Xcloud.id

Tag: Arif Wibowo

  • KPK Periksa Dua Anggota DPR RI dari PDIP dalam Kasus Hasto

    KPK Periksa Dua Anggota DPR RI dari PDIP dalam Kasus Hasto

    Jakarta (beritajatim.com) – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terus mengembangkan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi terkait suap penetapan Anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Pada hari ini, KPK memeriksa dua anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Maria Lestari dan Arif Wibowo. “ML, Anggota DPR RI dan AW Anggota DPR RI diperiksa untuk tersangka HK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Kamis (16/1/2025).

    Selain itu, KPK juga memanggil dua pihak swasta, Ferwaty Pakiding dan Herlina Esti Wijayanti, yang turut diperiksa dalam penyidikan buronan Harun Masiku. Namun, KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan tersebut. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Tessa.

    KPK sebelumnya mengumumkan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan.

    Hasto diduga bekerja sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah, orang kepercayaannya, untuk memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio Fridelina.

    Berdasarkan penyidikan, pada 31 Agustus 2019, Hasto diketahui menemui Wahyu Setiawan untuk membahas usulan dari DPP PDIP terkait dua nama, yakni Maria Lestari dari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku dari Dapil 1 Sumsel. Bukti petunjuk menunjukkan bahwa sebagian dana yang digunakan untuk suap tersebut berasal dari Hasto.

    Hasto juga disebut berperan aktif dalam mengatur dan mengendalikan Saeful Bahri serta Donny Tri Istiqomah dalam upaya penyuapan. Bahkan, ia diduga menyusun kajian hukum terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 57P/HUM/2019 serta mengajukan permohonan fatwa MA ke KPU.

    KPK menduga bahwa Hasto menginstruksikan Donny untuk melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Tak hanya itu, Hasto juga mengatur agar Donny berperan dalam pengambilan dan penyerahan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustinus Tio Fridelina.

    Dalam rentang waktu 16 hingga 23 Desember 2019, KPK mengungkapkan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah telah memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio Fridelina sebesar SGD 19.000 dan SGD 38.350.

    Tujuan utama suap tersebut adalah agar Harun Masiku bisa ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil 1 Sumsel.

    Sebagai langkah pencegahan, KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 pada 24 Desember 2024 yang melarang Hasto Kristiyanto bepergian ke luar negeri. Larangan ini juga berlaku bagi Ketua DPP PDIP bidang Hukum, HAM, dan Perundangan yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan.

    Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat keterlibatan petinggi partai politik dalam upaya suap yang bertujuan mengatur penetapan anggota DPR RI. Dengan pemeriksaan yang masih berlanjut, publik menantikan langkah selanjutnya dari KPK dalam mengusut tuntas kasus ini. [hen/suf]

  • KPK Panggil Kembali Maria Lestari dan Arif Wibowo Terkait Kasus Hasto Kristiyanto

    KPK Panggil Kembali Maria Lestari dan Arif Wibowo Terkait Kasus Hasto Kristiyanto

    loading…

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan penyidik KPK kembali memanggil Maria Lestari dan Arif Wibowo terkait kasus Hasto Kristiyanto. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap anggota DPR Maria Lestari. Maria dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan Suap terkait pengurusan anggota DPR periode 2019-2024 di KPU, untuk tersangka HK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (16/1/2025).

    Selain Maria, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga memanggil anggota DPR periode 2019-2024, Arif Wibowo hari ini. Belum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan keduanya. Mereka akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

    Diketahui, pemanggilan terhadap Maria Lestari ini merupakan kali kedua. Sebelumnya, Maria juga sempat dipanggil namun, yang bersangkutan mangkir dari panggilan.

    Nama Maria Lestari sendiri pernah mencuat saat KPK mengumumkan Hasto sebagai tersangka. “Bahkan pada 31 Agustus 2019, Sdr. HK menemui Sdr. Wahyu Setiawan untuk dan meminta untuk memenuhi dua usulan yang diajukan oleh DPP yaitu Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel,” ucap Ketu KPK, Setyo Budiyanto.

    (cip)

  • Giliran 2 Politisi PDIP Ini Diperiksa KPK dalam Kasus Hasto

    Giliran 2 Politisi PDIP Ini Diperiksa KPK dalam Kasus Hasto

    GELORA.CO -Dua orang politisi PDIP dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Dua politisi PDIP yang juga anggota DPR RI itu adalah Maria Lestari dan Arif Wibowo. Mereka dijadwalkan untuk diperiksa pada hari ini, Kamis, 16 Januari 2025.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis siang, 16 Januari 2025.

    Selain itu, lanjut Tessa, tim penyidik juga memanggil 2 orang sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku. Yakni Ferwaty Pakiding selaku ibu rumah tangga, dan Herlina Esti Wijayanti selaku karyawan swasta.

    Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

    Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.

    Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam ponselnya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.

    Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga Ketua DPP PDIP, Yasonna Hamonangan Laoly, bepergian ke luar negeri selama 6 bulan sejak Selasa, 24 Desember 2024.

  • Datang ke Markas PBB, Fraksi PKS Perjuangkan Nasib Anak-anak Gaza

    Datang ke Markas PBB, Fraksi PKS Perjuangkan Nasib Anak-anak Gaza

    loading…

    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mendatangi Markas Besar PBB di New York dalam rangka melakukan diplomasi parlemen dan memperjuangkan nasib anak-anak di Gaza, Palestina. Foto/istimewa.

    JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR kembali mendatangi Markas Besar PBB di New York dalam rangka melakukan diplomasi parlemen. Delegasi Fraksi PKS dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwaini bertemu dengan Perwakilan Khusus Sekjen PBB (SRSG) untuk Isu Kekerasan terhadap Anak atau Special Representatives of Secretary General for Violence Against Children.

    Delegasi Fraksi PKS terdiri dari Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi I Habib Idrus Al Jufri, anggota Komisi V Yanuar Arif Wibowo, anggota Komisi VI Ismail Bachtiar, anggota Komisi XII Meitri Citra Wardani dan Muhammad Haris, serta anggota Komisi XIII Meity Rahmatia, bertemu dengan Pablo Espienella dari Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB.

    Delegasi disambut oleh Duta Besar LBBP Wakil Tetap RI untuk PBB New York/Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan didampingi Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB New York Duta Besar Hari Prabowo.

    Pertemuan yang diselenggarakan di PBB New York ini membahas agenda perlindungan anak dari kekerasan khususnya dari konflik dan peperangan. Secara khusus delegasi mengangkat nasib anak-anak Palestina yang menjadi korban agresi Israel di Gaza, Rafah, dan Tepi Barat.

    Dalam sambutannya, Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS DPR memiliki kepedulian yang besar terhadap dalam upaya perlindungan anak-anak dari kekerasan atas nama apa pun.

    “Dalam konteks tersebut, Fraksi PKS mengapresiasi dan terus mendukung Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Kekerasan terhadap Anak yang sesuai mandat PBB bekerja melakukan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak,” ujarnya, Minggu (15/12/2024).

    Secara khusus, Fraksi PKS memperjuangkan nasib anak-anak Palestina dari kekejaman Israel yang menurut laporan Kementerian Kesehatan Palestina sudah menewaskan lebih dari 42.800 korban jiwa warga sipil Palestina, di mana 14.000 korban tewas adalah anak-anak. Sementara itu, ribuan anak lainnya harus menanggung luka fisik maupun psikis.

    Data yang dihimpun War Chield Alliance menyebutkan lebih 16.000 anak di Gaza telah menjadi yatim sejak agresi Israel Oktober 2023. Sementara itu lebih dari 17.000 anak di Gaza terpisah dari orang tuanya di tenda-tenda pengungsian. Mereka mengalami depresi dan stres yang mendalam atas kekejaman Israel.

  • Lakukan Diplomasi Parlemen, Fraksi PKS DPR RI Perjuangkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak ke Markas PBB – Page 3

    Lakukan Diplomasi Parlemen, Fraksi PKS DPR RI Perjuangkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak ke Markas PBB – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memimpin Delegasi Fraksi PKS bertemu dengan Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Kekerasan Terhadap Anak atau Special Representatives of Secretary General for Violence Against Children (SRSG).

    Delegasi Fraksi PKS DPR RI yang terdiri dari Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam, Anggota Komisi I Habib Idrus Al Jufri, Anggota Komisi V Yanuar Arif Wibowo, dan Anggota Komisi VI Ismail Bachtiar.

    Lalu Anggota Komisi XII Meitri Citra Wardani dan Muhammad Haris, serta Anggota Komisi XIII Meity Rahmatia bertemu dengan Pablo Espienella dari Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB.

    Delegasi disambut oleh Duta Besar LBBP Wakil Tetap RI untuk PBB New York/Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan didampingi Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB New York Duta Besar Hari Prabowo.

    Pertemuan yang diselenggarakan di PBB New York, Amerika Serikat ini membahas agenda perlindungan dan kesejahteraan anak meliputi masalah-masalah kesehatan, pendidikan, serta kemajuan anak-anak di berbagai negara khususnya di Indonesia untuk mewujudkan masa depan dunia yang lebih baik dan ramah untuk anak.

    “Fraksi PKS DPR RI memiliki kepedulian yang besar terhadap isu dan permasalahan anak-anak sebagai generasi masa depan dunia,” ujar Jazuli, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

    Menurut dia, naju mundurnya dunia dan peradaban umat manusia ada di tangan mereka sebagai generasi masa depan. Maka, kata Jazuli, kita semua punya tanggungjawab untuk memberikan tempat terbaik bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan anak di muka bumi.

    Dia menyebut, sebagai bagian dari Parlemen, Fraksi PKS memiliki peran besar dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan memastikan akuntabilitas kebijakan untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia serta mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak.

    “Sementara dalam kerangka kebijakan global, Fraksi PKS juga aktif mendorong kerjasama dan kolaborasi diantara negara-negara dan organisasi internasional dalam mewujudkan kualitas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak baik di Indonesia maupun di bebagai negara,” ungkap Jazuli.

     

    Sekjen PBB, Antonio Guterres menyebut krisis iklim dunia memasuki babak baru, yaitu pendidihan global. Pasalnya, Juli 2023 tercatat suhu permukaan bumi kembali memanas dan tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah. Apa dampak fenomena ini?

  • Tim Pemenangan Hendy-Firjaun Turunkan Sendiri APK Pilkada Jember

    Tim Pemenangan Hendy-Firjaun Turunkan Sendiri APK Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Tim pemenangan pasangan Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman menurunkan sendiri alat peraga kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak 23 November 2024 malam.

    “Kami sengaja menurunkan alat peraga yang dicetak sendiri atau pun yang difasilitasi KPU Kabupaten Jember. Ini bukti bahwa pasangan calon nomor urut 1 dan PDI Perjuangan beserta seluruh relawannya adalah pihak yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rico Nurfiansyah Ali, Sekretaris Tim Pemenangan Hendy-Firjaun, Selasa (26/11/2024).

    Menurut Rico, 23 November 2024 adalah batas akhir kampanye. “Kami perintahkan secara serentak penurunan APK secara mandiri untuk membantu pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku,” katanya.

    Gerakan serentak ini sesuai perintah Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Arif Wibowo dan arahan Hendy dan Firjaun. “Setelah debat ada arahan dari Ji Hendy dan Gus Firjaun untuk bergerak secara serentak,” kata Rico.

    Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Jember bersama Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan APK dan bahan kampanye di wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang di masa tenang, 24-26 November 2024.

    “Kami sudah menyampaikan surat imbauan kepada pasangan calon dan partai [olitik [eserta [emilu, dan atau tim lampanye di wilayah kerja masing-masing untuk membersihkan alat peraga kampanye [emilihan sebelum jadwal masa tenang;” kata Wiwin Kurnia Riza, komisioner Bawaslu Jember.

    Bawaslu Jember selama 24-25 November 2024 telah membersihkan 14.707 APK dari dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Sebanyak 4.215 APK yang dibersihkan bergambar pasangan cabup dan cawabup Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

    Sementara untuk APK bergambar pasangan cabup dan cawabup Muhammad Fawait-Djoko Susanto, Bawaslu Jember mencopot 8.271 buah.

    Bawaslu juga mencopot 610 APK calon gubenur dan wakil gubernur Luluk Hamidah-Lukmanul Hakhim, 711 APK pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan 964 APK pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asad. [wir]

  • DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,”Jakarta (ANTARA) – DPR RI menyepakati Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Partai NasDem menjadi Ketua Komisi II DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Hal itu ditetapkan setelah Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengumumkan komposisi pimpinan untuk setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Aria Bima dari Fraksi PDIP, Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar, dan Bahtra dari Fraksi Gerindra.

    Selanjutnya usai para pimpinan Komisi II DPR memperkenalkan diri, Rifqinizamy pun mempersilakan anggota fraksi-fraksi yang duduk di Komisi II DPR RI untuk memperkenalkan diri.

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,” kata Rifqinizamy di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Berikut nama-nama anggota fraksi yang duduk di Komisi II DPR:

    PDIP: Aria Bima, Deddy Yevri Sitorus, Arif Wibowo, Udin Watubun, Bob Andika, Mamana Sitepu, Romy Soekarno, Giri, Ramanda N. Kiemas, Shintya Sandra Kusuma.

    Golkar: Zulfikar Arse Sadikin, Ahmad Irawan, Andar Amin Harahap, Taufan Pawe, Ade Ginanjar, Agustina Margande, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    Gerindra: Bahtra, Ahmad Wazir Noviadi Heri Gunawan, Esthon L. Foenay, Longki Djanggola, Iwan Kurniawan.

    NasDem: Rifqinizamy Karsayuda, Ujang Bey, Saan Mustopa, Fauzaj Khalid, Muhammad Habibur Rohcman.

    PKB: Mohammad Toha, Indrajaya, Eko Widodo.

    PKS: Aus Hidayat Nur, Mardani Ali Sera, Ateng Sutisna, Rahmat Saleh.

    PAN: Sahidin, Wahyudin Noor Aly (Goyud), Edi Oloan Pasaribu.

    Demokrat: Dede Yusuf, Rusda Mahmud, Zulkifli Anwar.

    Rapat Paripurna juga menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Komisi II DPR RI ditetapkan membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahanan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tiga Anggota DPRD Jember Berminat Jadi Cabup

    Tiga Anggota DPRD Jember Berminat Jadi Cabup

    Jember (beritajatim.com) – Tiga orang anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, periode 2019-2024 berminat menjadi calon bupati dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Mereka mendaftarkan diri dalam penjaringan di PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat.

    Tiga orang legislator itu adalah Agus Sofyan, anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua DPRD Jember; Hadi Supaat, anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi C DPRD Jember; dan Dedy Dwi Setiawan, anggota Fraksi Partai Nasdem dan Wakil Ketua DPRD Jember.

    Agus dan Hadi sudah mengambil formulir pendaftaran di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember pada 5 Mei dan 29 April 2024. Sementara Dedy menyerahkan berkas pendaftaran pada 6 Mei 2024 di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember.

    “Saya mendaftar karena ada dorongan dari relawan dam struktur pengurus partai di ranting dan kecamatan. Mereka meminta Partai Nasdem di Jember mendorong kader sendiri untuk maju dalam kontestasi pilkada,” kata Dedy, Rabu (8/5/2024).

    Dedy sudah melaporkan pendaftaran ini kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. “Saya serahkan sepenuhnya kepada induk partai saya, mau dikoalisikan dengan siapa. Yang jelas rekom yang menentukan bukan pengurus daerah, tapi pusat. Selain kami berkomunikasi dengan partai-partai di Jember, kami juga menyampaikan ke DPP,” katanya.

    Sementara itu Agus Sofyan mengatakan, pendaftaran ini adalah tanggung jawab selaku kader PDIP. “Saya selaku kader PDI Perjuangan yang punya banyak pengalaman, pada akhirnya terpanggil,” katanya.

    “Kedua, bagi seorang politisi tak ada istilah pensiun. Kalau saya memenuhi syarat dalam proses penjaringan ini, saya ikut. Dalam rangka misi perjuangan PDI Perjuangan, ikut berpartisipasi untuk mewujudkan Jember yang lebih baik lagi. Banyak hal yang harus kita sempurnakan,” kata Agus.

    Agus baru datang dari Jakarta hari ini. “Insyaallah Senin pekan depan, saya akan melengkapi berkas pendaftaran. Semangat saya adalah semangat kebersamaan. Walau saya banyak keterbatasan, termasuk dalam hal finansial, tidak ada masalah. Barangkali banyak masukan dan saran pendapat dari teman-teman,” katanya.

    Hal senada dilontarkan Hadi Supaat. “Kami selaku kader partai, siap ketika ada perintah partai. Kemarin pak Ketua (Ketua DPC PDIP Jember Arif Wibowo, red) menyampaikan, jika ada peluang, maka kami akan mengambil kader sendiri untuk disiapkan menjadi calon. Soal siapanya kami tidak tahu. Tapi palin tidak, saya sebagai kader partai, tanggap situasi,” katanya.

    Munculnya tiga legislator dalam penjaringan kandidat bupati dan wakil bupati ini sesuai dengan harapan Agus Hadi Santoso, mantan legislator PDI Perjuangan di DPRD Jember. “Jember memerlukan unsur politisi, baik bupati atau wakil bupati. Jadi tidak didominasi birokrasi, pengusaha, atau politisi semua. Ini untuk menjaga keseimbangan hubungan legislatif dan eksekutif,” katanya. [wir]

  • Bupati Jember Hendy Mengaku Berkelakuan Marhaen

    Bupati Jember Hendy Mengaku Berkelakuan Marhaen

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menegaskan bahwa semangat Marhaenisme menjadi landasannya memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia menyebut PDI Perjuangan guru politik.

    “Pada 2020, saya tidak mengerti politik sama sekali. Nol besar. Minus. Tidak paham sama sekali. Mentor saya adalah Mas Arif Wibowo (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember, red),” kata Hendy, saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati di kantor DPC PDI Perjuangan Jember, Senin (22/4/2024). Dari Arif, dia belajar cara memperoleh rekomendasi untuk maju sebagai kandidat bupati.

    Hendy berjanji berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan para pengurus PDI Perjuangan agar menerbitkan rekomendasi uintuknya. “Tentunya dengan semangat Marhaen. Semangat kami tidak tertera dalam tulisan kami, Marhaen. Tapi kelakuan kami adalah kelakuan Marhaen,” katanya.

    “Pada 2024 ini, saya akan berusaha maksimal, dicetuskan sekalian, ditulis sekalian, (kebijakan) Marhaen yang sudah kami lakukan saat memimpin Jember selama tiga tahun ini,” kata Hendy.

    Hendy menekankan prioritasnya adalah menekan angka kemiskinan di Jember. “Bagaimana kami membantu wong cilik, bagaimana kami memberikan layanan kesehatan gratis bagi yang tidak mampu, Itu adalah bentuk konkret implementasi Marhaenisme,” katanya.

    Hendy meminta agar diberi kesempatan memenuhi persyaratan yang diberikan PDI Perjuangan untuk memperoleh rekomendasi pencalonan bupati. “Kami tidak akan mengurangi sedikit pun persyaratan yang ditentukan. Kalau pun kami harus melalui proses ujian, insyaallah kami akan menjalaninya apapun bentuknya,” katanya.

    PDI Perjuangan memiliki posisi penting sebagai pihak yang banyak memberikan masukan selama Hendy memimpin Jember pada 2021-2024. “Banyak sekali ilmu yang diberikan kepada kami. Kritik dan saran dari PDI Perjuangan membangun saya. Sama sekali dari awal sampai hari ini, kami tidak pernah meng-counter. Apa yang disampaikan PDI Perjuangan kami laksanakan,” kata Hendy.

    Hendy memohon apa yang telah dilakukannya sebagai bupati benar-benar menjadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan untuk mencalonkannya. “Kami bukan hanya merayu PDI Perjuangan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan,” katanya. [wir]

  • PDIP Jember: Tak Selamanya Pilkada Soal Menang dan Kalah

    PDIP Jember: Tak Selamanya Pilkada Soal Menang dan Kalah

    Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai pemilihan kepala daerah bukan hanya urusan menang dan kalah. Ada nilai-nilai ideologis yang harus diperjuangkan.

    “PDI Perjuangan sering mengambil keputusan politik yang tidak didasarkan pada soal menang-kalah. Misalnya ada calon yang potensinya kuat. Tapi dia terafiliasi dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) misalnya, sudah pasti kami tidak akan dukung,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jember yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Arif Wibowo, Rabu (17/4/2024).

    Arif menegaskan, PDI Perjuangan tidak akan terperosok dalam jebakan pragmatisme. “Meskipun kami juga punya alat ukur seperti survei soal elektabilitas dan popularitas,” katanya.

    “Kami partai ideologis. Bahwa kami mencari kemenangan, iya. Tapi kalau kemudian semua calonnya berpotensi secara ideologis bertentangan dengan PDI Perjuangan, sudah pasti kami tidak akan usung. Itu sudah jelas prinsipil,” kata Arif.

    “Tidak mungkin misalnya PDI Perjuangan mencalonkan bupati yang antipancasila, anti-NKRI. Kan bertentangan dengan ideologi partai dan negara. Tugas PDI Perjuangan adalah menjaga ideologi negara. Menjaga konstitusi. Maka itu, ketika ada usulan perpanjangan masa jabatan presiden, pasti kami tolak karena menabrak konstitusi,” kata Arif.

    “Kami adalah partai yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ideologi. Oleh karenanya, seluruh kebijakan dan program yang dijalankan oleh partai maupun di pemerintahan atau di ranah politik lain, acuannya adalah ideologi. Termasuk dalam hal yang bersifat ideologis itu adalah manfaat dan maslahat bagi rakyat Jember,” kata Arif.

    Arif menyadari bahwa dalam pertarungan politik, kemenangan adalah target. Selama mengikuti pilkada langsung pada 2005 hingga 2019, PDI Perjuangan hanya sekali kalah dalam mengusung calon yakni pada pemilihan daerah pada 2020, saat mengusung Abdus Salam sebagai calon bupati.

    “Kami sudah tahu Salam pasti kalah. Tapi ada sesuatu yang mau kami jaga dan pertahankan sehingga kenapa kami mengusung Salam. Jadi bukan soal orangnya lagi, tapi soal prinsip-prinsip kepartaian kami. Kadang kala sejak awal kami sudah memprediksi bahwa kami tidak mungkin menang. Tapi jauh lebih penting adalah menjaga hal prinsip ketimbang satu kemenangan,” kata Arif. [wir]