Xcloud.id

Tag: Arif Budimanta Sebayang

  • Siapa Dirut Baru dan Berapa Dividen yang Dibagikan?

    Siapa Dirut Baru dan Berapa Dividen yang Dibagikan?

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini pukul 14.00 WIB di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta Selatan. Salah satu agenda utama yang menjadi sorotan adalah penunjukan Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri yang baru serta kebijakan pembagian dividen.

    “RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024,” demikian penjelasan manajemen BMRI, Senin 3 Maret 2025.

    Pemegang saham yang berhak hadir adalah mereka yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan hingga 28 Februari 2025 pukul 16.00 WIB. Terdapat delapan mata acara yang akan dibahas dalam RUPS BMRI kali ini, meliputi penggunaan laba bersih, penetapan remunerasi direksi dan komisaris, penunjukan akuntan publik, pembaruan rencana aksi pemulihan, perubahan anggaran dasar, rencana buyback saham senilai Rp1,17 triliun, serta perubahan susunan pengurus.

    Calon Kuat Direktur Utama Bank Mandiri

    Menurut sejumlah informasi yang beredar, Darmawan Junaidi berpotensi untuk melanjutkan masa jabatannya sebagai Direktur Utama Bank Mandiri untuk periode kedua. Sebelumnya, nama Alexandra dan Riduan sempat mencuat sebagai kandidat kuat, namun belakangan keduanya dikabarkan memiliki penugasan lain.

    Sementara itu, Direktur Keuangan dan Strategi Sigit Prastowo menegaskan bahwa keputusan terkait struktur pengurus baru akan tetap mengacu pada pertimbangan strategis perusahaan. “Kami selalu berupaya menjaga keseimbangan antara kesinambungan kepemimpinan dan kebutuhan regenerasi untuk memastikan keberlanjutan kinerja yang positif,” katanya.

    Selain posisi Direktur Utama, akan ada perombakan pada jajaran pengurus lainnya mengingat beberapa posisi direksi telah selesai masa jabatannya. Di jajaran komisaris, nama Arif Budimanta, Faried Utomo, dan Komisaris Independen Loeke Larasati A. juga menjadi perhatian karena telah menyelesaikan satu periode masa jabatan.

    Adapun pada jajaran direksi, beberapa posisi yang berpotensi mengalami perubahan antara lain Direktur Jaringan dan Retail Banking Aquaris Rudianto, Direktur Operasi Toni E. B. Subari, Direktur Hubungan Kelembagaan Rohan Hafas, serta Direktur Keuangan dan Strategi Sigit Prastowo.

    Sesuai dengan pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan direksi dan komisaris adalah lima tahun sejak pengangkatan melalui RUPS.

    Bocoran Kebijakan Dividen

    Dalam lima tahun terakhir, bank pelat merah ini secara konsisten mempertahankan rasio pembagian dividen di level 60% dari laba bersih. Dengan laba tahun buku 2024 mencapai Rp55,78 triliun, investor menantikan keputusan final dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini.

    Sejak tahun buku 2019, Bank Mandiri terus meningkatkan nilai dividen yang dibagikan kepada pemegang saham:

    2019: Rp16,48 triliun (60% dari laba Rp28,45 triliun) 2020: Rp10,27 triliun (60% dari laba Rp18,39 triliun) 2021: Rp16,81 triliun (60% dari laba Rp30,55 triliun) 2022: Rp24,70 triliun (60% dari laba Rp44,95 triliun) 2023: Rp33,03 triliun (60% dari laba Rp55,1 triliun)

    Dengan tren positif ini, dividen untuk tahun buku 2024 diperkirakan tetap mengikuti pola yang sama, dengan estimasi dividen per lembar saham (EPS) sekitar Rp358,6 berdasarkan perkiraan Dividen Payout Ration 60%.

    Direktur Keuangan dan Strategi Sigit Prastowo menegaskan bahwa kebijakan dividend payout ratio tetap mengacu pada arahan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham utama.

    “Rasio dividen dalam lima tahun terakhir selalu dijaga pada level 60%, ini sesuai arahan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham utama,” katanya dalam paparan kinerja keuangan kuartal IV-2024, Rabu 5 Maret 2025.

    Dengan hasil RUPS ini, para pemegang saham Bank Mandiri akan memperoleh kejelasan mengenai kepemimpinan baru dan potensi imbal hasil investasi mereka dalam bentuk dividen. Keputusan yang diambil dalam rapat ini akan menjadi penentu arah strategi bisnis Bank Mandiri ke depan di tengah tantangan industri perbankan yang semakin dinamis.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, dunia perbankan tanah air dihebohkan dengan kabar perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris bank-bank pelat merah.

    Empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), bersiap menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan agenda utama merombak susunan kepengurusan.

    BRI: Siap Berganti Nahkoda

    BRI menjadi bank pertama yang memulai RUPST pada Senin, 24 Maret 2025, setelah sebelumnya dijadwalkan pada 11 Maret. Penundaan tersebut terjadi karena peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang kini menjadi pemegang saham mayoritas BUMN dengan kepemilikan 99%, sementara Kementerian BUMN masih memegang 1% saham Merah Putih.

    Pada RUPST kali ini, pergantian direksi menjadi agenda utama. Sunarso, yang menjabat Direktur Utama sejak 2019, dikabarkan akan digantikan. Beberapa nama santer disebut sebagai calon penggantinya, termasuk Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama BRI yang telah berkarier lama di bank tersebut dan memiliki pengalaman di BNI serta BTN.

    Selain itu, Hery Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), juga muncul sebagai kandidat kuat karena keberhasilannya memimpin BSI pasca-merger.

    Di jajaran direksi lainnya, nama-nama seperti Handayani, Supari, Agus Sudiarto, Agus Noorsanto, dan Ahmad Solichin Lutfiyanto, yang telah menjabat lebih dari satu periode, diperkirakan turut mengalami rotasi. Begitu pula dengan sejumlah komisaris, termasuk Kartika Wirjoatmodjo dan Rofikoh Rokhim.

    Bank Mandiri: Stabilitas atau Perubahan?

    Bank Mandiri, yang semula menjadwalkan RUPST pada 12 Maret, memundurkan rapat menjadi 25 Maret 2025. Agenda utama yang diusung adalah persetujuan perombakan direksi dan komisaris.

    Meskipun Darmawan Junaidi disebut-sebut akan melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua, sejumlah nama lain sempat mengemuka, seperti Alexandra Askandar dan Riduan. Namun, kedua nama terakhir ini kabarnya akan diproyeksikan ke posisi lain.

    Selain posisi Direktur Utama, beberapa jabatan strategis di jajaran direksi dan komisaris juga diperkirakan akan mengalami perubahan. Nama-nama seperti Aquaris Rudianto, Toni E. B. Subari, Rohan Hafas, dan Sigit Prastowo masuk dalam daftar yang masa jabatannya akan dievaluasi. Begitu pula dengan komisaris Arif Budimanta dan Loeke Larasati.

    BNI: Perombakan di Tengah Jalan

    BNI juga turut menjadwal ulang RUPST dari 13 Maret ke 26 Maret 2025. Perubahan susunan direksi menjadi sorotan utama, terutama dengan kabar bahwa Royke Tumilaar akan digantikan setelah menyelesaikan satu periode kepemimpinan sejak 2020. Nama Putrama Wahju Setywan, bankir senior yang sempat menjabat Direktur di BNI dan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia, muncul sebagai kandidat kuat pengganti.

    Selain posisi Direktur Utama, tiga direksi lainnya — Novita Widya Anggraini, David Pirzada, dan Ronny Venir — juga dikabarkan akan digantikan seiring berakhirnya masa jabatan mereka. Novita dan David dikenal sebagai “bawaan” Royke dari Bank Mandiri, sedangkan Ronny adalah bankir karir di BNI.

    BTN: Nixon Tetap Bertahan?

    BTN dijadwalkan menggelar RUPST bersamaan dengan BNI pada 26 Maret 2025. Berbeda dengan BRI, Bank Mandiri, dan BNI, pucuk pimpinan BTN diperkirakan tidak akan mengalami perubahan signifikan.

    Nixon L.P. Napitupulu, yang baru diangkat sebagai Direktur Utama pada 2023, diprediksi akan tetap bertahan. Nixon memiliki rekam jejak panjang di BTN, termasuk menangani kredit bermasalah dan manajemen aset.

    Meski posisi Direktur Utama tampak aman, sejumlah direksi BTN yang telah menjabat lebih dari satu periode, seperti Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hirwandi Gafar, Setyo Wibowo, dan Andi Nirwoto, diperkirakan akan dievaluasi.

    Di jajaran komisaris, nama-nama seperti Chandra M. Hamzah, Armand B. Arief, dan Andin Hadiyanto juga masuk dalam radar perubahan.

    Dinamika Besar di Perbankan Pelat Merah

    Perombakan direksi dan komisaris di bank-bank BUMN kali ini bukan sekadar rotasi biasa. Ini merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan struktur kepemimpinan dengan kebijakan baru di bawah payung BPI Danantara.

    Dengan komposisi kepemilikan 99% di tangan Danantara dan 1% saham Merah Putih yang dipegang Kementerian BUMN, rotasi ini dinilai krusial dalam membentuk kepemimpinan yang lebih adaptif terhadap arah pengembangan BUMN ke depan.

    Para pemegang saham dan publik kini menantikan hasil akhir dari RUPST masing-masing bank, yang akan menentukan wajah baru kepemimpinan perbankan pelat merah. Akankah rotasi ini membawa angin segar bagi kinerja bank BUMN? Atau justru memicu gejolak baru di pasar keuangan? Semua mata tertuju pada hasil RUPST yang akan datang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Muhammadiyah luncurkan MentariMart untuk perkuat kemandirian ekonomi

    Muhammadiyah luncurkan MentariMart untuk perkuat kemandirian ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meluncurkan MentariMart untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan kemandirian organisasi keagamaan itu melalui bisnis ritel modern.

    Peluncuran MentariMart dilakukan dalam Rakornas Ekonomi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur, Rabu (26/2), sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam amanatnya saat peluncuran MentariMart secara simbolis, mengajak warga Muhammadiyah dan umat Islam secara umum maju secara ekonomi.

    “MentariMart bukan hanya bisnis ritel, tetapi juga wujud nyata Muhammadiyah dalam menggerakkan ekonomi berbasis kebersamaan atau gotong royong, inklusif, dan memberdayakan umat,” kata Haedar.

    Haedar mengatakan, masyarakat harus melangkah progresif jika ingin maju di bidang ekonomi. Ia juga menekankan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan berbasis ajaran Islam, sehingga cara pandang Islam harus tetap melandasi visi bisnis.

    Kerja sama, kata Haedar, juga teramat penting. Ia mencontohkan negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, yang mampu membangun ekonomi negaranya dengan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya yang dimiliki.

    Peluncuran MentariMart, ujar Haedar, merupakan bagian dari visi besar Muhammadiyah untuk membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah Arif Budimanta menjelaskan bahwa model bisnis MentariMart akan dikembangkan di berbagai wilayah dengan sistem kemitraan yang melibatkan warga Muhammadiyah.

    “Kami berharap MentariMart dapat menjadi solusi bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang kompetitif, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi komunitas Muhammadiyah, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun penguatan jaringan bisnis internal,” ujar Arif.

    Peluncuran MentariMart, ujar Arif, menandai babak baru dalam penguatan ekonomi Muhammadiyah, yang mampu mendukung program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini telah menjadi kekuatan Muhammadiyah.

    Dengan model yang inklusif dan berbasis komunitas, Arif mengatakan, MentariMart diharapkan dapat berkembang luas di berbagai daerah, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat daya saing ekonomi umat.

    Ke depan, Muhammadiyah akan terus memperluas jaringan MentariMart dengan menggandeng berbagai mitra strategis, serta memastikan operasional bisnis ini berjalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Rakornas Ekonomi Muhammadiyah 2025 disebut menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi penguatan ekonomi Muhammadiyah yang lebih mandiri dan berdaya saing.

    MentariMart merupakan toko ritel yang dimiliki dan dikelola oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang dalam operasionalnya bekerja sama dengan perusahaan ritel modern PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, pemilik jenama Alfamart.

    Dalam kemitraan ini, Alfamart akan berperan sebagai penyedia sistem, operasional, dan pengadaan barang kebutuhan toko (suplier), sementara Muhammadiyah akan mengelola bisnis secara mandiri dengan prinsip ekonomi syariah dan pemberdayaan umat.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja, Ini Pertimbangannya

    Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja, Ini Pertimbangannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

    Pembubaran satgas tersebut termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.32/2024 tentang Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Aturan ini diteken Prabowo pada 8 November 2024.

    Dengan demikian, dengan dikeluarkannya Keppres ini maka Satgas UU dinyatakan sudah tidak berlaku dan dibubarkan.

    Dalam pertimbangannya, pembubaran Satgas UU Cipta Kerja ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepengurusan pemerintahan.

    “Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” dalam salah satu poin pertimbangan pada Keppres tersebut, dikutip Sabut (9/11/2024).

    Sebagai informasi, Satgas UU Cipta Kerja dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada Mei 2021. Satgas ini bertugas untuk mensinergikan kegiatan, strategi, dan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait.

    Adapun, Satgas ini dipimpin atau diketuai oleh Mahendra Siregar dan tiga wakil ketua yaitu Suahasil Nazara, M Chatib Basri, dan Raden Pardede. Sementara posisi sekretaris Satgas dijabat oleh Arif Budimanta.

    Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkain UU Ciptaker. Menanggapi hal tersebut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut.

    “Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Langkah yang akan diambil Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diantaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

    Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan dialog bersama serikat pekerja/buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan para pemangku kepentingan lainnya guna menindaklanjuti pasca putusan MK.

    “Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya,” ujarnya.

    Dia menegaskan, pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. 

  • Demi Efisiensi Pemerintahan, Presiden Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja

    Demi Efisiensi Pemerintahan, Presiden Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subionto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dibentuk oleh pendahulunya, Presiden Jokowi. Pembubaran itu untuk efesiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. 

    Prabowo sudah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembubaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    “Dengan Keputusan Presiden ini membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” bunyi Pasal 1 dikutip dari salinan aturan yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (9/11/2024).

    Keppres ini ditandatangani oleh Prabowo pada 8 November 2024. Dalam bab pertimbangannya disebutkan pembubaran satgas dilakukan demi efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

    “Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” bunyi pertimbangan huruf b.

    Sebelumnya, Satgas UU Cipta Kerja dibentuk masa Presiden Jokowi untuk menyinergikan kegiatan, strategi, dan substansi sosialisasi undang-undang itu oleh pemerintah daerah dan kementerian otoritas. 

    Satgas UU Cipta Kerja diketui oleh oleh Mahendra Siregar. Kemudian wakil ketuanya adalah Suahasil Nazara, M Chatib Basri, Raden Pardede, dan sekretaris Arif Budimanta. Dalam bertugas, mereka bertanggung jawab langsung ke presiden.

  • Gerak Cepat Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

    Gerak Cepat Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

    GELORA.CO  – Presiden RI Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. 

    Keputusan itu diumumkan Presiden Prabowo dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja yang diunggah dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Sabtu (9/11/2024). 

    “Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” demikian petikan poin c pertimbangan dari Perpres tersebut. 

    Perpres yang ditandatangani Kepala Negara di Jakarta pada 8 November 2024 itu, juga memuat poin pertimbangan Presiden bahwa UU Cipta Kerja telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. 

    Keputusan untuk membubarkan satgas itu tercantum dalam poin penetapan pasal 1 yang menyatakan bahwa Presiden mencabut perubahan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 yang mengatur perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. 

    “Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian petikan Pasal 2 Perpres tersebut. 

     Untuk informasi lebih lanjut terkait Keppres Nomor 32 Tahun 2024 dapat diunduh pada tautan JDIH Kemensetneg, di sini. UU Cipta Kerja atau Omnibus Law diundangkan pada tahun 2020 dan mulai berlaku pada 2 November 2020. 

    UU ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang tumpang tindih. 

    Adapun Satgas UU Cipta Kerja dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Mahendra Siregar. 

    Kemudian terdapat tiga orang wakil ketua yakni Suahasil Nazara, M Chatib Basri, Raden Pardede, serta sekretaris Arif Budimanta. 

    Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja bertugas menyinergikan kegiatan, strategi, dan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian otoritas. Satgas ini bertanggung jawab kepada Presiden

  • Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi

    Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi

    Sleman, Gatra.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) (Menko PMK) PP Muhammadiyah ditunjuk sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir bersama sejumlah anggota tim itu akan mewujudkan  pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan keadilan sosial.

    Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta di Sleman, DIY, Minggu (28/7).

    Tim pengelola tambang dengan Muhadjir Effendy sebagai ketua. Di sini selaku Ketua PP Muhammadiyah Bidang Bisnis dan Ekonomi, bukan sebagai Menko PMK. Jangan ditulis sebagai Menko, nanti Istana pindah ke sini,” kata Haedar.

    Tim ini berisi sejumlah pengurus Muhammadiyah dan pakar pertambangan, antara lain Sekretaris Muhammad Sayuti dan para anggota seperti Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

    Tim ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menggodok penerapan izin usaha tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur izin usaha pertambangan untuk lembaga berbadan hukum dari ormas keagamaan.

    Tim pengelola tambang merupakan salah satu keputusan dari Rapat Pleno PP yang dibawa ke Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. “Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi,” demikian keputusan Muhammadiyah soal izin tambang.

    Muhadjir tak memberi pernyataan meski hadir di acara jumpa pers bersama sejumlah petinggi PP Muhammadiyah. Usai jumpa pers, ia pun enggan menjawab sejumlah pertanyaan soal penunjukan dirinya jadi ketua tim tambang. “Saya juga baru tahu tadi,” katanya. “Makan dulu, maka dulu,” lanjutnya.

    Muhadjir juga bungkan dan hanya tersenyum saat disinggung apakah Presiden Joko Widodo tahu penunjukan dirinya dan akan melaporkan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah ini. “Onok, wae (ada saja),” kata kader Muhammadiyah ini kepada Gatra.com dalam bahasa Jawa logat Jawa Timuran.

     

    48