Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto mengungkap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan yang membahas soal Perum Bulog akan berada di bawah Presiden Prabowo dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo dukung keputusan ini demi mewujudkan swasembada pangan Indonesia.
Tag: Arief Prasetyo
-
Maaf Warga RI, Bantuan Beras Gratis Bakal Hilang Tahun 2026
Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kemungkinan besar program bantuan pangan beras tidak akan ada lagi pada 2026. Kecuali usulan tambahan anggaran yang diajukannya disetujui pemerintah dan DPR.
“Tahun depan, sepertinya bantuan pangan mungkin tidak ada, yang ada adalah beras SPHP. Jadi, bantuan pangan itu sepenuhnya uang pemerintah 100%, Bu Ketua. Tapi kalau SPHP, hanya selisihnya, jadi subsidi-nya saja. Tetap bisa memberikan yang murah,” kata Arief di depan Komisi IV DPR RI, dikutip Sabtu (6/9/2025).
Pemerintah, kata Arif, hanya akan menyalurkan beras dengan harga lebih murah lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kedua program itu memang disebut sebagai langkah intervensi pemerintah menahan laju kenaikan harga beras. Bedanya, bantuan pangan diberikan gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah yang jadi penerima manfaat. Sedangkan beras SPHP dijual komersial dengan harga yang ditetapkan pemerintah lebih murah dari beras medium-premium.
Arief menjelaskan, bantuan pangan hilang karena keterbatasan anggaran. Pagu indikatif Bapanas tahun depan hanya Rp233,29 miliar, jumlah yang dinilai jauh dari cukup.
Untuk itu, ia mengajukan tambahan anggaran Rp22,53 triliun agar bantuan pangan beras, penyaluran SPHP setahun, dan bantuan pangan bencana tetap bisa berjalan. Bila usulan itu disetujui pemerintah dan DPR, bantuan pangan masih berpeluang dilanjutkan.
“Anggaran ini akan digunakan untuk penyaluran SPHP, bantuan pangan beras, serta bantuan bencana alam. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran tahun 2026 menjadi Rp22,76 triliun yang terdiri atas Rp233,29 miliar SBPA (surat bersama pagu anggaran), serta Rp22,53 triliun usulan tambahan,” terangnya.
Siap-Siap Kisruh Beras Lagi
Merespons hal ini, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengingatkan, kekacauan polemik beras yang terjadi di Indonesia akan berulang.
Sebagai catatan, polemik beras pernah menimpa Indonesia sebagai efek lanjutan perang Rusia-Ukraina yang pecah di awal tahun 2022 lalu. Dan, tak hanya Indonesia, perberasan dunia juga ikut kena efeknya. Ditambah lagi, fenomena iklim El Nino yang terjadi tahun 2023. Ini menambah persoalan di perberasan, menyebabkan harga beras terus naik.
Pada Maret 2023, Presiden RI kala itu, Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan pangan 10 kg beras. Program ini digelontorkan hingga tahun 2024.
Seyogiayanya, program bantuan pangan 10 kg beras ini diguyur lagi di awal tahun 2025, yaitu bulan Januari-Februari. Dan akan dilanjutkan 4 bulan kemudian dengan jadwal acak. Namun, rencana itu dibatalkan. Anggaran yang disiapkan Rp16,6 triliun yang disiapkan dialihkan untuk memperkuat penyerapan gabah oleh Perum Bulog.
Bukan tidak mungkin, kata Khudori, perberasan di Indonesia akan kembali amburadul tahun depan. Jika tidak ada persiapan matang dan terjadi perubahan rencana secara tiba-tiba. Seperti, kembali mengalihkan anggaran untuk hilir jadi ke hulu.
“Sebetulnya yang tahun ini, yang amburadul ini. Itu pun sebetulnya sudah direncanakan oleh Badan Pangan Nasional tahun lalu,” kata Khudori kepada CNBC Indonesia.
“Maksudnya, Badan Pangan tahun lalu itu sudah merencanakan bahwa tahun ini ada bantuan pangan untuk 6 bulan. Itu sudah ada. Dan itu sudah disetujui oleh DPR. Termasuk untuk operasi pasar, total anggarannya untuk bantuan pangan dan operasi pasar itu Rp16,6 triliun. Yang kemudian dengan semena-mena dialihkan untuk pengadaan (menyerap beras) kepada Bulog,” terangnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
-
Mendagri minta Pemda stablikan harga pangan untuk kendalikan inflasi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga stabilitas harga pangan guna menekan laju inflasi agar tidak melebihi angka 3,5 persen.
“Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat
Instruksi tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harga Beras di 214 Daerah, yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta seluruh jajaran pejabat daerah di Indonesia.
Tito menjelaskan, tingkat inflasi tahunan dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen sementara dari Juli hingga Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar -0,08 persen atau deflasi.
Untuk menjaga stabilitas harga beras, Tito meminta kepala daerah mengintensifkan operasi pasar minimal dua minggu sekali. Operasi ini dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan oleh Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Program penyaluran beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 direncanakan mencapai 1,3 juta ton.
Harga beras SPHP ditetapkan berdasarkan tiga zona wilayah:
Zona 1: Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, dan NTB — Rp12.500/kg
Zona 2: Sumatera, NTT, dan Kalimantan — Rp13.100/kg
Zona 3: Maluku dan Papua — Rp13.500/kg
Tito juga meminta agar beras SPHP diprioritaskan untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah yang masih mengalami kenaikan harga beras. Ia mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan beras melalui skema kontinjensi, yaitu pembayaran dilakukan setelah beras terjual di masyarakat.
“Kalau bisa, beras SPHP ini ditujukan untuk rakyat miskin. Ini bisa menjadi pendingin bagi daerah yang masih panas karena demonstrasi kemarin,” ujarnya.
Tito menyampaikan bahwa upaya penyaluran beras SPHP mulai menunjukkan hasil positif. Pada minggu keempat Agustus, harga beras menurun di 58 kabupaten/kota.
Namun, ia tetap mengingatkan Pemda untuk waspada terhadap komoditas pangan lain yang harganya masih tinggi, seperti, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Bulog Diminta Kebut Penyaluran Beras SPHP ke Ritel
Jakarta –
Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo Adi telah meminta Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ditempuh mengingat pasokan beras SPHP di ritel masih kosong.
Arief menerangkan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran stok beras di gudang Bulog melalui bantuan pangan serta SPHP. Dalam dua bulan terakhir, Arief menyebut Bulog telah menyalurkan 360 ribu ton beras untuk bantuan pangan dan 120 ribu ton beras SPHP. Untuk penyaluran SPHP, Arief memastikan masih terus dijalankan.
“Sekarang masih terus dijalani terus. Dua bulan, 360 ribu tambah 120 ribu itu kencang nggak? Itu banyak sekali loh,” kata Arief saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kanis (4/9/2025).
Arief menerangkan saat ini penyebaran SPHP telah menyasar ke ritel, BUMN Pangan, hingga outlet modern market. Penyaluran beras SPHP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Saat ini penyaluran beras SPHP langsung ke outlet-outlet yang bermitra dengan Bulog, tidak lagi langsung ke penggilingan. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai dapat berpotensi fraud.
“Kalau dulu 50 kg itu dilepas (ke penggilingan), udah nanti pengirim padinya yang membuat. Ya pasti kecepatannya berbeda. Nah sekarang tugas kita ya udah menggunakan fasilitas yang ada kita percepat,” terang Arief.
Arief menerangkan saat ini kemampuan Bulog dalam menyalurkan SPHP sekitar 5.500-6.000 ton per hari dengan kemasan 5 kg. Menurutnya, Bulog masih membutuhkan waktu untuk memproduksi SPHP yang sebelumnya dilimpahkan ke penggilingan padi. Padahal Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 10 ribu ton per hari.
“Kamu kalau tadinya nggak memproduksi, terus habis itu disuruh memproduksi seberapa cepat? Menghidupkan kembali mesin itu lama. Walaupun ini udah termasuk luar biasa kan?” jelas Arief.
“Kalau kamu mengeluarkan 360 ribu ton tambah 120 ribu ton, itu berapa truk? Itu banyak sekali. 480 ribu ton coba aja dibagi 10. 480 ribu truk dua bulan,” imbuhnya.
(acd/acd)
-
Titiek Soeharto Minta Stok Beras Bulog Segera Disalurkan, Ini Alasannya
Jakarta –
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta agar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi untuk mempercepat penyaluran stok beras di Bulog. Hal itu perlu dilakukan supaya stok beras di Bulog tidak rusak sehingga memicu kerugian.
Titiek mengingatkan Arief agar stok beras di Bulog jangan sampai disimpan lebih dari satu tahun. Menurutnya, hal itu dapat berpotensi mengalami kerugian. Sebagai informasi, Bapanas berwenang memberikan penugasan untuk menyalurkan beras yang disimpan di gudang Bulog.
“Saya sudah berulang kali dari bulan Februari stok beras di Bulog harus berputar, jangan disimpan apalagi lebih dari 1 tahun. Kalau nanti harus discrap kan kita rugi, 100 ribu ton beras aja (yang rusak) kita rugi Rp 1,2 triliun,” kata Titiek dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bapanas, Kamis (4/9/2025)
Lalu, Titiek meminta agar Bapanas segera berkoordinasi dengan Bulog. Ia mengingatkan penyimpanan stok beras ini jangan hanya demi cadangan beras yang melimpah. “Tolong ini dikoordinasikan jangan lah kita simpan hanya untuk supaya kita bisa cadangan beras yang tahun ini, tapi kita harus buang beras. Bapak jangan bilang mengusulkan-mengusulkan, bapak punya wewenang,” jelas Titiek.
Titiek juga menyoroti agar Bapanas mempunyai target waktu swasembada pangan segera terwujud. Tidak hanya untuk komoditas beras saja, tapi juga komoditas lain yang masih mengimpor, seperti daging, bawang putih, dan kedelai.
“Presiden ini kan keinginannya ada swasembada tidak hanya beras, Bapanas punya perencanaan kapan mau swasembada pangan, nggak bisa never, kalau never gimana? cita-cita Presiden tidak terpenuhi, Bapanas bappenas dibicarakan kapan kita bisa swasembada daging, bawang putih, kedelai. Kita ini bangsa pemakan tempe masa kedelai aja impor terus sampai seumur hidup kan nggak bisa ya tolong dipikirkan lagi,” terang Titiek.
Anggota Komisi IV DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Riyono juga menyoroti Bapanas yang menyebut akan mempercepat penyaluran beras Bulog. Menurutnya, pernyataan ini telah didengarnya berulang kali.
“Cadangan beras Bulog akan dipercepat, ini sudah kedua sampai ketiga kali. Dan tadi disampaikan sampai ditahan dan umurnya lebih setahun 100 ribu ton beras di Bulog potensi kerugian Rp 1,2 triliun. Kalimat dipercepat kapan? Siapa yang menahan keputusan dan bapak? Saya kepala bapanas saya perintahkan untuk dikeluarkan, siapa yang menahan itu? Saya harap Kepala Bapanas menghindari kerugian Rp 1,2 triliun,” ujarnya.
Menanggapi itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan selama dua bulan terakhir stok beras Bulog telah dikeluarkan untuk bantuan pangan dan SPHP. Bantuan pangan digelontorkan sebesar 361 ribu ton dan penyaluran SPHP telah mencapai 120 ribu ton.
“Artinya ada percepatan karena anggaran kita baru keluar bulan Juli. Makanya saya sampaikan mudah-mudahan 2026 tidak seperti ini, karena setiap mau melakukan action harus mengajukan lagi, menunggu lagi,” kata Arief.
(acd/acd)
-
Beras di Ritel Langka & Harganya Mahal, Bapanas Buka Suara
Jakarta –
Badan Pangan Nasional (Bapanas) angkat bicara soal harga beras yang mahal meski stok melimpah. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan, akan mengecek ke lapangan untuk menelusuri penyebab harga beras masih mahal tersebut.
Menurutnya, dengan peningkatan produksi beras seharusnya harga beras tidak naik. BBadan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-Oktober mencapai 31,04 juta ton. Sementara itu, data Bapanas juga memperkirakan produksi beras sepanjang 2025 mencapai 33,93 juta ton.
“Logikanya, kalau produksinya banyak, maka harga? Sehingga saya perlu meng-cross check. Buat diri saya sendiri nih, bukan nuduh siapa-siapa, saya perlu meng-cross-check di lapangan. Kalau harga gabahnya itu di atas Rp 7.000, Rp 7.400, Rp 7.800, berarti gabahnya lagi banyak atau sedikit?” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai stok beras yang masih kosong di ritel modern, Arief menilai hal ini tidak lepas dari perusahaan-perusahaan yang terlibat kasus oplosan beras sempat berhenti produksi.
“Kalau sekarang, ada beberapa perusahaan yang biasa mengirim ke modern market, kemudian sekarang stop produksi. Terus, jadi yang di supermarket-nya kosong nggak? (Kosong). Jadi, wajar,” kata Arief.
Arief menerangkan pemerintah telah mengganti pemasok beras ke ritel. Untuk itu, Arief menyebut pendistribusian beras dengan pemasok baru ini membutuhkan waktu. Ia memastikan saat ini ritel-ritel telah terisi kembali stok beras.
“Ini semua kan produksi supermarket-nya kosong. Wajar nggak? Ya udah, sekarang kita isi pakai yang lain. Perlu waktu nggak?” jelas Arief.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 214 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025. Jumlah ini naik dari pekan sebelumnya yang jumlahnya 200 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan harga beras.
Walaupun sebenarnya, lanjut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, saat ini inflasi beras telah mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli 2025.
“Inflasi berasnya sendiri sebesar 0,73% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata dia dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
(acd/acd)
-
Beras SPHP Masuk Ritel Modern, Harga Rp 62.500
Jakarta –
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menghimpun pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk eskalasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.
Targetnya kepada 214 kabupaten/kota yang masih ada fluktuasi harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) selama bulan Agustus lalu.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa menuturkan stok beras SPHP untuk ritel modern perlu terus diperkuat, terutama bagi titik-titik strategis pada 214 kabupaten/kota. Ini untuk mengimbangi adanya pergeseran distribusi perberasan ke pasar tradisional.
Beras SPHP yang dijual di ritel modern akan mengikutii harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500/kg. Beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, maka harganya Rp 62.500.
“Penting bagi pemerintah mengupayakan distribusi beras SPHP ke ritel modern juga. Selama ini ritel modern itu sebagai penyeimbang harga. Price maker. Artinya di ritel modern harganya sesuai dengan HET, itu pasti. Maka di pasar rakyat harganya tidak akan terlalu jauh berbeda dengan ritel modern. Kalau ritel modern sudah terpenuhi dengan baik, maka dengan sendirinya harga beras di pasar rakyat minimal flat,” jelas Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).
Adapun 214 kabupaten/kota yang menjadi target penggencaran beras SPHP tersebar di 33 provinsi se-Indonesia. Dari itu, dilihat secara pembagian wilayah pemberlakuan harga beras SPHP terdiri dari 113 kabupaten/kota di Zona 1, lalu 81 kabupaten/kota di Zona 2, dan 20 kabupaten/kota di Zona 3.
Menilik pada Panel Harga Pangan NFA, jumlah daerah secara mingguan yang mengalami penurunan harga sesuai atau di bawah HET terjadi peningkatan. Pada minggu ketiga Agustus yang merupakan momentum penyesuaian HET beras medium masih terdapat 167 kabupaten/kota.
Terbaru, di minggu pertama September jumlah daerah yang tercatat memiliki rerata harga beras medium sesuai atau di bawah HET meningkat 49,8 persen menjadi 246 kabupaten/kota.
Realisasi penjualan beras SPHP untuk periode Juli-Desember per 3 September telah mencapai 126,2 ribu ton. Realisasi penjualan harian terus digenjot oleh Bulog. Dalam seminggu terakhir realisasi harian memiliki rerata di angka 5,9 ribuan ton. Capaian tertinggi di 30 Agustus yang menyentuh angka 9,7 ribu ton dalam sehari.
Ketut juga meminta penyaluran beras SPHP turut memenuhi kanal-kanal lainnya yang sudah ditetapkan. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga dapat diandalkan sebagai salah satu kanal salur beras SPHP.
“Saya meminta dengan sangat agar pelaksanaan SPHP-nya diperkuat dan kolaborasi bulog dengan pemda agar segera dilakukan setelah rapat ini. Optimalkan distribusi beras SPHP ke ritel modern dan juga ke pasar rakyat. Begitu di ritel modern terpenuhi, banyak beras SPHP-nya, maka dengan sendirinya nanti harga beras minimal diam dan mengarah ke bawah,” terang Ketut.
“Nah setelah ritel modern penuh, pasar rakyat sudah ada juga, baru GPM secara masif itu akan berdampak sekali terkait dalam rangka mengendalikan harga beras medium,” sambungnya.
Pasokan ke jaringan ritel
Terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menuturkan upaya pemerintah untuk menggelontorkan beras SPHP ke jaringan ritel modern memang sangat diperlukan.
Selain sebagai penyeimbang harga beras di pasar tradisional, ketersediaan jenis beras yang beragam dengan harga terjangkau di ritel modern cukup penting sebagai alternatif pilihan masyarakat.
“Beras SPHP juga perlu ada di ritel modern. Jadi masyarakat punya preferensi beragam dan tidak hanya disuguhi pilihan beras dengan spesifikasi khusus yang harganya cukup tinggi. Pemerintah pun akan mengatur regulasi beras khusus ini. Kalau kata Bapak Menko Pangan, harga beras khusus memang tidak diatur pemerintah, tapi produsen harus memegang sertifikat izin edar yang dikeluarkan pemerintah,” sebut Arief.
Selanjutnya, untuk kemudahan distribusi beras SPHP ke depannya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan telah ada relaksasi alur proses untuk mengatasi kendala di pasar tradisional. Bulog pun dijelaskannya akan membantu pemerintah daerah untuk penyaluran beras SPHP, terutama yang menemui kendala geografis.
“Ini menjadi concern kita (agar) minggu ini kita fokus bagaimana kita bisa menurunkan harga di 214 kabupaten/kota. Jadi silahkan digelontorkan. Kemudian terkait dengan kendala di pasar, kita sudah membuat relaksasi. Pengecer pasar (bisa) ajukan manual. Nanti tim dari Bulog akan meng-input (Klik SPHP) sesuai dengan user dari masing-masing pengecer tadi,” beber Suyamto.
“Dari 214 kabupaten/kota itu, memang ada sekitar 10 kabupaten/kota yang sampai saat ini belum bisa dijalankan beras SPHP. Ini kebanyakan di Papua karena memang biaya angkut dari gudang Bulog ke lokasi-lokasi tersebut sangat tinggi. Jadi kami mengusulkan kita buka gudang filial di situ,” tuturnya.
Menurutnya, gudang filial tersebut dapat berperan sebagai gudang transit stok beras Bulog. Lokasi sebaiknya sudah berada di radius yang lebih dekat di dalam kabupaten/kota. Gudang ini dapat berupa aset kantor dinas daerah setempat, TNI atau Polri. Skema ini diharapkan dapat mempermudah distribusi ke daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis.
(ada/hns)
-
Tak Semua Beras Mahal, Ini Jenis Beras Murah & Tempat Belinya
Jakarta, CNBC Indonesia – Belakangan harga beras sering jadi bahan pembicaraan. Mulai dari stok kosong di ritel modern hingga harga beras yang dilaporkan masih naik.
Di sisi lain, masyarakat pun dihadapkan pada banyak pilihan beras dengan berbagai variasi harga. Nah, ada baiknya kita kenali dulu jenis-jenis beras yang beredar di pasaran beserta harganya.
Kalau masyarakat mencari beras dengan harga terjangkau, bisa memilih beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Beras ini dijual dengan harga Rp62.500 untuk kemasan 5 kg, atau dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kg. Perlu diketahui, beras SPHP merupakan jenis beras medium yang disalurkan pemerintah sebagai bagian dari program intervensi dan stabilisasi harga pangan. Jadi, tujuan beras ini memang khusus untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga ramah di kantong.
Bedanya dengan beras medium tanpa embel-embel SPHP, HET-nya telah ditetapkan pemerintah di Rp13.500 per kg.
Lalu, ada beras premium, masyarakat bisa langsung menuju ritel modern. Di sana, harganya sudah jelas sesuai aturan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp74.500 per 5 kg.
Namun, belakangan ini stok di ritel modern terbatas bahkan sempat langka. Kalau kebetulan kosong, masyarakat bisa beralih ke pasar tradisional. Di pasar, harga biasanya lebih bervariasi. Untuk beras medium kisarannya antara Rp13.500-Rp15.000 per kg, sedangkan beras premium dijual sekitar Rp15.000-Rp17.000 per kg. Bahkan, di beberapa lokasi, ada juga penjual toko kelontong atau pedagang di pasar tradisional yang menjual beras dengan rentang harga lebih murah, di bawah Rp13.000 per kg.
Adapun jika masyarakat menemukan beras dengan harga yang jauh di atas HET, seperti misalnya beras Topi Koki Kristal maupun Heritage yang harganya Rp62.500 untuk kemasan 2,5 kg, dan Rp114.000-Rp120.000 per kemasan 5kg, maupun beras Pandan Wangi di pasar tradisional yang bisa mencapai Rp19.000 bahkan lebih dari Rp20.000 per kg. Perlu dipahami, jenis-jenis beras ini masuk kategori beras khusus, bukan premium. Dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki aturan khusus soal harga beras khusus ini.
Penjelasan Kepala Bapanas
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan hal serupa. Kata dia, beras di ritel yang tembus Rp120.000 per 5 kg bukanlah beras premium, melainkan beras khusus.
“Itu bukan beras premium tetapi beras yang diberikan tambahan seperti fortifikasi (penambahan zat gizi) atau beras khusus, jadi itu kategorinya beras khusus. Beras premium masih Rp14.900 per kg (Rp74.500 per 5kg),” kata Arief saat ditemui di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Ia juga menjelaskan, beras khusus termasuk beras merah, beras hitam, hingga beras biofortifikasi. “Kalau ada harga yang di atas HET untuk premium, tolong lapor ke saya, nanti kita akan jelaskan kalau itu berasnya adalah beras khusus,” sambungnya.
Meski begitu, Arief tidak menampik harga beras saat ini memang mengalami kenaikan. Penyebab utamanya adalah harga gabah kering panen (GKP) yang sudah mencapai Rp7.000 per kg, lebih tinggi dari Harga Pokok Penjualan (HPP) GKP Rp6.500 per kg.
“Harga tengah menyesuaikan, karena harga gabah itu sudah sampai Rp7.000 per kg lebih, bahkan ada beberapa tempat harganya di atas Rp7.000 per kg. Kalau harganya Rp7.000-Rp 8.000 per kg, ya minta maaf, produsen kalau sudah paham itu nggak bisa beli karena HET-nya nggak masuk dengan harga Rp8.000,” tutur dia.
Foto: Salah satu toko kelontong pasokan beras masih cukup normal. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)
Salah satu toko kelontong pasokan beras masih cukup normal. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)(dce)
[Gambas:Video CNBC]
-
Beras Fortifikasi Disebut Bukti Perlawanan Mafia Pangan & Langgar UU
Jakarta, CNBC Indonesia – Belakangan, beras khusus dengan klaim label mengandung sederet vitamin dan zinc jadi sorotan. Di tengah hampir langkanya pasokan beras di gerai-gerai ritel modern, pasokan beras-beras fortifikasi dengan label khusus ini tampak normal mengisi rak-rak ritel modern.
Soal harga, sudah tentu lebih mahal. Bahkan, ada yang sampai tembus Rp140.000 per kemasan 5 kg. Artinya, berkisar Rp28.000 per kg. Sementara, harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp13.500 per kg medium dan Rp14.900 per kg premium.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pun mengaku, pemerintah membuka ruang untuk evaluasi. Dan, bukan tidak mungkin akan dilakukan pengaturan, meski tidak dijelaskan pengaturan yang dimaksud.
Keberadaan beras fortifikasi ini mengundang respons pengamat pangan dan pakar hukum. Yang menyebut keberadaan beras fortifikasi adalah aksi perlawanan mafia pangan dan berpotensi langgar UU Pidana.
“Ini jelas perlawanan mafia pangan. Produsen mendapat keuntungan dari subsidi pemerintah yang nilainya Rp155,5 triliun tahun ini, termasuk pupuk bersubsidi hingga 9,5 juta ton. Tapi rakyat justru dipaksa membeli beras mahal. Negara tidak boleh kalah,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).
“Beras fortifikasi yang dijual dengan harga Rp20.000-35.000 per kilogram telah mendominasi pasar, sementara beras medium dan beras premium semakin langka. Kondisi ini membuktikan adanya upaya sistematis untuk menggeser konsumsi masyarakat dari beras terjangkau ke beras mahal,” ujar Debi.
Karena itu, Debi mendesak Satgas Pangan Polri segera turun tangan memeriksa produsen dan pasar ritel yang terbukti menolak kembali menjual beras medium dan premium.
“Satgas Pangan harus bertindak cepat. Jangan biarkan mafia pangan mengendalikan pasar sesuka hati. Pemerintah sudah menyalurkan subsidi besar, hasilnya harus dirasakan rakyat, bukan dinikmati segelintir pelaku usaha,” tukasnya.
Terpisah, Pakar Hukum Universitas Trisakti Azmi Syahputra menilai praktik produsen beras yang semakin memprioritaskan penjualan beras khusus fortifikasi di pasar retail modern merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang menyusahkan masyarakat.
“Produsen memanfaatkan subsidi negara yang nilainya melonjak dari Rp114,3 triliun pada 2024 menjadi Rp155,5 triliun pada 2025, termasuk subsidi pupuk hingga 9,5 juta ton. Subsidi itu seharusnya menjamin ketersediaan beras murah bagi masyarakat. Tetapi faktanya, justru dialihkan ke pasar beras khusus dengan harga Rp 20.000-35.000/kg. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap tujuan dan fungsi subsidi,” katanya.
“Praktik ini berpotensi melanggar berbagai aturan pidana: UU Pangan (larangan manipulasi distribusi), UU Perlindungan Konsumen (perbuatan curang), UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (penguasaan pasar secara tidak wajar), hingga UU Tipikor jika terdapat keadaan dan perbuatan yang terbukti menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara,” beber Azmi.
Azmi mendesak Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional untuk segera memperkuat pengawasan distribusi beras medium dan premium, serta membuka transparansi jalur subsidi agar beras subsidi benar-benar sampai dan dapat diperuntukkan kepada masyarakat secara tepat guna.
“Mereka memanfaatkan subsidi pemerintah yang ditujukan untuk petani dan swasembada pangan, tapi justru membatasi akses rakyat terhadap beras berkualitas dengan harga wajar. Ini adalah bentuk eksploitasi yang sistematis,” ujar Azmi.
Kepala Bapanas Ungkap Penyebab Beras Premium Langka
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, tersendatnya pasokan beras ke ritel modern, bahkan sampai terjadi kekosongan stok karena penggilingan padi tengah melakukan penyesuaian agar produk yang disalurkan sesuai dengan standar label beras premium.
“Pasokan beras di pasar tradisional saya melihatnya ada, hanya sedang menyesuaikan. Beberapa pasokan ke ritel modern memang sempat mengalami penurunan, karena teman-teman penggilingan padi ingin comply sesuai dengan informasi yang ada di label. Misalnya broken 15%, kadar air 14%, dan derajat sosoh minimal 95%. Kalau sudah sesuai, mereka akan kembali kirim ke modern market,” ungkap Arief dalam keterangannya, Selasa (2/9//2025).
Arief menambahkan, peristiwa terkait beras oplosan yang sempat mencuat menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak.
“Kejadian kemarin menjadi review buat kita semua, salah satunya supaya penggilingan padi lebih disiplin memproduksi sesuai dengan keterangan yang ada di label,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Satgas Pangan Polri tengah melakukan proses hukum atas sejumlah perusahaan beras yang diduga melakukan praktik produksi dan memperdagangkan beras premium tak sesuai mutu dan label kemasan.
Penindakan ini berawal dari laporan Kementerian Pertanian yang mengungkapkan ratusan merek beras tidak memenuhi aturan. Mulai dari masalah tak sesuai label hingga beras oplosan.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2384848/original/000947800_1539687720-Geliat-petani-tebu-di-tengah-ekspansi-gula-impor3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pakai Duit Danantara Rp 1,5 Triliun, BUMN Wajib Beli Gula Petani – Page 3")
Pakai Duit Danantara Rp 1,5 Triliun, BUMN Wajib Beli Gula Petani – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Holding BUMN Pangan ID Food ditugaskan untuk menyerap gula hasil petani lokal. Dana penyerapan itu bukan diberikan dari Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dia menjelaskan, dana yang digunakan berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Jumlahnya mencapai Rp 1,5 triliun untuk melakukan pembelian dari petani lokal. Sehingga skema bisnis berlaku pada tahap ini.
“Jadi anggaran yang diberikan dan dibantu oleh Danantara kepada ID FOOD untuk menyerap gula petani sudah tersedia. Sampai saat ini sudah berjalan. Bertahap secara B2B,” kata Arief di Kantor Kemenko Bidang Pangan, ditulis Selasa (2/9/2025).
Arief mengatakan, Rp 1,5 triliun merupakan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dari Danantara ke ID Food. Skema ini bisa dibilang dapat mengutamakan business to business (B2B). Artinya, bukan berupa PMN dari kas pemerintah.
“B2B itu berbeda dengan PMN. Kalau PMN itu uang yang dikasih untuk working capital (modal kerja), jadi silakan dikerjakan. Tapi kalau Danantara itu B2B, ada pengembalian berapa, biayanya berapa. Nah dengan Danantara ke ID FOOD itu disediakan untuk B2B,” tambah Arief.
Informasi, Danantara telah memberikan suntikan dana senilai Rp 1,5 triliun kepada ID FOOD pada akhir Agustus lalu. Ini juga merupakan merupakan tindak lanjut terhadap usulan penguatan Cadangan Gula Pemerintah (CGP) yang disampaikan melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Menteri BUMN tertanggal 14 Agustus 2025 dengan tembusan salah satunya ke Danantara.