Xcloud.id

Tag: Arif Fathoni

  • DPR Mulai Matangkan Formula Penyelesaian Tanah Eigendom Verponding untuk 100 Ribu Warga Surabaya

    DPR Mulai Matangkan Formula Penyelesaian Tanah Eigendom Verponding untuk 100 Ribu Warga Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Harapan baru muncul bagi sekitar 100 ribu warga Surabaya yang puluhan tahun tinggal di atas tanah berstatus eigendom verponding (EV). Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI menjadi momentum penting setelah DPR RI, Pemkot Surabaya, dan kementerian terkait mulai membahas formula penyelesaian yang dinilai paling adil bagi semua pihak.

    Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyampaikan bahwa perjuangan warga di lima kelurahan dan tiga kecamatan mulai menemukan titik terang berkat kolaborasi warga, Wali Kota Surabaya, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

    “Perjuangan warga di lima kelurahan dan tiga kecamatan akhirnya mendapat secercah harapan berkat kolaborasi warga, wali kota, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir,” ujarnya saat dihubungi beritajatim.com, Rabu (19/11/2025).

    Fathoni menjelaskan bahwa DPR RI kembali menggelar pertemuan lanjutan pada siang ini untuk mematangkan hasil RDP sebelumnya. Pertemuan tersebut rencananya mengundang Wakil Ketua DPR RI, Wali Kota Surabaya, pimpinan Komisi II dan Komisi VI, Kementerian ATR/BPN, serta jajaran Pertamina.

    “Nanti jam 13.00 Wakil Ketua DPR RI juga akan mengundang warga, wali kota, pimpinan Komisi II dan VI, Kementerian ATR/BPN, dan Pertamina, guna tindak lanjut RDP kemarin,” katanya.

    Ia berharap proses panjang ini segera menemukan jalan tengah yang tidak merugikan siapa pun. Prinsip kepastian hukum tetap menjadi dasar utama, namun hubungan antarlembaga negara juga harus dijaga.

    “Saya berharap sudah ada formula penyelesaian yang happy ending bagi semua pihak,” ujarnya.

    Salah satu poin penting dalam RDP sebelumnya adalah permintaan Komisi II kepada Kementerian ATR/BPN agar segera menyelesaikan klaim eigendom verponding dan mempercepat proses perolehan hak tanah warga. DPR menekankan pentingnya BPN Surabaya 1 menjalankan seluruh mekanisme tersebut tanpa hambatan administratif.

    “Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN menyelesaikan persoalan klaim dan menindaklanjuti proses perolehan hak atas tanah itu,” kata dia.

    Fathoni menambahkan bahwa Adies Kadir dan Wali Kota Surabaya sejak awal menangani persoalan ini dengan prinsip kepemimpinan Jawa menang tanpa ngasorake. Pendekatan ini dianggap penting karena konflik agraria tersebut melibatkan institusi negara yang harus menjaga kehormatan masing-masing.

    “Konflik agraria ini melibatkan sesama institusi pemerintahan, jadi formulanya bagaimana hak warga tidak terhalangi namun Pertamina juga tidak melanggar hukum di masa mendatang,” jelasnya.

    Menurutnya, pengawalan DPR RI membuka lebih banyak opsi penyelesaian yang sistematis dan mampu menghindari sengketa berkepanjangan. Mekanisme legislasi dinilai memberi ruang penyelesaian yang lebih stabil dan komprehensif.

    “Dengan isu ini dibawa ke DPR RI, ada banyak jalan penyelesaian yang husnul khotimah bagi semua pihak,” tambah Fathoni.

    DPRD Surabaya berkomitmen mengawal penuh rekomendasi DPR RI agar tidak berhenti di atas kertas. Fathoni menegaskan bahwa BPN Surabaya 1 harus menjalankan semua keputusan secara menyeluruh demi kepastian hak warga.

    “Kami bersama Pemkot Surabaya akan mengawal agar rekomendasi DPR RI dijalankan penuh oleh BPN Surabaya 1 sehingga hak warga tidak dirugikan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • DPRD Apresiasi Keterlibatan GMNI Surabaya Awasi 10 Proyek Infrastruktur Strategis

    DPRD Apresiasi Keterlibatan GMNI Surabaya Awasi 10 Proyek Infrastruktur Strategis

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pembangunan menjadi bagian penting dari kontrol publik. Dia menyampaikan hal itu usai menerima audiensi DPC GMNI Surabaya yang menyerahkan kajian terkait sepuluh proyek infrastruktur strategis di Kota Pahlawan.

    “Teman-teman DPC GMNI Surabaya menyampaikan hasil diskusi internal soal 10 proyek infrastruktur strategis di Kota Surabaya,” kata Arif Fathoni, Jumat (14/11/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, GMNI membawa kajian lengkap dan menyatakan kesiapan untuk ikut memantau proses pembangunan. Toni, sapaan akrabnya, menilai langkah itu sebagai bentuk keberpihakan mahasiswa terhadap tata kelola pembangunan yang lebih terbuka.

    “Teman-teman membawa hasil kajian dan akan terlibat dalam pengawasan proyek infrastruktur strategis tersebut agar sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.

    GMNI Surabaya juga mengkritisi aspek pembiayaan, terutama agar percepatan pembangunan tidak berujung pada kenaikan pajak daerah. Toni menyebut masukan tersebut sebagai aspirasi yang patut dipertimbangkan dalam perumusan skema pendanaan alternatif.

    “GMNI juga mendorong agar pembiayaan alternatif tidak membebankan kenaikan pajak di tengah masyarakat,” jelasnya.

    Menanggapi hal itu, Toni menegaskan bahwa pembiayaan alternatif merupakan salah satu inovasi yang dapat mempercepat pembangunan tanpa terlalu bergantung pada APBD. Dia menyebut model pendanaan modern sebagai jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah.

    “Saya menyampaikan bahwa pembiayaan alternatif merupakan inovasi agar akselerasi pembangunan di Surabaya dapat terlaksana dengan baik,” tuturnya.

    Lebih jauh, Toni menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, namun berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Menurutnya, semakin banyak proyek berjalan, semakin besar potensi terbukanya lapangan kerja dan pergerakan usaha kecil.

    “Percepatan pembangunan juga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang otomatis akan mengentas kemiskinan di Kota Surabaya,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPC GMNI Surabaya, Virgiawan Budi Prasetyo, menegaskan komitmen organisasinya untuk terlibat aktif dalam pengawasan 10 proyek infrastruktur strategis di Kota Surabaya.

    “Kami memandang bahwa pengawasan kolektif adalah kunci agar pembangunan di Surabaya berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat yang merata,” ujar Virgiawan.

    Dia menambahkan bahwa GMNI Surabaya ingin mendorong pembangunan kota yang berpijak pada prinsip keberlanjutan fiskal dan keberpihakan sosial. Karena itu, dia menilai perlu adanya ruang dialog yang lebih luas antara pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat sipil.

    “Kami ingin memastikan pembangunan ini selesai secara fisik dan tetap menjaga keberlanjutan APBD serta program-program kerakyatan,” kata Virgiawan.

    Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspirasi publik dan membantu meminimalkan risiko sosial maupun hambatan teknis di lapangan.

    “Partisipasi publik harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan. Kami siap ambil peran demi Surabaya yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkasnya. [adv/but]

  • DPRD Surabaya: Insiden Candaan Admin Medsos Wali Kota Jangan Dibesar-besarkan

    DPRD Surabaya: Insiden Candaan Admin Medsos Wali Kota Jangan Dibesar-besarkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai insiden candaan admin media sosial Wali Kota Surabaya yang sempat viral tidak perlu diperluas menjadi polemik berkepanjangan. Menurut dia, kesalahan itu murni kelalaian individu dan tidak ada kaitannya dengan integritas maupun cara kerja Wali Kota Eri Cahyadi.

    “Saya kira itu murni kelalaian individu. Tidak elok kalau kemudian dipukul rata seolah kegiatan lapangan Pak Wali hanya pencitraan. Warga Surabaya tahu, beliau ini pemimpin yang benar-benar hadir di lapangan,” ujar Arif Fathoni, Minggu (2/11/2025).

    Mas Toni menilai langkah sang admin yang langsung meminta maaf dan mengundurkan diri sudah menunjukkan tanggung jawab moral. Dia menyebut sikap itu jarang dilakukan dalam lingkungan birokrasi.

    “Manusia tempatnya salah dan khilaf. Yang penting ketika salah, dia berani bertanggung jawab. Staf itu sudah minta maaf dan mengundurkan diri. Itu langkah terhormat yang jarang dilakukan di birokrasi,” jelasnya.

    Dia menegaskan, penilaian terhadap Wali Kota Eri semestinya tetap berbasis pada rekam jejak kerja nyata. Dia mencontohkan program perbaikan rumah tidak layak huni hingga perluasan akses layanan dasar warga.

    “Justru di masa Wali Kota Eri Cahyadi, anggaran Rutilahu dinaikkan agar warga yang tidak beruntung bisa menikmati rumah yang layak. Rumah yang layak itu fondasi tumbuh kembang anak,” tegasnya.

    Mas Toni mengajak publik lebih bijak dalam merespons isu di media sosial. “Kita harus jadi masyarakat yang pemaaf. Jangan sampai satu kesalahan kecil membuat anak muda kehilangan semangat dan kreativitas,” pungkasnya.[asg/aje]

  • DPRD Surabaya: Insiden Candaan Admin Medsos Wali Kota Jangan Dibesar-besarkan

    DPRD Surabaya: Insiden Candaan Admin Medsos Wali Kota Jangan Dibesar-besarkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai insiden candaan admin media sosial Wali Kota Surabaya yang sempat viral tidak perlu diperluas menjadi polemik berkepanjangan. Menurut dia, kesalahan itu murni kelalaian individu dan tidak ada kaitannya dengan integritas maupun cara kerja Wali Kota Eri Cahyadi.

    “Saya kira itu murni kelalaian individu. Tidak elok kalau kemudian dipukul rata seolah kegiatan lapangan Pak Wali hanya pencitraan. Warga Surabaya tahu, beliau ini pemimpin yang benar-benar hadir di lapangan,” ujar Arif Fathoni, Minggu (2/11/2025).

    Mas Toni menilai langkah sang admin yang langsung meminta maaf dan mengundurkan diri sudah menunjukkan tanggung jawab moral. Dia menyebut sikap itu jarang dilakukan dalam lingkungan birokrasi.

    “Manusia tempatnya salah dan khilaf. Yang penting ketika salah, dia berani bertanggung jawab. Staf itu sudah minta maaf dan mengundurkan diri. Itu langkah terhormat yang jarang dilakukan di birokrasi,” jelasnya.

    Dia menegaskan, penilaian terhadap Wali Kota Eri semestinya tetap berbasis pada rekam jejak kerja nyata. Dia mencontohkan program perbaikan rumah tidak layak huni hingga perluasan akses layanan dasar warga.

    “Justru di masa Wali Kota Eri Cahyadi, anggaran Rutilahu dinaikkan agar warga yang tidak beruntung bisa menikmati rumah yang layak. Rumah yang layak itu fondasi tumbuh kembang anak,” tegasnya.

    Mas Toni mengajak publik lebih bijak dalam merespons isu di media sosial. “Kita harus jadi masyarakat yang pemaaf. Jangan sampai satu kesalahan kecil membuat anak muda kehilangan semangat dan kreativitas,” pungkasnya.[asg/aje]

  • Rekam Jejak Jelas, Arif Fathoni Minta Publik Tak Hakimi Adies Kadir

    Rekam Jejak Jelas, Arif Fathoni Minta Publik Tak Hakimi Adies Kadir

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, meminta publik untuk tidak terburu-buru menghakimi politisi asal Surabaya–Sidoarjo, Adies Kadir, di tengah dinamika politik nasional. Ia menegaskan, rekam jejak pengabdian Adies selama ini sudah menjadi bukti nyata yang membuat masyarakat tetap memberi kepercayaan penuh kepadanya.

    “Kami tidak ingin figur yang kami cintai ini menjadi korban dari penghakiman opini. Rakyat tahu siapa yang benar-benar bekerja untuk mereka,” ujar Fathoni dalam Torpedo Podcast, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya, Adies Kadir dikenal dekat dengan masyarakat dan konsisten hadir dalam berbagai persoalan warga, mulai dari bantuan hukum hingga konflik agraria. Fathoni menegaskan, kehadiran Adies bukan bagian dari pencitraan politik, melainkan cerminan dari kebiasaan yang sudah melekat sejak lama.

    “Kalau beliau datang ke Surabaya, diajak cangkruk di warung kopi mau, di mushola mau. Rakyat itu dekat sekali dengan beliau,” katanya.

    Fathoni menambahkan, dalam berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat Surabaya, Adies turun langsung memperjuangkan kepentingan warga. Komunikasi politik yang dilakukannya ke tingkat pusat juga disebut cepat dan efektif.

    “Beliau langsung menghubungi pimpinan Komisi II dan Komisi VI DPR RI untuk memastikan persoalan warga Surabaya mendapat perhatian serius,” jelasnya.

    Fathoni menilai, perbedaan politik seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menjatuhkan personal seseorang tanpa dasar objektif. Ia mengingatkan pentingnya kedewasaan dalam berpolitik.

    “Kalau mau berkompetisi ya tunggu lima tahun lagi. Rakyatlah yang punya kuasa menentukan. Jangan gunakan amuk massa untuk menghukum kebaikan orang,” tegasnya.

    Menurut Fathoni, dukungan moral terhadap Adies justru semakin kuat. Ia mengaku menerima ribuan surat simpati dan dukungan dari masyarakat yang menilai Adies tetap layak dipercaya.

    “Terakhir kami menerima sekitar 9 ribu surat dukungan dari warga. Mereka tetap ingin Pak Adies terus melayani,” ujarnya.

    Fathoni menambahkan, Adies selalu berpegang pada prinsip menyelesaikan masalah tanpa mempermalukan pihak lain. “Beliau selalu memegang filosofi menang tanpa ngasoraki. Itu yang dia terapkan dalam menyelesaikan persoalan, termasuk kasus agraria,” tutupnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, juga meminta publik tidak memberi label negatif kepada Adies hanya karena dinamika politik pusat. Ia menilai rekam jejak Adies adalah pembuktian paling adil atas integritasnya.

    “Pak Adies ini bukan tipe politisi yang cuma muncul saat kamera menyorot. Dari dulu beliau terjun langsung ketika rakyat menghadapi persoalan hukum dan tanah,” ujar Achmad.

    Ia mencontohkan peran Adies dalam kasus Sipoa yang merugikan warga Surabaya dan Sidoarjo beberapa tahun lalu. “Kita masih ingat bagaimana beliau ikut mengawal kasus Sipoa. Polanya mirip, masyarakat kecil berhadapan dengan korporasi besar dan kebijakan yang tidak berpihak,” terangnya.

    Achmad menilai konsistensi Adies dalam membela masyarakat mencerminkan karakter teguh pada kebenaran dan keadilan. “Beliau itu punya prinsip, kalau benar ya dibela, kalau salah ya diselesaikan secara adil. Itu integritas yang jarang dimiliki politisi sekarang,” pungkasnya. [asg/beq]

  • GP Ansor laporkan program Trans7 tentang tayangan pesantren ke KPI 

    GP Ansor laporkan program Trans7 tentang tayangan pesantren ke KPI 

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor) secara resmi melaporkan program “Xpose Uncensored” yang ditayangkan Trans7 ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kia.

    “Kami menilai tayangan “Xpose Uncensored” pada 13 Oktober 2025 memuat konten yang menghasut, mendiskreditkan, serta merendahkan martabat kiai dan pesantren,” kata Ketua Tim Advokasi LBH PP GP Ansor Afriendi Sikumbang usai menyerahkan laporan ke KPI Pusat di Jakarta, Rabu.

    Ia menilai tayangan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengandung unsur pidana sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

    Terkait laporan dugaan pidana di bidang penyiaran, LBH PP GP Ansor meminta KPI untuk menindaklanjuti laporan ke Mabes Polri karena peran KPI berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara KPI-Polri mengenai penegakan hukum penyiaran.

    “Kami menilai tayangan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengandung unsur pidana karena merendahkan martabat kiai dan pesantren,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta tersebut.

    Pihaknya juga mendesak KPI Pusat untuk bersikap tegas menghentikan secara permanen program ‘Xpose Uncensored Trans7 karena hingga saat ini gelombang protes dan kemarahan dari masyarakat semakin meluas.

    “Kami meminta KPI Pusat responsif atas tayangan yang meresahkan ini,” kata dia.

    LBH PP GP Ansor juga mendesak KPI meminta agar PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7) melakukan tindakan tegas terhadap penanggung jawab program “Xpose Uncensored” dan evaluasi menyeluruh terhadap program-program siaran lainnya yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

    “Stasiun televisi harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, norma agama, sosial, dan budaya yang selama ini dijaga dan dihormati masyarakat Indonesia,” kata Ketua KPID Sumatera Barat periode 2014-2018 tersebut.

    Ketua LBH Tim Advokasi LBH PP GP Ansor Afriendi Sikumbang, didampingi Idrus Maulana, Yapiter Marpi, Andi Muh Riski, Abdul Azis, dan Muhammad Arif Fathoni menyerahkan laporan terkait program Trans 7 ke KPI Pusat di Jakarta, Rabu (15/10/2025) (ANTARA/HO-GP Ansor)

    Sementara itu, Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat I Made Sunarsa menyatakan akan menindaklanjuti aduan LBH PP GP Ansor sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

    Sebelumnya, Production Director Trans7, Andi Chairil menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait tayangan program “Xpose Uncensored” edisi 13 Oktober 2025 yang menuai kecaman publik karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kiai di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video resmi yang diunggah di kanal YouTube Trans7 Official, Selasa (14/10).

    Dalam video itu, pihak Trans7 menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk menyinggung atau merendahkan lembaga pesantren maupun tokoh agama mana pun.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Surabaya: Nilai Pancasila harus tampak dari perilaku warga

    DPRD Surabaya: Nilai Pancasila harus tampak dari perilaku warga

    Kalau masih ada konflik antarwarga, kesenjangan sosial, atau kurangnya kepekaan terhadap sesama, berarti nilai-nilai Pancasila belum benar-benar hidup di situ

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan nilai Pancasila harus tampak dari perilaku warga setelah Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 1.360 Kampung Pancasila di 153 kelurahan di kota setempat.

    “Program yang digagas Pemkot bersama Forkopimda ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara tuntas,” katanya di Surabaya, Rabu.

    Ia mengemukakan, program Kampung Pancasila harus menjadi lebih dari sekadar slogan dan harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di setiap kelurahan.

    Menurut Fathoni, Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa yang harus dihidupkan dalam perilaku sosial warga, bukan hanya dijadikan simbol atau atribut seremonial.

    “Kalau Kampung Pancasila ini bisa berjalan dengan baik, maka kehidupan sosial masyarakat Surabaya akan mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila ini adalah ideologi pemersatu bangsa yang beragam dan multikultural,” katanya.

    Ia menuturkan, tanggung jawab besar berada di pundak lurah dan camat untuk menumbuhkan serta memelihara nilai-nilai tersebut di wilayahnya. Ketika muncul persoalan di tengah warga, semangat musyawarah mufakat harus menjadi jalan utama penyelesaian.

    “Tidak boleh ada yang kuat menindas yang lemah. Tidak boleh ada persekusi karena perbedaan agama atau keyakinan. Semua warga negara yang berketuhanan itu sah dan harus hidup berdampingan secara damai,” tutur Fathoni.

    Fathoni menilai, keberhasilan Kampung Pancasila bisa diukur dari sejauh mana nilai-nilai dasar bangsa itu benar-benar hadir di tengah masyarakat. Misalnya, tidak ada konflik horizontal antarwarga, tidak ada persekusi atas dasar perbedaan keyakinan, dan masih tumbuhnya semangat gotong royong.

    “Kalau masih ada konflik antarwarga, kesenjangan sosial, atau kurangnya kepekaan terhadap sesama, berarti nilai-nilai Pancasila belum benar-benar hidup di situ,” ucapnya.

    Ia juga menegaskan, Kampung Pancasila harus menjadi role model kehidupan sosial di setiap wilayah kelurahan. Ia mencontohkan, penerapan sila keempat bisa diwujudkan lewat budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah warga.

    Sila kelima, yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat terlihat dari upaya saling membantu antarwarga tanpa memandang status sosial.

    “Kalau yang kaya membantu yang miskin, kalau warga menjaga satu sama lain, itu baru mencerminkan keadilan sosial,” ujarnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arif Fathoni: Medsos Jadi Jembatan Akuntabilitas Politik antara Wakil Rakyat dan Masyarakat

    Arif Fathoni: Medsos Jadi Jembatan Akuntabilitas Politik antara Wakil Rakyat dan Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memandang media sosial sebagai jembatan akuntabilitas politik antara wakil rakyat dan masyarakat. Dia menggunakan ruang digital untuk membangun komunikasi dua arah yang jujur, terbuka, dan mendidik.

    “Saya ingin menjadikan media sosial yang saya miliki sebagai jembatan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat Surabaya,” Arif Fathoni, Minggu (12/10/2025).

    Politisi Partai Golkar ini menyebut, setiap suara rakyat yang dititipkan kepada dirinya dan partainya harus dipertanggungjawabkan melalui kerja politik yang riil. Menurut dia, tanggung jawab itu diwujudkan lewat fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

    “Setiap suara yang dititipkan kepada saya dan Partai Golkar harus bisa kami pertanggungjawabkan melalui kerja politik di pemerintahan, baik lewat fungsi pengawasan, anggaran, maupun legislasi,” sambungnya.

    Mas Toni, sapaan akrabnya, menilai media sosial dan media massa sama pentingnya dalam menjembatani komunikasi publik. Keduanya dapat menjadi sarana masyarakat mengetahui kinerja wakilnya di parlemen secara langsung.

    “Media sosial juga bisa menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dengan pelayan rakyatnya. Di sana kita bisa berdialog, berdebat, sekaligus belajar bersama,” lanjut mantan jurnalis ini.

    Dia juga mengaku senang menjawab langsung pesan, kritik, bahkan cacian yang datang melalui akun pribadinya. Baginya, kritik dan pujian memiliki makna yang sama sebagai bentuk umpan balik dari masyarakat.

    “Saya termasuk pribadi yang senang menjawab langsung baik cacian maupun pujian. Karena bagi politisi, keduanya punya nilai yang sama yakni umpan balik dari masyarakat,” ujar Toni.

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni saat menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Universitas Bhayangkara Surabaya, Selasa (16/9/2025).

    Bagi Mas Toni, komunikasi yang humanis di media sosial adalah bagian dari pendidikan politik digital yang sehat. Dia berharap politisi bisa ikut menjaga ruang digital agar tetap menjadi tempat dialog, bukan arena pertengkaran dan kebencian.

    “Kita semua punya tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik melalui interaksi dua arah. Jangan biarkan media sosial menjadi jembatan disharmonisasi antar elemen bangsa,” tegasnya.

    Melalui konsistensinya menjawab komentar, berbagi refleksi hidup, hingga merespons isu sosial dengan nada santun, Mas Toni berupaya menghadirkan wajah politik yang hangat dan manusiawi di dunia digital.

    “Semoga ini bisa menginspirasi politisi lain untuk tidak hanya hadir di media sosial, tetapi juga benar-benar hadir bagi rakyatnya,” pungkas dia.[asg/aje]

  • DPRD Pastikan Surabaya Penuhi Syarat Ajukan Pinjaman Rp3,15 T untuk Infrastruktur

    DPRD Pastikan Surabaya Penuhi Syarat Ajukan Pinjaman Rp3,15 T untuk Infrastruktur

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memastikan Kota Surabaya memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah. Kepastian itu diperoleh setelah DPRD melakukan konsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta pekan lalu.

    “Berdasarkan dokumen yang diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif,” kata Arif Fathoni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (22/9/2025).

    Rencana pinjaman ini akan diajukan pada periode 2026–2027 dengan total nilai Rp3,15 triliun. Rinciannya, melalui PT SMI sebesar Rp2,71 triliun dan melalui Bank Jatim sebesar Rp447,8 miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur strategis, antara lain Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, Flyover Dolog, Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, Jalan Tembus Dharmahusada, serta penanganan genangan air di sejumlah kawasan.

    Menurut politisi yang akrab disapa Mas Toni itu, pembiayaan alternatif yang dikelola dengan baik akan memacu pertumbuhan ekonomi Surabaya. Ia mencontohkan proyek Saluran Diversi Gunungsari yang ditargetkan rampung pada 2025 diyakini dapat menumbuhkan pusat usaha baru serta membuka lapangan kerja.

    “Kami optimistis di 2026 masyarakat Surabaya sudah bisa merasakan dampaknya,” ujarnya.

    DPRD Surabaya, lanjut Mas Toni, akan mengawal ketat pelaksanaan pinjaman ini agar berjalan sesuai rencana dan terhindar dari penyimpangan. Seluruh fraksi disebut akan ikut terlibat dalam pengawasan.

    “Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan pinjaman alternatif ini sesuai antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan,” tegasnya.

    Mas Toni juga menyinggung pentingnya Surabaya mempersiapkan diri menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028. Menurutnya, Surabaya harus berkolaborasi dengan daerah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik.

    “Surabaya dan daerah penyangganya, seperti Sidoarjo dan Gresik, harus berkembang bersama. Kami berharap gubernur dapat menjadi jembatan untuk mendorong kolaborasi tiga daerah ini,” ucapnya.

    Selain fokus pada infrastruktur, ia berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2026 tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ia juga menilai sektor ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian khusus, seiring upaya menjadikan Surabaya sebagai gaming city.

    “Dengan dukungan pembiayaan alternatif dan APBD yang tepat, Surabaya dapat memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus memacu tumbuhnya ekonomi kreatif dan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya. [asg/beq]

  • DPRD Surabaya dorong penguatan literasi digital di masyarakat

    DPRD Surabaya dorong penguatan literasi digital di masyarakat

    Inilah investasi jangka panjang. Karena membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun pikiran warganya

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur, Arif Fathoni mendorong penguatan literasi digital di tengah masyarakat menyusul adanya demonstrasi akhir-akhir ini yang digerakkan lewat media sosial.

    “Hari ini kita tidak lagi bisa memandang remeh. Fenomena demonstrasi menunjukkan bagaimana hashtag bisa menggerakkan massa, maka literasi digital bukan sekadar program, melainkan kebutuhan mendesak,” kata Fathoni, di Surabaya, Selasa.

    Ia mengatakan, fenomena demonstrasi yang bergulir beberapa waktu lalu memberi cermin baru bagi Kota Pahlawan. Demonstrasi bukan lagi sekadar suara di jalanan, tetapi suara yang lahir dari jagat maya yakni media sosial, digerakkan oleh tanda pagar (tagar) dan disulut oleh arus informasi yang kadang tak jelas kebenarannya (hoaks).

    “Kondisi ini adalah alarm keras betapa pentingnya literasi digital,” katanya seusai menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Universitas Bhayangkara Surabaya.

    Ia menilai, Pemerintah Kota Surabaya perlu kembali menghidupkan program literasi digital yang pernah dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya.

    Menurutnya, generasi muda harus dibekali kemampuan memilah, menyaring, dan menilai informasi.

    “Jangan biarkan anak-anak muda kita terseret arus informasi yang menyesatkan. Jadikan mereka agent of truth, agen kebenaran yang berani melawan hoaks dan narasi manipulatif,” ucapnya.

    Fathoni mendorong pelibatan komunitas pemuda, seperti Pemuda Tangguh dan Karang Taruna menjadi ujung tombak gerakan literasi.

    Bagi dia, literasi digital tak bisa hanya berhenti di ruang kelas atau seminar tetapi harus hidup di tengah masyarakat.

    Selain terus menghidupkan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang ada di balai RW, Fathoni mengusulkan agar Pemkot juga menghadirkan perpustakaan dengan konsep yang lebih humanis, ramah keluarga, dan menyatu dengan alam di kawasan timur Surabaya dekat RS Eka Candra Rini.

    “Bayangkan sebuah ruang di mana anak-anak bisa bermain leluasa, sementara orang tua bisa dengan tenang membaca. Perpustakaan yang mudah diakses masyarakat sambil berekreasi,” tuturnya.

    Menurut Fathoni, kombinasi literasi digital dan perpustakaan yang inklusif akan melahirkan warga Surabaya yang kritis, tangguh, sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.

    “Inilah investasi jangka panjang. Karena membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun pikiran warganya,” ucapnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.