Xcloud.id

Tag: Arif Fathoni

  • Apartemen Ciputra Surabaya Sudah Baik tapi BPHTB dan PBB Masih Bermasalah

    Apartemen Ciputra Surabaya Sudah Baik tapi BPHTB dan PBB Masih Bermasalah

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya bersama perwakilan Pemerintah Kota melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Apartemen Ciputra World di Jalan Mayjen Sungkono pada Selasa (24/12/2024). Sidak ini bertujuan memastikan pengelola apartemen telah memenuhi kewajiban memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan meninjau tata kelola pajak terkait properti tersebut.

    Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengapresiasi pengelola Apartemen Ciputra yang telah memiliki SLF sejak tahun 2019. Namun, ia juga menyoroti adanya kendala dalam proses jual beli unit apartemen yang berpotensi menahan pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    “Dari hasil tinjauan tadi, SLF untuk Apartemen Ciputra ini sudah dimiliki sejak tahun 2019,” kata Arif Fathoni.

    Fathoni menjelaskan, banyak pengembang apartemen vertikal hanya menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanpa melanjutkan ke Akta Jual Beli (AJB). Hal ini menyulitkan pemerintah menarik pajak BPHTB, yang semestinya menjadi sumber pendapatan asli daerah.

    “Alasan mereka tidak segera membuat AJB biasanya karena belum mengantongi SLF. Akibatnya, pembeli juga tidak mendapat strata title dari Kantor Pertanahan. Ini merugikan pemerintah karena pendapatan pajak tertahan, sementara dampak negatif seperti kemacetan tetap dirasakan masyarakat,” tegasnya.

    Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menambahkan bahwa pengelolaan Apartemen Ciputra dapat menjadi contoh yang baik, khususnya dalam hal pengurusan SLF. Namun, ia menyoroti adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa unit apartemen.

    “Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa unit yang masih menunggak pajak. Kita berharap ini segera diselesaikan sehingga mereka menjadi pembayar pajak yang baik,” ujar Budi Leksono.

    Di sisi lain, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dispenda Surabaya, Miftah mengakui bahwa pihaknya masih melakukan verifikasi data terkait unit-unit yang belum melunasi pajak.

    “Beberapa unit memang masih belum bayar pajak. Kami akan koordinasikan lebih lanjut agar proses pembayarannya segera diselesaikan,” ungkap Miftah.

    Selain itu, sidak juga dilakukan untuk memastikan investasi pemerintah di kawasan tersebut tidak sia-sia. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menekankan pentingnya evaluasi atas dampak lingkungan dan infrastruktur yang telah dibangun.

    “Pembangunan di sini cukup besar, mulai dari jalan hingga drainase untuk mengurangi banjir. Kami ingin memastikan dari sisi amdalalin dan pengelolaan air hujan semuanya berjalan baik agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat sekitar,” tuturnya.

    General Affair Apartemen Ciputra, Joseph Candra, menyambut baik kunjungan tersebut dan berkomitmen memperbaiki tata kelola pajak serta bersinergi dengan Pemkot.

    “Kami bersinergi dengan baik bersama Pemkot dan DPRD. Untuk PBB, nanti kami akan jadwalkan pertemuan dengan tim Dispenda untuk menyinkronkan data, terutama terkait unit-unit yang sudah AJB,” jelasnya. [asg/but]

  • DPRD Surabaya Dorong Pengawasan Ketat Mihol Jelang Libur Nataru

    DPRD Surabaya Dorong Pengawasan Ketat Mihol Jelang Libur Nataru

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran minuman beralkohol (mihol) di Kota Surabaya. Ia meminta semua pihak, termasuk Satpol PP dan Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna mencegah pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

    “Peredaran minuman beralkohol tidak boleh keluar dari jalur aturan. Mihol hanya boleh dijual di tempat tertentu seperti restoran, tempat hiburan umum (RHU), dan hotel yang memiliki izin resmi dari Pemprov Jatim. Jika ditemukan penjualan ilegal, Satpol PP harus bertindak tegas, termasuk menutup tenant yang melanggar,” ujar Fathoni, Senin (23/12/2024).

    Selain itu, Arif Fathoni juga meminta Komisi D DPRD Surabaya untuk bekerja sama dengan Dinkes dalam melakukan inspeksi terhadap distributor minuman beralkohol. Langkah ini diambil setelah adanya laporan dari masyarakat tentang potensi pencampuran zat berbahaya ke dalam botol mihol impor menggunakan metode suntik ulang.

    “Pemeriksaan terhadap keaslian kandungan minuman beralkohol sangat penting. Jika praktik ini dibiarkan, dampaknya bisa membahayakan konsumen,” tegasnya.

    Sebagai langkah preventif, Fathoni mendorong operasi tiga pilar yang melibatkan Pemkot Surabaya, TNI, dan Polri untuk terus ditingkatkan, khususnya di kawasan yang rawan gangguan keamanan. Ia optimistis sinergi lintas sektor ini mampu menjaga situasi tetap kondusif selama libur akhir tahun.

    “Keberhasilan menjaga keamanan selama Nataru adalah hasil dari kerja sama semua pihak. Surabaya harus terus menunjukkan solidaritas untuk menciptakan perayaan yang aman dan damai,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut.

    Dengan pengawasan ketat ini, DPRD Surabaya berharap perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 dapat berlangsung aman tanpa adanya gangguan dari praktik peredaran mihol ilegal. [asg/beq]

  • DPRD Surabaya Usulkan Penghapusan Kolektibilitas Kredit di Bawah Rp5 Juta

    DPRD Surabaya Usulkan Penghapusan Kolektibilitas Kredit di Bawah Rp5 Juta

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebijakan penghapusan nilai kolektibilitas kredit di bawah 5 juta rupiah. Menurutnya, langkah ini strategis untuk mendorong perputaran ekonomi di Surabaya yang sempat terhambat selama pandemi Covid-19.

    “Banyak masyarakat yang terdampak oleh pinjaman online yang mudah diakses pada masa tersebut dan kini kesulitan mengakses fasilitas kredit perbankan,” ujar Toni, sapaan akrabnya.

    Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa pihaknya sering menerima keluhan dari masyarakat terkait kebijakan OJK yang mengatur penilaian kualitas aset bank umum, khususnya dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK). Menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 ini justru menghambat warga yang ingin mengakses kredit.

    “Ada warga yang dulu mengalami kesulitan ekonomi lalu melakukan pinjaman online, tersisa hutang 300 ribu, begitu ekonomi sudah membaik mau melakukan pelunasan lalu lembaga pinjaman onlinenya sudah tutup,” kata mantan jurnalis ini.

    Toni menjelaskan bahwa akibat dari sistem ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara melunasi pinjaman mereka. Sehingga, lanjut dia, tetap tercatat dengan kolektibilitas rendah di SLIK OJK.

    “Di SLIK OJK tercatat kolektibilitas 5 sehingga tidak bisa mendapatkan akses kredit perbankan untuk mencicil rumah,” tambahnya.

    Toni menyebut ada juga warga yang terjerat pinjaman online ketika akan melakukan pelunasan ternyata kewajiban yang harus dibayarkan tidak manusiawi sehingga debitur mengalami kesulitan. Sementara kreditur tidak memiliki kantor di Surabaya sehingga tidak ada jalan musyawarah yang bisa ditempuh sehingga mengalami kolektibilitas 5.

    “Ketika dibiarkan ternyata bunga berbunga membuat tagihannya menyentuh angka 30 juta padahal minjam awalnya hanya Rp3 juta. Ini problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Surabaya yang mau bangkit dari keterpurukan ekonomi,” papar dia.

    Oleh karena itu, dia berharap OJK perwakilan Surabaya bisa melakukan kajian dan dispensasi untuk menghapus kolektibilitas 5 dalam SLIK OJK terhadap debitur yang hanya meminjam pinjaman di bawah 5 juta. Menurut dia, kebijakan kolektibilitas tersebut menghambat warga yang mau melakukan kredit pembelian rumah (KPR) di bank lain maupun kredit modal usaha untuk mengembangkan usaha kecil menengah di Kota Surabaya.

    “Salah satu kenapa usaha properti agak lesu, karena warga mau mengakses KPR terkendala SLIK OJK kolektibilitas 5, sehingga Pemkot tidak bisa mendapatkan pemasukan dari pajak BPHTB,” tegasnya.

    Kebijakan penghapusan kolektibilitas 5 terhadap pinjaman di bawah 5 juta, lanjut Toni, juga selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan hapus buku terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini agar ekonomi di Indonesia bisa kembali bergairah dan tidak terhambat aturan yang membuat ekonomi menjadi terhambat.

    “Kita harus akui, munculnya pinjaman online itu menjadi faktor penghambat geliat ekonomi di tengah edukasi terhadap masyarakat tentang kebijakan perbankan lemah, ini tugas OJK untuk mengambil peran, tidak bisa hanya mengambil kebijakan dari belakang meja tanpa melihat denyut nadi ekonomi masyarakat,” tegasnya.

    Dia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa aspirasi masyarakat ini dengan melakukan kunjungan ke kantor OJK Perwakilan Jawa Timur dan ke Fraksi Golkar DPR RI.

    “Kebetulan Ketua Komisi XI adalah kader Golkar, maka kami akan bawa aspirasi ini ke Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kanda Sarmudji dan Wakil Ketua DPR RI bidang Keuangan Kanda Adies Kadir agar dapat diperjuangkan, sehingga ekonomi di Surabaya dan Jawa Timur bisa bergairah kembali, karena kesejahteraan rakyat adalah nafas perjuangan Partai Golkar,” pungkasnya. [asg/beq]

  • DPRD Surabaya Beri Apresiasi Kehadiran RSUD Eka Candrarini

    DPRD Surabaya Beri Apresiasi Kehadiran RSUD Eka Candrarini

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyambut positif peresmian RSUD Eka Candrarini oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pada Rabu (18/12/2024). Menurutnya, kehadiran rumah sakit baru yang terletak di Jalan Medokan Asri Tengah, Kecamatan Rungkut ini merupakan wujud nyata kepemimpinan yang peduli terhadap masyarakat.

    “Alhamdulillah kerinduan masyarakat Surabaya Timur sudah terobati dengan mulai beroperasinya RSUD Eka Candrarini,” kata Arif Fathoni usai peresmian.

    Dia menekankan bahwa pembangunan RSUD ini menunjukkan wajah baru kepemimpinan Kota Surabaya yang telah berhasil memeratakan pembangunan di kota Surabaya.

    “Hal ini juga menandakan wajah baru kepemimpinan Kota Surabaya yang berhasil memeratakan pembangunan ke seluruh wilayah,” tegas legislator Golkar ini.

    Dia juga berharap manajemen RSUD Eka Candrarini dapat memberikan layanan yang maksimal kepada warga Surabaya Timur dan sekitarnya. Sehingga dapat memutus antrian pasien di RSUD Soewandhie.

    “Saya berharap Manajemen RSUD Eka Candrarini bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat Surabaya Timur dan sekitarnya, sehingga bisa memutus antrian di RSUD Soewandhie,” tambahnya.

    Selain itu, ia berharap kedepannya RSUD Eka Candraini yang bakal fokus pelayanan kesehatan, khususnya bagi Ibu dan Anak, di wilayah Surabaya Timur ini bisa lebih berkembang.

    “Ke depan saya berharap tipe RS ini dinaikkan menjadi tipe B, sehingga semakin maksimal dalam melayani warga Surabaya,” katanya,

    Pembangunan RSUD Eka Candrarini, menurut dia, bukan hanya soal infrastruktur medis, namun juga simbol kehadiran negara dalam memberikan layanan dasar di bidang kesehatan kepada masyarakat.

    “Pembangunan RSUD Eka Candrarini juga merupakan simbolisasi Negara hadir dalam layanan dasar dalam bidang kesehatan kepada masyarakat,” tutupnya. [asg/but]

  • Molor, DPRD Surabaya Desak Pengembang Tuntaskan Proyek JLLB

    Molor, DPRD Surabaya Desak Pengembang Tuntaskan Proyek JLLB

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, bersama Anggota Komisi C, Achmad Nurjayanto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di perempatan depan Kecamatan Lakarsantri.

    Sidak tersebut dilakukan untuk melihat langsung molornya pembangunan Jalan Luar Lingkar Barat (JLLB), yang hingga kini belum terealisasi meski dijanjikan sejak 2021.

    Proyek JLLB sepanjang 3 kilometer tersebut menjadi tanggung jawab pengembang Bukit Mas. Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya sendiri, lanjut dia, telah memberikan berbagai kemudahan untuk mendukung proyek strategis tersebut, termasuk memindahkan kantor kecamatan dan kelurahan serta merobohkan bangunan lama. Namun, hingga saat ini, pengembang belum menunjukkan progres yang signifikan.

    “Kami ingin memastikan kapan pengembang, dalam hal ini Bukit Mas, segera melaksanakan pembangunan. Pemkot sudah berkorban banyak, kini giliran pengembang yang harus ikut berkontribusi,” tegas Arif Fathoni dalam sidak tersebut, Senin (16/12/2024).

    Menurutnya, JLLB merupakan solusi strategis untuk mengatasi kemacetan akut di Surabaya Barat, terutama akibat tingginya aktivitas kendaraan roda empat di wilayah tersebut. Kondisi kemacetan ini sangat dirasakan, termasuk dia sendiri.

    “Tadi perjalanan dari kantor DPRD ke Kecamatan Lakarsantri saja butuh waktu hampir dua jam. Ini sangat tidak efisien, mengingat kawasan ini sudah padat penduduk dan menjadi akses utama antara Surabaya dan Gresik,” tambahnya.

    Sebagai langkah tegas, DPRD Surabaya meminta agar pemerintah kota sementara menunda pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) Bukit Mas sampai ada progres.

    “Jangan sampai masyarakat memberi label 3L—lama lagi, lama lagi. Kami mendorong Pemkot untuk menunda permohonan IMB Bukit Mas sampai mereka menunjukkan progres signifikan,” lanjut politisi Golkar ini.

    Sementara itu, Achmad Nurjayanto, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pengembang untuk memberikan klarifikasi. Menurutnya, implementasi proyek ini sama sekali belum terlihat, meskipun konsepnya sudah dirancang dengan baik.

    “Kami ingin memastikan semua izin, termasuk penetapan lokasi dan MOU, diperbarui. Konsep JLLB sebenarnya sudah bagus, tapi implementasinya yang masih nol. Ini akan jadi fokus pembahasan kami di Komisi C,” ungkap Achmad.

    Sementara itu, Camat Lakarsantri, Yongky Kuspriyanto Wibowo, menyebutkan bahwa kendala utama terletak pada perpanjangan izin penetapan lokasi yang telah habis masa berlakunya. Selain itu, MOU antara Pemkot dan Bukit Mas juga memerlukan peninjauan ulang. Yongky menyampaikan bahwa proyek ini memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat jika terealisasi.

    “Kalau pembangunan ini terlaksana, dampaknya sangat positif, karena bisa mengurangi kemacetan parah yang kerap terjadi di kawasan kami. Banyak warga kami yang bekerja di pusat kota, tapi tinggal di kawasan barat. Jika JLLB selesai, waktu tempuh akan jauh lebih efisien,” jelas Yongky.

    DPRD Surabaya mengingatkan Bukit Mas agar segera menunaikan kewajibannya demi kepentingan masyarakat luas.

    “Pembangunan jalan baru ini akan mengurai sebagian besar kemacetan yang kini hanya bertumpu di beberapa titik. Jangan hanya menikmati pajak dan retribusi, tapi lupa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Toni. [asg/ian]

  • Anggaran Pilkada Dinilai Terlalu Besar, Efektivitas Demokrasi Dipertanyakan

    Anggaran Pilkada Dinilai Terlalu Besar, Efektivitas Demokrasi Dipertanyakan

    Surabaya (beritajatim.com)– Besarnya anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan tajam. Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, mengkritisi alokasi dana Pilkada yang dinilainya tidak efisien dan mengusulkan wacana alternatif untuk mekanisme pemilihan kepala daerah.

    Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Sabtu (14/12/2024), Arif Fathoni mengungkapkan keprihatinannya terhadap anggaran Pilwali Surabaya yang mencapai Rp114 miliar dan anggaran Pilgub Jawa Timur sebesar Rp1,1 triliun.

    Dia mempertanyakan apakah biaya sebesar itu benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi?

    “Apakah tidak sebaiknya anggaran sebanyak itu digunakan untuk membangun jalan, gedung sekolah, atau program lainnya? Sehingga, misalnya, sekolah dasar bisa digratiskan di seluruh sekolah swasta, dan tidak ada lagi anak putus sekolah karena faktor ekonomi,” ujar Toni sapaan lekatnya.

    Toni juga mengajak masyarakat untuk berdiskusi mengenai efektivitas sistem demokrasi langsung dalam Pilkada.

    Dia menawarkan wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) demi efisiensi anggaran. “Anggaran yang digunakan untuk Pilkada bisa dialihkan ke sektor pendidikan dan infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” katanya.

    Wacana tersebut mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Seorang warganet, @Theo Hardika, mengakui pentingnya mekanisme pemilihan langsung di daerah, tetapi menilai bahwa untuk kota-kota besar mekanisme ini perlu dikaji ulang.

    “Klo di wilayah lain di kota besar pres tetap pemilihan secara langsung karena biar masyarakat yang menilai, kecuali di Surabaya, Bandung, Jakarta… Karena sistem dari bawah/desa itu tetap pakai bayar klo buat ngurus apapun,” tulisnya.

    Sebaliknya, @Frente Edi Firmanto Gonzalez setuju dengan gagasan Arif. Ia menilai bahwa pemilihan kepala daerah cukup dilakukan oleh DPRD untuk menghemat anggaran. “Sebaiknya presiden saja yang pilihan langsung, untuk Pilkada sebaiknya dipilih DPRD… Buang-buang duit gak bermanfaat, ujung-ujungnya gugat di MK,” komentarnya.

    Pendapat serupa disampaikan @Sulistyawati yang mengaku terkejut dengan besarnya dana Pilkada. “Wauwww, besar sekali biaya yang harus dikeluarkan,” tulisnya singkat.

    Di sisi lain, Muhammad Taufik, warga Surabaya, menilai pemilu sering kali hanya menjadi beban anggaran negara tanpa memberikan dampak nyata pada kehidupan rakyat. “Pemilu itu seringnya hanya menghabiskan anggaran negara, tidak membuat kehidupan rakyat jadi lebih baik. Biar dipilih DPRD saja, biar kalaupun ada penyimpangan dosanya ditanggung oleh DPRD,” ujarnya.

    Perbedaan pandangan ini mencerminkan dilema yang tengah dihadapi sistem demokrasi di Indonesia. Sementara sebagian masyarakat memandang pemilihan langsung sebagai wujud nyata partisipasi publik, yang lain menilai mekanisme ini terlalu mahal dan seringkali menimbulkan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dengan wacana seperti ini, publik pun dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah demokrasi langsung benar-benar sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, atau sudah saatnya mempertimbangkan alternatif yang lebih efisien? [kun]

  • DPRD Surabaya Dorong Pembatasan Usia Operasional Truk Tua

    DPRD Surabaya Dorong Pembatasan Usia Operasional Truk Tua

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan perlunya langkah serius dari pemerintah kota untuk menertibkan operasional truk-truk tua yang sudah tidak layak jalan. Menurutnya, masalah truk tua di Surabaya sudah semakin mendesak dan harus segera diselesaikan.

    “Tidak hanya berdampak pada polusi udara, keberadaan truk yang sudah tidak layak jalan juga menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan dan kemacetan lalu lintas,” ujar Fathoni dalam keterangan pers, Senin (9/12/2024).

    Fathoni menegaskan bahwa pembatasan usia operasional truk di Surabaya akan mendukung program pemerintah kota dalam mengurangi emisi karbon. Pemkot Surabaya sendiri telah memulai upaya ini dengan mengganti kendaraan dinas berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Namun, dia menilai hal ini tidak cukup tanpa adanya kebijakan tegas terhadap truk-truk tua.

    “Komitmen Pemkot Surabaya untuk menjaga udara kota agar tetap bersih perlu didukung dengan regulasi yang lebih ketat, khususnya terhadap moda transportasi berat seperti truk,” lanjut Fathoni.

    Ia mengungkapkan bahwa saat ini, beberapa jalan utama di Surabaya, seperti Jalan Margomulyo dan Kalianak, masih sering dilalui truk-truk tua yang kelebihan muatan dan sering mengalami kerusakan mekanis, seperti patahnya as roda atau meletusnya ban vulkanisir. Kejadian ini kerap menyebabkan kemacetan parah dan merusak jalan.

    “Kejadian ini hampir terjadi setiap hari, dan warga Surabaya yang jadi korban. Kami ingin hal ini segera dihentikan,” tegasnya.

    Fathoni juga menyoroti lemahnya pengawasan pada pelaksanaan Uji KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) yang saat ini dinilai kurang ketat, terutama dalam hal pengawasan emisi gas buang kendaraan. Ia berharap prosedur ini dapat diperketat untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar emisi yang lebih ramah lingkungan.

    “Uji KIR itu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hukum ada asas Contrarius Actus, siapa yang menerbitkan izin, dia juga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan,” jelas Fathoni.

    Selain itu, Fathoni mengusulkan agar Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya bekerja sama dengan Satlantas Polrestabes Surabaya untuk mengadakan dialog dengan pengusaha jasa angkutan. Langkah ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pembatasan usia truk demi masa depan udara yang lebih bersih.

    “Saya yakin para pengusaha angkutan akan memahami hal ini karena ini semua demi masa depan udara yang lebih baik,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Arif Fathoni Ajak Warga Surabaya Unggah Jari Bertinta: Gak Nyoblos, Gak Mbois

    Arif Fathoni Ajak Warga Surabaya Unggah Jari Bertinta: Gak Nyoblos, Gak Mbois

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk menunjukkan partisipasi aktif dalam Pilkada dengan cara unik.

    Dia mendorong warga mengunggah foto jari bertinta usai mencoblos sebagai bentuk kebanggaan dan kecintaan terhadap negara.

    Toni sapaan lekatnya yang menggunakan hak pilihnya di TPS Kelurahan Rungkut Kidul, Surabaya mengaku bangga melihat antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan usia.

    “Dari beberapa TPS yang saya amati, Alhamdulillah, warga baik tua maupun muda sangat antusias datang ke TPS. Ini menunjukkan semangat warga untuk menentukan pemimpin masa depan,” ujar Toni.

    Tidak hanya memberikan contoh, Toni juga mengunggah foto jari bertintanya di media sosial. Dia menambahkan pesan khusus yang ditujukan untuk generasi muda.

    “Hari ini jari tidak terlumuri tinta, gak mbois! Gak nyoblos gak mbois! Saya mengajak anak muda untuk menunjukkan kebanggaan mereka telah berpartisipasi dalam pesta demokrasi,” tegasnya.

    Menurut Toni, langkah ini bertujuan untuk mengikis stigma apatisme generasi muda terhadap politik. Dia menekankan pentingnya keterlibatan anak muda dalam memilih pemimpin yang akan membawa Surabaya dan Jawa Timur semakin maju.

    “Seruan ini kami lakukan agar anak muda tidak alergi terhadap proses politik. Mereka adalah generasi yang akan membawa Indonesia lebih baik, apalagi di era baru menuju Ibukota Nusantara,” tegas mantan jurnalis ini.

    Dalam pesannya, Toni juga mengutip pernyataan terkenal Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. “Jangan bertanya apa yang negara berikan padamu, tapi bertanyalah pada hatimu apa yang bisa engkau berikan kepada negara. Menggunakan hak pilih adalah salah satu spirit kepahlawanan masa kini,” ujarnya.

    Dia berharap gerakan unggah jari bertinta di media sosial dapat menjadi tren positif bagi generasi muda, khususnya Gen Z. Gerakan ini lanjut dia, juga diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya partisipasi politik.

    “Gen Z adalah pemilik masa depan bangsa Indonesia. Dengan gerakan ini, saya ingin mereka sadar bahwa masa depan bangsa ada di tangan mereka,” pungkasnya. [asg/beq]

  • DPRD Surabaya nilai pembayaran gaji PPPK idealnya lewat BPR SAU

    DPRD Surabaya nilai pembayaran gaji PPPK idealnya lewat BPR SAU

    BPR Surya Artha Utama adalah bank milik Pemkot Surabaya.Surabaya (ANTARA) –

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) idealnya lewat BPR Surya Artha Utama, bukan lewat bank lain.

     

    “Idealnya, gaji PPPK disalurkan melalui BPR SAU, tidak disalurkan melalui bank daerah yang sudah mengelola puluhan triliun rupiah APBD Kota Surabaya. Sidoarjo saja disalurkan melalui BPR-nya,” kata Arif Fathoni di Surabaya, Sabtu.

     

    Arif mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menempatkan gaji tenaga kontrak dan PPPK tidak di BPR Surya Artha Utama ini dapat diartikan keengganan pemkot setempat untuk membesarkan BUMD milik pemkot sendiri.

     

    Ia menerangkan bahwa BPR Surya Artha Utama adalah bank milik Pemkot Surabaya, bahkan Wali Kota Surabaya sebelum melakukan cuti kampanye sudah memberikan penyertaan modal kepada BUMD dalam bidang perbankan ini agar dapat melaksanakan penugasan dari Pemkot Surabaya untuk memutus mata rantai praktek rentenir di tengah masyarakat melalui serangkaian program kredit lunak dengan agunan perwakilan kelompok.

     

    Keputusan penunjukan Bank Jatim sebagai penyalur gaji PPPK, kata dia, juga dilakukan saat wali kota sedang melalukan cuti kampanye, tentu publik akan menilai ada anomali kebijakan.

     

     

    Wakil rakyat ini berharap keputusan tersebut ditinjau ulang, atau setidaknya menunggu wali kota dan wakil wali kota selesai melakukan cuti dan bertugas kembali. Hal ini mengingat menjaga dan menguatkan BUMD adalah komitmen semua, apalagi BUMD adalah akselerator pertumbuhan ekonomi.

     

    Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak memiliki saham yang besar dalam Bank Jatim serta tanggung jawab untuk membesarkan bank tersebut karena lebih banyak terletak pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, BPR SAU saham sepenuhnya menjadi milik Pemkot Surabaya.

     

    “Semestinya pejabat pemkot bijak dan tahu, mana kewajiban yang harus didahulukan. Kalau BPR SAU besar, penugasan pemkot melalui serangkaian program dan CSR kepada masyarakat juga terbuka lebar,” ujarnya.

     

    Menyinggung mengenai minimnya anjungan tunai mandiri ( ATM ) yang dimiliki oleh BPR SAU, dia mengatakan bahwa dalam rapat panitia khusus LKPJ Wali Kota 2023 pihaknya sudah mendorong tambahan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkot Surabaya untuk memperluas program dan peningkatan teknologi perbankan. Selain itu, juga menambah lokasi ATM di beberapa sudut Kota Surabaya.

     

    “Ini juga kewajiban yang harus dilakukan oleh BPR SAU agar nasabah dapat kemudahan fasilitas perbankan,” ucapnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Golkar Buka Peluang Usung Bayu Airlangga di Pilwali Surabaya 2024

    Golkar Buka Peluang Usung Bayu Airlangga di Pilwali Surabaya 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Golkar tengah menyiapkan kadernya, yakni Bayu Airlangga, untuk diusung maju di Pilwali Kota Surabaya 2024. Golkar siap berkoalisi dengan partai politik lain.

    Ketua DPD Golkar Jatim, M Sarmuji mengatakan, Golkar memiliki 5 kursi di DPRD Kota Surabaya. Perlu 5 kursi lagi untuk membuat poros baru.

    “Kalau disambut oleh partai lain, kami bisa mengusung. Karena kalau kami sendiri masih belum cukup kursi, mengingat jumlah kursi kami hanya 5 kursi di Surabaya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi media, Kamis (2/5/2024).

    Sarmuji mengatakan, Golkar perlu berkoalisi dengan partai lain untuk menggenapkan total kursi menjadi 10 untuk mengusung Bayu.

    “Kami butuh 5 kursi lagi untuk mengusung Mas Bayu,” tegas Sarmuji.

    Sementara itu, Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Aan Ainur Rofik menyebut Bayu sosok muda yang potensial untuk memimpin Kota Pahlawan 5 tahun ke depan.

    “Bayu sosok muda, punya jejaring pemerintahan. Bayu juga memiliki visi dan misi ke depan ini, penting menjadikan Kota Surabaya sebagai pusat jasa dan perdagangan pasca perpindahan IKN,” kata Aan.

    Aan mengatakan Bayu punya pengalaman sebagai Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024. Selain itu, Bayu juga memiliki relasi yang baik dengan tokoh-tokoh politik nasional.

    Lebih lanjut, Aan berharap parpol yang berada di Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres 2024 bisa kembali bersama untuk mengusung calon di Pilkada Surabaya 2024.

    “Tinggal duduk bersama dengan parpol Koalisi Indonesia Maju, dan saya yakin adanya semangat bersama untuk membawa Surabaya lebih baik ke depannya,” tandas Aan.

    Sebelumnya, nama Bayu Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Jatim masuk bursa cawali Surabaya 2024 menurut survei ARCI. Elektabilitas menantu Soekarwo (Pakde Karwo) itu berada di angka 8,7%. Bayu sendiri saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Pro Jokowi (Projo) Jatim.

    Dalam survei ARCI untuk calon wali kota (cawali) secara keseluruhan, elektabilitas Eri Cahyadi di angka 46,2%. Kemudian Armuji di angka 11,7%, Reni Astuti 9,2%, Bayu Airlangga 8,7%, Hendro Gunawan 7,1%, Musyafa’ Rouf 4,2%, Lucy Kurniasari 4,1%, Adi Sutarwijono 2,7%, Cahyo Harjo 1,8%, Arif Fathoni 1,3%, Erik Komala 0,5, Agus Mashuri 0,3%. Ada 2,2% responden yang belum menentukan pilihan. [tok/but]