Xcloud.id

Tag: Arif Havas Oegroseno

  • Legislator: Dubes untuk AS penting ditetapkan guna antisipasi dinamika

    Legislator: Dubes untuk AS penting ditetapkan guna antisipasi dinamika

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mengingatkan pentingnya Indonesia segera menetapkan Duta Besar untuk Amerika Serikat (AS) guna mengantisipasi berbagai dinamika politik dan kebijakan perdagangan AS, termasuk tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    “Kehadiran Dubes sangat vital untuk memahami sekaligus mengantisipasi berbagai kebijakan AS, termasuk isu tarif impor yang berdampak pada ekspor Indonesia,” kata Sarifah kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Dia pun mendorong penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS untuk mencari solusi alternatif dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS.

    “Kerja sama bilateral harus terus diperkuat sebagai langkah strategis mencari jalan tengah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) bergotong royong untuk memperkuat kemandirian ekonomi dalam negeri.

    “Kita perlu mengurangi ketergantungan dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik, sekaligus mencari peluang pasar baru,” ucapnya.

    Dia menilai langkah tersebut krusial mengingat AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya.

    “Kehadiran diplomat tetap di Washington DC diharapkan dapat lebih memuluskan komunikasi dan negosiasi antara kedua negara,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (7/4), Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menilai kosongnya kursi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) tidak akan memengaruhi proses negosiasi kebijakan tarif AS nanti.

    Menurut dia, tim delegasi yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu mampu melakukan negosiasi dalam pertemuan tingkat tinggi dengan pihak AS mengingat jabatan yang setara menteri.

    “Ya kita kan kalau begini (proses negosiasi) udah high level (pertemuan tingkat tinggi) ya,” kata Havas usai konferensi pers di Jakarta.

    Ia mengatakan bahwa jabatan duta besar Indonesia untuk AS masih belum terisi disebabkan karena adanya pergantian pemerintahan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenlu: Tarif AS jadi momentum ASEAN memperkuat kemandirian regional

    Wamenlu: Tarif AS jadi momentum ASEAN memperkuat kemandirian regional

    Ini adalah momentum yang sangat baik bagi ASEAN untuk menciptakan kemandirian regional yang strategis dalam bidang ekonomi.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menilai bahwa tarif timbal balik atau resiprokal Amerika Serikat (AS) menjadi momentum bagi ASEAN untuk memperkuat kemandirian regional dalam bidang ekonomi.

    “Ini adalah momentum yang sangat baik bagi ASEAN untuk menciptakan kemandirian regional yang strategis dalam bidang ekonomi,” ujar Arif Havas dalam “Public Forum: Regional Response to Trump 2.0” yang digelar oleh CSIS Indonesia, dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Havas menyampaikan bahwa kontribusi AS dalam perdagangan global berkisar di angka 14-15,5 persen. Berdasarkan hal tersebut, Havas menyoroti potensi 80 persen aktivitas perdagangan global yang bisa dieksplore di luar AS.

    Selain itu, Havas juga menyoroti nilai perdagangan global AS yang berada di kisaran 400 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.811 triliun (kurs Rp17.027,72).

    “Menariknya, perdagangan antar-ASEAN pada 2024 itu mencapai 759 miliar dolar AS (Rp12.924 triliun),” kata Havas.

    Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan antar-negara anggota ASEAN berjalan dengan sangat baik, bahkan melebihi kontribusi yang dimiliki oleh AS di tingkat global.

    Maka dari itu, Havas menilai penting bagi ASEAN memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kemandirian regional.

    “Mungkin, kami perlu meninjau kembali atau setidaknya mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN,” ujarnya lagi.

    Havas menyampaikan bahwa ASEAN harus belajar dari Uni Eropa ihwal bagaimana negara-negara barat tersebut meniadakan hambatan perdagangan antarnegara anggota.

    Meskipun pasar internal Uni Eropa jauh lebih maju dibandingkan ASEAN, kata dia, namun ada baiknya bagi ASEAN untuk memiliki mekanisme perdagangan yang serupa dengan Uni Eropa.

    Wabilkhusus, mekanisme untuk mempermudah pergerakan orang, pergerakan barang, dan pergerakan jasa di dalam ASEAN.

    “Ini (memperkuat independensi regional) sangat memungkinkan. Saya meyakini dalam ASEAN sendiri, kita harus melihat peluang-peluang itu dan menemukan jalan untuk memperdalam ini,” kata Havas.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Akan tetapi, pada Rabu (9/4) sore waktu AS, Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi itu, hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dubes RI di AS Kosong, Begini Penjelasan Wamenlu

    Dubes RI di AS Kosong, Begini Penjelasan Wamenlu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno merepons soal jabatan Duta Besar Republik Indonesia di  Amerika Serikat (AS) yang saat ini masih kosong di tengah pengenaan tarif impor 32% Presiden AS Donald Trump. 

    Arif menyebut kekosongan pos jabatan Dubes AS tidak berdampak langsung ke proses negosiasi yang akan ditempuh pemerintah RI ke pemerintah AS. Hal itu karena delegasi yang akan dikirimkan pemerintahan Prabowo Subianto sudah bersifat high-level yakni dipimpin Menko Perekonomian, bukan lagi sebatas Dubes.

    “Kalau begini udah high level ya, high level-nya kan memang, kayak waktu saya di Jerman kan, kalau sudah high level kan ya saya pun juga, weight-nya juga kurang gitu ya. Ini kan high level, masalahnya kan tingginya dia Pak Menko,” jelas Arif saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Meski demikian, Arif mengungkap pemerintah akan secepatnya mengangkat Dubes AS baru untuk segera bertuga setelah hampir dua tahun lamanya tidak dijabat siapa-siap. 

    Menurut Arif, proses pemilihan Dubes AS memakan waktu lama sehingga kosong sampai saat ini karena adanya pergantian pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto pada 2024 lalu. 

    “Ya secepatnya [diangkat Dubes AS, red]. Enggak tahu saya [siapa, red],” ucapnya. 

    Adapun Presiden Prabowo Subianto telah memastikan pemerintahannya telah siap untuk menghadapi negosiasi dengan AS  terkait tarif impor yang diterapkan Presiden Donald Trump. 

    “Ya kami [pemerintah] akan hadapi dengan baik,” ujar Prabowo.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mengambil langkah diplomatik yang matang dan penuh kehati-hatian dalam menghadapi kebijakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah AS, yang berpotensi memengaruhi perdagangan antara kedua negara.

    Meskipun belum merinci detail dari strategi negosiasi yang akan dijalankan, tetapi Prabowo memastikan bahwa Indonesia akan berusaha menjaga hubungan baik dan mengupayakan kesepakatan yang adil bagi kedua pihak. 

    “Kita tenang, kita punya kekuatan dan kita akan berunding,” imbuhnya.

  • Prabowo Beri Misi Khusus ke Airlangga dan Sri Mulyani Terkait Tarif Trump

    Prabowo Beri Misi Khusus ke Airlangga dan Sri Mulyani Terkait Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan mengirim delegasi untuk berunding secara resmi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, terkait dengan kebijakan tarif impor. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, delegasi yang akan dikirimkan ke AS yakni dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Airlangga menyebut pemerintah RI telah membahas seluruh poin-poin negosiasi yang akan ditawarkan Indonesia ke AS. 

    “Sudah-sudah [dibahas poin negosiasiny, red]. Dan pak Presiden menugaskan saya, Menlu dan Menteri Keuangan,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/4/2025). 

    Airlangga menyebut akan segera melakukan perundingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dia menyebut perundingan akan dilakukan secara bilateral dengan di antaranya Departemen Perdagangan AS (Secretary of Commerce) serta United States Trade Representatives atau USTR. 

    Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, pemerintah RI akan melemparkan sikap resmi menghadapi tarif Trump itu sebelum 9 April atau saat tarif impor itu diberlakukan untuk seluruh negara. 

    “Sebelum tanggal 9 kita sudah melemparkan posisi kita,” kata Airlangga. 

    Adapun Presiden hari ini mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat negara di Istana Kepresidenan. Selain Airlangga, turut terlihat hadir sore ini yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan lain-lain. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan, pemerintah RI telah menerima dokumen resmi soal apa saja yang menjadi keluhan pemerintah AS sehingga mengganjar Indonesia dengan tarif impor sebesar 32%. 

    Tarif itu lebih besar dari Singapura dan Malaysia, dan termasuk tertinggi di Asean. Menurut Arif, hal yang menjadi keprihatinan pemerintah AS adalah di antaranya masalah non-tariff barrier atau hambatan non-tarif maupun masalah defisit perdagangan. 

    Arif menjelaskan, pemerintah RI akan menyampaikan penawaran negosiasi tarif impor yang dikenakan AS sebesar 32%. Tawaran itu akan disampaikan secara konkret. 

    Selanjutnya, Arif memastikan pemerintah bakal mengajukan tarif impor yang lebih rendah untuk Indonesia dari yang saat ini diterapkan. Namun, dia tak memerinci berapa angka yang akan dinegosiasikan pihak Indonesia ke AS. 

    “Kalau harapannya ya minus. Kita lihat dulu secara menyeluruh juga,” kata mantan Duta Besar Jerman itu. 

  • Wamenlu Sebut Negosiasi Kebijakan Tarif Trump dengan AS Bakal Berlangsung Panjang

    Wamenlu Sebut Negosiasi Kebijakan Tarif Trump dengan AS Bakal Berlangsung Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah RI mengaku bakal menempuh proses yang panjang dalam bernegosiasi dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menurunkan tarif impor.

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menjelaskan, setiap perundingan sejatinya selalu merupakan proses yang panjang. Sebagai diplomat karier, dia mengaku berpengalaman memimpin sejumlah perundingan yang sampai dengan saat ini belum mencapai kesepakatan. 

    “Perundingan selalu panjang,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025). 

    Arif mengaku tak tahu apabila negosiasi yang akan dilakukan delegasi pemerintah RI ke Departemen Perdagangan AS bakal memakan waktu yang lama atau sebentar. Dia menyebut semuanya tergantung dengan tawaran apa yang diajukan oleh RI ke AS untuk menurunkan tarif impor sebesar 32% itu. 

    “Tergantung dari offer kita apa yang disepakati oleh Pak Presiden, elemenya apa, kemudian kita kirim ke mereka. Kalau kita dengar mereka bicaranya gimana, kan ini semua berproses dalam waktu yang cukup cepat. Jadi sulit bahwa merediksi seperti itu,” paparnya.

    Arif menjelaskan, perlu ada kepastian atas apa yang bakal disepakati oleh kedua negara untuk melihat seberapa besar daya tawar Indonesia untuk bernegosiasi dengan Negara Paman Sam itu. 

    Mantan Duta Besar Jerman itu menyebut pemerintah Indonesia akan mengirim delegasi level tinggi untuk berunding dengan Departemen Perdagangan AS, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. 

    “Kita bisa lihat dulu apa yang disepakati oleh high level kita, Pak Presiden sama Pak Menko. Dari situ nanti kan bisa disampaikan kepada mereka baru kita bisa cek optimis atau optimis,” terangnya. 

    Di sisi lain, Arif mengaku pihaknya tidak khawatir atas faktor-faktor lain yang dianggap berpotensi memengaruhi kelancaran proses negosiasi dengan AS. Contohnya, keanggotaan Indonesia di dalam BRICS. 

    “Enggak ada [kekhawatiran],” ungkapnya. 

    Seperti diketahui, negara-negara BRICS turut diganjar tarif impor timbal balik atau resiprokal. Tarif itu lebih tinggi dari basis 10% untuk semua negara dan dialamatkan untuk negara-negara yang dianggap memiliki hambatan perdagangan yang tinggi dengan AS. 

    Negara-negara anggotanya seperti China diganjar tarif impor sebesar 34%, India 26% dan Afrika Selatan 30%. Sementara itu, Brasil hanya diganjar tarif dasar 10%, bahkan Rusia lolos dengan tarif impor 0%. 

    Adapun Presiden Prabowo Subianto juga sudah memastikan pemerintahannya telah siap untuk menghadapi negosiasi dengan AS  terkait tarif impor yang diterapkan Presiden Donald Trump. 

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri agenda penyerapan pengadaan gabah perum Bulog di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

    “Ya kami [pemerintah] akan hadapi dengan baik,” ujar Prabowo.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mengambil langkah diplomatik yang matang dan penuh kehati-hatian dalam menghadapi kebijakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah AS, yang berpotensi memengaruhi perdagangan antara kedua negara.

    Meskipun belum merinci detail dari strategi negosiasi yang akan dijalankan, tetapi Prabowo memastikan bahwa Indonesia akan berusaha menjaga hubungan baik dan mengupayakan kesepakatan yang adil bagi kedua pihak. 

    “Kita tenang, kita punya kekuatan dan kita akan berunding,” imbuhnya.

  • Wamenlu Ungkap Kisi-Kisi Proses Negosiasi RI ke Trump Soal Tarif Impor 32%

    Wamenlu Ungkap Kisi-Kisi Proses Negosiasi RI ke Trump Soal Tarif Impor 32%

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengungkap sejumlah kisi-kisi proses negosiasi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Presiden Donald Trump terkait dengan pengenaan tarif impor ke AS sebesar 32% untuk Indonesia. 

    Arif menyebut delegasi yang akan mewakili pemerintah Indonesia untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Nantinya, delegasi akan mengajukan pertemuan dengan Departemen Perdagangan AS serta United States Trade Representative atau USTR.

    “Kalau kita kan minta waktu ketemu sama Secretary of Commerce, sama USTR,” kata Arif kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025). 

    Arif pun mengaku belum bisa menyampaikan apa garis besar negosiasi yang akan diajukan delegasi level tinggi RI ke pemerintahan Donald Trump. 

    Namun, dia menyampaikan dokumen resmi pemerintah AS mengenai tarif impor itu turut memuat keberatan Negeri Paman Sam soal sejumlah hambatan non-tarif atau non-tariff measures pada perdagangan AS dan Indonesia, maupun defisit perdagangan. 

    Sebagaimana diketahui, Trump menerapkan tarif impor dasar 10% ke semua negara dan lebih tinggi untuk negara-negara dengan hambatan perdagangan yang tinggi dengan AS. Salah satu kategorinya yakni negara-negara yang mencetak surplus pada perdagangan dengan AS, sehingga menyebabkan perdagangan negara itu mengalami defisit. 

    “Jadi ya mungkin lebih comprehensive ya. Ada masalah non-tariff barrier, non-tarif measures, kemudian juga ada masalah defisit perdagangan gitu,” papar diplomat karier itu. 

    Arif menjelaskan, pemerintah RI akan menyampaikan penawaran negosiasi tarif impor yang dikenakan AS sebesar 32%. Tawaran itu akan disampaikan secara konkret. 

    Lagipula, Arif menilai perdagangan AS dan Indonesia cenderung bersifat komplementer dibandingkan bersaing satu sama lain. Dia menyebut Indonesia dan AS tak menjual barang-barang yang sama. 

    “Kalau misalnya kita kan konsumsi untuk soybean [kedelai, red] kan tinggi, kemudian gandum, wheat untuk mie kan juga tinggi. Kita juga lifting migas belum terlalu maksimal. Jadi kita bisa realokasi kebutuhan migas kita ke Amerika. Jadi memang produk kita memang komplementer aja,” terangnya. 

    Selanjutnya, Arif memastikan pemerintah bakal mengajukan tarif impor yang lebih rendah untuk Indonesia dari yang saat ini diterapkan. Namun, dia tak memerinci berapa angka yang akan dinegosiasikan pihak Indonesia ke AS. 

    “Kalau harapannya ya minus. Kita lihat dulu secara menyeluruh juga,” kata mantan Duta Besar Jerman itu. 

    Adapun Presiden Prabowo Subianto juga sudah memastikan pemerintahannya telah siap untuk menghadapi negosiasi dengan AS  terkait tarif impor yang diterapkan Presiden Donald Trump. 

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri agenda penyerapan pengadaan gabah perum Bulog di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

    “Ya kami [pemerintah] akan hadapi dengan baik,” ujar Prabowo.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mengambil langkah diplomatik yang matang dan penuh kehati-hatian dalam menghadapi kebijakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah AS, yang berpotensi memengaruhi perdagangan antara kedua negara.

    Meskipun belum merinci detail dari strategi negosiasi yang akan dijalankan, tetapi Prabowo memastikan bahwa Indonesia akan berusaha menjaga hubungan baik dan mengupayakan kesepakatan yang adil bagi kedua pihak. 

    “Kita tenang, kita punya kekuatan dan kita akan berunding,” imbuhnya.

  • Tegas! Pemerintah RI Sebut EUDR ‘Musuh Bersama’ Dunia

    Tegas! Pemerintah RI Sebut EUDR ‘Musuh Bersama’ Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peraturan Uni Eropa terkait deforestasi atau yang disebut dengan European Union Deforestation Regulation (EUDR) mendapat perlawanan dari banyak pihak karena memiliki ketentuan yang bermasalah, termasuk Indonesia.

    Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan ada tiga masalah yang ada di EUDR dan mendapat pertentangan dari dunia.

    Pertama adalah kewajiban pengusaha dan pemerintah untuk berbagai data di sektor perkebunan, yang belum ada kepastian standar hingga keamanan penggunaan datanya.

    “Data protection-nya itu aja nggak ada kejelasan dari EU,” kata Arif di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Sabtu (1/3/2025).

    Regulasi bermasalah selanjutnya adalah terkait Benchmark Risiko Negara yang tak jelas dasarnya. “Dan kita nggak jelas yang di benchmark apa, apakah negara atau komoditas,” tegas Arif.

    Ketiga, Arif menegaskan bahwa sejumlah perusahaan di Eropa, seperti di Jerman, menentang EUDR, bahkan sampai menggugat keseluruhan peraturan yang dibuat Parlemen dan Dewan Eropa itu, khususnya terkait data sharing.

    “Jadi enggak cuma kita saja, Amerika Serikat bermasalah, Brazil bermasalah dengan EUDR, seluruh dunia bermasalah dengan EUDR, termasuk industri Jerman sendiri,” ungkap Arif.

    (dce)

  • Pemerintah Siapkan Materi Pendaftaran OECD, Target Diserahkan Juni

    Pemerintah Siapkan Materi Pendaftaran OECD, Target Diserahkan Juni

    Jakarta –

    Pemerintah sedang menyiapkan pendaftaran keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Targetnya, persiapan tersebut bisa selesai Juni 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dari 26 sektor atau bidang yang harus disesuaikan regulasinya dengan ketentuan OECD, mayoritas telah selesai dilaksanakan mulai dari sektor perpajakan, birokrasi, sistem keuangan, penindakan korupsi dan terkait lingkungan.

    “Beberapa sudah in line dengan standar OECD, beberapa sudah berada dalam track yang benar dan ada juga yang masih belum. Jadi itu yang tadi direview dengan seluruh K/L,” kata Airlangga usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Aksesi Indonesia untuk OECD di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan initial memorandum akan dibawa atau diserahkan dalam sidang pertemuan menteri pada awal Juni 2025 untuk direview oleh pihak OECD.

    “Kita akan selesaikan (initial memorandum) di akhir Maret. Akhir Maret nanti berarti kan semua initial memorandum sudah selesai, kita kompilasi, kita bahas lagi, kita matangkan. Nanti awal Juni sudah kita serahkan ke mereka,” kata Susiwijono dalam kesempatan yang sama.

    Dokumen initial memorandum berisi penilaian mandiri atas kesesuaian regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap standar yang ditetapkan OECD. Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

    Penyusunan initial memorandum dilaksanakan oleh Timnas OECD yang terdiri dari 64 kementerian dan lembaga (K/L) dengan 26 komite. Setelah dokumen diserahkan, kata Susiwijono, tim dari OECD akan datang ke Indonesia pada awal 2026 untuk melakukan penilaian.

    “Kalau initial memorandum sudah diserahkan, nanti akan direview oleh mereka. Nah biasanya enam bulan berikutnya, katakan di awal 2026, mereka baru akan datang ke Indonesia melakukan assessment. Assessment review lagi, comply nggak dengan ini,” beber Susiwijono.

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno usai hadir rapat menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun. Target itu lebih cepat dari pengalaman negara-negara lain yang butuh waktu 4-8 tahun.

    “Ya kalau targetnya sih tiga tahun ya seperti kata Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto), tapi kan kita nggak tahu proses teknisnya,” ucap Arif.

    (ada/hns)

  • Pemerintah Bantah Tudingan Uni Eropa Soal Deforestasi di RI

    Pemerintah Bantah Tudingan Uni Eropa Soal Deforestasi di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah pengusaha sawit berkumpul di Medan, Sumatera Utara untuk membahas regulasi terbaru Uni Eropa yang menolak kelapa sawit karena dilabeli sebagai produk perusak alam. Bagaimana realitanya?

    Seperti diketahui, kebijakan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) melarang negara-negara Uni Eropa membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan. Adapun komoditas yang dilabeli merusak hutan termasuk kelapa sawit, kakao, kopi, dan karet. Kebijakan ini jelas merugikan komoditas ekspor andalan Indonesia.

    Waki Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno memaparkan bagaimana Uni Eropa kerap melontarkan tudingan tak berdasar terkait deforestasi di Indonesia. Dan tudingan ini memiliki implikasi serius yang bisa membuat komoditas ekspor andalan Indonesia tak bisa dijual di Eropa.

    “EU mengatakan mereka memiliki fasilitas satelit, namun ternyata satelit mereka mendefinisikan suatu area yang bukan hutan sebagai wilayah terdampak deforestasi, contohnya kawasan Bandara Soekarno Hatta,” ujar Arif Havas, yang hadir secar virtual di seminal internasional bertema deforestasi dan industri agrikultur, yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Rabu (19/2/2025).

    Contoh lainnya, lanjut Arif, Uni Eropa pernah menuding sebuah wilayah di Sumatera sebagai hutan tropis, padahal kenyataan di lapangan wilayah tersebut adalah kebun pisang.

    Untuk menjawab tudingan tersebut, Arif menjamin bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap aspek keberlanjutan di industri pertanian dan perkebunan. Hanya saja, meski sudah melakukan banyak upaya, kampanye sustainability Indonesia belum terdengar di dunia internasional.

    “Sustainability bukan monopoli milik Eropa. Kita sudah melakukan upaya-upaya, tapi masalahnya kita kurang pandai menyampaikan ke dunia internasional.”

    Kebijakan EUDR sendiri akan diimplementasikan mulai Desember 2025. Terkait hal ini, Indonesia juga telah melayangkan surat protes resmi kepada Uni Eropa.

    Jelang implementasi EUDR, Arif menilai, ada banyak faktor yang bisa memengaruhi masa depan kebijakan tersebut, salah satunya adalah penolakan Amerika Serikat dan kebijakan tarif baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

    “Jadi, sambil kita menunggu apa yang terjadi di EUDR, saya rasa Indonesia harus terus melakukan kampanye, dan kampanye yang mungkin lebih menyentuh [soal sawit],” tegasnya.

    Ketua Rumah Sawit Indonesia Kacuk Sumarto mendesak pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi serta solusi jika pada akhirnya EUDR resmi berlaku.

    “Boleh kita tidak berdagang dengan Eropa, tapi harus ada alternatif kita dagangnya ke mana,” kata Kacuk.

    Dia juga mendesak pemerintah membenahi carut-marut inkonsistensi kebijakan dalam penetapan kawasan hutan. Pada saat pelaku usaha dan petani kelapa sawit telah berkomitmen untuk patuh dan menerapkan tata kelola yang berkelanjutan, pemerintah sendiri justru kerap menuding perkebunan sawit membabat kawasan hutan.

    “Ini akan semakin menyulitkan komoditas minyak sawit untuk menembus pasar Eropa. Orang Eropa akan bilang, lho pemerintah Indonesia sendiri kan yang mengatakan bahwa ada kebun sawit di kawasan hutan,” kata Kacuk.

    (hsy/hsy)

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News