Xcloud.id

Tag: Arif Fathoni

  • DPRD: Reses Jadi Momentum Tangkap Aspirasi Rakyat untuk Pembangunan Kota Surabaya

    DPRD: Reses Jadi Momentum Tangkap Aspirasi Rakyat untuk Pembangunan Kota Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan bahwa masa reses yang berlangsung dari 10 hingga 17 Februari 2025 bukan hanya sekadar kegiatan formal, melainkan momentum penting untuk menangkap aspirasi langsung dari masyarakat guna mempercepat pembangunan Kota Surabaya.

    Menurut Fathoni, reses memberikan kesempatan bagi para wakil rakyat untuk benar-benar mendengarkan harapan dan masukan dari warga, yang kemudian akan menjadi bahan perjuangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

    Bagi Fathoni, mendengarkan aspirasi warga adalah langkah awal untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selama masa persidangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Reses ini adalah momen untuk melihat, mendengarkan, dan merasakan aspirasi langsung dari warga. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi modal penting bagi kami dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dalam kebijakan pembangunan kota,” ungkap Fathoni, Rabu (12/02/2025).

    Fathoni juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih dekat dan ringan dengan masyarakat. Ia mengedepankan konsep “politik riang gembira”, di mana komunikasi politik tidak hanya kaku, tetapi bisa dilakukan dengan cara yang lebih akrab dan menyenangkan, sehingga bisa lebih mendekatkan warga dengan para wakil rakyat mereka.

    “Kami ingin membangun politik yang lebih bersahabat, penuh keakraban, dan tentunya lebih santai. Politik riang gembira bukan sekadar utopia, tetapi sebuah cara untuk membuat masyarakat lebih nyaman dan terbuka dalam menyampaikan aspirasi mereka,” tambahnya.

    Selama masa reses, Fathoni mengaku menerima berbagai masukan dari masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi. Semua aspirasi yang diterima, menurut Fathoni, akan diperjuangkan agar bisa dimasukkan dalam kebijakan pembangunan Kota Surabaya.

    “Dengan reses ini, kami memastikan bahwa suara warga tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan yang bermanfaat bagi mereka. Ini adalah bukti bahwa DPRD hadir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dengan cara yang inklusif dan menyenangkan,” tutup Fathoni.[asg/kun]

  • Golkar Surabaya Luncurkan Hotline Aduan Warga: Birokrasi Melayani adalah Keniscayaan

    Golkar Surabaya Luncurkan Hotline Aduan Warga: Birokrasi Melayani adalah Keniscayaan

     

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Golkar Surabaya resmi meluncurkan hotline aduan warga sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik di Kota Surabaya. Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan cepat dan transparan.

    “Fokus kami adalah bagaimana setiap aspirasi atau keluhan dari warga bisa cepat direspon, serta bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat bisa dipertanggungjawabkan dengan cara yang transparan,” ujar Arif Fathoni, Senin (10/2/2025).

    Sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, Fathoni menambahkan bahwa hotline ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dari Pemerintah Kota Surabaya.

    Untuk memastikan layanan ini berjalan optimal, seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya diwajibkan menempelkan stiker hotline di berbagai pos pelayanan publik.

    “Kami ingin memastikan bahwa semua warga Surabaya dapat dengan mudah menghubungi kami dan kami dapat mendengar langsung aspirasi serta keluhan mereka,” katanya.

    Menurut Fathoni, hotline ini juga merupakan bagian dari komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji serta memastikan birokrasi yang efektif dan efisien.

    “Sebagai partai yang mendukung pemerintahan saat ini, kami ingin memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang ada dapat terealisasi dengan baik di lapangan,” tambahnya.

    Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, Fathoni menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan layanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Birokrasi Melayani bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah keniscayaan yang harus diterapkan di era sekarang,” tutupnya. [asg/beq]

  • DPRD Surabaya Usulkan Pengalihan Anggaran MGB Rp 1,1 Triliun untuk Kebutuhan Rakyat

    DPRD Surabaya Usulkan Pengalihan Anggaran MGB Rp 1,1 Triliun untuk Kebutuhan Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun yang awalnya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MGB) tersebut lebih baik dialihkan untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat.

    “Alokasi anggaran 1,1 triliun yang semula untuk program Makan Bergizi Gratis (MGB) kami harap digunakan untuk memperluas program yang lebih dekat dengan rakyat, seperti pembangunan rumah layak huni atau rutilahu dan juga pengendalian banjir,” ujar Arif Fathoni di DPRD Surabaya, Rabu (5/2/2025).

    “Dan juga renovasi sebagian kantor KUA di Kota Surabaya yang kondisinya sudah tidak layak,” tambahnya.

    Ketika ditanya mengenai relevansi rencana Pemkot Surabaya untuk melakukan pinjaman sebesar 5,6 triliun, Fathoni memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Menurutnya, rencana utang tersebut tidak bergantung pada alokasi anggaran untuk MGB.

    “Sebenarnya rencana hutang tersebut tidak didasarkan pada alokasi anggaran yang akan terpakai untuk MGB. Hutang itu digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya yang mendukung Surabaya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) yang akan mulai efektif pada 2028 mendatang,” tutur politisi Golkar ini.

    Fathoni menambahkan, bahwa langkah ini penting agar Surabaya dapat menjadi kota superhub menuju IKN. Perpindahan ibu kota negara, menurutnya, membawa peluang ekonomi yang signifikan bagi kota Surabaya. Oleh karena itu, persiapan infrastruktur harus dimulai dari sekarang untuk menyambut peluang tersebut.

    “Perpindahan IKN membuka peluang ekonomi bagi Surabaya, untuk itu harus dipersiapkan sejak dini,” kata mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

    Menanggapi pertanyaan tentang kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai utang untuk pembangunan infrastruktur hanya menguntungkan pengembang, Fathoni menegaskan bahwa semua lapisan masyarakat akan mendapatkan manfaat.

    Dia optimis dengan adanya proyek-proyek besar seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), Surabaya akan menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru yang menguntungkan.

    “Semua lapisan masyarakat diuntungkan dengan pembangunan JLLB dan JLLT karena itu akan menciptakan wilayah baru untuk pertumbuhan ekonomi,” ucap Fathoni.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, Pemkot Surabaya juga akan merasakan keuntungan dari peningkatan jual objek pajak (JOP) di wilayah yang berkembang tersebut. Hal ini, kata Fathoni, tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor swasta, tetapi juga bagi pemerintahan kota Surabaya dalam hal peningkatan pendapatan daerah.[asg/kun]

  • DPRD Surabaya: MBG jadi tuas ekonomi dan lahirkan generasi unggul

    DPRD Surabaya: MBG jadi tuas ekonomi dan lahirkan generasi unggul

    Surabaya (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyebut jika program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Surabaya sebagai pemutar tuas ekonomi dan melahirkan generasi unggul, sehingga pelaksanaan program tersebut perlu didukung.

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni di Kota Surabaya, Senin mengatakan sejauh ini pelaksanaannya minim hambatan dan cenderung tak ada keluhan yang berarti.

    “Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk beberapa sekolah di Surabaya sebagai uji coba pelaksanaan MBG pada Senin (13/1) bulan lalu. Terdapat beberapa sekolah perwakilan tiap jenjang mulai dari TK, SD, SMP, serta SMA/SMK. Total siswa yang masuk dalam uji coba tersebut adalah 6.159 anak,” paparnya.

    Berlangsung lebih dari seminggu, uji coba tersebut diketahui dilaksanakan tanpa hambatan dan keluhan berarti. Dalam program itu, para siswa mendapatkan menu makanan empat sehat lima sempurna. Mulai dari nasi, sayuran, ayam, buah, dan susu. Menu tersebut telah disesuaikan dan diawasi oleh BGN.

    Ia mengatakan, program MBG tersebut memiliki banyak fungsi. Pertama, membangun sumber daya manusia (SDM) jangka panjang untuk membentuk generasi unggul. Sehingga mampu menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan maksimal. Selain itu, adanya MBG juga mampu memutus disparitas kecukupan gizi terhadap seluruh anak di Indonesia.

    “Program ini juga menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota. Syaratnya, beberapa unsur penting harus dilibatkan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

    Unsur penting tersebut yakni UMKM setempat di sekitar sekolah berada, sehingga bisa memotong biaya distribusi. Dengan biaya distribusi yang minim, maka keuntungan penyedia bahan dan jasa akan lebih tinggi. Tentunya, tanpa mengurangi kebutuhan gizi dan nutrisi pada tiap porsinya. Selain itu, kantin sekolah juga harus dilibatkan.

    “Ini untuk memutar pertumbuhan ekonomi. Sehingga UMKM setempat dan kantin sekolah mesti dilibatkan. Karena jika hanya melibatkan layanan katering besar, maka ekonomi hanya akan berputar di lingkup makro,” imbuhnya.

    Beberapa harapan terus dilambungkan Fathoni agar kelangsungan MBG ke depan senantiasa berjalan lancar.

    “Di tahap uji coba ini, pemerintah memang harus lebih banyak mendengar. Baik dari kalangan siswa maupun pengamat gizi dari masing-masing kabupaten/kota,” ujarnya.

    Meski keseluruhan pelaksanaan uji coba MBG di-handle oleh BGN, Fathoni mendorong Pemkot Surabaya untuk senantiasa proaktif dalam mengawasi prosesnya. Terlebih, Pemkot sudah berpengalaman dalam program permakanan. Sehingga, sudah memiliki database terkait UMKM setempat penyedia makanan.

    “Jadi nanti Pemkot bisa memperkirakan UMKM terdekat dari sekolah sebagai penyedia makanannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bakal merata,” ucapnya.

    Dilanjutkan Fahtoni, BGN dan Pemkot perlu berkolaborasi agar kelancaran MBG ke depan terus tercapai. Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk mengawasi makanan. Baik saat pengecekan kualitas, higienitas, hingga pengolahannya.

    Fathoni memastikan, dewan bakal mendukung program tersebut. Terlebih, tujuannya untuk membentuk generasi unggul dan memutar pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Pemkot dan DPRD telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun untuk mendukung MBG.

    “Saya berharap, ke depan, program ini berjalan lancar dan memberikan multiple effect yang baik di semua lini,” harapnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD Surabaya Sindir Pengembang Properti Lakukan Reklamasi Ilegal, Siapa?

    DPRD Surabaya Sindir Pengembang Properti Lakukan Reklamasi Ilegal, Siapa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengeluarkan sindiran tajam terhadap praktik reklamasi ilegal yang dilakukan oleh beberapa pengembang properti di wilayah pantai timur Surabaya.

    Fathoni menngungkankan dalam beberapa tahun terakhir, pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi ilegal tersebut mendapat keuntungan besar, meskipun langkah mereka bisa dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan.

    “Beruntunglah raja pengembang properti Surabaya, karena dulu berpura-pura membeli tanah oloran dari rakyat (reklamasi ilegal) di sebagian pantai timur Surabaya,” tulis Fathoni melalui sebuah postingan di akun media sosial pribadinya, Senin (3/2/2025).

    Farhoni menambahkan bahwa kondisi tersebut terjadi di masa lalu, saat media sosial belum berkembang pesat. Hal ini dianggap menjadi faktor yang menyelamatkan pengembang dari sorotan publik yang lebih luas.

    “Karena zaman itu belum ada media sosial, sehingga sekarang sudah menjadi hunian mewah dan apartemen,” ungkapnya.

    Sindiran Fathoni pun mengundang banyak tanda tanya terkait lokasi dan nama pengembang yang dimaksud. Melalui postingan tersebut, Fathoni bertanya, “Ada yang tahu lokasinya di mana??? Hehehehe.”

    Pertanyaan ini seolah mengajak publik untuk lebih peduli dan memantau keberlanjutan proyek-proyek properti yang ada di Surabaya, terutama yang melibatkan reklamasi ilegal.

    “Diangkat tlusur maneh wae Ketua hehehe,” tulis @E**********

    “Cara memproses izin reklamasi yang lancer dimana ketua???” tulis akun @E*********.

    Komentar ini semakin memperkeruh teka-teki, mengundang lebih banyak spekulasi dari para warganet tentang siapa saja yang terlibat dalam praktik reklamasi ilegal tersebut. [asg/beq]

  • Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    TRIBUNJATIM.COM – Badan Gizi Nasional minta masyarakat tak salah paham soal serangga yang diwacanakan akan jadi alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tim dewan pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Epi Taufik menjelaskan, jika berdasarkan aturannya, menu program MBG tak ditentukan oleh BGN,

    Namun MBG ditentukan dari standar komposisi gizi.

    “Kalau didengarkan pidatonya. Ada empat standar menjadi mitra yang mau bekerja sama dengan BGN. Itu yang isu utamanya malah tidak terungkap,” kata dia ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Dalam konteks pidato kepala BGN, ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyusun menu sesuai dengan kesukaan dan ketersediaan sumber lokal.

    Seperti di Halmahera, karbohidrat kesukaannya bukan nasi melainkan pisang rebus dan sagu.

    Lalu, protein di pulau Jawa banyak berasal dari ayam, daging sapi maupun telur.

    Namun di daerah pesisir sumber protein banyak berasal dari ikan.

    “Maka itu boleh. Mungkin di daerah tertentu biasa seperti itu. Mereka suka ulat sagu. Dan ulat sagu itu memang dimakan di Papua kan. Ya itu boleh bagian dari MBG. Jadi beliau mencontohkan sumber daya lokal. Sumber karbohidrat, sumber protein yang biasa digunakan. Jadi bukan berarti di Jawa yang tidak biasa makan itu disuruh (makan serangga),” jelas dia.

    “Karbohidrat tidak harus nasi. Protein tidak harus daging sapi. Itu intinya. Kalau di sana sukanya ikan ya ikan. Kan ada daerah-daerah tertentu. Jadi memberi contoh. Bukan istilahnya harus itu. Nggak,” lanjut Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

    BGN ujarnya, terus melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG ini termasuk menambah jumlah SPPG untuk menjangkau semua target program MBG ini.

    “Karena ini dari awal, setiap hari kami evaluasi,” sebut dia.

    Menu makan bergizi gratis

    Bulan Ramadan 2025 sudah di depan mata, umat Muslim siap menyambutnya.

    Berbicara tentang persiapan bulan Ramadan 2025, topik makanan bergizi gratis pada Ramadan turut dibahas.

    Kabarnya MBG pada Ramadan 2025 akan menggunakan menu tahan lama.

    Hal tersebut diinformasikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

    Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

    “(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama),” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

    “Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi,” ujar dia melanjutkan.

    Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

    “Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa),” lanjut dia.

    Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

    “Jadi bulan Ramadan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak,” kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Muncul Usulan Modifikasi Makan Bergizi Gratis Selama Ramadan untuk Sekolah di Surabaya: Fleksibel

    Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Surabaya, 2025. (Tribun Jatim Network/Bobby Constantine)

    Pimpinan DPRD Surabaya mengusulkan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah-sekolah tetap berlangsung selama bulan Ramadan.

    Sekalipun demikian, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, meminta beberapa penyesuaian.

    Menurutnya, program pemerintah pusat tersebut tetap dapat dilakukan, sekalipun pada masa puasa.

    Hal ini akan tetap relevan melalui penyesuaian format selama Ramadan.

    “Di bulan Ramadan, jam belajar siswa biasanya berubah. Karena itu, saya usul agar MBG diberikan dalam bentuk yang lebih fleksibel,” kata Fathoni saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (25/1/2025).

    Pihaknya mencontohkan, menu MBG yang terdiri atas buah, susu kemasan, hingga kurma dapat dibawa pulang oleh siswa.

    “Sehingga, MBG ini tetap bisa dikonsumsi saat berbuka puasa bersama keluarga,” ujar Arif Fathoni.

    Tak hanya soal pemenuhan gizi, politisi Partai Golkar Surabaya menilai, ide membawa makanan pulang juga memiliki nilai edukasi.

    Hal ini dapat mengajarkan toleransi sejak dini kepada anak.

    “Di sekolah-sekolah kita ada siswa yang non Muslim. Dengan membawa pulang makanan ini, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga, tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa,” tandasnya.

    Siswa non Muslim turut menjaga toleransi terhadap siswa Muslim yang sedang berpuasa.

    “Ini adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa kita tanamkan sejak dini,” jelasnya.

    Selain itu, MBG selama Ramadan juga berpotensi mendukung perekonomian masyarakat kecil.

    Khususnya, pelaku UMKM yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan.

    “Program ini harus kita lihat sebagai roda penggerak ekonomi. Jika makanan atau minuman yang diberikan berasal dari UMKM lokal, maka secara langsung program ini bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka,” tambahnya.

    Ia berharap pemerintah kota dapat mendukung usulan ini.

    Sehingga, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa.

    Namun, juga menjadi solusi inklusif yang mendukung berbagai aspek, mulai dari pendidikan karakter hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Ramadan adalah momen yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, berbagi, dan gotong-royong. Program MBG harus menjadi bagian dari semangat ini,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintah pusat memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, menu makanan yang disajikan selama bulan puasa akan berbeda dari biasanya.

    “Jadi, nanti bentuk makanannya tidak masakan segar, tetapi kami akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang bisa untuk berbuka. Contohnya, susu, kemudian ada kurma, ada buah,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, jenis makanan yang akan diberikan berbeda para siswa penerima program MBG, tergantung satuan pendidikannya.

    Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren, dapat disajikan saat di pesantren.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • DPRD Surabaya Sesalkan Pembongkaran Sepihak di Tambak Medokan Ayu

    DPRD Surabaya Sesalkan Pembongkaran Sepihak di Tambak Medokan Ayu

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus sengketa lahan yang terjadi di kawasan Tambak Medokan Ayu, Surabaya, mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Menurutnya, pembongkaran sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa lahan sangat disayangkan karena bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku.

    Fathoni langsung mendatangi lokasi sengketa pada Rabu (29/1/2025) untuk mendekati kedua pihak yang terlibat, yakni Uswatun Khasanah dan Permadi. “Ya, InsyaAllah ada jalan keluar yang baik. Warga Surabaya ini kan selalu menyelesaikan masalah dengan duduk bersama dan musyawarah,” ujar Fathoni.

    Selain itu, Toni juga menyebut masalah kewenangan dalam penegakan aturan. Dia menegaskan bahwa hanya Satpol PP Kota Surabaya yang memiliki kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali).

    “Secara aturan tidak dibenarkan seorang warga atau individu melakukan kewenangan untuk menjalankan sanksi dari sebuah aturan. Kewenangan penegakan Perda dan Perwali merupakan kewenangan absolut Satpol PP Kota Surabaya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Toni menyoroti proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya, izin tersebut seharusnya ditunda jika masih ada sengketa di atas lahan yang bersangkutan.

    “Kami akan meminta klarifikasi ke Pemkot Surabaya, utamanya Cipta Karya, untuk mengkaji kembali IMB yang diterbitkan karena ada dugaan kesalahan prosedur penerbitan,” tegas Toni, yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

    Mengenai penyelesaian sengketa, Toni memberikan tenggat waktu dua minggu agar kedua belah pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi secara musyawarah.

    “Kami memberikan waktu dua minggu bagi warga yang bersengketa untuk duduk bersama dan menyelesaikan konflik ini secara musyawarah,” ujarnya.

    Toni juga mengkritik keras tindakan Permadi yang melakukan pembongkaran rumah Uswatun Khasanah tanpa prosedur yang sah. “Tindakan seperti ini tidak dibenarkan. Ibarat pepatah ini adalah Homo Homini Lupus. Artinya, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya,” pungkas Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.

    Sementara itu, kasus ini menjadi perhatian publik setelah sebuah video viral di media sosial menunjukkan Uswatun Khasanah yang rumahnya dibongkar secara sepihak.

    Dalam video tersebut, Uswatun dengan wajah memelas mengadu kepada Presiden Prabowo dan meminta keadilan atas perlakuan yang ia terima, mengingat pembongkaran rumahnya dilakukan oleh individu dan bukan atas keputusan pengadilan.[asg/kun]

  • Lampion Imlek Hiasi Kantor Golkar Surabaya, Komitmen pada Keberagaman

    Lampion Imlek Hiasi Kantor Golkar Surabaya, Komitmen pada Keberagaman

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam semangat merayakan Tahun Baru Imlek, DPD Partai Golkar Surabaya menghias kantor mereka di Jalan Adityawarman dengan lampion-lampion khas Imlek. Langkah ini menjadi simbol komitmen partai terhadap keberagaman dan toleransi, sekaligus memperkuat rasa kebangsaan.

    Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa keberagaman adalah pondasi bangsa Indonesia yang terus dijunjung oleh Partai Golkar.

    “Keberagaman ini disatukan oleh ideologi Pancasila yang menjadi nafas gerak Partai Golkar. Hymne Partai Golkar pun mencerminkan komitmen kami sebagai pembela setia Pancasila,” ujar Fathoni, Selasa (28/1/2025).

    Fathoni juga menyoroti berbagai kegiatan Golkar Surabaya yang mengapresiasi keberagaman, seperti peringatan Isra’ Mi’raj dengan khotmil Quran bersama anak yatim. Kini, perayaan Imlek menjadi bagian dari upaya partai untuk menjadikan kantor mereka sebagai rumah kebangsaan dan laboratorium keberagaman.

    “Kini, kami menyambut Tahun Baru Imlek dengan menghias kantor partai menggunakan lampion. Kami ingin menjadikan Golkar Surabaya sebagai rumah kebangsaan dan laboratorium keberagaman,” tambah Fathoni.

    Lebih lanjut, Fathoni menyampaikan harapan agar masyarakat Tionghoa di Surabaya dapat merasakan kegembiraan di momen Imlek. Ia juga menegaskan pentingnya persatuan yang mencerminkan wajah keberagaman bangsa Indonesia.

    “Semoga kesuksesan dan kebahagiaan senantiasa mengiringi saudara-saudara kita Tionghoa di Kota Surabaya,” tutupnya. [asg/beq]

  • Temuan HGB di Atas Laut Surabaya Picu Kontroversi dan Sorotan Publik

    Temuan HGB di Atas Laut Surabaya Picu Kontroversi dan Sorotan Publik

    Surabaya (beritajatim.com) – Surabaya diguncang dengan kabar mengejutkan tentang keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di atas perairan laut, tepatnya di kawasan timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar. Fenomena ini memicu kontroversi karena dianggap melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013 yang melarang pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan privat atau komersial.

    Data dan Koordinat HGB
    Informasi ini diungkapkan melalui cuitan akun media sosial X, @thanthowy, yang menyebutkan bahwa HGB tersebut tercatat pada situs resmi Kementerian ATR/BPN (bhumi.atrbpn.go.id). Tiga titik koordinat yang diungkap adalah:

    7.342163°S, 112.844088°E
    7.355131°S, 112.840010°E
    7.354179°S, 112.841929°E

    Data ini memunculkan dugaan adanya pelanggaran aturan tata ruang, mengingat laut merupakan ruang publik yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

    Tanggapan Ahli dan Pemerintah
    Reno Eza Mahendra, peneliti dari pusat kajian perkotaan Urbaning, menyebut temuan ini sebagai bentuk ketidaksinkronan antara aturan hukum dan praktik administrasi pertanahan. “Jika benar ada HGB di atas laut, ini pelanggaran serius yang merugikan masyarakat luas,” ujar Reno.

    Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Surabaya, Pemprov Jawa Timur, dan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan masalah ini. Eri mendorong penerapan prinsip green economy dan blue economy untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir, terutama ekosistem mangrove di kawasan Pamurbaya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera membatalkan pemberian HGB tersebut. Ia menilai penerbitan HGB tanpa dasar yang sah merupakan tindakan cacat prosedur. “Jika tidak ada bangunan fisik, HGB tidak boleh diterbitkan,” tegas Fathoni.

    Dampak Lingkungan dan Sosial
    Eri menyoroti potensi kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan, termasuk risiko abrasi dan hilangnya ekosistem mangrove. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang mendukung ekonomi masyarakat nelayan.

    Langkah Selanjutnya
    DPRD Surabaya mendesak investigasi mendalam untuk mengungkap fakta di balik penerbitan HGB di atas laut ini. Jika ditemukan pelanggaran hukum, Polda Jawa Timur diminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut guna mencegah eksploitasi lebih lanjut terhadap ruang publik. [asg/beq]

  • HGB di Atas Laut Surabaya, Wakil Ketua DPRD: Cacat Prosedur, Harus Diusut!

    HGB di Atas Laut Surabaya, Wakil Ketua DPRD: Cacat Prosedur, Harus Diusut!

    Surabaya (beritajatim.com) – Temuan mengejutkan muncul terkait adanya Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di kawasan perairan timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Fenomena ini menyerupai kasus serupa yang pernah terjadi di Tangerang, memunculkan kekhawatiran publik mengenai potensi penyimpangan prosedur.

    Data yang diungkap melalui cuitan akun media sosial X, @thanthowy, menyebutkan bahwa tiga titik koordinat di kawasan tersebut tercatat memiliki status HGB. Padahal, secara fisik, area laut tersebut tidak memiliki bangunan apapun. Informasi ini merujuk pada situs resmi Kementerian ATR/BPN, bhumi.atrbpn.go.id.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyebutkan bahwa penerbitan HGB di atas laut adalah tindakan yang bertentangan dengan prosedur hukum.

    “Jika benar laut timur Surabaya saat ini diterbitkan HGB, tentu ini cacat prosedur. HGB hanya bisa diterbitkan jika terdapat bangunan di lokasi yang diajukan haknya,” tegas Fathoni, Senin (20/1/2025).

    Menurutnya, penerbitan HGB tanpa dasar yang sah tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Ia meminta Kementerian ATR/BPN segera bertindak.

    “BPN seharusnya membatalkan pemberian hak tersebut karena selain bertentangan dengan putusan MK, juga tidak memenuhi syarat,” tegas politisi Golkar ini.

    Fathoni juga mendesak adanya langkah investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta di balik pemberian HGB tersebut. “Saya berharap Kementerian ATR/BPN menerbitkan tim investigasi agar masyarakat tidak resah. Jika dibiarkan, ini bisa memicu masyarakat lain untuk mengajukan hak atas pantai di Surabaya,” katanya.

    Lebih lanjut, Fathoni menekankan pentingnya penegakan hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran. “Jika hasil investigasi membuktikan pernah diterbitkan HGB, saya berharap Polda Jatim mengusut tuntas pemberian hak tersebut, karena ada dugaan perbuatan melawan hukum di dalamnya,” pungkasnya.[asg/kun]