Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo

  • Ingat, Gula Rafinasi Dilarang Beredar di Pasar – Page 3

    Ingat, Gula Rafinasi Dilarang Beredar di Pasar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi waspada atas beredarnya gula rafinasi di pasar umum. Pasalnya, gula rafinasi ditujukan untuk kepentingan industri.

    Dia menegaskan, peredaran gula rafinasi telah dilarang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi (GKR). Dalam Pasal 5 disebutkan produsen dilarang menjual GKR kepada distributor, pedagang, dan atau konsumen.

    “Tadi Rakortas meminta adanya pengetatan agar jangan sampai gula rafinasi merembes ke pasar. Kenapa? Rafinasi itu adalah untuk gula industri,” kata Arief di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, ditulis Selasa (2/9/2025).

    Dia mengatakan sudah ada telegram kepolisian per 2 Juli 2025 lalu yang ditujukan kepada seluruh Kapolda di seluruh provinsi.

    Ada beberapa pesan, pertama, agar berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan untuk implementasi Harga Acuan Pembelian (HAP) gula di tingkat petani dengan harga Rp 14.500 per kilogram (kg).

    “Untuk itu, Satgas Pangan Polri sudah jalan untuk menanganinya. Sudah ada telegramnya ke seluruh Polda se-Indonesia untuk mengatasi peredaran gula rafinasi ini,” ungkap Arief.

     

  • Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Jakarta –

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan distribusi bahan pangan tidak tersendat menyusul aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Aksi unjuk rasa meluas ke Yogyakarta, Banjarmasin, hingga Makassar.

    “Alhamdulillah enggak, insyaallah distribusi bahan pokoknya (lancar). Masih ada kan semua? Berasnya masih ada kan?” kata Arief di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Arief mengatakan, pemerintah telah memitigasi dengan berbagai upaya, salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras ke 18 juta kepala keluarga penerima manfaat (KPM).

    Realisasi penyalurannya mencapai 99% dari total target 365 ribu ton. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan kuota 1,3 juta ton sampai akhir tahun.

    “Ditambah SPHP yang 1,3 juta ton, saat ini sudah sekitar 112-120 ribu ton yang dijalanin. Masih terus dijalanin terus,” imbuhnya.

    Arief memastikan operasi pasar dalam program gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di 4.320 kecamatan di Indonesia juga tidak akan terganggu karena adanya aksi demonstrasi. “Gerakan pangan murah kan lanjut terus. Nggak ada masalah,” terang Arief.

    Operasi Pasar

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerangkan operasi pasar terus-menerus dilakukan secara nasional. Menurutnya, operasi pasar ini dapat meredam inflasi.

    “Alhamdulillah kelihatan membuahkan hasil kita lihat inflasi kita turun dari 2,37% turun menjadi 2,31% dan beras kenaikannya tidak, mulai stabil. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di sini, kita harus operasi pasar untuk menekan harga lagi. Tinggal 214 kabupaten,” ujar Amran.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan aksi unjuk rasa yang berlangsung pekan lalu mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok. Akan tetapi, dampaknya tidak terlalu signifikan.

    “Demonstrasi yang 3 hari terakhir ini ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tentu ada dampaknya sedikit terkait dengan pendistribusian, tapi tidak begitu signifikan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

    Iqbal mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan pemasok kebutuhan pokok serta pengusaha ritel. Pertemuan ini akan digelar besok atau lusa.

    “Oleh karena itu kayaknya besok atau lusa ya. Besok atau lusa kami juga akan mengundang para semua pemasok dan mempertemukannya dengan ritel modern. Utamanya beras,” terang Iqbal.

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • Bos Bapanas Usul HET Beras SPHP Naik tapi Ditolak

    Bos Bapanas Usul HET Beras SPHP Naik tapi Ditolak

    JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengaku mengusulkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras SPHP Bulog. Namun, usulan tersebut ditolak dalam rapat koordinasi (rakor) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan.

    Arief menjelaskan kenaikan HET beras SPHP yang diusulkan sebesar Rp1.000 per kilogram (kg), dari yang awalnya Rp12.500 per kg menjadi Rp13.500 per kg.

    Lebih lanjut, Arief mengatakan usulan tersebut disampaikan berkaca pada harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) yang sudah mengalami kenaikan menjadi Rp6.500 per kg.

    “Jadi saya mengusulkan harusnya kalau GKP naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kg, maka beras Bulog yang dilepas harganya juga dinaikkan. Nah, hasil rakortas (rapat koordinasi terbatas) bilang ‘Pak Arief enggak usah’. Jadi tidak ada kenaikan untuk seluruh beras Bulog,” ujar Arief usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus.

    Kata Arief, Perum Bulog membeli beras dengan harga mahal, kemudian dijual dengan harga murah. Tentunya, kata Arief, akan memengaruhi subsidi yang dikeluarkan pemerintah.

    “Jadi Bulog itu belinya mahal, jualnya murah. Itu berapapun angkanya akan mempengaruhi subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Kalau pemerintah dalam rakortas, Kemenkeu menyetujui, ya enggak apa-apa dong,” kata Arief.

    Meski harga beras SPHP tak naik, Arief bilang pemerintah menetapkan HET beras medium (non-SPHP) naik menjadi Rp13.500 per kg dari Rp12.500 per kg.

    Arief bilang kenaikan HET beras medium ini tidak bisa dihindari. Sebab, sudah tidak memungkinkan ketika HPP GKP naik menjadi Rp6.500 per kg.

    “Karena sudah enggak memungkinkan dengan harga GKP Rp6.500, apalagi seperti hari ini sudah ada yang di atas Rp7.000, harga mediumnya Rp12.500. Jadi pemerintah meng-adjust menjadi Rp13.500,” ucap Arief.

    Terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani memastikan perusahaannya tetap menjual beras SPHP dengan harga Rp12.500 per kg, meski HET beras medium naik.

    “Tetap Rp12.500 per kg, tidak boleh dinaikkan. Karena masyarakat sudah susah sekarang, jangan dinaikkan lagi,” kata Rizal.

  • Bapanas Bakal Gelontorkan 52.400 Ton Jagung SPHP Untuk Redam Harga Pakan

    Bapanas Bakal Gelontorkan 52.400 Ton Jagung SPHP Untuk Redam Harga Pakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyiapkan sebanyak 52.400 ton cadangan jagung pemerintah (CJP) melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk digelontorkan kepada peternak layer mandiri. Hal ini seiring tingginya harga jagung pakan di tingkat peternak.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyaluran 52.400 ton jagung SPHP itu telah mendapat lampu hijau dari rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada hari ini, Senin (1/9/2025).

    “Jagung akan disiapkan SPHP buat para peternak layer, jumlah totalnya 52.400 ton jagung SPHP se-Indonesia, akan dirilis harganya Rp5.500 buat peternak, sisanya subsidi,” kata Arief saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Dia menjelaskan, subsidi ini diberikan untuk meredam tingginya harga jagung di tingkat peternak.

    “Subsidi itu berarti harga lagi tinggi, kemudian kita perlu bantu peternak,” terangnya.

    Selain itu, gelontoran jagung SPHP ini untuk membantu para produksi peternak unggas dalam menggenjot produksi telur dengan harga yang bagus hingga akhir tahun ini.

    Sayangnya, Arief enggan mengungkap kapan puluhan ribu ton jagung SPHP itu digelontorkan. Namun, dia memastikan 52.400 ton jagung SPHP itu bakal digelontorkan dalam waktu dekat.

    Adapun, jagung pakan mempunyai keterkaitan yang erat terhadap kestabilan komoditas pangan lainnya, terutama untuk komoditas telur dan daging ayam.

    Sebelumnya, Arief mengatakan, pengguliran stok CJP ke peternak layer mandiri melalui program SPHP merupakan waktu yang tepat.

    Dalam hal ini, Bapanas telah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap jagung produksi dalam negeri, menjelang panen raya jagung pada Februari dan Maret lalu.

    “Hasil dari serapan itu tentunya disiapkan untuk mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak seperti hari ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Berdasarkan catatan Bapanas, saat ini stok CJP di Bulog mencapai sekitar 65.000 ton yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, dengan SPHP jagung, maka pemerintah bisa membantu peternak skala kecil untuk memperoleh jagung pakan yang lebih terjangkau.

    Adapun, untuk memperkuat pengawasan di lapangan terkait ketersediaan stok jagung, pemerintah juga memastikan akan melaksanakannya bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. Nantinya, database penerima program SPHP jagung juga akan dipertajam agar semakin tepat sasaran.

    “Tugasnya pemerintah itu kalau sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo adalah menjaga kesejahteraan petani dan peternak, serta memastikan masyarakat sebagai konsumen, tidak rugi. Dari hulu sampai hilir harus aman. Jadi kestabilan harga, mulai dari jagung pakan untuk unggas sangat penting diwujudkan,” pungkasnya.

  • Bapanas: Intervensi pemerintah stabilkan harga beras di 196 daerah

    Bapanas: Intervensi pemerintah stabilkan harga beras di 196 daerah

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan intervensi pemerintah melalui operasi pasar dan distribusi merata berhasil menjaga stabilitas harga beras di 196 kabupaten/kota, sehingga masyarakat tetap memperoleh akses pangan terjangkau.

    “Terkait fluktuasi harga beras di pasaran saat ini, program intervensi telah pemerintah lakukan sejak Juli 2025 antara lain program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa intervensi pemerintah meliputi penyaluran beras SPHP serta bantuan pangan beras, yang menjadi instrumen utama keseimbangan pasokan dan harga beras nasional.

    Ia menyebutkan data Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan jumlah kabupaten/kota dengan rata-rata harga beras medium sama atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) meningkat 26 persen sejak akhir Juli hingga Agustus.

    Pada akhir Juli tercatat 155 kabupaten/kota dengan harga beras medium stabil, kemudian pada minggu keempat Agustus jumlah tersebut meningkat menjadi 196 kabupaten/kota dengan harga lebih terkendali.

    Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sekitar 360 ribu ton beras untuk 18,27 juta keluarga selama dua bulan yakni Juni dan Juli 2025 sebagai stimulus ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

    Sementara itu, SPHP beras periode Juli-Desember 2025 menargetkan penyaluran 1,3 juta ton, dengan realisasi harian Perum Bulog saat ini mampu mencapai lebih dari 7 ribu ton di berbagai wilayah.

    Ketut mengatakan distribusi beras SPHP terus dimasifkan di pasar rakyat maupun ritel modern agar penyebarannya lebih merata, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh beras dengan harga terjangkau.

    Sebelumnya, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika menekankan pentingnya perhatian penuh pada perkembangan harga beras medium. Kondisi harga beras medium penting distabilkan bagi masyarakat secara luas.

    “Intinya Ombudsman akan mendalami persoalan ini. (Mulai) dari siapa yang bertugas untuk melakukan stabilisasi pada saat ketersediaan (beras) terbatas dan harga sedang melonjak. Itu sudah jelas, itu ranahnya Badan Pangan Nasional,” kata Yeka.

    Terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan komitmennya dalam upaya pemerintah memasifkan program intervensi perberasan.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, program SPHP beras akan terus digenjot hingga Desember. Misalnya sebelum Desember sudah mencapai 1,3 juta ton, akan kami ajukan kembali untuk target tambahannya. Stok beras pemerintah sangat besar saat ini,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas pastikan distribusi beras premium segera lancar kembali

    Bapanas pastikan distribusi beras premium segera lancar kembali

    Kalau beras premium sebenarnya secara prinsip mereka beralih jual di pasar rakyat. Memang dengan kemarin ada sedikit penyesuaian harga,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi beras premium segera lancar kembali karena penggilingan padi mulai berproduksi normal sehingga pasokan beras segera mengalir ke pasar rakyat serta ritel modern.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, ketersediaan beras premium tetap aman, meskipun sempat terjadi pengurangan stok di ritel modern.

    “Di ritel berdasarkan hasil laporan dari teman-teman, ritel modern ya berkurang (stoknya), tapi mudah-mudahan minggu ini sudah mulai berproses lebih baik,” kata Ketut ditemui di sela menghadiri Seminar Ekosistem Gula Nasional di Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan terjadinya kelangkaan beras premium di ritel modern karena adanya peralihan distribusi beras tersebut ke pasar rakyat.

    Hal itu dilakukan distributor menyusul penyesuaian harga, sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang wajar dan terjangkau.

    “Kalau beras premium sebenarnya secara prinsip mereka beralih jual di pasar rakyat. Memang dengan kemarin ada sedikit penyesuaian harga,” ujar Ketut.

    Ia menuturkan Pemerintah melalui Bapanas telah melakukan sosialisasi intensif kepada penggilingan padi agar tidak perlu khawatir, karena selama menjalankan usaha dengan benar tidak akan terkena tindakan hukum oleh Satgas Pangan.

    Menurut Ketut, Satgas Pangan melakukan pendekatan ultimum remedium yang menekankan pembinaan, sehingga para pelaku usaha beras tetap bisa berproduksi normal dan mendukung kelancaran distribusi pangan untuk kebutuhan masyarakat.

    “Teman-teman Satgas Pangan kan sudah mengatakan pasti ultimum remedium, pembinaan. Sepanjang dia nggak salah, ya nggak diapa-apain dong. Tetap saja berproduksi. Nah kami sudah sosialisasikan (kepada penggiling padi) agar segera produksinya normal,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut Ketut, Bapanas melakukan rapat koordinasi bersama penggilingan padi yang telah digelar beberapa kali, dengan tujuan mempercepat normalisasi produksi dan memastikan rantai pasok beras premium kembali berjalan lancar.

    Meskipun stok di ritel modern sempat menurun, Bapanas optimistis minggu ini distribusi beras premium akan kembali membaik, seiring meningkatnya pasokan dari penggilingan padi ke berbagai saluran pemasaran.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas dilansir di Jakarta, Rabu pukul 15.50 WIB, harga beras premium di mencapai Rp16.095 per kg turun dari sebelumnya Rp16.234 per kg.

    Lalu, beras medium di harga Rp13.997 per kg turun dari hari sebelumnya Rp14.080 per kg; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.596 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp12.604 per kg.

    Diketahui, Bapanas resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari semula Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram untuk sebagian besar wilayah nasional, dan hingga Rp15.500 di Papua serta Maluku.

    Kenaikan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi beras di dalam negeri.

    “Bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi beras,” bunyi keputusan yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang dikutip di Jakarta, Selasa (26/8).

    Menurut Bapanas, penyesuaian kenaikan HET hingga Rp2.000 per kilogram itu diperlukan agar industri penggilingan tidak terbebani dan disparitas harga antara jenis beras lebih merata.

    Kebijakan ini juga disebut sebagai “solusi jangka pendek” untuk memastikan kestabilan distribusi stok dan harga.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas naikkan HET beras medium jadi Rp13.500/kilogram

    Bapanas naikkan HET beras medium jadi Rp13.500/kilogram

    Bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari semula Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram untuk sebagian besar wilayah nasional, dan hingga Rp15.500 di Papua serta Maluku.

    Kenaikan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi beras di dalam negeri.

    “Bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi beras,” bunyi keputusan yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang dikutip di Jakarta, Selasa.

    Menurut Bapanas, penyesuaian kenaikan HET hingga Rp2.000 per kilogram itu diperlukan agar industri penggilingan tidak terbebani dan disparitas harga antara jenis beras lebih merata. Kebijakan ini juga disebut sebagai “solusi jangka pendek” untuk memastikan kestabilan distribusi stok dan harga.

    Sebelumnya, dalam Rapat Komisi IV DPR RI pada 21 Agustus 2025, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021, kewenangan penetapan harga beras berada di Bapanas.

    “Kalau mengacu pada perpres 66 tahun 2021 maka harga itu yang menentukan Bapanas, yang menentukan cadangan pangan nasional itu Bapanas, yang menentukan harga eceran tertinggi adalah badan pangan nasional ,” ujarnya.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam forum yang sama mengingatkan bahwa urusan harga bukanlah tugas pokok Kementerian Pertanian, namun pihaknya tetap merasa terpanggil karena menyangkut kepentingan rakyat khususnya petani.

    “Tapi kami merasa bertanggung jawab karena kami bersama petani. Sebenarnya bukan urusan kami, kalau kami mau buang badan dan diam saja, masalah beras bisa lebih parah lagi. Hanya saja desakannya datang ke kami. Yang penting kita sepakat, jangan nanti pertanyaan soal harga selalu ke Menteri Pertanian lagi, karena itu tupoksinya Bapanas,” tegas Amran.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titi), menambahkan pentingnya kejelasan tupoksi agar publik memahami bahwa produksi beras merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian, sementara penetapan harga adalah kewenangan Bapanas.

    Ia meminta Bapanas menghitung ulang besaran HET yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Kita ngerti kalau masalah harga itu urusannya bukan di Kementerian Pertanian. Urusan produksi ada di Kementerian Pertanian, sementara urusan penetapan harga di Bapanas, Jadi ini khalayak juga tahu bahwa untuk penentuan harga bukan tupoksinya kementerian pertanian,” ujarnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan masyarakat serbu pasar murah yang dibuka Mendagri di Kendari

    Ribuan masyarakat serbu pasar murah yang dibuka Mendagri di Kendari

    Kendari (ANTARA) – Ribuan masyarakat menyerbu pasar murah yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Republik Indonesia (RI) Jendral Polisi (purn) Tito Karnavian di kawasan Eks MTQ, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

    Mendagri RI Tito Karnavian saat ditemui di Kendari, Selasa, mengapresiasi kegiatan pasar murah yang digelar atas kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

    “Melakukan gerakan pasar murah dalam rangka untuk kita intervensi melakukan stabilisasi harga pangan kita tahu bahwa harus dijaga betul,” kata Tito Karnavian usai membuka kegiatan pasar murah tersebut.

    Menurut dia, pasar murah itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk melakukan intervensi dalam menstabilkan harga-harga bahan pangan di tengah-tengah masyarakat.

    “Sehingga masyarakat kita diharapkan cukup kesediaan pangannya mereka, dan harganya terjangkau oleh mereka. Karena itu yang menjadi harapan mereka dan harapan presiden,” ujar dia.

    Presiden RI Prabowo Subianto, kata Tito, telah menyatakan jika negara yang merdeka adalah negara yang bisa swasembada pangan untuk menghidupi rakyatnya sendiri. Sehingga dengan kegiatan tersebut masyarakat bisa menikmati berbagai bahan pangan dengan harga yang di bawah rata-rata.

    “Produksi beras kita sangat tinggi, tapi ada mungkin beberapa daerah yang mengalami disparitas. Oleh karena itu kita melakukan intervensi oleh terutama Bulog, kemudian Badan Pangan yang diberi tugas (untuk menanganinya),” ujar dia.

    Mendagri RI Jendral Poliri (purn) Tito Karnavian saat mengunjungi pasar murah di Kendari, Sulawesi Tenggara (26/8/2025). (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

    Tito Karnavian juga mengungkapkan dalam rangka menjaga stabilitas pangan pihaknya juga bersama-sama dengan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga lembaga atau instansi nonpemerintah seperti para pengusaha dari Kadin untuk mendukung program-program tersebut.

    “Saya baru sebetulnya minggu lalu diskusi dengan Mas Anindya, langsung beliau bergerak dan bersama-sama dengan badan pangan dan Pak Gubernur dan Ibu Walikota melaksanakan kegiatan ini (pasar murah),” kata Tito.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan dalam kegiatan pasar murah tersebut melibatkan sebanyak 28 vendor yang menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) seharga Rp11.600 per kilogram, lalu untuk beras premium Rp14.800 per kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, minyak premium Rp21 ribu per liter, gula pasir Rp17 ribu per kilogram, dan telur ayam seharga Rp26 ribu per rak.

    Lalu, untuk bawang putih dijual seharga Rp40 ribu per kilogram, bawang merah Rp45 ribu per kilogram, cabe rawit merah Rp45 ribu per kilogram, cabe merah keriting Rp40 ribu per kilogram, daging ayam Rp30 ribu per kilogram, terigu Rp10 ribu per kilogram, dan aneka sayuran antara Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per bungkus.

    “Jadi, beras ini beras yang paling murah yang ada hari ini. Jadi, silahkan warga di sekitar lokasi bisa mendapatkan barang-barang strategis ini dengan harga yang sangat baik,” ujar Arief.

    Ia berharap gerakan pangan murah tersebut dapat membantu masyarakat dan bisa mengendalikan inflasi, serta juga bisa menjaga stabilitas harga di Sulawesi Tenggara.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman Sudah Lama Minta HET Beras Premium Dicabut – Page 3

    Ombudsman Sudah Lama Minta HET Beras Premium Dicabut – Page 3

    Zulkifli belum bisa memberikan banyak detail tentang proses ini. Namun, ia memastikan bahwa tim sedang menghitung besaran harga beras yang baru.

    “Lagi dihitung,” katanya singkat.

    Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa kebijakan terbaru ini akan mengatur periode transisi dan zonasi harga yang menyesuaikan kondisi geografis Indonesia yang luas.

    “Saya bersama seluruh stakeholder, termasuk kementerian dan lembaga dan juga teman-teman dari pelaku perberasan, sering intens berdiskusi supaya apa pun yang menjadi keputusan terbaik, ini bisa dijalankan,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8/2025).

     

  • Bapanas sebut kenaikan HPP gabah beri rasa nyaman ke petani

    Bapanas sebut kenaikan HPP gabah beri rasa nyaman ke petani

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari semula Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 menciptakan rasa nyaman bagi petani di Tanah Air untuk terus berproduksi.

    “GKP itu sudah dinaikkan dari Rp6.000 ke Rp6.500 dalam rangka memperkuat, menyamankan petani,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan dari perhitungan yang sudah dilakukan pemerintah, kenaikan tersebut sudah diterima oleh asosiasi petani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sehingga menciptakan rasa nyaman bagi petani.

    “Rp6.500 itu HKTI dan lain sebagainya relatif sudah bisa menerima, sehingga nyaman,” ujar dia.

    Ia mengatakan memang dari sisi harga beras terjadi kenaikan, dan saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk menekan harga di pasaran.

    Adapun langkah yang dilakukan yakni akselerasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta memberikan bantuan pangan dalam rangka stimulus ekonomi.

    “Di mana pemerintah sudah mengeluarkan sekitar 360 ribuan (kilogram) bagi 18,27 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), untuk dua bulan, masing-masing 10 kilogram (beras) untuk bulan Juni dan Juli seharusnya, namun karena proses administrasi dan lain sebagainya, sehingga pemberian kepada masyarakat disekaliguskan 20 kilogram di bulan Juli sampai bulan Agustus,” katanya.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan pemerintah terus menjaga harga gabah dan beras tetap wajar demi melindungi petani, menjamin keterjangkauan konsumen, serta menjaga stabilitas pangan nasional secara berkelanjutan.

    “Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Hal ini menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga di tingkat petani tidak anjlok,” kata Arief dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/8).

    Oleh karena itu, lanjut Arief, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Kebijakan itu berlaku secara menyeluruh, tidak hanya untuk Perum Bulog, tetapi juga bagi seluruh pelaku usaha penggilingan padi.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.