Tag: Arif Budimanta Sebayang

  • Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Jakarta (beritajatim.com) – Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta pada Sabtu (6/9/2025) dini hari. Ia mengenang almarhum sebagai sosok aktivis, akademisi, sekaligus politisi yang meninggalkan banyak pemikiran penting bagi bangsa.

    “Dr Arif Budimanta adalah aktivis, akademisi dan politisi – yang berkiprah di PDIP. Pernah menjadi anggota DPR 2009–2014 dan menekuni think tank dari PDIP, yaitu Megawati Institut. Arif adalah adik kelas saya di IPB dan kepergiannya terlalu cepat karena masih muda usia. Tetapi takdir tidak bisa kita tolak sehingga kita ikhlas melepas kepergiannya,” ujar Didik J Rachbini dalam keterangannya.

    Didik menilai banyak hal yang dapat dikenang dari pemikiran almarhum, terutama dalam isu ekonomi politik, kebijakan publik, hingga gagasan tentang Pancasila.

    “Arif banyak menulis buku dan artikel di media massa nasional, seperti Kompas, Bisnis Indonesia, dan DetikFinance, dengan fokus pada isu ketimpangan, UMKM, investasi, dan keberlanjutan,” tambahnya.

    Beberapa karya penting Arif antara lain buku Pancasilanomics: Ekonomi Pancasila dalam Gerak (2019) yang mengupas nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil dan berdaulat. Ia juga menulis Arsitektur Ekonomi Indonesia yang mengkritisi arah pembangunan yang terlalu liberal serta menawarkan desain ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945.

    “Dalam kapasitas intelektualnya, ia aktif menyampaikan pemikiran ekonomi serta menginisiasi diskusi penting, termasuk meluncurkan gagasan seperti Pancasilanomics untuk memperkuat ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila,” jelas Didik.

    Selain itu, saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009–2014, Arif dikenal aktif dalam gerakan “sunyi” untuk menghidupkan ekonomi konstitusi. Ia mendorong indikator kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam penyusunan APBN, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi berbasis kebijakan liberal.

    Tak hanya di politik, Arif juga berkiprah di dunia pendidikan. Ia tercatat sebagai pengurus Yayasan Wakaf Paramadina yang menaungi Universitas Paramadina. “Intelektual dan akademisi di yayasan dan kampus ini, seperti kiprahnya, sangat aktif dalam diskursus publik dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik dan ekonomi politik secara luas,” tutur Didik.

    Kepergian Arif Budimanta dinilai meninggalkan jejak penting bagi generasi penerus. “Namun kepergiannya banyak yang harus dikenang sebagai hikmah dan pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya,” pungkas Didik. [beq]

  • Ekonom Sekaligus Eks Stafsus Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Ekonom Sekaligus Eks Stafsus Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Jakarta

    Ekonom yang juga eks Staf Khusus Bidang Ekonomi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta meninggal dunia hari ini, Sabtu (6/9) pukul 00.06 di Jakarta. Kabar duka ini disampaikan pihak keluarga.

    “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Dengan penuh duka cita, kami mengabarkan bahwa ayah kami, Bapak Arif Budimanta, telah berpulang ke Rahmatullah pada hari ini, 6 September 2025, pukul 00.06 WIB di Jakarta,” tulis pesan dari pihak keluarga.

    Jenazah Arif disemayamkan di rumah duka di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur.

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam atas wafatnya Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah Arif Budimanta.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengenang almarhum sebagai sosok yang baik, lurus, dan taat asas dalam setiap kiprah dan pengabdiannya.

    “Almarhum adalah pribadi yang jernih, rendah hati, dan selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Dengan dedikasi dan keikhlasannya, almarhum banyak memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah,” kenang Haedar dikutip dari situs Muhammadiyah.

    (ara/ara)

  • Eks Stafsus Presiden Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Eks Stafsus Presiden Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Jakarta

    Staf Khusus Bidang Ekonomi Era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta, dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu dibenarkan PP Muhammadiyah.

    “Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah,” tulisnya dalam postingan Instagram @lensamu, Sabtu (6/9/2025).

    “Semoga almarhum husnul khatimah, diterima segala amal ibadahnya, serta ditempatkan di Jannatun Na’im,” tambahnya.

    Diketahui, Arif Budimanta pria yang lahir di Medan, 15 Maret 1968 itu dikenal sebagai ekonom Indonesia. Arif menempuh Pendidikan di IPB jurusan Ilmu Tanah pada 1990.

    Lalu ia melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Alam pada 1996. Kemudian, Artif meraih gelar doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI pada 2006.

    Dalam karier politiknya, Arif tercatat pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI pada 2009-2014 dan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI.

    Ia juga tercatat pernah menjadi Senior Advisor Menteri Keuangan pada 2014-2016; Tim Ahli Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2014-2019; Dewan Direktur Indonesia Eximbank 2015-2020.

    Dan tak lain, Arif juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Presiden ke-7 RI Jokowi pada 2016-2019.

    Selain itu, Arif juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute; Wakil Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia 2007-2012; Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah; Dewan pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

    (azh/azh)

  • Berita Duka, Arif Budimanta Mantan Wakil Ketua KEIN Era Jokowi Meninggal Dunia

    Berita Duka, Arif Budimanta Mantan Wakil Ketua KEIN Era Jokowi Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom dan tokoh publik Arif Budimanta meninggal dunia pada Sabtu (6/9/2025) pukul 00.06 WIB di Jakarta.

    Kabar duka ini disampaikan pihak keluarga melalui keterangan tertulis. Jenazah almarhum saat ini disemayamkan di kediaman keluarga di Rawamangun Muka Golf No. 3, Rawamangun, Jakarta Timur.

    “Kami mohon doa agar beliau diampuni segala dosanya, dilipatgandakan amal baiknya, dilapangkan kuburnya, serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ulas Pradha Sony, istri almarhum yang diterima Sabtu,(6/9/2025). 

    Arif meninggalkan tiga putra Rizkia Darmawan, Sadika Tirtawan, dan Tharik Wiryawan. Keluarga juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan almarhum semasa hidup dan berterima kasih atas doa serta perhatian yang diberikan.

    Sosok Arif identik dengan Partai Politik PDI Perjuangan. Dia pernah menjadi anggota DPR periode 2009—2014. Dia pernah tercatat sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute. Pria kelahiran Medan 15 Maret 1968 meraih gelar doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (FISIP).

    Setelah tidak menjabat di DPR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Arif sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional/penasihat Presiden di Bidang Ekonomi dan Industri (2016-2019), Senior Advisor Menteri Keuangan (2014-2016), Tim Ahli Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014-2019), Dewan Direktur Indonesia Eximbank (2015-2020). Dalam periode kedua Presiden Joko Widodo, dia juga ditempatkan sebagai staf khusus.

  • Berita Duka, Ekonom Juga Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Berita Duka, Ekonom Juga Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar duka telah meninggal dunia Ekonom sekaligus Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Muhammadiyah, Arif Budimanta Sebayang, hari ini, Sabtu (6/9/2025). Kabar tersebut disampaikan langsung oleh keluarga Arif Budimanta.

    “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Dengan penuh duka cita, kami mengabarkan bahwa ayah kami, Bapak Arif Budimanta, telah berpulang ke Rahmatullah pada hari ini, 6 September 2025, pukul 00.06 WIB di Jakarta,” demikian pernyataan dari pihak keluarga.

    Disebutkan, Arif Budimanta dibawa ke rumah duka yang berlokasi di Jalan Rawamangun Muka Golf No 3, Rawamangun, Jakarta Timur.

    “Mohon doa dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian agar beliau diampuni segala dosanya, dilipatgandakan amal baiknya, dilapangkan kuburnya, serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” tulis keluarga Arif Budimanta.

    “Atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas doa dan perhatian yang diberikan, serta memohon maaf atas segala kesalahan kami. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak/Ibu/Saudara sekalian.”

    Arif Budimanta lahir di Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 15 Maret 1968. Dan merupakan lulusan jurusan Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor.

    Sebelumnya Arif Budimanta pernah ditunjuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi. Arif Budimanta juga tercatat pernah menjadi kader PDI-Perjuangan.

    Arif Budimanta tercatat pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014, Arif Budimanta Sebayang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, pada periode 2005 hingga 2010. Dan, sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari 2009 hingga 2013.

    Dan, Arif Budimanta juga pernah didapuk sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute, Wakil Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia 2007-2012, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Dewan pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kabar Duka Ekonom Indonesia Sekaligus Stafsus Jokowi, Arif Budimanta Meninggal Dunia – Page 3

    Kabar Duka Ekonom Indonesia Sekaligus Stafsus Jokowi, Arif Budimanta Meninggal Dunia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar duka telah meninggal dunia Ekonom Indonesia sekaligus Staf Khusus Bidang Ekonomi Era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta pada hari ini, Sabtu (6/9/2025).

    Kabar duka Arif Budimanta meninggal dunia disampaikan langsung oleh pihak keluarga.

    “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Dengan penuh duka cita, kami mengabarkan bahwa ayah kami, Bapak Arif Budimanta, telah berpulang ke Rahmatullah pada hari ini, 6 September 2025, pukul 00.06 WIB di Jakarta,” tulis informasi dari pihak keluarga, Sabtu (6/9/2025).

    Menurut informasi keluarga, Arif Budimanta dibawa ke rumah duka di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur.

    “Mohon doa dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian agar beliau diampuni segala dosanya, dilipatgandakan amal baiknya, dilapangkan kuburnya, serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” tulis pihak keluarga.

    “Atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas doa dan perhatian yang diberikan, serta memohon maaf atas segala kesalahan kami. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak/Ibu/Saudara sekalian,” tutup informasi dari pihak keluarga.

    Untuk diketahui, Arif Budimanta Sebayang merupakan seorang ekonom di Indonesia. Ia lahir di Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada 15 Maret 1968.

    Dalam karier politiknya, Arif Budimanta Sebayang pernah menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PDI Perjuangan. Lalu, ia juga sempat menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Stafsus Jokowi).

    Latar pendidikannya, Arif Budimanta Sebayang menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Pertanian Bogor dengan mengambil jurusan Ilmu Tanah pada tahun 1990.

    Selanjutnya, ia menempuh pendidikan Program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia dengan mengambil konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan lulus pada 1996.

    Kemudian, pada 2006, Arif Budimanta Sebayang meraih gelar doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

    Hingga kemudian pada tahun 2015, Arif melanjutkan studi mengenai keuangan di University of Chicago, Senior Executive Program di Harvard Business School, serta ASEAN-ROK Next Generation Opinion Leaders Program yang diselenggarakan oleh The Korea Foundation.

     

    Direktur Eksekutif Megawati Institut Arif Budimanta meluncurkan buku yang diselesaikannya selama delapan tahun.

  • Eks Orang Kepercayaan Jokowi Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di LPEI

    Eks Orang Kepercayaan Jokowi Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di LPEI

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Staf Khusus Bidang Ekonomi era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta, terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pada Senin, 14 April 2025.

    Pemeriksaan tersebut berlangsung selama sekira 10 jam. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan bahwa Arif Budimanta diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mendalami perkara yang tengah diusut lembaganya.

    “Semua keterangan yang dibutuhkan akan ditanyakan oleh penyidik. Tentunya 10 jam itu bukan waktu yang sedikit, berarti banyak materi yang perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan,” kata Tessa kepada wartawan, dikutip Rabu, 16 April 2025. 

    Menurut Tessa, pemeriksaan dilakukan dalam koridor hukum dan memperhatikan hak saksi untuk beristirahat. Saat ditanya lebih lanjut mengenai keterkaitan pemeriksaan dengan kasus LPEI, Tessa membenarkan pemeriksaan Arif Budimanta dilakukan dalam rangka penanganan perkara yang melibatkan lembaga pembiayaan milik negara tersebut. 

    “Clue-nya tentunya pasti dimintakan keterangan untuk perkara yang saat ini sedang ditangani, Itu sudah pasti,” ucap Tessa.

    Tessa belum mengungkap secara spesifik apakah ada bukti baru yang tengah digali dari keterangan Arif Budimanta. Namun ia menyatakan bahwa penyidik dapat saja meminta keterangan tambahan untuk memperkuat alat bukti yang ada.

    “Apakah ada tambahan lagi keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik dalam rangka alat bukti tambahan bisa jadi tetapi tidak bisa dikonfirmasi saat ini,” ujar Tessa.

    KPK Tetapkan 5 Tersangka 

    KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dua tersangka adalah pihak LPEI sedangkan tiga lainnya merupakan debitur, tetapi lembaga antirasuah belum menahan seluruh tersangka.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, identitas lima tersangka adalah Dwi wahyudi (Direktur pelaksana I LPEI), Arif Setiawan (Direktur Pelaksana 4 LPEI), Jimmy Masrin (Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy), Newin Nugroho (Direktur Utama PT Petro Energy), dan Susy mira dewi sugiarta (Direktur PT Petro Energy).

    “Saat ini, KPK belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. KPK masih terus melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan perkara ini,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 3 Maret 2025. 

    Budi mengatakan, LPEI memberikan fasilitas kredit kepada 11 debitur yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp11,7 triliun. Lembaga antirasuah mencium adanya konflik kepentingan antara Direktur LPEI dengan debitur PT PE karena mudahnya proses pemberian kredit. 

    “Siduga telah terjadi benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan Debitur (PT PE) dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit,” ucap Budi. 

    Budi mengungkapkan, direktur LPEI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Selain itu, direktur LPEI juga memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan.

    “PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlaying pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. PT PE Melakukan window dressing terhadap Laporan Keuangan (LK)” ucap Budi. 

    Fasilitas Kredit Tidak Digunakan Sesuai Peruntukan 

    Lebih lanjut Budi menuturkan, PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI. Akibat praktik kotor ini, kerugian negara dalam pemberian kredit ke PT PE mencapai 60 juta Dolar Amerika Serikat atau Rp900 miliar. 

    “Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khusus kepada PT PE ini, diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar $ USD 60 juta,” ujar Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Eks Stafsus Jokowi 10 Jam Diperiksa KPK Terkait Kasus LPEI
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 April 2025

    Eks Stafsus Jokowi 10 Jam Diperiksa KPK Terkait Kasus LPEI Nasional 14 April 2025

    Eks Stafsus Jokowi 10 Jam Diperiksa KPK Terkait Kasus LPEI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) memeriksa mantan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi),
    Arif Budimanta
    , sebagai saksi kasus
    korupsi
    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pada Senin (14/4/2025).
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan, Arif Budimanta diperiksa selama sekitar 10 jam karena ada banyak hal yang dikonfirmasi oleh penyidik.
    “Semua keterangan yang dibutuhkan akan ditanyakan oleh penyidik. Tentunya 10 jam itu bukan waktu yang sedikit, berarti banyak materi yang perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan,” kata Tessa saat ditemui di Gedung KPK.
    Kendati demikian, Tessa tidak merinci materi pemeriksaan terhadap Arif maupun bukti-bukti baru yang diperlukan oleh penyidik.
    Ia hanya menekankan bahwa Arif diperiksa sebagai saksi
    kasus korupsi LPEI
    .
    “Iya, (perkara LPEI),” jawab Tessa.
    Diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.
    Mereka adalah Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana I LPEI; Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana IV LPEI; serta Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta selaku debitur dari PT Petro Energy.
    Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan Debitur PT Petro Energy dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit.
    PT Petro Energy juga diduga memalsukan dokumen
    purchase order
    dan
    invoice
    yang menjadi
    underlying
    pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
    KPK mengatakan, kerugian keuangan negara atas pemberian fasilitas kredit tersebut mencapai 18 juta Dollar Amerika Serikat (AS) dan Rp 549,1 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Resmi Gabung NDB, Jadi Sumber Pendanaan Baru?

    RI Resmi Gabung NDB, Jadi Sumber Pendanaan Baru?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan menjadi anggota Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank/NDB besutan negara yang tergabung dalam BRICS. 

    Melansir dari laman resmi NDB, bank pembangunan ini pada dasarnya bertujuan memobilisasi sumber daya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS. 

    NDB juga memberikan pendanaan untuk negara-negara berkembang lainnya, sebagai tambahan atas upaya yang ada dari lembaga keuangan multilateral dan regional untuk pertumbuhan dan pembangunan global. 

    Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam melihat NDB—selayaknya bank pembangunan lainnya, seperti Asian Development Bank (ADB) —memang bertujuan untuk memberikan pembiayaan alias utang. 

    Harapan Piter, dengan adanya sumber pendanaan baru ini diharapkan persyaratan maupun bunganya akan lebih rendah. 

    “Jadi benar [NDB] sebagai sumber pendanaan baru yang bagi kita adalah utang baru, namun utang jangan dilihat negatif selalu,” tuturnya, Rabu (26/3/2025). 

    Senada, Ekonom Senior Arif Budimanta melihat bergabungnya Indonesia dengan NDB yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), selain syarat dan bunga, perlu dilihat juga hal-hal lainnya. 

    Termasuk soal skema pembiayaan, pinjaman, mata uang, biaya lainnya dan jenis proyek yang dapat dibiayai.

    “Rencana masuknya Indonesia kedalam NDB seyogyanya diikuti dengan pipeline project pembangunan berkelanjutan yang akan diajukan ke NDB,” tuturnya dalam keterangan resmi. 

    Di samping hal itu, patut menjadi perhatian bahwa bergabungnya Indonesia dengan NDB turut membawa sejumlah konsekuensi. 

    Misalnya, kewajiban untuk penyetoran modal ataupun membership fee maupun mekanisme voting.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden NDB Dilma Vana Rousseff.

    Pada akhirnya, Prabowo menerima dengan tangan terbuka undangan keanggotaan tersebut. Sri Mulyani berharap, NDB dapat berkolaborasi dengan institusi di Tanah Air, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

    “Selain mempertimbangkan dan mendapatkan kajian teknis dari Kementerian Keuangan, NDB juga diharapkan dapat berkolaborasi bersama institusi pembangunan Indonesia seperti Danantara,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, dikutip pada Rabu (26/3/2025). 

    Adapun sejauh ini, sumber utang luar negeri Indonesia menurut kreditor, terbesar adalah International Bank for Reconstruction and Development (IDRB), yang merupakan lembaga keuangan internasional yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia. 

    Tercatat posisi utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2025 dari IDRB senilai US$20,99 miliar, kemudian diikuti oleh ADB yang senilai US$11,45 miliar. 

  • RUPST Bank Mandiri, Riduan Isi Kursi Wadirut Gantikan Alexandra Askandar – Halaman all

    RUPST Bank Mandiri, Riduan Isi Kursi Wadirut Gantikan Alexandra Askandar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank Mandiri Tbk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan, Selasa (25/3/2025).

    Dalam keputusan tersebut, RUPST memberhentikan sejumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Alexandra Askandar, Agus Dwi Handaya, Aquarius Rudianto, Rohan Hafas, dan Sigit Prastowo dari jajaran Direksi.

    Sementara itu, M. Chatib Basri, Tedi Bharata, Arif Budimanta, Loeke Larasati Agoestina, Faried Utomo, Muliadi Rahardja, Heru Kristiyana, dan Rionald Silaban diberhentikan dari posisi komisaris Bank Mandiri.

    Sebagai bagian dari restrukturisasi, pemegang saham juga menetapkan pengalihan penugasan Riduan dan Eka Fitria ke posisi baru, serta mengangkat beberapa nama baru dalam jajaran direksi dan komisaris. 

    Di antaranya adalah M. Rizaldi, Saptari, Jan Winston Tambunan, Ari Rizaldi, dan Novita Widya Anggraini sebagai anggota Direksi, serta Kuswiyoto, Luky Alfirman, Yuliot, dan Mia Amiati sebagai Komisaris

    Dengan demikian, susunan komisaris perseroan sebagai berikut:

    – Komisaris Utama/Independen: Kuswiyoto
    – Wakil Komisaris Utama/Independen: Zainudin Amali
    – Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh
    – Komisaris: Luky Alfirman
    – Komisaris: Yuliot 
    – Komisaris Independen: Mia Amiati

    Susunan direksi perseroan menjadi sebagai berikut:

    – Direktur Utama: Darmawan Junaidi

    – Wakil Direktur Utama: Riduan

    – Direktur Operations: Toni E.B. Subari
    – Direktur Information Technology: Timothy Utama
    – Direktur Human Capital & Compliance : Eka Fitria
    – Direktur Risk Management: Danis Subyantoro
    – Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo 
    – Direktur Corporate Banking: M. Rizaldi
    – Direktur Consumer Banking: Saptari
    – Direktur Network & Retail Funding : Jan Winston Tambunan
    – Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi
    – Direktur Finance & Strategy: Novita Widya Anggraini