Tag: Arif Nurul Imam

  • Analis Politik Arif Nurul Imam Ungkap Dampak PSI Adopsi Konsep Partai Super Tbk ala Jokowi – Halaman all

    Analis Politik Arif Nurul Imam Ungkap Dampak PSI Adopsi Konsep Partai Super Tbk ala Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, bicara soal Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang mewacanakan akan membangun Partai Super Tbk usai tidak lagi bergabung dengan partai politik.

    Gagasan tersebut kemudian diadopsi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lewat PSI Perorangan.

    Adapun PSI Perorangan sendiri merujuk pada konsep partai yang membuka keanggotaan dan pencalonan tanpa harus bergantung pada struktur partai yang kaku. Ini berhubungan dengan gagasan Partai Super Tbk  yang sebelumnya disampaikan oleh Jokowi.

    Menurut Arif, wajar jika PSI mengadopsi ide atau gagasan yang disampaikan oleh Jokowi. Karena PSI memiliki kedekatan dengan eks Wali Kota Solo itu.

    “Partai Super Tbk yang disampaikan Jokowi, saya kira diduplikasi oleh PSI Perorangan menjadi wajar karena Ketua Umum PSI adalah anak Jokowi, Kaesang,” kata Arif kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

    Dia menilai konsep partai terbuka menjadi menarik dalam lanskap politik Indonesia, yang selama ini cenderung sentralistik dan bergantung pada figur tokoh tertentu. 

    “Partai terbuka seharusnya memberikan ruang bagi keterlibatan lebih luas dari berbagai kalangan, tanpa terlalu bergantung pada elite politik tertentu,” kata Arif

    Jika PSI benar-benar serius dalam menerapkan konsep ini, Arif mengungkapkan, maka mereka perlu menunjukkan langkah konkret untuk membangun partai yang lebih inklusif dan demokratis.

    “Konsep partai terbuka ini menjadi perhatian, karena partai politik di Indonesia cenderung sentralistik dan bergantung pada tokoh,” tegasnya.

    Jika benar PSI mengadopsi gagasan partai terbuka Jokowi, dia menerangkan, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan.

    Bagi PSI, ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan citra positif sebagai partai yang membawa gagasan baru dalam politik Indonesia.

    “Jokowi dan PSI akan sama-sama diuntungkan. PSI bisa mendapatkan image positif, sementara Jokowi bisa menjadikan PSI sebagai tumpuan politik,” jelasnya.

    Namun, Arif mengingatkan, tantangan utama bagi PSI saat ini adalah membuktikan konsistensinya. 

    Publik masih menanti apakah konsep partai terbuka yang PSI usung akan benar-benar diterapkan dalam praktik politik.

    “Konsistensi PSI ini yang perlu diuji, apakah ini sekadar selogan atau jualan politik saja,” tutupnya.

    Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membocorkan niat untuk membentuk sebuah Partai Super Terbuka.

    Hal itu disampaikan Jokowi baru-baru ini di kediamannya, di Solo, yang kemudian ditayangkan di YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025).

    “Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk (terbuka),” ujarnya.

    “Partai) yang dimiliki oleh seluruh anggotanya,” lanjut Jokowi tegas dalam momen tersebut.

    Saat ditanyai maksud pernyataannya itu, Jokowi justru terdiam dan tak ingin membahasnya lebih dalam.

    “Kalau (partai-partai) yang sekarang dimiliki segelintir orang pak?” demikian pertanyaan Najwa Shihab kepada Jokowi.

    “Saya nggak ingin berbicara mengenai itu,” jawab Jokowi sembari tersenyum.

    Mantan kader PDIP ini enggan menjawabnya. Ia hanya menegaskan bahwa Partai Super Terbuka bisa dimiliki oleh seluruh anggota. Bukan milik perseorangan ataupun segelintir orang.

    “Idealnya seperti itu (partai yang dimiliki oleh semua anggota) ke depan saya kita (kita akan buat) seperti itu,” ungkap Jokowi.

  • Menebak Dampak PSI Adopsi Konsep Partai Super Tbk ala Jokowi

    Menebak Dampak PSI Adopsi Konsep Partai Super Tbk ala Jokowi

    loading…

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan membuat Partai Super Terbuka (Tbk) setelah tidak lagi bergabung dengan partai politik. Foto/Septyantoro

    JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) mewacanakan membuat Partai Super Terbuka (Tbk) setelah tidak lagi bergabung dengan partai politik. Dia pun telah meminta tanggapan para relawan pendukungnya mengenai gagasannya itu.

    “Itu memang ada ide gagasan membuat Partai Super Tbk, yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan, tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini,” kata Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah beberapa hari lalu.

    Gagasan itu kemudian diadopsi oleh Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) lewat PSI Perorangan. “Tahu-tahu sudah diambil, diakomodir oleh PSI,” ungkap ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.

    Adapun PSI Perorangan merujuk pada konsep partai yang membuka keanggotaan dan pencalonan tanpa harus bergantung pada struktur partai yang kaku. Ini berhubungan dengan gagasan Partai Super Tbk yang sebelumnya disampaikan oleh Jokowi.

    Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam menilai wajar jika PSI mengadopsi ide atau gagasan Jokowi. Sebab, kata dia, PSI punya kedekatan dengan ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

    “Partai Super Tbk yang disampaikan Jokowi, saya kira diduplikasi oleh PSI Perorangan menjadi wajar. Karena Ketua Umum PSI adalah anak Jokowi, Kaesang,” ujar Arif, Rabu (12/3/2025).

    Dia menilai konsep partai terbuka menjadi menarik dalam lanskap politik Tanah Air yang selama ini cenderung sentralistik dan bergantung pada figur tokoh tertentu. Partai terbuka perlu memberikan ruang bagi keterlibatan lebih luas dari berbagai kalangan, tanpa terlalu bergantung pada elite politik tertentu.

  • Anak Abah dan Ahokers Sepakat Tak Mau Lagi Dipecah Belah, Pengamat: Perdamaiannya Masih Bersifat Semu
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Desember 2024

    Anak Abah dan Ahokers Sepakat Tak Mau Lagi Dipecah Belah, Pengamat: Perdamaiannya Masih Bersifat Semu Megapolitan 5 Desember 2024

    Anak Abah dan Ahokers Sepakat Tak Mau Lagi Dipecah Belah, Pengamat: Perdamaiannya Masih Bersifat Semu
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Analisis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam menilai, perdamaian yang terjadi di antara
    Anak Abah
    dan
    Ahokers
    masih bersifat semu.
    Hal itu disampaikan Arif merespons soal Anak Abah dan Ahokers yang sepakat tak mau lagi dipecah belah usai sama-sama mendukung
    Pramono Anung-Rano Karno
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    “Ahokers dan Anak Abah merupakan kelompok pendukung yang selama ini berseberangan secara politik. Mereka selama ini selalu berhadap-hadapan dalam banyak pertarungan politik. Karena itu, perdamaian ini saya kira masih bersifat semu karena berbasis kepentingan elektoral di Pilkada Jakarta,” jelas Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis (5/12/2024).
    Menurut Arif, perdamaian antara Anak Abah dan Ahokers seyogianya juga perlu melibatkan sosok para panglimanya masing-masing, yakni
    Anies Baswedan
    dan Basuki Tjahaja Purnama atau
    Ahok
    .
    Ia berpandangan, Anies dan Ahok perlu bertemu bersama di hadapan pendukungnya masing-masing dan mengajak mereka untuk bersatu demi membangun bangsa.
    “Kalau kemudian ini (perdamaian antara Anak Abah dan Ahokers) ditindaklanjuti dalam perdamaian yang lebih serius, tentu Anies dan Ahok akan bertemu dan kemudian bercakap-cakap, kemudian para pendukung di kedua kubu bisa berinteraksi secara intens dan cair dalam berelasi sosial,” kata Arif.
    Lebih lanjut, Arif menilai perdamaian antara Anak Abah dan Ahokers perlu diuji sampai sejauh mana akan berlangsung.
    “Kalau sekedar karena persamaan kepentingan Pilkada Jakarta, tentu ini hanya perdamaian semu. Karena perdamaian ini terkait momentum kepentingan elektoral. Tentu masih perlu diuji ini perdamaian semu atau perdamaian sejati,” imbuhnya.
    Sebelumnya diberitakan, Relawan “Anak Abah Plus” bernama Nova membantah adanya perpecahan antara pendukung Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama ketika sama-sama mendukung Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta.
    “Kami (Anak Abah dan Ahokers) sudah sepakat untuk tidak mau lagi dipecah belah. Kami sudah merasakan bagaimana sulitnya membangun Jakarta ketika kami dipecah belah,” ujar Nova dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Nova berpendapat, Ahokers dan Anak Abah merupakan relawan yang berisi oleh orang-orang progresif serta memperjuangkan nasib kaum marjinal.
    “Dan itu yang mau ditutupi oleh oligarki. Sehingga dengan adanya kejadian ini, bagi kami, ini adalah sebuah karunia Tuhan untuk Indonesia bahwa ternyata kami disatukan kembali dengan niat untuk membangun Jakarta,” kata dia.
    Untuk diketahui, Ahokers merupakan relawan eks Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sedangkan Anak Abah merupakan relawan eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan.
    Ahok dan Anies bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Akar rumput relawan mereka sempat bersitegang setelah Ahok tersandung kasus penistaan agama.
    Pada
    Pilkada Jakarta 2024
    ini, Ahokers dan Anak Abah bersatu setelah Anies Baswedan menyatakan dukungan kepada Pramono Anung dan Rano Karno.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Perang Anak Abah-Ahokers Diakhiri Tanpa Jabat Tangan Sang Panglima…
                        Megapolitan

    5 Perang Anak Abah-Ahokers Diakhiri Tanpa Jabat Tangan Sang Panglima… Megapolitan

    Perang Anak Abah-Ahokers Diakhiri Tanpa Jabat Tangan Sang Panglima…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Panasnya perseteruan Pilkada Jakarta 2017 masih teringat jelas di benak sebagian besar publik, terutama warga Jakarta. Hawanya bahkan sampai ke pelosok negeri.
    Pada saat itu, persaingan antara dua calon gubernur Jakarta, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias
    Ahok
    dan
    Anies Baswedan
    berlangsung dengan tensi yang tinggi.
    Kompetisi bahkan seolah sudah dimulai sebelum pilkada berlangsung.
    Ketika itu, Ahok menjabat sebagai Gubernur Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden ke-7 RI. Anies sering melontarkan kritik. Ini memicu reaksi keras pendukung Ahok.
    Demikian pula sebaliknya ketika Anies terpilih sebagai Gubernur Jakarta, Ahok juga tak segan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Kritikan Ahok membuat pendukung Anies meradang.
    Saking panasnya, perebutan kursi Jakarta satu kala itu tidak hanya terjadi pada kamar politik saja, tetapi menyentuh ke isu-isu sensitif.
    Hal ini semakin membentangkan jurang yang dalam antara pendukung kedua tokoh itu dan merembet pada kompetisi politik berikutnya.
    Namun, itu semua adalah cerita masa lalu. Pada
    Pilkada Jakarta 2024
    , tidak ada lagi perseteruan seperti itu.
    Kini, pendukung Ahok yang disebut
    Ahokers
    diklaim telah bersatu dengan pendukung Anies yang disebut
    Anak Abah
    .
    Kedua kelompok itu bersatu setelah sama-sama mendukung
    Pramono Anung-Rano Karno
    pada Pilkada Jakarta 2024.
    Ahok mengaku bersyukur karena Ahokers dan Anak Abah bersatu untuk mendukung Pramono Anung-Rano Karno.
    “Ya kita bersyukur kayaknya mereka bisa memahami, negara ini lebih penting di atas primordialisme dan RAS serta agama,” kata Ahok kepada wartawan di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (23/11/2024) dilansir dari
    Antara
    .
    Ahok menegaskan, seorang pemimpin tidak boleh menggunakan SARA untuk memenangkan apa pun.
    Menurutnya, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting di atas kepentingan SARA.
    Anies sedikit banyak senada dengan Ahok. Ia menyebut, Anak Abah dan Ahokers bersatu karena mereka menyadari persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta, di antaranya masalah kemanusiaan, keadilan, hingga kesetaraan.
    Berangkat dari hal itu, Anak Abah dan Ahokers bersatu dengan meninggalkan latar belakang mereka.
    “Saya rasa latar belakang apa pun akan ketemu bersamaan, agama apa pun, pilihan politik apa pun ketika sampai pada persoalan-persoalan seperti itu,” kata Anies dalam program Rosi di
    Kompas TV
    , dikutip Jumat (29/11/2024).
    Menurut Anies, negara selama ini sengaja menelantarkan rakyat Jakarta agar tidak bisa mendapatkan hak-haknya.
    Sinyal perdamaian dari para panglima perang itu pun turun sampai ke akar rumput.
    Relawan “Anak Abah Plus” bernama Nova menyampaikan, pihaknya telah bersepakat dengan Ahokers untuk tidak lagi terpecah belah setelah sama-sama mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno.
    “Kami (Anak Abah dan Ahokers) sudah sepakat untuk tidak mau lagi dipecah belah. Kami sudah merasakan bagaimana sulitnya membangun Jakarta ketika kami dipecah belah,” ujar Nova dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Nova berpendapat, Ahokers dan Anak Abah merupakan relawan yang berisi oleh orang-orang progresif serta memperjuangkan nasib kaum marjinal.
    Karena itu, ia merasa sangat bersyukur karena Anak Abah dan Ahokers saat ini sudah bersatu.
    “Dan itu yang mau ditutupi oleh oligarki. Sehingga dengan adanya kejadian ini, bagi kami, ini adalah sebuah karunia Tuhan untuk Indonesia bahwa ternyata kami disatukan kembali dengan niat untuk membangun Jakarta,” kata Nova.
    Analisis politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam menilai, bersatunya Anak Abah dan Ahokers merupakan hal yang positif bagi iklim politik Indonesia.
    Namun, Arif masih meragukan deklarasi perdamaian itu merupakan perdamaian yang sejati.
    “Ahokers dan Anak Abah merupakan kelompok pendukung yang selama ini berseberangan secara politik. Mereka selama ini selalu berhadap-hadapan dalam banyak pertarungan politik, Karena itu, perdamaian ini saya kira masih bersifat semu karena berbasis kepentingan elektoral di Pilkada Jakarta,” jelas Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis (5/12/2024).
    Menurut Arif, perdamaian sejati antara Anak Abah dan Ahokers seyogianya juga perlu melibatkan sosok para panglimanya. Siapa lagi kalau bukan Anies dan Ahok sendiri.
    Ia berpandangan, Anies dan Ahok perlu bertemu bersama di hadapan pendukungnya masing-masing dan mengajak mereka untuk bersatu demi membangun bangsa.
    “Kalau kemudian ini (perdamaian antara Anak Abah dan Ahokers) ditindaklanjuti dalam perdamaian yang lebih serius, tentu Anies dan Ahok akan bertemu dan kemudian bercakap-cakap, kemudian para pendukung di kedua kubu bisa berinteraksi secara intens dan cair dalam berelasi sosial,” kata Arif.
    Lebih lanjut, Arif menilai perdamaian antara Anak Abah dan Ahokers perlu diuji sampai sejauh mana akan berlangsung.
    “Kalau sekadar karena persamaan kepentingan Pilkada Jakarta, tentu ini hanya perdamaian semu. Karena perdamaian ini terkait momentum kepentingan elektoral. Tentu masih perlu diuji ini perdamaian semu atau perdamaian sejati,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Effendi Simbolon Dinilai Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P Usai Beri Dukungan ke Ridwan Kamil
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 November 2024

    Effendi Simbolon Dinilai Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P Usai Beri Dukungan ke Ridwan Kamil Megapolitan 20 November 2024

    Effendi Simbolon Dinilai Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P Usai Beri Dukungan ke Ridwan Kamil
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai
    PDI-P
    sudah tak menganggap kadernya,
    Effendi Simbolon
    , yang secara terang-terangan mendukung calon gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    , pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    Hal itu disampaikan Arif usai Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan capek untuk menindak Effendi karena tidak mendukung pasangan calon yang diusung PDI-P, yakni Pramono Anung-Rano Karno.
    “Terkait PDI-P yang tidak menindaklanjuti langkah Effendi Simbolon (mendukung Ridwan Kamil), ini bisa dibaca dua hal. Pertama PDI-P tidak menganggap Effendi Simbolon sebagai kadernya, atau sudah diabaikan, atau sudah tidak dihitung lagi sehingga apa pun langkah Effendi dalam tanda petik tidak dianggap,” jelas Arif kepada
    Kompas.com
    , Rabu (20/11/2024).
    Di lain sisi, Arif menilai PDI-P tidak disiplin dengan kadernya yang tidak mau mengikuti instruksi kebijakan partai.
    Kata Arif, seharusnya Effendi perlu diberikan sanksi apabila dia masih menjadi kader PDI-P.
    “Posisi lain juga bisa dilihat kalau kemudian ini faktor Jokowi atau satu barisan Jokowi. Bisa jadi juga PDI-P juga sudah cukup abai atau membiarkan jika (Effendi) itu dalam barisan satu barisan bersama Jokowi,” imbuhnya.
    Sebelumnya diberitakan, PDI-P mengaku “capek” melihat kadernya, Effendi Simbolon, ikut mengampanyekan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta alih-alih Pramono Anung-Rano Karno yang merupakan usungan PDI-P.
    “Capek,” kata Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, saat ditanya apakah PDI-P akan menindak Effendi, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
    Ia menilai upaya itu juga tak akan berpengaruh terhadap tingkat elektoral.
    Said memberi contoh, dirinya merupakan calon anggota legislatif dengan perolehan suara terbanyak se-Indonesia pada Pileg 2024.
    Namun, perolehan suara itu belum tentu akan berpengaruh terhadap tingkat elektoral kandidat yang ia dukung dalam sebuah pilkada.
    Sebab, kata Said, dalam pilkada, yang berpengaruh adalah ketokohan si calon itu sendiri.
    “Kalau urusan tindakan,
    ina inu
    , kita fokus tanggal 27. Biar seribu Said, biar suara terbesar di republik, enggak laku,” ujar dia.
    Said juga mengaku tidak tahu status terbaru keanggotaan Effendi di PDI-P, terlebih menyusul tindakannya yang membelot dari arah dukung.
    Adapun Effendi Simbolon hadir dalam pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Ridwan Kamil dan sejumlah kader partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Senin (18/11/2024).
    Nama Effendi sempat disapa oleh Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono, Ahmad Riza Patria. Riza bilang, kader PDI Perjuangan itu mendukung Ridwan.
    “Di sini ada spesial Pak Jokowi, dari PDI Perjuangan ada Effendi Simbolon. Ini kader PDI Perjuangan yang mendukung Ridwan Kamil,” ujar Riza di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin.
    Di penghujung acara, nama Effendi kembali disinggung oleh Ridwan Kamil.
    Ridwan menyinggung soal Pilkada Jakarta yang menjadi ajang rekonsiliasi bagi pihak-pihak yang terpecah pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, termasuk sosok Effendi.
    “Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon, (tadi) mendeklarasikan 7.000 (dukungan dari) orang-orang Batak, beliau dari partai mana kita semua tahu kan,” kata Ridwan usai acara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus…
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 November 2024

    Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan 1 November 2024

    Pramono Anung “Menggoyang” KIM Plus…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Soliditas partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung
    Ridwan Kamil

    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 patut dipertanyakan.
    Sebab, tidak semua pihak yang berada di barisan
    KIM Plus
    sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Sebagian dari mereka justru memberikan dukungan untuk
    Pramono Anung

    Rano Karno
    .
    Bahkan, Pramono mengeklaim ada pimpinan partai politik (parpol) di KIM Plus yang mendukung pencalonannya sebagai gubernur Jakarta.
    Dukungan itu diberikan lantaran dirinya dianggap sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan banyak elite parpol di KIM Plus.
    “Ya, yang jelas saya tidak mau mencederai siapa pun. Semua tahu bahwa selama ini saya bisa berkomunikasi, bisa diterima siapa pun,” kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
    Kendati demikian, Pramono tidak pernah menyebutkan siapa ketua umum dan partai politik di KIM Plus yang mendukungnya dalam Pilkada Jakarta.
    Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024), pemilih lima parpol di KIM Plus tidak kompak mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Pasangan Pramono-Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Hal yang sama juga terjadi pada akar rumput dari partai di KIM Plus lainnya, yakni Golkar, PKB, dan Nasdem.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Kesolidan KIM Plus kembali dipertanyakan usai delapan eks calon anggota legislatif (caleg) dari enam partai di KIM Plus mendatangi kediaman Pramono Anung di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Kedelapan eks caleg itu adalah Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , delapan mantan caleg itu datang ke rumah Pramono sekitar pukul 07.34 WIB. Hampir semuanya hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Setelah itu kedelapan politisi itu masuk ke dalam rumah Pramono untuk melakukan pertemuan.
    Usai melakukan pertemuan, tujuh eks caleg dari partai di KIM Plus terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Pramono-Rano pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketujuh eks caleg itu adalah Muhammad Ishaq, Abdul Hakim, Ahmad Syukri, Okto Fudin, Nafiudin, Ahmad Faisal, dan Riko.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno),” kata Ahmad Syukri, eks caleg dari PKB, di Cipete, Kamis.
    Syukri mengatakan, ia dan keenam eks caleg lainnya memberikan dukungan untuk Pramono-Rano tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
    “Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan,” ujar Syukri.
    Analis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai pertemuan antara Pramono dengan eks caleg dari sejumlah partai di KIM Plus merupakan ujian soliditas bagi KIM Plus.
    “Pertemuan tersebut bisa menggoyahkan pemilih partai KIM Plus,” ungkap Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Arif berujar, pertemuan Pramono dengan politisi KIM Plus tentu memberi pesan ke publik bahwa dukungan KIM Plus tidak bulat ke Ridwan Kamil-Suswono.
    Apalagi, kata Arif, data beberapa survei menunjukkan Pramono-Rano mulai mengejar, bahkan menyalip Ridwan Kamil-Suswono.
    “Selain itu, dari data survei juga ternyata banyak pemilih parpol
    KIM plus
    justru tidak sedikit yang memilih Pramono-Rano,” jelas Arif.
    Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa KIM Plus harus melakukan konsolidasi berkait banyaknya kader maupun pemilih dari kubu mereka yang membelot.
    “(KIM Plus harus) mengonsolidasikan diri, bukan hanya di level elite, melainkan juga konsolidasi di tingkat
    grassroot
    (akar rumput),” tutur Arif.
    Ketua tim sukses (timses) Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, memastikan KIM Plus tetap solid meski tujuh politisi dari berbagai partai di KIM Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano.
    “Partainya semua solid seperti malam ini, memberikan dukungan pada paslon RIDO, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi, tidak ada masalah,” kata Riza di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.
    Riza menganggap ketujuh politisi itu ingin mencari “pelabuhan” baru usai berpindah dukungan.
    Terlebih, mereka merupakan eks calon caleg pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 dengan perolehan suara yang sangat kecil.
    “Saya cek ada yang 192, ada yang 532 suara, sehingga memang masih jauh untuk dapat duduk di DPRD. Beberapa teman-teman kita ini mungkin ingin mencari tempat lain sehingga memberikan dukungan,” ujar Riza.
    Riza berujar, fenomena perpindahan dukungan sudah pernah terjadi di tubuh KIM Plus saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    “Ini juga terjadi kemarin di Pilpres juga, ada beberapa juga mantan caleg yang belum berhasil, atau yang belum mendapat kesempatan mungkin, memberikan dukungan pada pasangan lain. Jadi, biasa ya,” kata dia.
    “Dalam setiap Pilpres, setiap Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” pungkas dia.
    (Penulis: Irfan Kamil, I Putu Gede Rama Paramahamsa, Shinta Dwi Ayu | Editor: Icha Rastika, Irfan Maullana, Fabian Januarius Kuwado, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus…
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 November 2024

    10 Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan

    Pramono Anung “Menggoyang” KIM Plus…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Soliditas partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung
    Ridwan Kamil

    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 patut dipertanyakan.
    Sebab, tidak semua pihak yang berada di barisan
    KIM Plus
    sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Sebagian dari mereka justru memberikan dukungan untuk
    Pramono Anung

    Rano Karno
    .
    Bahkan, Pramono mengeklaim ada pimpinan partai politik (parpol) di KIM Plus yang mendukung pencalonannya sebagai gubernur Jakarta.
    Dukungan itu diberikan lantaran dirinya dianggap sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan banyak elite parpol di KIM Plus.
    “Ya, yang jelas saya tidak mau mencederai siapa pun. Semua tahu bahwa selama ini saya bisa berkomunikasi, bisa diterima siapa pun,” kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
    Kendati demikian, Pramono tidak pernah menyebutkan siapa ketua umum dan partai politik di KIM Plus yang mendukungnya dalam Pilkada Jakarta.
    Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024), pemilih lima parpol di KIM Plus tidak kompak mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Pasangan Pramono-Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Hal yang sama juga terjadi pada akar rumput dari partai di KIM Plus lainnya, yakni Golkar, PKB, dan Nasdem.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Kesolidan KIM Plus kembali dipertanyakan usai delapan eks calon anggota legislatif (caleg) dari enam partai di KIM Plus mendatangi kediaman Pramono Anung di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Kedelapan eks caleg itu adalah Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , delapan mantan caleg itu datang ke rumah Pramono sekitar pukul 07.34 WIB. Hampir semuanya hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Setelah itu kedelapan politisi itu masuk ke dalam rumah Pramono untuk melakukan pertemuan.
    Usai melakukan pertemuan, tujuh eks caleg dari partai di KIM Plus terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Pramono-Rano pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketujuh eks caleg itu adalah Muhammad Ishaq, Abdul Hakim, Ahmad Syukri, Okto Fudin, Nafiudin, Ahmad Faisal, dan Riko.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno),” kata Ahmad Syukri, eks caleg dari PKB, di Cipete, Kamis.
    Syukri mengatakan, ia dan keenam eks caleg lainnya memberikan dukungan untuk Pramono-Rano tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
    “Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan,” ujar Syukri.
    Analis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai pertemuan antara Pramono dengan eks caleg dari sejumlah partai di KIM Plus merupakan ujian soliditas bagi KIM Plus.
    “Pertemuan tersebut bisa menggoyahkan pemilih partai KIM Plus,” ungkap Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Arif berujar, pertemuan Pramono dengan politisi KIM Plus tentu memberi pesan ke publik bahwa dukungan KIM Plus tidak bulat ke Ridwan Kamil-Suswono.
    Apalagi, kata Arif, data beberapa survei menunjukkan Pramono-Rano mulai mengejar, bahkan menyalip Ridwan Kamil-Suswono.
    “Selain itu, dari data survei juga ternyata banyak pemilih parpol
    KIM plus
    justru tidak sedikit yang memilih Pramono-Rano,” jelas Arif.
    Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa KIM Plus harus melakukan konsolidasi berkait banyaknya kader maupun pemilih dari kubu mereka yang membelot.
    “(KIM Plus harus) mengonsolidasikan diri, bukan hanya di level elite, melainkan juga konsolidasi di tingkat
    grassroot
    (akar rumput),” tutur Arif.
    Ketua tim sukses (timses) Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, memastikan KIM Plus tetap solid meski tujuh politisi dari berbagai partai di KIM Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano.
    “Partainya semua solid seperti malam ini, memberikan dukungan pada paslon RIDO, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi, tidak ada masalah,” kata Riza di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.
    Riza menganggap ketujuh politisi itu ingin mencari “pelabuhan” baru usai berpindah dukungan.
    Terlebih, mereka merupakan eks calon caleg pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 dengan perolehan suara yang sangat kecil.
    “Saya cek ada yang 192, ada yang 532 suara, sehingga memang masih jauh untuk dapat duduk di DPRD. Beberapa teman-teman kita ini mungkin ingin mencari tempat lain sehingga memberikan dukungan,” ujar Riza.
    Riza berujar, fenomena perpindahan dukungan sudah pernah terjadi di tubuh KIM Plus saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    “Ini juga terjadi kemarin di Pilpres juga, ada beberapa juga mantan caleg yang belum berhasil, atau yang belum mendapat kesempatan mungkin, memberikan dukungan pada pasangan lain. Jadi, biasa ya,” kata dia.
    “Dalam setiap Pilpres, setiap Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” pungkas dia.
    (Penulis: Irfan Kamil, I Putu Gede Rama Paramahamsa, Shinta Dwi Ayu | Editor: Icha Rastika, Irfan Maullana, Fabian Januarius Kuwado, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.