Xcloud.id

Tag: Arif Havas Oegroseno

  • 3 Eks Menteri Indroyono Soesilo Diisukan Jadi Dubes AS, Puan dan Dasco Kompak Jawab: Benar Enggak Ya… Nasional

    3 Eks Menteri Indroyono Soesilo Diisukan Jadi Dubes AS, Puan dan Dasco Kompak Jawab: Benar Enggak Ya… Nasional

    Eks Menteri Indroyono Soesilo Diisukan Jadi Dubes AS, Puan dan Dasco Kompak Jawab: Benar Enggak Ya…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI angkat bicara mengenai isu eks Menko Maritim
    Indroyono Soesilo
    menjadi Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS).
    Ketua DPR
    Puan Maharani
    tidak menjawab secara gamblang perihal isu tersebut.
    “Benar enggak ya,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
    Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga hanya memberi jawaban menggantung.
    “Benar enggak ya hahaha,” kata Dasco sambil tertawa.
    Diketahui, Indroyono Soesilo pernah menjadi Menko Maritim di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
    Dia juga pernah menjadi Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan.
    Surpres mengenai calon
    Dubes RI
    sendiri sudah dibacakan oleh DPR dalam rapat paripurna.
    Pimpinan DPR pun memberi tugas kepada Komisi I DPR untuk melakukan f
    it and proper test.
    Untuk jabatan Dubes AS sendiri sebenarnya sudah kosong sejak ditinggalkan Rosan Roeslani pada 2023 silam.
    Sebagai informasi, 12 pos kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) saat ini tidak memiliki duta besar definitif, beberapa di antaranya adalah KBRI Amerika Serikat, KBRI Jerman, KBRI Jepang, KBRI PBB di New York, dan KBRI di Jenewa.
    Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui bahwa kekosongan posisi dubes tersebut merupakan kesalahan Kemenlu.
    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Concern-nya memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth,” ujar Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I
    DPR RI
    , Senin (30/6/2025).
    Sugiono menerangkan bahwa kekosongan yang terjadi pada saat ini tidak terlepas dari sulitnya mencari sosok calon
    dubes RI
    .
     
    Penunjukannya pun harus diperhitungkan secara matang, karena setiap dubes akan menjalankan tugas strategis.
    “Dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Arif Havas Oegroseno atau siapa. Jadi perlu waktu dan Alhamdulillah semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan di Kemlu,” ungkap Sugiono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut

    DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut

    DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi I

    DPR RI

    TB Hasanuddin
    , mengungkapkan bahwa daftar nama calon
    duta besar
    (dubes) untuk sejumlah negara sudah diterima oleh DPR.
    Hasanuddin menyebutkan bahwa nama-nama calon dubes itu disiapkan untuk bertugas di sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara.
    “Tapi saya dapat informasi bukan hanya dubes AS, tetapi misalnya ada dubes-dubes lain. Kalau tidak salah, Korea Utara, kemudian yang belum ada itu mungkin Jepang dan beberapa negara,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
    Kendati demikian, daftar nama calon dubes itu masih berada di meja pimpinan DPR sehingga Komisi I belum menerima secara resmi daftar tersebut untuk dibahas lebih lanjut.
    “Nama-nama masih di pimpinan. Nama-nama yang di pimpinan belum tahu kami,” kata Hasanuddin.
    Politikus PDI-P itu menjelaskan, setelah nama-nama calon dubes diserahkan ke Komisi I, DPR akan melakukan pendalaman terhadap para calon melalui mekanisme semacam fit and proper test.
    Proses itu tidak bersifat menentukan kelulusan, melainkan sebagai forum untuk mengevaluasi kesiapan para calon dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
    Hasanuddin menekankan pentingnya menempatkan duta besar yang kompeten di negara-negara strategis, baik secara geopolitik seperti Timur Tengah maupun secara ekonomi seperti Amerika Serikat.
    “Tentu harus ditempatkan dubes yang tepat,” ucap dia.
    Sebagai informasi, 12 pos kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) saat ini tidak memiliki duta besar definitif, beberapa di antaranya adalah KBRI Amerika Serikat, KBRI Jerman, KBRI Jepang, KBRI PBB di New York, dan KBRI di Jenewa.
    Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui bahwa kekosongan posisi dubes tersebut merupakan kesalahan Kemenlu.
    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Concern-nya memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan
    smooth
    ,” ujar Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).
    Sugiono menerangkan bahwa kekosongan yang terjadi pada saat ini tidak terlepas dari sulitnya mencari sosok calon dubes RI.
    Penunjukannya pun harus diperhitungkan secara matang, karena setiap dubes akan menjalankan tugas strategis.
    “Dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Arif Havas Oegroseno atau siapa. Jadi perlu waktu dan Alhamdulillah semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan di Kemlu,” ungkap Sugiono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono (kedua kiri), Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto (kanan), dan pejabat lainnya saat menghadiri The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 yang berlangsung 9-13 Juni 2025, di Nice, Prancis. ANTARA/HO-Humas KKP

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis
    Luar Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Delegasi Republik Indonesia (RI) mengenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi pertama di dunia dalam ajang The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 di Nice, Prancis, sebagai upaya menjaga kelestarian laut melalui skema pembiayaan berkelanjutan.

    “Indonesia memperkenalkan inovasi pendanaan kelautan terbaru melalui side event bertajuk Indonesia Coral Reef Bond: The World First Outcome Bond for Marine Protected Area and Its Underlying Strategic Activities, pada ajang UNOC yang berlangsung pada 9–13 Juni 2025 di Prancis,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan inisiatif itu menjadi langkah konkret menuju target 30 persen kawasan konservasi laut pada 2045. Langkah tersebut juga upaya menjembatani kekurangan pendanaan konservasi sebesar 100–200 juta dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.

    “Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan outcome based pertama di dunia untuk konservasi dengan menggunakan sumber pendanaan bukan dari pihak pemerintah (non-sovereign) dan bukan utang (non-debt), serta principal protection oleh Bank Dunia,” ujar Trenggono.

    Instrumen pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diukur menggunakan standar global, yaitu IUCN Green List dengan indikator peningkatan biomassa ikan.

    Terdapat tiga lokasi konservasi prioritas yang menjadi fokus implementasi, yaitu Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor.

    “Indonesia akan mengelola dana dari forgone coupon untuk memastikan hasil konservasi yang terukur dan berkelanjutan di lokasi tersebut,” kata Trenggono.

    Trenggono juga mengajak komunitas global berkolaborasi menjaga terumbu karang, sebab tanggung jawab pelestarian tidak bisa dibebankan pada satu negara saja dan perlu dukungan investasi dari swasta, filantropi, serta masyarakat luas.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto turut hadir dalam ajang itu, menyebut pengenalan Coral Reef Bond sebagai tonggak penting dalam inovasi keuangan konservasi.

    Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan regulasi, agar inisiatif seperti ini dapat terus tumbuh dan memberi dampak nyata.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno yang memfasilitasi jalannya diskusi menegaskan Coral Reef Bond bisa menjadi model global dalam pendanaan konservasi laut yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara-negara lain di masa depan.

    Pelaksanaan Coral Reef Bond melibatkan kerja sama lintas lembaga, antara lain KKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan IUCN. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder untuk mencapai tujuan konservasi yang ambisius.

    Side event ini juga menghadirkan panelis internasional dari berbagai lembaga, seperti UN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan UNESCO-IOC. Mereka membahas peluang dan tantangan pembiayaan konservasi, serta strategi menggerakkan pendanaan sektor swasta untuk mendukung kelestarian laut.

    Side event ini dihadiri sekitar 180 peserta dari berbagai negara dan instansi, baik pemerintah, NGO, perguruan tinggi, dan swasta serta pihak terkait lainnya.

    Sumber : Antara

  • Konservasi Laut RI Butuh Duit Rp 3,2 Triliun/Tahun

    Konservasi Laut RI Butuh Duit Rp 3,2 Triliun/Tahun

    Jakarta –

    Menteri Keluatan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan langkah konkret menuju target 30% kawasan konservasi laut pada 2045. Langkah ini sebagai upaya untuk menalangi kekurangan dana untuk kawasan konservasi laut sekitar US$ 100-200 juta atau setara Rp 3,2 triliun (kurs Rp 16.300) per tahun.

    Inovasi pendanaan tersebut, yakni Coral Reef Bond atau obligasi terumbu karang. Menurut Trenggono, sumber pendanaan tersebut bukan berasal dari pemerintah dan juga utang.

    “Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan outcome based pertama di dunia untuk konservasi dengan menggunakan sumber pendanaan bukan dari pihak pemerintah (non-sovereign) dan bukan hutang (non-debt), serta principal protection oleh Bank Dunia,” ungkap Menteri Trenggono dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Trenggono menjelaskan instrumen pendanaan ini digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diukur menggunakan standar global, yaitu IUCN Green List dengan indikator peningkatan biomassa ikan.

    Sementara itu, ada tiga lokasi konservasi prioritas yang menjadi fokus implementasi yaitu Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor. Indonesia akan mengelola dana dari forgone coupon untuk memastikan hasil konservasi yang terukur dan berkelanjutan di lokasi tersebut.

    “Upaya menjaga terumbu karang tidak dapat dibebankan pada satu negara saja. Saya mengundang sektor swasta, filantropi, dan masyarakat untuk berinvestasi demi menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang,” ujar Trenggono.

    Trenggono memperkenalkan inovasi pendanaan ini melalui side event bertajuk Indonesia Coral Reef Bond: The World First Outcome Bond for Marine Protected Area and Its Underlying Strategic Activities, pada acara The Third United Nations Ocean Conference (UNOC) yang berlangsung pada 9-13 Juni 2025 di Nice, Prancis.

    Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa Coral Reef Bond bisa menjadi model global dalam pendanaan konservasi laut yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara-negara lain di masa depan.

    Pelaksanaan Coral Reef Bond melibatkan kerja sama lintas lembaga, antara lain KKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan IUCN. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder untuk mencapai tujuan konservasi yang ambisius.

    (kil/kil)

  • Kenapa PT GAG Dibolehkan Menambang Nikel di Raja Ampat? Nasional 9 Juni 2025

    Kenapa PT GAG Dibolehkan Menambang Nikel di Raja Ampat? Nasional 9 Juni 2025

    Kenapa PT GAG Dibolehkan Menambang Nikel di Raja Ampat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aktivitas
    eksploitasi nikel
    di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya, baru-baru ini menjadi sorotan publik meskipun sudah berjalan bertahun-tahun.
    Hal itu setelah tiga orang aktivis
    Greenpeace Indonesia
    melakukan aksi protes dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di Hotel Pullman, Jakarta, pada Selasa (3/6/2025).
    Tiga aktivis Greenpeace bersama seorang perempuan orang asli Papua (OAP) membentangkan spanduk saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno tengah menyampaikan sambutannya.
    Greenpeace Indonesia menyebut, banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang di Raja Ampat.
    Selain hutan yang dibabat dalam skala luas, pertambangan juga memicu sedimentasi parah sehingga bisa mencemari ekosistem laut.
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan bahwa
    PT GAG Nikel
    (PT GN) bersama dengan 12 perusahaan lainnya telah diberikan hak khusus untuk melakukan aktivitas pertambangan di Kabupaten Raja Ampat.
    Meskipun demikian, Menteri Hanif menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penambangan dengan metode terbuka dilarang di kawasan hutan lindung.
    Namun, dia menggarisbawahi bahwa PT GN dan 12 perusahaan lainnya diberikan pengecualian berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004, yang mengatur mengenai penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004.
    Hanif menambahkan bahwa seluruh area di Kabupaten
    Raja Ampat
    merupakan kawasan hutan, tetapi PT GN telah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku.
    “Dengan pengecualian yang diberikan kepada 13 perusahaan ini, termasuk PT GN, kegiatan penambangan dapat dilakukan secara legal,” kata Hanif, dalam sebuah konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/6/2025).
    Hanif juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat aktivitas pertambangan oleh PT GN, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak tergolong parah berdasarkan foto udara yang diambil.
    Namun, ia menekankan perlunya pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.
    Menurut dia, setelah penanganan masalah polusi udara di Jakarta rampung, dia akan segera mengunjungi lokasi pertambangan di Raja Ampat.
     
    Senada dengan Hanif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menyatakan bahwa kegiatan
    tambang nikel
    yang dikelola oleh PT GAG Nikel tidak menunjukkan adanya masalah yang signifikan.
    Hal ini diungkapkan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan timnya melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang.
    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, hasil tinjauan menunjukkan tidak adanya sedimentasi di area pesisir.
    “Secara keseluruhan, tambang ini tidak ada masalah,” kata dia.
    Meskipun demikian, pihaknya tetap akan menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi menyeluruh di wilayah izin usaha pertambangan di Raja Ampat.
    Tri menekankan bahwa hasil evaluasi tim inspektur akan menjadi dasar bagi Menteri ESDM untuk mengambil keputusan lebih lanjut.
    Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup, perusahaan tambang yang cakupan konsesinya cukup luas adalah
    PT Gag Nikel
    .
    PT Gag Nikel Raja Ampat tercatat memiliki luas wilayah izin pertambangan 13.136 hektar.
    Perusahaan pemilik tambang nikel ini mendapat izin produksi pada 2017, lalu mulai berproduksi pada 2018.
    Saham pemilik tambang nikel di Pulau Gag ini rupanya dikuasai PT Antam Tbk.
    Untuk diketahui, Antam sebelumnya adalah perusahaan BUMN, sebelum kemudian seluruh saham pemerintah dialihkan ke MIND ID yang berstatus holding BUMN pertambangan.
    Mengutip situs resminya, PT Gag Nikel adalah perusahaan pemegang kontrak karya sejak 1998.
    Mulanya, saham PT Gag Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty Ltd sebesar 75 persen, sedangkan saham sisanya dikuasai PT Antam Tbk sebesar 25 persen.
    Namun, sejak 2008, Antam mengakuisisi semua saham Asia Pacific Nickel Pty Ltd.
     
    Dengan begitu, PT Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam.
    Berdasarkan informasi di laman Kementerian ESDM, kontrak karya PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akta perizinan 430.K/30/DJB/2017.
    Dari data per 31 Desember 2018, total cadangan nikel PT Gag Nikel Raja Ampat tercatat sebesar 47,76 juta wet metric ton (wmt) yang terdiri dari 39,54 juta wmt bijih nikel saprolit dan 8,22 juta wmt bijih nikel limonit.
    Wmt adalah satuan untuk bijih logam dalam keadaan basah alami.
    Tercatat total sumber daya nikel PT Gag Nikel mencapai 314,44 juta wmt yang terdiri dari 160,08 juta wmt bijih nikel saprolit dan 154,36 juta wmt limonit.
    Dengan masifnya skala tambang di sana, Gag Nikel Raja Ampat memiliki fasilitas yang terbilang sangat lengkap di pulau tersebut.
    Anak usaha Antam itu membangun beberapa rumah tinggal untuk karyawan di sana.
    Fasilitas lainnya di Pulau Gag yang dibangun Antam antara lain dermaga yang menjadi fasilitas sandar kapal penghubung dari Gag ke Sorong dan Wisai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BKSAP hadirkan tim medis yang berangkat ke Gaza bagikan pengalaman

    BKSAP hadirkan tim medis yang berangkat ke Gaza bagikan pengalaman

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI memfasilitasi tim medis darurat (emergency medical team) yang baru pulang dari Gaza untuk mengabarkan terkait pengalaman selama menjalani misi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina tersebut.

    Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera pun mengapresiasi tim medis yang telah berjuang membawa nama Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Hari ini BKSAP DPR RI ingin memfasilitasi para pejuang kemanusiaan dari Indonesia yang berhasil masuk ke Gaza dan kemudian kembali,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan fasilitasi tersebut merupakan bagian dari upaya BSKAP yang menggagas DPR RI sebagai rumah bagi para pejuang kemanusiaan Palestina sejak tiga bulan lalu.

    “Sebanyak 125 organisasi masyarakat dan lembaga kemanusiaan peduli Palestina sudah berkumpul bekerja sama,” ucapnya.

    Dia lantas mempersilakan sejumlah perwakilan dokter spesialis dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) yang berangkat ke Gaza sebagai tim medis untuk membagikan pengalamannya selama bertugas di sana.

    Basuki Supartono yang merupakan dokter spesialis bedah ortopedi menjelaskan bahwa dirinya menjadi salah satu bagian dari tim medis darurat gelombang kedua yang bertugas ke Gaza sejak April hingga Mei.

    Dia menyebut tim medis darurat BSMI gelombang kedua yang berjumlah lima orang dokter spesialis tersebut berhasil mencapai Gaza dengan cara masuk melalui Jordania.

    “Kami berjalan selama 12 jam, dan selama enam jam kami tidak bisa turun dari bus karena daerah wilayah perang, karena yang bisa masuk tim dokter spesialis dan hanya bawa badan saja, tidak boleh bawa yang lain,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya ditempatkan di sebuah rumah sakit di wilayah Gaza selatan, serta bekerja bersama dengan dokter lokal dan tim medis internasional dari berbagai negara.

    Sementara itu, Prita Kusumaningsih yang merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) bercerita tentang ketakjubannya akan kekuatan para ibu di Gaza yang mampu melewati proses persalinan di tengah kondisi yang sulit.

    Bahkan, dia menyebut justru terdapat bayi-bayi kembar yang lahir setiap minggunya, yang seakan melahirkan seakan menjadi pejuang-pejuang baru kemerdekaan Palestina.

    “Seorang ibu 44 tahun hamil kesembilan dengan sesar delapan kali sebelumnya, sehingga ketika dia melahirkan kesembilan kali maka dia mengalami operasi sesar sembilan kali,” ujar Prita.

    Di akhir, Mardani kembali mengingatkan bahwa kegiatan fasilitasi tersebut menjadi bukti bahwa negara hadir dan mendukung setiap usaha perbaikan kehidupan masyarakat Gaza.

    “Mohon doanya bulan Juli nanti mereka dapat kesempatan untuk kembali ke Gaza, insyallah dalam emergency medical team ketiga, dan insyallah kami akan terus update,” kata Mardani.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mokhammad Makhdum, perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, hingga anggota Komisi VIII DPR RI Askweni dan anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia akan berangkatkan tim negosiasi tarif perdagangan ke AS

    Indonesia akan berangkatkan tim negosiasi tarif perdagangan ke AS

    Senin, 14 April 2025 15:02 WIB

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), didampingi Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu (kiri), Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (kedua kanan), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir (kanan), memberikan keterangan terkait perkembangan dan persiapan pertemuan antara Indonesia-Amerika Serikat (AS) terkait tarif perdagangan di Jakarta, Senin (14/4/2025). Indonesia akan memberangkatkan tim negosiasi yang beranggotakan di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Menkeu Sri Mulyani, hingga Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu pada 16-23 Aoril 2025 untuk berunding tentang tarif dagang Indonesia dengan AS. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho/Spt. Gumay/Spt.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah), didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno (kiri), Menteri Perdagangan Budi Santoso (kedua kiri), Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu (ketiga kiri), Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (ketiga kanan), Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (kedua kanan), dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kanan), memberikan keterangan terkait perkembangan dan persiapan pertemuan antara Indonesia-Amerika Serikat (AS) terkait tarif perdagangan di Jakarta, Senin (14/4/2025). Indonesia akan memberangkatkan tim negosiasi yang beranggotakan di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Menkeu Sri Mulyani, hingga Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu pada 16-23 Aoril 2025 untuk berunding tentang tarif dagang Indonesia dengan AS. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho/Spt. Gumay/Spt.

  • Minta Pulang, Enggak Tahan, Dubes AS Akhiri Tugas di RI

    Minta Pulang, Enggak Tahan, Dubes AS Akhiri Tugas di RI

    GELORA.CO – Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengonfirmasi bahwa Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, akan segera mengakhiri masa tugasnya di Jakarta.

    Namun, menurutnya kepulangan Kamala bukan karena penarikan resmi dari Washington.

    “Enggak ditarik itu, dia minta pulang karena sudah enggak tahan,” ujar Havas saat ditemui di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).

    Saat ditanya lebih lanjut soal alasan di balik kepergian Kamala, Havas menjawab singkat, “Ya itu urusan internal mereka lah.”

    Dubes Kamala dijadwalkan meninggalkan Indonesia pada akhir April 2025, kurang dari satu tahun sejak ia tiba di Jakarta pada 8 Agustus 2024.

    Ia ditunjuk pada 2 Mei 2024 oleh Presiden AS saat itu, Joe Biden, dan menggantikan Dubes sebelumnya, Sung Y. Kim.

    Dalam pernyataan resminya, Dubes Kamala menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas sambutan selama masa tugasnya.

    “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Republik Indonesia,” katanya.

    Ia juga menyoroti kerja sama kedua negara di bidang pendidikan, perdagangan, pertahanan, dan keamanan.

    Selama bertugas, Kamala aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, baik dari pemerintahan maupun masyarakat sipil.

    Sebelum kembali ke AS, ia dijadwalkan mengadakan sejumlah pertemuan dengan mitra dan pejabat Indonesia untuk menegaskan komitmen kerja sama bilateral.

    Kekosongan posisinya akan diisi sementara oleh Wakil Duta Besar Heather C. Merritt, yang menjabat sebagai Kuasa Usaha Ad Interim di Kedutaan Besar AS Jakarta.

  • Kemenlu Bantah Rencana Rusia Bangun Pangkalan Militer di Papua

    Kemenlu Bantah Rencana Rusia Bangun Pangkalan Militer di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) angkat bicara terkait kabar rencana Rusia untuk membuka pangkalan militer di Papua, Indonesia. 

    Juru bicara Kemenlu RI Rolliansyah Soemirat mengatakan pihaknya belum pernah mendengar permintaan semacam itu dari Rusia.

    Dia juga mengatakan, kabar tersebut dapat dikonfirmasi lebih lanjut pada kementerian atau instansi terkait. 

    “Kami belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025).

    Secara terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menuturkan sejauh ini, kebijakan luar negeri RI tidak memberikan adanya penempatan aset-aset militer asing di Indonesia. Arif menegaskan, kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia juga menyebut Indonesia tidak bergabung dalam blok militer manapun. 

    “Politik luar negeri kita kan jelas, bebas aktif. Kalau kerja sama militer atau latihan bersama itu banyak,” dalam diskusi CSIS “70th Anniversary of the Asian-African Conference di Jakarta pada Rabu (16/4/2025). 

    Sebagai informasi, media pertahanan internasional, Janes, melaporkan bahwa Rusia secara resmi mengajukan permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk menempatkan pesawat jarak jauhnya milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua.

    Disebutkan bahwa permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025 lalu. Adapun, isu ini juga turut menjadi pembahasan di media The Sydney Morning Herald.

  • Wamenlu Bicara Peluang Peningkatan Kerja Sama Negara Nonblok saat Geopolitik Memanas

    Wamenlu Bicara Peluang Peningkatan Kerja Sama Negara Nonblok saat Geopolitik Memanas

    Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan kerja sama antaranegara non blok dapat ditingkatkan pada berbagai bidang di tengah kondisi geopolitik yang terfragmentasi.

    Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menjelaskan, gerakan non blok yang dilahirkan dari Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 70 tahun lalu bahkan semakin relevan di tengah situasi geopolitik saat ini. 

    Dia menjelaskan, gerakan non blok dilahirkan di tengah kondisi Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet yang bertujuan agar negara-negara anggotanya tidak berpihak pada salah satu pihak yang berseteru. 

    Arif menuturkan, fragmentasi geopolitik yang terjadi saat ini adalah kondisi yang serupa dengan Perang Dingin, di mana negara-negara terkadang dipaksa untuk memilih satu sisi dalam konflik yang berbeda. 

    “Jadi itu membuatnya lebih relevan bagi negara-negara dalam gerakan non blok untuk bergerak maju secara strategis dengan lebih mandiri. Menurut saya negara-negara non blok memiliki lebih banyak daya tawar dalam berdiskusi dengan negara-negara besar yang berbeda,” kata Arif dalam diskusi CSIS “70th Anniversary of the Asian-African Conference di Jakarta pada Rabu (16/4/2025).

    Di sisi lain, dia mengatakan gerakan ini perlu ditindaklanjuti dengan beragam kerja sama yang saling menguntungkan untuk negara-negara non blok ataupun negara global south.

    Salah satu bidang potensial yang dapat dikerja samakan antara negara non blok adalah mineral kritis (critical mineral). Arif menyebut, beberapa negara non blok memiliki kekayaan mineral kritis, seperti Indonesia, Afrika Selatan, Chile, dan lainnya.

    Arif menjelaskan, hingga saat ini negara-negara non blok belum pernah melakukan diskusi secara komprehensif. Padahal, mineral kritis memiliki peran krusial pada teknologi-teknologi terkini yang dapat meningkatkan perekonomian sebuah negara.

    “Karena mineral kritis yang sedang kita bicarakan relevan untuk teknologi baru. Kita dapat saling belajar tentang cara mengelola mineral kritis masing-masing,” jelasnya.

    Bidang lain yang potensial untuk dikembangkan untuk negara-negara non blok adalah iklim, terutama dari sisi pendanaan. Arif memaparkan, dalam Perjanjian Paris, negara-negara Barat telah menjanjikan US$100 miliar kepada negara-negara berkembang untuk pendanaan iklim (climate financing). 

    Namun, melihat kondisi geopolitik yang kurang optimal, hal ini kemungkinan tidak terwujud. Dia menuturkan, negara-negara non blok perlu bekerja sama untuk melihat apa saja alternatif dari pendanaan iklim. 

    Selanjutnya, negara-negara non-blok juga dapat bekerja sama pada sisi penentuan harga emisi gas rumah kaca atau carbon pricing. Menurut Arif, negara-negara tersebut perlu duduk bersama untuk membahas metode penentuan carbon pricing yang tepat.

    Dia menilai, metode penetapan harga karbon, belum disetujui atau bahkan belum dipahami oleh banyak negara nonblok. Oleh karena itu, penyeragaman metode penghitungan carbon pricing menjadi vital karena hal itu dapat membantu dalam pembiayaan iklim hingga pembangunan negara-negara tersebut.