresik ini menambahkan, dirinya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, serta menyesuaikan kecepatan kendaraan, terutama saat melintasi jalur rawan.

    “Kondisi jalan yang belum sepenuhnya diperbaiki. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan pengguna jalan tanpa ada kendala menjelang libur Nataru,” imbuhnya. [dny/aje]

  • Gran Max Pakai Wajah Xenia, Diceperin, Pakai Pintu Ala Lamborghini

    Gran Max Pakai Wajah Xenia, Diceperin, Pakai Pintu Ala Lamborghini

    Jakarta –

    Daihatsu Gran Max pikap sejatinya mobil komersial ringan untuk keperluan bisnis. Tapi apa jadinya kalau dikasih konsep ekstrem yang fokus pada penampilan, plus nggak tanggung-tanggung, sekalian dipasang pintu ala Lamborghini?

    Penampakan Gran Max pikap ala pintu Lamborghini itu mejeng dalam jejeran mobil modifikasi Daihatsu Kumpul Sahabat Bitung 2025. Fandi, penggawa dari bengkel custom body and paint Charisma yang menggarap Gran Max pikap itu menjelaskan konsep aura sporty yang dipertegas dengan tampilan ceper.

    Tampak samping modifikasi Daihatsu Gran Max Foto: Dok. Ridwan Arifin

    Walaupun bentuk dasar bodi pikap Gran Max masih terlihat, bagian muka sudah di-custom total. Tampilan headlamp yang ramping dan modern itu mengingatkan pada wajah Xenia generasi kedua.

    Terdapat lips spoiler di bagian bawah body kit depan untuk mempertegas kesan rendah dan sporty.

    Beralih ke samping, dipasang juga side skirt yang juga rendah, menyambung dari body kit depan ke belakang.

    Gran Max itu juga memiliki ketinggian yang sangat rendah, hampir menyentuh tanah, yang dicapai melalui modifikasi suspensi.

    “Ya, ubah selongsongnya, jadi (ketinggian mobil) lebih ceper,” kata Fandi.

    Terdapat roll bar minimalis di belakang kabin yang hanya berfungsi sebagai estetika. Pada area belakang terdapat sepasang muffler di bagian bawah belakang mobil, yang menambah kesan sporty.

    Bukan cuma itu saja, Fandi menguatkan aura sporty pada mobil saat membuka pintu. Ya, dia menggunakan pintu ala Lamborghini. Modifikasi ini memerlukan penyesuaian khusus pada engsel pintu.

    Penampakan dari depan Daihatsu Gran Max Foto: Dok. Ridwan Arifin

    “Itu bikin sendiri, kita ubah engsel-nya,” jelas Fandi.

    Tampil standar kadang terasa kurang “greget”, Fandi juga menambahkan roll bar pada bagian area bak belakang. Dengan pengerjaan rapi dan pemilihan komponen yang tepat. Masuk bagian dalam ada ubahan interior hingga penambahan hiburan full audio.

    Fandi bilang total modifikasi milik konsumennya itu tidak sampai Rp 100 juta.

    “Total biayanya Rp 65 juta,” ujar Fandi.

    (riar/lua)

  • Ketika Kepemimpinan PBNU Diuji Waktu

    Ketika Kepemimpinan PBNU Diuji Waktu

    Ketika Kepemimpinan PBNU Diuji Waktu
    Yana Karyana merupakan penulis dan pengamat isu pendidikan, dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia, kebijakan publik, dan peran guru sebagai fondasi peradaban bangsa. Berdomisili di Tangerang, Banten, ia menulis sebagai bagian dari komitmennya mendorong kehadiran negara yang berpihak pada dunia pendidikan.
    PRAHARA
    di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah Pleno PBNU pada 9-10 Desember 2025, di Hotel Sultan Jakarta, menetapkan KH. Zulfa Mustofa, sebelumnya Wakil Ketua Umum PBNU, sebagai Pejabat Sementara (PJS) Ketua Umum PBNU hingga Muktamar 2026.
    Penetapan ini dinyatakan sebagai tindak lanjut Risalah Rais Aam PBNU tertanggal 20 November 2025, yang digelar di Hotel Aston Jakarta.
    Keputusan tersebut segera memantik perdebatan luas. Bukan semata soal figur, melainkan tentang cara PBNU membaca konstitusi organisasi, menafsirkan keadaan darurat, dan memaknai adab sebagai fondasi etik kepemimpinan.
    Pada titik ini, PBNU tidak hanya menghadapi persoalan struktural, tetapi juga ujian kebijaksanaan.
    Pihak yang mendukung penetapan PJS berargumen bahwa langkah itu diperlukan demi kesinambungan organisasi.
    Rujukan yang kerap dikemukakan adalah pandangan KH. Afifuddin Muhajir, Wakil Ketua Rais Aam PBNU, yang menilai bahwa dalam kondisi darurat, penyimpangan prosedural dapat dibenarkan.
    Pandangan ini berakar pada kaidah ushul fiqh
    Adh-dharurat tubihul mahzarat
    , darurat membolehkan hal-hal yang semula terlarang.
    Namun dalam tradisi ushul fiqh, kaidah darurat tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dibatasi oleh kaidah
    Adh-dharuratu tuqaddaru bi qadarih
    a, darurat harus diukur sebatas kebutuhannya.
    Artinya, darurat bukan cek kosong untuk menanggalkan aturan, melainkan pengecualian yang bersifat sementara, proporsional, dan berorientasi mencegah kerusakan yang lebih besar.
    Pertanyaan kuncinya kemudian: apakah penetapan PJS benar-benar membatasi mudarat, atau justru memperluasnya?
    Di sisi lain, penolakan terhadap keputusan pleno berpijak pada argumen konstitusional yang tak kalah kuat.
    Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sama-sama dipilih melalui Muktamar, sehingga memiliki legitimasi setara.
    Dalam kerangka ini, perubahan kepemimpinan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu unsur. Karena itu, risalah dan seluruh produk turunannya, termasuk penetapan PJS dipandang melampaui kewenangan konstitusional.
    Perdebatan menjadi semakin kompleks ketika hadir pandangan Nadirsyah Hosen, akademisi hukum Islam dan mantan Ketua PCINU Australia, yang mengingatkan bahwa NU bukan sekadar organisasi hukum, melainkan peradaban adab.
    Ketaatan tekstual pada AD/ART tanpa kebijaksanaan berisiko mengeringkan ruh keulamaan. Catatan ini penting sebagai pengingat bahwa hukum organisasi memerlukan etika agar tetap manusiawi.
    Masalahnya, diskursus PBNU belakangan seolah terjebak pada dikotomi keliru, memilih antara konstitusi atau adab.
    Dalam tradisi NU, keduanya tidak pernah dipertentangkan. Konstitusi lahir dari adab; adab menemukan bentuk operasionalnya melalui konstitusi.
    Ushul fiqh menyediakan jembatan melalui kaidah
    Al-umuru bi maqasidiha
    , setiap perkara dinilai dari tujuan akhirnya.
    Tujuan kepemimpinan PBNU bukan sekadar menjaga struktur, melainkan menjaga keteduhan umat dan kewibawaan ulama.
    Fakta menunjukkan, penetapan PJS belum sepenuhnya meredakan ketegangan. Polarisasi menguat, sementara seruan pengendalian diri dari para sesepuh di Ploso dan Tebuireng agar semua pihak menahan diri belum sepenuhnya direspons.
    Wacana Muktamar Luar Biasa, sebagaimana disampaikan KH. Ma’ruf Amin, mengemuka sebagai opsi penjernihan. Ini menandakan bahwa kerusakan yang dikhawatirkan belum sepenuhnya terhindarkan.
    Di titik inilah, upaya segera rekonsiliasi (islah) menjadi keniscayaan. NU memiliki preseden sejarah yang relevan.
    Pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, NU pernah berada dalam ketegangan serius antara poros Cipete, yang merujuk pada kepemimpinan KH. Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU dan Situbondo, yang merepresentasikan kegelisahan ulama pesantren untuk mengembalikan NU ke Khittah 1926.
    Dalam situasi genting tersebut, peran tiga ulama kunci menjadi penentu: KH. Achmad Siddiq, KH. Ali Maksum, dan KH. As’ad Syamsul Arifin.
    KH. Achmad Siddiq tampil sebagai perumus jalan tengah secara konseptual dan teologis, menggunakan bahasa fikih yang menenangkan untuk menyatukan pandangan.
    KH. Ali Maksum, sebagai Rais Aam PBNU, menjaga keseimbangan moral organisasi agar dinamika tidak keluar dari adab ulama.
    Sementara KH. As’ad Syamsul Arifin, kiai kharismatik Situbondo, berperan sebagai peneduh lapangan: meredam ketegangan, menguatkan komunikasi antar-kubu, dan mengajak semua pihak kembali pada kelapangan jiwa.
    Melalui kewibawaan dan kebesaran jiwa para ulama ini, konflik tidak diselesaikan dengan saling menyingkirkan, tetapi dikembalikan ke mekanisme tertinggi organisasi, berpuncak pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, rekonsiliasi besar yang menyelamatkan NU dari perpecahan.
    Preseden Cipete-Situbondo memberi pelajaran penting bagi PBNU hari ini. Bahwa konflik bukan hal asing di NU, tetapi cara menyikapinya menentukan apakah NU keluar sebagai organisasi yang lebih matang atau justru terluka.
    Dalam bahasa ushul fiqh, kaidah
    Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil masalih
    , menghindari kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan, menjadi kompas moral untuk menahan langkah yang memperbesar kegaduhan, sekalipun tampak sah secara formal.
    Pada akhirnya, prahara PBNU hari ini mengingatkan kita pada satu kenyataan mendasar: konstitusi memang perlu, tetapi tidak pernah cukup sendirian.
    AD/ART adalah pagar agar organisasi tidak liar, tapi adab dan kebijaksanaan (
    wisdom
    ) adalah jiwa yang membuat NU tetap hidup dan bermartabat.
    Tanpa adab, konstitusi mudah berubah menjadi alat pembenar; tanpa kebijaksanaan, prosedur berisiko melahirkan kemenangan yang kering dari keteduhan.
    Warisan para muassis dan kiai sepuh NU mengajarkan bahwa mengelola konflik bukan soal memenangkan tafsir hukum, melainkan menjaga perasaan jamaah dan kewibawaan ulama.
    Sejarah Cipete-Situbondo menunjukkan bahwa NU selamat bukan karena aturan ditegakkan secara kaku, tetapi karena para ulama memilih menurunkan ego, memperluas musyawarah, dan menempatkan maslahat di atas ambisi. Di sanalah adab memandu konstitusi, dan kebijaksanaan mengarahkan keputusan.
    Karena itu, ujian kepemimpinan PBNU hari ini bukan sekadar soal sah atau tidak sah, melainkan soal kebesaran jiwa.
    Apakah para pemangku mandat bersedia mengalah demi islah? Apakah mereka sanggup menahan langkah yang sah secara formal, tetapi berisiko melukai ketenangan umat?
    Pertanyaan-pertanyaan ini lebih menentukan masa depan NU daripada hasil keputusan apa pun.
    NU akan tetap besar bukan karena mampu mengunci keputusan, melainkan karena mampu menjaga warisan adab dan kebijaksanaan ulama dalam setiap badai konflik.
    Sebab pada akhirnya, NU bukan hanya milik struktur, tetapi milik jamaah dan sejarah yang menuntut para pemimpinnya setia pada konstitusi, tapi lebih setia lagi pada hikmah dan keluhuran adab.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daihatsu Kumpul Sahabat Bitung Resmi Dibuka!

    Daihatsu Kumpul Sahabat Bitung Resmi Dibuka!

    Bitung –

    Daihatsu Kumpul Sahabat Bitung berlangsung hari ini di Lapangan Satrol Lantamal VIII, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Ada banyak kegiatan seru menyambut pecinta otomotif dan warga Bitung sekitarnya.

    Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus mengapresisasi langkah Daihatsu untuk mendekatkan diri ke tengah masyarakat. Bukan cuma pengguna otomotif, tapi juga berdampak luas terhadap sektor ekonomi menengah.

    “Kegiatan membuka ruang bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah lokal. Kehadiran tenan-tenan UMKM memberikan kesempatan emas bagi produk-produk unggulan di Kota Bitung dan Sulawesi Utara,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Utara, Audy Pangemanan.

    “Supaya bisa dikenal lebih luas, meningkatkan transaksi dan yang paling penting menggerakkan roda perekonomian lokal. Inilah sinergi yang kita harapkan. Pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh kegiatan-kegiatan berskala daerah dan juga nasional.”

    “Kegiatan seperti ini juga membuktikan bahwa mobil Daihatsu bukan hanya alat transportasi tetapi juga katalisator untuk membangun persahabatan. Katalisator untuk membangun jejaring dan juga solidaritas nasional,” jelasnya lagi.

    Daihatsu Kumpul Sahabat Bitung berlangsung sejak pagi hari, mulai pukul 06.30 hingga 17.35 WITA. Adapun Bitung dipilih lantaran Daihatsu melihat kota ini punya potensi yang baik. Bitung tertinggi nomor empat di Sulawesi Utara. Daihatsu menguasai market share 32 persen.

    Foto: Ridwan Arifin/detik.com

    “Kota Bitung merupakan destinasi ke-6 yang kami datangi, karena memiliki potensi dan prestasi yang patut kita banggakan,” ujar Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor, Budi Mahendra saat di lokasi acara Lapangan Satrol Lantamal VIII, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (13/12/2025).

    “Bitungdikenal dengan pelabuhan internasionalnya yang maju, serta sektor pariwisata yang luar biasa. Lebih dari itu, Bitum juga memiliki masyarakat yang hebat dan penuh semangat, yang selalu membuat setiap acara terasa hidup. Dan kombinasi inilah yang menjadikan Bitung tempat yang spesial,dan juga destinasi untuk Daihatsu Kumpul Sahabat ke-6 di tahun ini,” tambah dia.

    Lebih jauh dari itu, Sulawesi menjadi tulang punggung penjualan Daihatsu di Indonesia. Merek ini diketahui sudah berturut-turut menjadi merek mobil terlaris kedua di pasar otomotif nasional.

    “Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang terbesarnya kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Utara, karena di Sulawesi Utara ini, kami dikenal sebagai brand mobil yang paling favorit untuk sektor otomotif di Indonesia,” ungkapnya lagi.

    Salah satu daya tarik utama dari acara ini adalah kentalnya nuansa otomotif. Komunitas mobil dan motor, termasuk Sahabat Klub Daihatsu, akan hadir untuk gathering dan menunjukkan kekompakan mereka.

    Tak hanya itu, penggemar modifikasi wajib merapat! Pameran modifikasi mobil Daihatsu akan menjadi panggung bagi para komunitas untuk menampilkan karya-karya modifikasi terbaik mereka. Pameran ini diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi para penggemar otomotif lain, sekaligus menjadi ajang apresiasi terhadap kreativitas para modifikator.

    Selain itu, Daihatsu juga akan memberikan penghargaan khusus kepada pelanggan setia yang telah konsisten merawat kendaraannya sejak awal kepemilikan.

    Band papan atas Indonesia, D’MASIV, dijadwalkan akan tampil dan membawakan lagu yang sudah menjadi ciri khas dan ikonik bagi Daihatsu, yaitu “Bahagia Sejak Pertama”.

    Kehadiran Rian dan kawan-kawan dipastikan akan menyemarakkan suasana sore hari di Lapangan Satrol Lantamal VIII dengan melodi yang telah akrab di telinga. Jangan lewatkan kesempatan untuk bernyanyi bersama dengan soundtrack kebahagiaan khas Daihatsu ini!

    Daihatsu Kumpul Sahabat hadir dengan sejumlah kegiatan unggulan yang siap memeriahkan suasana akhir pekan masyarakat Bitung. Agenda acara mencakup Zumba Ceria, festival UMKM lokal dari Bitung, bazaar, kompetisi seru, serta kegiatan gathering bersama komunitas motor dan Sahabat Klub Daihatsu. Tak hanya itu, tersedia pula layanan donor darah, aneka permainan, serta doorprize bernilai jutaan rupiah untuk para pengunjung.

    (riar/lth)

  • Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Koperasi Merah Putih Kelurahan Ngadirejo, Jumat (12/11/2025). Koperasi ini menjual berbagai produk sembako, kerajinan, makanan, minuman, pakaian, dan studio foto.

    Saat ditemui, Mbak Wali menyampaikan apresiasi atas hadirnya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Ngadirejo yang menghadirkan beragam layanan dan produk. “Koperasi ini tidak hanya menjual sembako, tapi juga obat-obatan, produk konveksi, kerajinan hingga menyediakan studio foto. Ini menurut saya menarik sekali,” tuturnya.

    Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa koperasi ini telah berkolaborasi dengan tenaga farmasi untuk mendampingi layanan apotek. Selain itu, banyak potensi lokal yang diangkat melalui koperasi ini, mulai dari bahan pokok, kerajinan tangan, hingga produk sandang hasil karya enam penjahit lokal dari warga Kelurahan Ngadirejo ini. Anak-anak muda pun turut dilibatkan melalui pengelolaan studio foto dan pengembangan e-commerce untuk mempromosikan produk-produk gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo ini.

    “Koperasi ini bisa menjadi percontohan bagi koperasi lain yang masih bingung menentukan arah. Bisa menjadi studi tiru, saling belajar, dan berkolaborasi. Bahkan sudah bekerja sama dengan SPPG,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Ngadirejo Abu Nur Arifin menceritakan proses terbentuknya koperasi ini. “Pada bulan September, kami mendapat surat tugas untuk membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dengan bimbingan Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, kami bisa berjalan pelan-pelan dan Alhamdulillah bisa terlaksana koperasi ini melalui swadaya masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ketua KKMP Ngadirejo ini juga menerangkan bahwa dalam koperasi ini ada iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela. Dengan menggandeng beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Ngadirejo, mereka juga ikut berinvestasi, dalam pembentukan koperasi sehingga bisa melakukan renovasi dan belanja produk yang dijual.

    “Di koperasi ini, ada empat gerai yaitu gerai UMKM, gerai sembako, gerai sandang, dan gerai digitalisasi. Ini saling berkaitan dan mampu memperkuat bisnis koperasi. Strategi ini juga tidak lepas dari peran pemangku wilayah. Ketegasan lurah dalam menggandeng dan berkomunikasi dengan masyarakat membuat semua ikut bergerak,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan ini Ketua Dekopinda Kota Kediri Firdaus, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, anggota DPRD Kota Kediri Afif Fachrudin Wijaya, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Eko Lukmono, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Ngadirejo Heru Sugiarto, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Koperasi Merah Putih Kelurahan Ngadirejo, Jumat (12/11/2025). Koperasi ini menjual berbagai produk sembako, kerajinan, makanan, minuman, pakaian, dan studio foto.

    Saat ditemui, Mbak Wali menyampaikan apresiasi atas hadirnya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Ngadirejo yang menghadirkan beragam layanan dan produk. “Koperasi ini tidak hanya menjual sembako, tapi juga obat-obatan, produk konveksi, kerajinan hingga menyediakan studio foto. Ini menurut saya menarik sekali,” tuturnya.

    Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa koperasi ini telah berkolaborasi dengan tenaga farmasi untuk mendampingi layanan apotek. Selain itu, banyak potensi lokal yang diangkat melalui koperasi ini, mulai dari bahan pokok, kerajinan tangan, hingga produk sandang hasil karya enam penjahit lokal dari warga Kelurahan Ngadirejo ini. Anak-anak muda pun turut dilibatkan melalui pengelolaan studio foto dan pengembangan e-commerce untuk mempromosikan produk-produk gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo ini.

    “Koperasi ini bisa menjadi percontohan bagi koperasi lain yang masih bingung menentukan arah. Bisa menjadi studi tiru, saling belajar, dan berkolaborasi. Bahkan sudah bekerja sama dengan SPPG,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Ngadirejo Abu Nur Arifin menceritakan proses terbentuknya koperasi ini. “Pada bulan September, kami mendapat surat tugas untuk membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dengan bimbingan Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, kami bisa berjalan pelan-pelan dan Alhamdulillah bisa terlaksana koperasi ini melalui swadaya masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ketua KKMP Ngadirejo ini juga menerangkan bahwa dalam koperasi ini ada iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela. Dengan menggandeng beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Ngadirejo, mereka juga ikut berinvestasi, dalam pembentukan koperasi sehingga bisa melakukan renovasi dan belanja produk yang dijual.

    “Di koperasi ini, ada empat gerai yaitu gerai UMKM, gerai sembako, gerai sandang, dan gerai digitalisasi. Ini saling berkaitan dan mampu memperkuat bisnis koperasi. Strategi ini juga tidak lepas dari peran pemangku wilayah. Ketegasan lurah dalam menggandeng dan berkomunikasi dengan masyarakat membuat semua ikut bergerak,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan ini Ketua Dekopinda Kota Kediri Firdaus, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, anggota DPRD Kota Kediri Afif Fachrudin Wijaya, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Eko Lukmono, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Ngadirejo Heru Sugiarto, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • 6 Anak PMI Gresik di Malaysia Bakal Dipulangkan, Biaya Ditanggung Pemkab

    6 Anak PMI Gresik di Malaysia Bakal Dipulangkan, Biaya Ditanggung Pemkab

    Gresik (beritajatim.com) – Secara bertahap, anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Gresik yang mengikuti orang tuanya bekerja di Malaysia akan dipulangkan ke kampung halaman. Langkah ini diambil sebagai upaya menyelamatkan hak dasar anak-anak yang terancam terlantar dan berpotensi tidak memiliki status kewarganegaraan.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Zainul Arifin, mengatakan sebelumnya terdapat lima anak yang akan dipulangkan. Namun jumlah itu bertambah menjadi enam anak.
    “Nantinya ada enam anak PMI yang akan dipulangkan. Tapi tanggal pastinya masih belum ditentukan,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Zainul menjelaskan, anak-anak tersebut masuk daftar pemulangan karena berpotensi menjadi stateless akibat tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah.

    Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa pemulangan dilakukan atas dasar kemanusiaan.

    “Jika dibiarkan di Malaysia tanpa status kewarganegaraan, masa depan mereka akan berada dalam ancaman serius,” tegasnya.

    Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menambahkan bahwa setibanya di Gresik, anak-anak tersebut akan langsung difasilitasi untuk bersekolah. Sementara para orang tua akan diberikan pelatihan agar mampu mandiri secara ekonomi.

    “Kita tidak boleh apatis. Tanpa identitas, mereka tidak bisa bekerja, bisa dikejar aparat karena ilegal, bahkan berisiko menjadi korban human trafficking,” imbuhnya.

    Gus Yani mengungkapkan bahwa saat meninjau langsung kondisi PMI Gresik di Malaysia, ditemukan kasus anak laki-laki yang dipaksa bekerja di kebun sawit dengan upah tidak layak, sementara anak perempuan menghadapi risiko yang lebih besar.

    “Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur sudah setuju, Dubes di Jakarta juga oke. Saya pun sudah bertemu Datuk Duta Malaysia di Jakarta, dan beliau mengatakan misi ini sangat bagus,” ungkapnya.

    Pemkab Gresik memastikan seluruh biaya pemulangan akan ditanggung pemerintah, mulai dari tiket perjalanan hingga pengurusan dokumen, termasuk biaya SPRP sebesar 50 dolar atau 50 ringgit. Pemerintah daerah juga memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan sejumlah pondok pesantren. [dny/but]

  • Komandan Prada Lucky Dituntut 12 Tahun Penjara dan Dipecat Tidak Hormat Regional 11 Desember 2025

    Komandan Prada Lucky Dituntut 12 Tahun Penjara dan Dipecat Tidak Hormat Regional 11 Desember 2025

    Komandan Prada Lucky Dituntut 12 Tahun Penjara dan Dipecat Tidak Hormat
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Pengadilan Militer III-15 Kupang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan penganiayaan yang berujung pada kematian Prada Lucky, Kamis (11/12/2025).
    Sidang kali ini berfokus pada pembacaan tuntutan terhadap satu terdakwa,
    Lettu Inf Ahmad Faisal
    , Dankipan A Yonif TP 834/WM Aeramo, Nagekeo.
    Ahmad Faisal merupakan komandan langsung
    Prada Lucky
    .
    Perkara dengan nomor 40-K/PM.III-15/AD/X/2025 itu menempatkan Ahmad Faisal sebagai pihak yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap bawahannya hingga menyebabkan luka serius.
    Dalam persidangan, Oditur Militer menyatakan bahwa rangkaian bukti dan fakta telah menguatkan unsur-unsur delik sebagaimana didakwakan.
    Oditur menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah dengan sengaja memukul, menumbuk, dan menyakiti bawahan hingga menimbulkan luka pada tubuh.
    Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) junto ayat (2), Pasal 132, serta Pasal 48 KUHPN yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi prajurit aktif.
    “Atas perbuatannya, Oditur menuntut hukuman pokok 12 tahun penjara, dikurangi masa penahanan sementara, serta pemecatan tidak hormat dari dinas militer,” kata Oditur Militer.
    Selain itu, terdakwa juga diminta membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar lebih dari Rp 561 juta.
    Letkol Chk Alex Panjaitan, Letkol Chk Yusdiharto, dan Mayor Chk Marpaun yang bertindak sebagai Oditur Militer menilai bahwa empat unsur tindak pidana telah terpenuhi.
    Unsur tersebut meliputi status terdakwa sebagai prajurit aktif, tindakan dilakukan saat berdinas sebagai Dankipan A, adanya perbuatan kekerasan terhadap bawahan, serta timbulnya luka akibat tindakan tersebut.
    Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Mayor Chk Subiyatno, didampingi Kapten Chk Dennis Carol Napitupulu dan Kapten Chk Zainal Arifin Anang Yulianto sebagai hakim anggota.
    Sementara itu, tim penasihat hukum terdakwa terdiri dari Mayor Chk Gatup Subur, Letda Chk Benny Suhendra, dan Serka Vian Yohanes Sabu.
    Majelis hakim selanjutnya akan menjadwalkan sidang berikutnya untuk mendengarkan pembelaan dari pihak terdakwa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.