Xcloud.id

Tag: Arif Satria

  • Syarat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Syarat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Jakarta –

    Mau ikut pemutihan pajak kendaraan tanpa dikenai denda dan tunggakan bertahun-tahun dihapus? Simak syaratnya berikut.

    Masih ada tujuh provinsi menggelar pemutihan pajak kendaraan tanpa dikenai denda dan tunggakan bertahun-tahun. Pemilik kendaraan yang nunggak, hanya perlu membayar pajak tahun berjalan. Dengan begitu, biaya yang seharusnya berat karena disertai denda dan tunggakan jadi lebih ringan.

    Tak ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penunggak pajak untuk bisa mendapatkan keringanan tersebut. Mekanismenya sama seperti perpanjangan STNK tahunan ataupun lima tahunan.

    Syarat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan

    Untuk melakukan perpanjangan STNK, ada beberapa syarat yang harus dibawa. Berikut syarat perpanjang STNK tahunan dan 5 tahunan.

    Syarat Perpanjang STNK Tahunan

    STNK asli dan fotokopi.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.KTP asli dan fotokopi pemilik yang sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan perorangan).Surat kuasa, jika memberi kuasa kepada pihak lain dalam melakukan pengurusan.

    Syarat Perpanjang STNK 5 Tahunan

    Khusus untuk perpanjang STNK 5 tahunan, pelat nomor kendaraan dan lembar STNK akan diganti dengan yang baru. Dalam proses ini, kendaraan harus dihadirkan ke Samsat untuk dilakukan cek fisik. Berikut syarat perpanjang STNK 5 tahunan:

    STNK asli dan fotokopiBPKB asli dan fotokopiKTP asli pemilik motor dan fotokopi sesuai yang tercantum di data identitas kendaraanSurat kuasa, apabila pemilik kendaraan berhalangan hadir dan diwakilkan pihak lainMembawa kendaraan yang akan diperpanjang STNK-nya.Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Tanpa Dikenai Denda dan Tunggakan

    Lalu mana saja provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan tanpa dikenai denda dan tunggakan? Berikut ini daftarnya

    1. Sumatera Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat berlaku sejak 20 Oktober dan bakal berakhir 30 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-686-2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam keputusannya menyebutkan bahwa pemberian pembebasan ini bertujuan meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan memperluas kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di daerah.

    Di Sumatera Barat, program pemutihan menghapuskan tunggakan pokok tahun sebelumnya. Denda atas keterlambatan pembayaran pajak juga dibebaskan. Ada juga pembebasan SWDKLLJ dari Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya. Tak cuma itu, Pemprov Sumbar juga memberikan diskon 50 persen bagi kendaraan yang berasal dari luar provinsi dan mau mutasi ke Sumbar. Diskon pajak juga diberikan untuk angkutan umum barang dan angkutan umum penumpang.

    2. Sumatera Utara

    Pemprov Sumatera Utara juga memberikan pemutihan pajak berupa penghapusan tunggakan tahun sebelumnya. Kamu hanya perlu membayar tunggakan pokok pajak tahun 2024 dan tahun 2025 serta tahun 2026 jika masa pajak jatuh tempo pada Januari 2026. Contoh kamu nunggak 5 tahun dari 2020, maka pajak tahun 2020-2023 tak perlu dibayarkan. Selain itu ada keringanan lain yang diberikan.

    Adapun program keringanan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

    Potongan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sampai dengan 5 persen untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempoBebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau balik nama kendaraan bekasBebas pajak progresifBebas denda atau sanksi administrasi PKBBebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

    3. Jambi

    Jambi juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan dan bakal berakhir dalam waktu dekat. Program pemutihan pajak kendaraan di Jambi berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing).

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu

    4. Sumatera Selatan

    Di Sumatera Selatan, tunggakan dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Pemilik kendaraan hanya perlu bayar PKB 1 tahun. Kemudian ada juga bea balik nama kendaraan bekas, pembebasan biaya pajak progresif, dan bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

    5. Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    6. Kalimantan Tengah

    Mulai tanggal 24 September sampai 31 Desember 2025, wajib pajak di Kalteng cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan maka dapat pembebasan denda pajak kendaraan, bebas pokok dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas bea balik nama kendaraan bekas.

    7. Sulawesi Tenggara

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Itu tadi daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan dengan hanya membayar pajak tahun berjalan. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pastikan jangan melewatkan kesempatan emas tersebut ya. Soalnya program pemutihan pajak kendaraan di setiap provinsi belum tentu digelar setiap tahunnya.

    Saksikan juga Blak-blakan, Arif Satria: Kalau Mau Berdikari, Teknologi Kita Harus Mandiri

    (dry/din)

  • Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

    Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

    Bogor –

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi mendapatkan gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (Bogor). Gelar ini didapat setelah dirinya menempuh pendidikan di kampus tersebut selama enam tahun.

    Hasil penelitiannya selama menempuh pendidikan dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor School of Business di IPB University. Disertasi yang ditulis oleh Sudaryono mengenai “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia”.

    Dalam sidang terbuka ini, Surdayono juga diuji oleh dua menteri yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sidang terbuka ini juga dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, hingga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

    Mengawali paparannya dalam sidang, Sudaryono menyampaikan tugas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana bertugas menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang/jasa strategis, menjadi agen pembangunan, membuka lapangan kerja, serta menyumbang penerimaan negara melalui keuntungan dan dividen. Namun dalam disertasinya dari 2010 sampai 2023, ada kedapatan anomali.

    “Bagaimana bisa dilihat, revenue secara umum BUMN-BUMN kita mengalami kenaikan, namun tidak dibarengi, tidak selaras dengan kinerja laba return on asset-nya, bahkan turun-turun dan belum selaras setelah COVID-19 2020,” kata dia dalam paparannya di Auditorium IPB University, Bogor, Senin (15/12/2025).

    Tidak hanya dalam penelitian, anomali itu juga dilihat oleh Surdayono selama dirinya sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia. Anomali ini yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono.

    “Kami juga adalah komisaris utama Pupuk Indonesia, kami melihat dari instrumen bahwa revenue-nya naik, namun tidak dibarengi dengan kinerja laba yang selaras dengan revenue-nya. Anomali inilah yang kemudian latar belakangnya kami untuk melakukan penelitian ini,” terangnya.

    Menurutnya, tujuan holdingisasi telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yakni adanya efisiensi struktur dalam holdingisasi BUMN, yang kedua pembatasan keuangan, ketiga adalah transformasi industri dan kapasitas perusahaan.

    “Ketiga aspek yang saya sebutkan tadi di atas akan meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan,” jelasnya.

    Hasil disertasi ini juga menciptakan saran atau masukan yang diperlukan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dari BUMN setelah holdingisasi. Jika berada di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani, Sudaryono mengatakan akan menyarankan setelah holdingisasi, pengelolaan utang dan kesehatan keuangan BUMN menjadi yang terpenting.

    “Dengan ini dikelola dan kami contohkan di Bulog, kami contohkan tadi kemudian di Pupuk Indonesia dan saya jawab bahwa cara ini bisa dan bisa dilakukan kepada BUMN lain sebagai salah satu cara untuk menyiapkan BUMN-BUMN lain yang belum terlalu sehat supaya lebih sehat,” jelas dia.

    Lihat juga Video: Sudaryono Eks Ajudan Prabowo Jelang Dilantik Sebagai Wamentan: Innalillahi

    (ada/kil)

  • Menkop Ajak ICMI Perkuat Kopdes sebagai Ekosistem Baru Ekonomi Kerakyatan

    Menkop Ajak ICMI Perkuat Kopdes sebagai Ekosistem Baru Ekonomi Kerakyatan

    Jimbaran, Beritasatu.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi adalah amanat konstitusi dan fondasi ekonomi rakyat yang kini diperkuat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai ekosistem baru yang memotong rantai pasok, menghadirkan layanan usaha di desa, dan melibatkan jutaan anggota.

    Oleh karena itu, Menkop menekankan, penguatan koperasi juga membutuhkan dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang memiliki peran strategis dalam memberikan pandangan keilmuan, pembinaan, dan jejaring intelektual.

    “Hal itu untuk memastikan gerakan ekonomi kerakyatan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucap Menkop, saat menjadi narasumber dalam acara National Leadership Camp dengan tema “Meneguhkan Peran Cendikiawan Muslim untuk Menwujudkan Indonesia Emas” yang diadakan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), di Bali, Sabtu (6/12/2025).

    Hadir dalam acara tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BRIN sekaligus Ketua Umum ICMI Arif Satria, Anggota DPD Fadel Muhammad, Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, Wakil Ketua Umum ICMI Priyo, Bendahara Umum ICMI Andi Irman dan Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana.

    Menkop mengajak kalangan ICMI untuk mengambil kesempatan dan memanfaatkan momentum ini untuk perkuatan ekonomi kerakyatan ke depan. Tahun depan, bakal ada 80 ribu lebih gerai ritel moderen yang dikelola Kopdes Merah Putih.

    “Maknanya, kita harus bisa memproduksi barang-barang sendiri untuk dijual di ritel-ritel moderen milik Kopdes Merah Putih,” imbuh Menkop.

    Bahkan, bagi Menkop, ini merupakan kesempatan emas dalam mendorong masyarakat koperasi bisa kembali ke sektor produksi.

    “Kembali ke sektor distribusi, industri dan sektor perkreditan,” tegas Menkop.

    Menkop berharap ICMI bisa membangun koperasi atau mendorong pelaku UMKM yang ada di lingkungan keluarga besar ICMI untuk mulai bikin pabrik sabun, pabrik detergen, pabrik shampo, pabrik kecap, pabrik saus, pabrik sambal, dan sebagainya.

    “Apapun pabriknya, juga industri kecil, dan dalam bentuk koperasi, kita akan dukung,” kata Menkop.

    Kemenkop akan mendorong pembentukan industri-industri, produk-produk, hingga pabrik-pabrik, yang akan memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat.

    “Tidak usah takut, produk-produk itu akan kami jual di Kopdes Merah Putih,” ucap Menkop.

    Menurut Menkop, bangsa ini harus kembali percaya diri untuk menjadi produsen.

    “Kemenkop akan mendukung 100% sekiranya ada yang berkinginan untuk menjadi produsen, pabrik-pabrik, barang-barang, apalagi dalam bentuk badan usaha koperasi, kami akan biayai,” kata Menkop.

    Dengan begitu, melalui eksistensi Kopdes Merah Putih, Menkop meyakini bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa produsen.

    “Ini menjadi cara kita menuntaskan cita-cita para pendiri republik, pendiri ICMI, hingga tokoh-tokoh ICMI,” ucap Menkop.

    Lebih dari itu, Menkop juga mendorong perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mulai membuat dan menciptakan mesin-mesin pasca panen, dryer, alat pengatur suhu untuk buah-buahan dan sayuran, cold storage, dan lain sebagainya.

    “Kita punya semangat yang sama dan kami siap untuk kolaborasi,” ujar Menkop.

  • OceanX dan BRIN Mulai Jelajahi Gunung di Laut Dalam Sulawesi

    OceanX dan BRIN Mulai Jelajahi Gunung di Laut Dalam Sulawesi

    Jakarta –

    OceanX bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memulai ekspedisi laut dalam untuk meneliti rangkaian gunung laut Sulawesi, salah satu wilayah paling terpencil dan paling jarang diteliti di kawasan Indo-Pasifik.

    Misi yang berlangsung dari Desember hingga Januari ini bertujuan untuk mengungkap dinamika geologi, keanekaragaman hayati, dan proses ekosistem yang saling berinteraksi di bawah Cincin Api Pasifik.

    Ekspedisi ini dimulai di Bitung, Sulawesi Utara, dengan kegiatan edukasi publik dan pelibatan media yang berlangsung dari 3 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026. Misi ini merupakan kelanjutan dari temuan penting melalui misi OceanX-BRIN di 2024 yang berhasil memetakan lima gunung laut di bagian utara Sulawesi yang sebelumnya tidak pernah teridentifikasi.

    Misi terbaru tahun ini diperkuat dengan melibatkan tim ilmiah yang lebih besar, cakupan penelitian yang lebih luas, dan perangkat eksplorasi yang lebih canggih untuk menghasilkan dataset laut dalam terlengkap yang pernah dimiliki Indonesia.

    “Gunung laut dapat membentuk arus, menjadi rumah bagi spesies langka, dan menjadi batu loncatan kehidupan di laut dalam. Dari ratusan gunung di perairan Indonesia, hanya sedikit yang telah dieksplorasi. Maka dari itu, kami berharap melalui kerja sama dengan BRIN dapat memberikan kita perspektif baru tentang bagaimana laut dalam Indonesia mendukung ekosistem lautnya yang lebih luas,” ujar Co-CEO dan Chief Scientist OceanX Vincent Pieribone, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

    Menelusuri Sistem Geologi yang Hidup

    Misi dimulai di Bitung dengan kegiatan edukasi bagi para pelajar dan pejabat pemerintah daerah, termasuk tur kapal. Kapal riset OceanXplorer kini bergerak menuju lokasi penelitian untuk dua tahap riset. Tahap pertama penelitian berfokus pada pemanfaatan fitur geologi dan hidrotermal, di mana para peneliti akan melakukan pemetaan resolusi tinggi, survei visual, dan profil dasar laut untuk memahami struktur vulkanik serta formasi tektonik laut dalam.

    Tahap kedua dari misi ini akan meneliti keanekaragaman hayati dan dinamika ekologi gunung laut menggunakan ROV (kendaraan kendali jarak jauh), kapal selam, pengambilan sampel DNA lingkungan, serta instrumen oseanografi yang akan digunakan untuk mendokumentasikan sebaran spesies, keterhubungan antarhabitat, dan struktur ekosistem. Penggunaan teknologi AI SeaSwipe OceanX dapat mendukung proses anotasi gambar secara cepat sehingga para peneliti dapat memetakan spesies dan habitat secara real time.

    Memperkuat Sains Kelautan Indonesia

    Kepala BRIN Arif Satria menegaskan pentingnya ekspedisi ini bagi kedaulatan ilmu pengetahuan kelautan Indonesia. “Sebagai negara kepulauan dan pusat keanekaragaman hayati dunia, Indonesia harus memimpin sains kelautan di kawasan. Ekspedisi bersama OceanX bukan hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga memperkuat kemampuan bangsa dalam memetakan, memahami, dan mengelola laut dalam secara mandiri. Inilah fondasi penting menuju transformasi blue economy Indonesia,” ujarnya.

    Selain eksplorasi ilmiah, misi ini juga memperkuat pembangunan kapasitas riset nasional. Para peneliti muda BRIN serta mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia akan mendapatkan pelatihan langsung mengenai pemetaan laut dalam, pengambilan sampel, genomik, hingga pemrosesan data kelautan.

    Hal ini selaras dengan perencanaan road map riset nasional Indonesia serta mendukung tujuan Proyek Kapal Riset Nasional (KRISNA) dan pengembangan Ekonomi Biru Indonesia. Proyek KRISNA merupakan inisiatif untuk memperkuat riset ilmiah kelautan Indonesia melalui pembangunan kapal-kapal riset yang didanai oleh AFD France.

    Misi ini juga mendapat dukungan dari Bappenas, yang menekankan bahwa riset kelautan dan penguatan kapasitas sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi biru. Upaya ini memungkinkan terwujudnya tata kelola berbasis data serta pengembangan sektor-sektor-sektor baru berbasis kelautan yang berkelanjutan.

    Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi kelautan di kalangan pembuat kebijakan, praktisi, dan pelajar, serta menghadirkan temuan dan pengetahuan kelautan dalam proses diskusi dan perumusan kebijakan demi tata kelola samudra Indonesia yang lebih baik di masa depan.

    Dataset ilmiah yang dihasilkan selama misi ini diharapkan dapat berkontribusi pada perencanaan tata ruang laut, penilaian risiko geologi, serta penetapan garis dasar
    keanekaragaman hayati untuk wilayah Sulawesi Utara. Data ini juga akan memberikan bukti yang dapat mendukung riset lanjutan, proyek nasional, dan perencanaan jangka panjang pemerintah Indonesia.

    Dengan misi yang menggabungkan eksplorasi ilmiah, pengembangan kapasitas, dan integrasi data berskala besar, OceanX dan BRIN optimis bahwa ekspedisi laut ini akan menjadi tonggak penting bagi ilmu pengetahuan kelautan Indonesia, mendorong pemahaman lebih dalam tentang laut dalam sekaligus memperkuat tata kelola kelautan nasional di masa depan.

    (rns/rns)

  • BRIN-Kemendag Siapkan Riset Atasi Hambatan Nontarif Perdagangan di 2026

    BRIN-Kemendag Siapkan Riset Atasi Hambatan Nontarif Perdagangan di 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan komitmen BRIN untuk mendukung Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengatasi berbagai kendala yang mengganggu kinerja perdagangan nasional, salah satunya hambatan non tarif.

    Hal itu disampaikannya dalam pertemuan antara BRIN dan Kemendag di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Arif menyampaikan, BRIN akan mengerahkan para penelitinya, termasuk menggandeng perguruan tinggi, untuk memperkuat riset di bidang ekonomi dan keuangan sesuai kebutuhan kementerian. Ia menegaskan pentingnya memastikan arah riset benar-benar berbasis kebutuhan Kemendag.

    “Kami akan melibatkan perguruan tinggi agar riset-riset BRIN, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, selaras dengan kebutuhan kementerian,” ujarnya, Kamis (12/12/2025).

    Ia mengatakan, BRIN dan Kemendag akan segera berkomunikasi lebih intens, termasuk melalui workshop untuk memetakan isu strategis tahun 2026.

    “Kita perlu mendiskusikan isu-isu strategis 2026, mana yang penting untuk segera diriset, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu, hasil riset BRIN dapat menjadi fondasi bagi Kemendag dalam merumuskan kebijakan dan regulasi,” katanya.

    Arif menegaskan, BRIN akan membuat roadshow, agar peneliti tidak hanya bekerja berdasarkan minat pribadi, agar hasil riset dan inovasi yang dilakukan bisa memberikan dampak nyata.

    “Kami ingin memastikan riset dilakukan berdasarkan kebutuhan kementerian, agar hasilnya benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya.

     

  • CASN 2026, BRIN Usulkan Formasi Khusus Peneliti karena Kurang Periset

    CASN 2026, BRIN Usulkan Formasi Khusus Peneliti karena Kurang Periset

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendorong pembukaan formasi khusus periset dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS 2026. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi masih minimnya jumlah peneliti di Indonesia.

    “Ya, kita akan berjuang ke Kementerian PANRB agar bisa menambah jumlah periset, khususnya untuk bidang-bidang yang kita perlukan,” ujar Arif dikutip dari Antara, Rabu (3/12/2025).

    Menurut Arif, saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 300 periset per satu juta penduduk. Angka tersebut jauh tertinggal dari negara maju yang bisa memiliki hingga 4.000 periset per satu juta penduduk. Kondisi ini membuat kebutuhan akan formasi baru menjadi mendesak, terutama di sektor-sektor prioritas.

    Ia menyebut sejumlah bidang riset yang membutuhkan tambahan tenaga ahli, seperti nanoteknologi, pemuliaan tanaman, genomics, antariksa, sains material, hingga teknologi keberlanjutan. BRIN menilai peningkatan jumlah periset menjadi langkah penting untuk memperkuat riset nasional.

     

  • BRIN Dorong Pembangunan Bandara Antariksa Nasional di Biak

    BRIN Dorong Pembangunan Bandara Antariksa Nasional di Biak

    Jakarta –

    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan kemandirian keantariksaan Indonesia dengan membangun bandara antariksa (spaceport) nasional pertama. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala BRIN, Prof. Arif Satria

    “Kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait persiapan pembuatan bandara antariksa. Naskah akademis sudah disusun, kajiannya lengkap, dan saat ini kami menunggu penetapan lokasi secara resmi,” ujar Arif Satria dikutip dari keterangan resmi.

    Ia menegaskan bahwa BRIN akan mengusulkan proyek bandara antariksa ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar mendapatkan prioritas pendanaan dan percepatan realisasi.

    “Jika bandara antariksa ini terwujud, ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi keantariksaan Indonesia. Kalau India saja sudah punya, masa Indonesia tidak punya? Memang belum banyak negara berkembang yang memiliki fasilitas seperti ini,” tegasnya.

    Arif Satria menambahkan, BRIN sudah siap dari sisi teknologi. “Kami sudah bisa menghasilkan satelit yang bagus. Saat ini sedang dipersiapkan Satelit NEO-1 yang rencananya akan diluncurkan tahun depan. Kalau kita sudah punya bandara antariksa sendiri – terutama yang kami harapkan di Biak – maka kita tidak perlu lagi tergantung pada negara lain untuk meluncurkan satelit. Ini akan sangat membanggakan bagi bangsa,” paparnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa kajian lokasi sudah dilakukan secara komprehensif dan dirinya akan segera melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan progres.

    “Proyek ini membutuhkan investasi besar dan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, status PSN sangat penting agar pendanaan lebih terstruktur dan terjamin,” tambah Arif.

    Kepala BRIN Prof. Arif Satria Foto: BRIN

    Sementara itu, Ayom Widipaminto, Direktur Fasilitasi Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menjelaskan alasan pemilihan Pulau Biak, Papua, sebagai kandidat utama.

    “Biak sangat strategis karena berada sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Peluncuran roket dari lokasi ini jauh lebih efisien dari segi energi dibandingkan lokasi yang lebih jauh dari ekuator. Kajian ini sebenarnya sudah dimulai sejak era LAPAN, dan kini akan difinalisasi oleh BRIN,” ujar Ayom.

    Menurutnya, minat terhadap Biak bukan hal baru. “China dan Rusia sejak puluhan tahun lalu sudah menunjukkan ketertarikan terhadap lokasi ini karena keunggulan geografisnya,” tambahnya.

    (afr/afr)

  • BRIN Bakal Bangun Pusat Penelitian Untuk Produksi Protein

    BRIN Bakal Bangun Pusat Penelitian Untuk Produksi Protein

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk pusat penelitian baru untuk memperkuat produksi protein nasional.

    Hal ini disampaikannya usai menghadap Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/11/2025). 

    “Insyaallah kami akan segera membentuk pusat penelitian perikanan tangkap untuk bisa menunjang target peningkatan produksi untuk protein ini,” ucapnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Arif Satria menyampaikan laporan sekaligus menerima arahan langsung Presiden Prabowo terkait masa depan riset dan inovasi nasional.

    Arif Satria mengatakan bahwa dirinya bersama Wakil Kepala BRIN melaporkan langkah-langkah jangka pendek yang telah disiapkan untuk menata ulang organisasi dan memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Presiden Prabowo, lanjut Arif, menegaskan pentingnya peran BRIN sebagai lembaga riset dan inovasi nasional.

    “Pak Presiden berpesan bahwa BRIN adalah sebuah institusi riset yang sangat penting buat bangsa ini dan diharapkan harus selalu memberi harapan baru dengan temuan-temuannya, dengan inovasi-inovasinya, agar berbagai masalah yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan,” ujar Arif dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

    Arif mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta BRIN memperkuat percepatan hilirisasi inovasi, termasuk kolaborasi strategis dengan kementerian dan lembaga, termasuk Danantara serta Agrinas.

    Bahkan, kata Arif, Presiden Ke-8 RI itu memberikan arahan khusus mengenai kemitraan strategis antara BRIN dan Agrinas.

    “Agrinas adalah partner yang harus benar-benar menjadi mitra dalam hilirisasi, inovasi maupun riset. Sehingga Agrinas Palma, Agrinas Pangan, Agrinas Jaladri ini bisa mendapatkan teknologi terkini untuk meningkatkan produksi pangan. Karena bagi Bapak Presiden, masalah swasembada pangan itu sesuatu yang harus benar-benar diwujudkan,” ungkap Arif.

    Dia melanjutkan bahwa Prabowo pun menekankan bahwa swasembada pangan harus diperluas, bukan hanya pada komoditas pangan seperti padi dan jagung. 

    Selain sektor pangan, Presiden Prabowo juga menugaskan BRIN untuk mendukung berbagai industri strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif pada garmen dan sepatu, namun perlu memperkuat kemandirian di sektor elektronik.

    Dalam kesempatan tersebut, Arif turut melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa BRIN telah menyiapkan sejumlah inovasi di sektor alutsista. BRIN disebut akan memperluas kolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia, Pindad, serta industri otomotif nasional

    “Saya kira Maung yang sudah diproduksi oleh Pindad ini terus akan diperkuat R&D-nya,” tutur Arif.

    Arif pun menilai arahan Presiden Prabowo membuka momentum besar bagi konsolidasi riset nasional.

    “Ini saya kira momentum yang sangat baik sekali untuk konsolidasi riset dan inovasi nasional, agar ini bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi kita,” pungkasnya.

  • BRIN Bakal Fokus Kembangkan Pesawat Amfibi, Otomotif, dan Teknologi Pertahanan

    BRIN Bakal Fokus Kembangkan Pesawat Amfibi, Otomotif, dan Teknologi Pertahanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mempersiapkan pengembangan pesawat amfibi atau seaplane, yang dirancang mampu beroperasi baik di darat maupun di air.

    Kepala BRIN Arif Satria menekankan bahwa program ini akan dikerjakan bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai mitra industri pesawat nasional.

    “Kami juga sedang mempersiapkan bagaimana membangun, memperkuat produksi seaplane. Jadi pesawat amfibi yang juga bisa mendarat di laut. Jadi saya kira industri pesawat dengan PT Dirgantara kita sudah berkolaborasi,” ujarnya usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Selain proyek seaplane, BRIN juga akan terlibat dalam penguatan teknologi pertahanan melalui pengembangan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

    Arif menjelaskan bahwa kolaborasi BRIN dan PT DI sebelumnya telah menghasilkan pesawat N219, yang kini siap diproduksi dalam jumlah lebih besar.

    “Jadi, kira-kira aspek tersebut ya yang tadi sudah dibicarakan, termasuk tentu industri alutsista. Di mana BRIN juga sudah memiliki sejumlah inovasi bersama PTDI kita sudah memiliki N219 yang saat ini sudah siap untuk diproduksi lebih banyak lagi sesuai dengan pesanan pemerintah,” ujarnya.

    Arif menambahkan bahwa BRIN akan memperluas kerja sama dengan PT Pindad dalam pengembangan sektor otomotif nasional, termasuk penguatan riset kendaraan Maung.

    Menurutnya, fokus BRIN adalah memperkokoh kemampuan riset dan pengembangan produk otomotif dalam negeri.

    “Kita juga nanti akan berkolaborasi juga dengan Pindad yang memproduksi alutsista serta industri otomotif kita. Saya kira Maung yang sudah diproduksi oleh Pindad ini terus akan diperkuat R&D-nya,” kata Arif.

    Dia menekankan bahwa BRIN juga membangun sinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi untuk memperkuat ekosistem riset nasional.

    “Dan insyaallah kita juga akan terus membangun sinergi dengan Kementerian Dikti Saintek, dan ini saya kira momentum yang sangat baik sekali untuk konsolidasi riset dan inovasi nasional agar ini bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi kita,” ucapnya.

    Arif menjelaskan bahwa seluruh langkah kolaboratif tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya peran BRIN dalam menghadirkan inovasi dan solusi bagi berbagai tantangan bangsa.

    “Tadi bapak presiden berpesan bahwa BRIN adalah sebuah institusi riset yang sangat penting buat bangsa ini dan diharapkan harus selalu memberi harapan baru dengan temuan-temuannya, dengan inovasi-inovasinya, agar berbagai masalah yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan, dicarikan solusi,” tandas Arif.

  • Penerima Beasiswa Pemda Papua Sering Nunggak Bayar Kuliah, Mendagri Minta Purbaya Ambil Alih

    Penerima Beasiswa Pemda Papua Sering Nunggak Bayar Kuliah, Mendagri Minta Purbaya Ambil Alih

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya membahas isu pendidikan anak-anak Papua yang menempuh studi di luar negeri.

    Dia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa terdapat persoalan keterlambatan pembayaran biaya kuliah oleh pemerintah daerah.

    Hal ini disampaikannya dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    “Mengenai adik-adik kita yang dari Papua yang sekarang mereka kuliah di luar negeri. Kalau tidak salah jumlahnya 300 lebih itu ada yang di Amerika Serikat, di Australia, dan lain-lain. Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari Pemda,” kata Tito.

    Tito merinci nilai tunggakan pembayaran yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Totalnya mencapai Rp37 miliar .

    “Sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama. Saya melihat daripada kompleks lamban, kasihan itu tidak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP,” imbuhnya.

    Dia menegaskan bahwa Presiden menyetujui usulan tersebut. Oleh sebab itu, Prabowo, kata Tito, meminta agar Menteri Keuangan (Menkeu) segera mendapatkan data-data pelajar yang membutuhkan bantuan oleh LPDP.

    “Beliau setuju, yang Rp37 miliar ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” katanya.

    Di sisi lain, Tito menyampaikan bahwa pertemuan yang turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Kepala BRIN Arif Satria itu juga membahas arahan khusus terkait arah pengembangan riset nasional.

    “Ya, di BRIN, Presiden menyampaikan bagaimana, intinya kalau yang tadi saya dengar, beliau ingin BRIN ini betul-betul bergerak di bidang riset dan teknologi. Mulai dari di bidang pertanian, perikanan, kemudian di bidang manufaktur, kendaraan nasional, dan lain-lain, banyak sekali,” pungkas Tito.