Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo

  • Pemda Diwanti-wanti Cek Bansos Beras Tepat Sasaran, Bukan ke Orang Kaya

    Pemda Diwanti-wanti Cek Bansos Beras Tepat Sasaran, Bukan ke Orang Kaya

    Jakarta –

    Bantuan sosial (Bansos) beras akan dilanjutkan lagi pada Oktober dan November 2025, sebesar 10 kilogram. Badan Pangan Nasional menilai peningkatan aspek ketepatan sasaran penerima menjadi perhatian utama pemerintah.

    Dengan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penajaman data penerima sangat penting dilaksanakan sebelum pelaksanaan kembali di bulan depan.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meminta pemerintah daerah juga membantu pengecekan kembali penerima bantuan pangan di wilayah masing-masing.

    Karena jangan sampai bantuan pangan beras diterima oleh pejabat dan orang kaya. Hal utarakan saat menerima audiensi Bupati Mesuji Elfianah di Jakarta, pada Rabu (17/9/2025).

    “Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada,” kata Arief, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/9/2025).

    “Makanya ada penyesuaian data DTSEN yang disampaikan dari pusat ke daerah. Tujuannya jika ada koreksi dari daerah, feedback itu kami terima dan bisa disesuaikan. Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya,” tambah Arief.

    Bantuan pangan beras selama 2 bulan di Oktober dan November menyasar sebanyak 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan anggaran Rp 7 triliun.

    Di samping itu, pemerintah nantinya akan melakukan evaluasi kelanjutannya di Desember tergantung tingkat keoptimalan realisasi program.

    Lebih lanjut, Arief menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.

    “Harapannya program bantuan pangan beras dapat semakin tepat sasaran, dalam bagaimana menyasar ke keluarga berpenghasilan rendah se-Indonesia. Saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dapat lebih terbantu dengan pemberian beras pemerintah yang kualitasnya konsisten Bulog terus jaga,” pungkas Arief.

    (ada/hns)

  • Harga Kedelai Lokal Anjlok, Pemerintah Turun Tangan

    Harga Kedelai Lokal Anjlok, Pemerintah Turun Tangan

    Jakarta –

    Harga kedelai biji kering (lokal) di tingkat petani turun cukup siginifikan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga kedelai saat ini di kisaran Rp 9.006 per kilogram (kg).

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga tersebut 16,42% di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen yang di Rp 10.775 per kg. Untuk mengatasi hal tersebut, Bapanas turun tangan dengan menggandeng pemerintah daerah, pelaku usaha swasta, dan asosiasi.

    Arief memerintahkan pemda hingga pengusaha untuk membeli kedelai petani sesuai HAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024.

    “Petani kedelai lokal harus dibantu, misalnya sedulur petani di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Apalagi dalam kondisi harga seperti sekarang yang sedang menuju panen raya kedelai lokal,” terang Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/9/2025).

    Provinsi Jawa Tengah sendiri termasuk daerah sentra produsen kedelai terbesar secara nasional. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), di 2022 menjadi urutan kedua dengan raihan 62 ribu ton selama setahun. Sementara daerah terbesar jatuh pada Jawa Timur dengan 69,6 ribu ton.

    “Badan Pangan Nasional sejak awal September telah mengantisipasi dengan bergerak bersama pemerintah daerah beserta pelaku usaha swasta dan asosiasi yang relevan. Kami ciptakan keterhubungan agar semua lini terpenuhi dan berjalan baik,” sambungnya.

    Adapun proyeksi produksi kedelai nasional di 2025 ini, berdasarkan Proyeksi Neraca Kedelai yang disusun NFA per 2 September, produksi selama setahun diperkirakan mencapai 67,1 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi selama setahun berada di angka 2,6 juta ton.

    Sementara panen raya diestimasikan akan dimulai September sampai November karena akan mengalami kenaikan produksi lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Masing-masing di kisaran 7,1 ribu ton. Lalu 18,9 ribu ron dan 6,7 ribu ton.

    Untuk itu, Arief mengatakan sinergisitas antara pemerintah bersama dengan pelaku usaha dibutuhkan agar pasokan produksi kedelai lokal dapat diserap secara optimal. Khusus Pati, Jawa Tengah diharapkan dapat terserap setidaknya hingga 100 ton sampai akhir September.

    NFA pun mendukung dengan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan menanggung biaya transportasi ke daerah pengrajin produk turunan kedelai. Selain itu, dukungan pemerintah daerah terhadap petani di wilayahnya juga sangat penting.

    “Badan Pangan Nasional punya program FDP, jadi beban biaya kelompok tani untuk distribusi pengangkutannya ke luar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah juga membantu dengan menyerap dan dijadikan Cadangan Kedelai Pemerintah Daerah Jawa Tengah,” ungkap Arief.

    “Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pelaku usaha swasta dan asosiasi yang berkenan bahu membahu. Spirit ini harus terus kita jaga bersama. Petani dan pelaku usaha dalam negeri sama-sama gotong royong, swasembada pangan pun bisa menyongsong,” pungkas Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

    Adapun pelaku usaha swasta dan asosiasi yang terlibat antara lain PT FKS Multi Agro, PT Gerbang Cahaya Utama, PT Putra Permata Pasifik, Gabungan Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (GAKOPTINDO), Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (AKINDO), Paguyuban Pengrajin Tahu Jawa Barat, dan Perkumpulan Penyalur Kedelai Nusantara.

    Pelaku usaha kedelai ini akan terus bertambah untuk menyerap produk kedelai domestik di Kabupaten Pati seiring dengan panen kedelai lokal yang masih terus bertambah.

    Tonton juga Video: Prabowo Sebut Produksi Jagung-Beras Melimpah, Tapi Gudang Terbatas

    (ada/hns)

  • Prabowo Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, Bos Bapanas Bakal Cek Data Penerima

    Prabowo Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, Bos Bapanas Bakal Cek Data Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta agar pemerintah daerah (Pemda) kembali melakukan pengecekan data penerima bantuan pangan, seiring dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang memperpanjang bantuan pangan beras selama Oktober—November 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu pengecekan kembali di wilayah masing-masing. Dia menekankan agar penerima bantuan pangan beras bukan merupakan golongan pejabat, yang semestinya diperuntukkan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

    “Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Arief menjelaskan, penerima bantuan pangan beras akan mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk itu, dia meminta agar Pemda melakukan pengecekan dalam sepekan ke depan.

    “Tujuannya jika ada koreksi dari daerah, feedback itu kami terima dan bisa disesuaikan. Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah kembali memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Oktober—November 2025.

    Airlangga menyampaikan, bantuan pangan ini diperuntukkan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    ”Bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober—November,” kata Airlangga dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).

    Meski diperpanjang dua bulan, pemerintah akan mengevaluasi bantuan pangan beras pada Desember 2025. Dengan kata lain, akan ada opsi penambahan bantuan pangan beras pada Desember, jika realisasi anggaran belum optimal.

    “Nanti kami evaluasi untuk bulan berikutnya bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sekitar Rp7 triliun,” tuturnya.

    Airlangga mengungkap, anggaran yang digelontorkan dalam bantuan pangan beras mengacu pada asumsi harga beras di kisaran Rp18.500 per kilogram, termasuk biaya distribusi beras. 

  • Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mempercepat penyaluran pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Permintaan ini seiring dengan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sudah disalurkan ke bank-bank BUMN.

    Percepatan ini dinilai penting karena sejak Kopdes Merah Putih diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pembiayaan menjadi salah satu kendala utama keberlangsungan bisnis koperasi tersebut.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat bersama sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamen KKP Didit Herdiawan, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, hingga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

    “Pak Dony dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya. Pinjaman ini sudah lama ditunggu. Sudah 3-4 bulan sejak Kopdes diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden. Jangan sampai dana ini mengendap terlalu lama, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan bahwa permodalan dalam bentuk kredit ini sangat dibutuhkan karena unit bisnis Kopdes Merah Putih berkaitan dengan kebutuhan produksi pangan nasional.

    “Saya kira harus segera. Usaha mereka sangat dibutuhkan masyarakat, mulai dari gas melon, sembako, minyak goreng, gula, beras, hingga pupuk karena sebentar lagi masuk masa tanam,” jelasnya.

    Zulhas juga meminta Kopdes segera menyiapkan proposal pengajuan kredit yang memuat rencana bisnis.

    “Tolong disebarluaskan, agar teman-teman Kopdes-yang sudah 80 ribu menanti begitu lama-segera menyiapkan proposal sederhana untuk disampaikan ke perbankan. Modalnya sudah ada, aturannya juga sudah jelas,” terangnya.

    Mantan Menteri Perdagangan itu menegaskan, tidak semua dana Rp 200 triliun yang digulirkan ke bank BUMN khusus untuk Kopdes, hanya sebagian saja. Dana itu diprioritaskan untuk 16.000 Kopdes Merah Putih yang sudah siap beroperasi.

    “Iya, sebagian saja, paling tidak untuk 16.000 yang sudah siap. Dana Rp 200 triliun ini sesuai keperluan, tidak dibatasi jumlahnya. Koperasi yang siap, langsung bisa jalan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-kurang dari sepekan menjabat-menarik dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia sebesar Rp 200 triliun untuk ditempatkan di bank umum.

    Adapun lima bank BUMN yang menerima penempatan dana tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

    Tonton juga video “Zulhas Pamer Capaian Pemerintah di Sektor Pangan: Surplus Beras 2,5 Juta Ton” di sini:

    (ada/rrd)

  • Harga Beras Khusus Tembus Rp 120 Ribu/Kg, Pemerintah Turun Tangan

    Harga Beras Khusus Tembus Rp 120 Ribu/Kg, Pemerintah Turun Tangan

    Jakarta –

    Pemerintah bersama pelaku usaha produsen beras dan ritel modern tengah mengevaluasi peredaran beras khusus di jaringan ritel modern yang harganya dinilai terlalu tinggi. Saat ini, harga beras khusus di pasaran bahkan bisa menembus lebih dari Rp 120.000 per kilogram (kg).

    Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi meminta produsen menjual beras khusus dengan harga yang wajar. Evaluasi ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Peredaran Beras Khusus di Kantor NFA, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    “Concern pemerintah adalah harga beras khusus. Biaya produksi beras khusus tolong jangan terlalu tinggi. Ini perlu kita bicarakan dan sama-sama dibedah cost structure-nya, seperti beras reguler. Jadi nanti supaya harga wajar di produsen dan di ritel. Saya minta nanti beras khusus itu di ritel ELDP saja, everyday low price, karena kita bicara volume,” ujar Arief, dikutip Minggu (14/9/2025).

    Arief menjelaskan beras khusus mencakup beras fortifikasi dan biofortifikasi. Ia meminta produsen menonjolkan keunggulan produk dibanding beras reguler, seperti kandungan zinc atau ferum yang lebih tinggi. Kepada ritel modern, ia menekankan pentingnya uji laboratorium sebelum produk beras khusus dipasarkan.

    Ia juga mendorong produsen beras untuk memperoleh izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Menurutnya, proses perizinan ini gratis dan cepat.

    Selain itu, Arief meminta ritel modern menjaga ketersediaan beras premium dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Beras premiumnya tolong diisi kembali. Jangan sampai semuanya pindah ke beras khusus. Kita di sini untuk membantu masyarakat. Untuk beras SPHP, tolong buat estimasi kebutuhan. Saya targetkan 800 ribu ton sampai akhir tahun, ini harus delivered,” tegasnya.

    Arief menambahkan, penyaluran beras SPHP ke ritel modern penting untuk melengkapi tata niaga, setelah sebelumnya distribusi difokuskan ke pasar tradisional dan kanal lain.

    Per 12 September, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 356,6 ribu ton atau 23,78% dari target 1,5 juta ton tahun ini. Bulog melibatkan 5.231 mitra pengecer di pasar rakyat dan 457 mitra ritel modern.

    Distribusi SPHP ini membantu menurunkan harga beras medium. Berdasarkan Panel Harga Pangan NFA per 12 September, harga rata-rata beras medium di Zona 1 berada di Rp 13.467/kg, atau 0,24% di bawah HET dan turun 0,33% dibanding minggu sebelumnya. Di Zona 2, harganya Rp 14.090/kg, turun 0,37% dibanding minggu lalu.

    (ada/rrd)

  • Siap-Siap, Prabowo Bakal Tebar Bansos Beras Akhir Bulan Ini

    Siap-Siap, Prabowo Bakal Tebar Bansos Beras Akhir Bulan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan bantuan pangan berupa beras mulai akhir bulan ini. Total bantuan ini akan berlangsung selama 4 bulan yakni September-Desember 2025.

    Total sebanyak 18,2 juta masyarakat akan menerima bantuan ini selama September hingga Desember 2025. Masing-masing penerima akan mendapatkan total 40 kilo gram (kg) beras atau 10 kg per bulan yang akan dibagikan dalam dua tahap.

    “Sudah kita putuskan untuk empat bulan bantuan pangan atas arahan Bapak Presiden. Bantuan ini akan disalurkan kepada 18,2 juta penerima, masing-masing menerima 10 kilo gram sebanyak empat kali,” kata Menko Pangan Zulkifli Hasan di kantornya, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Keputusan bantuan pangan ini karena produksi pangan diperkirakan lebih kecil dari kebutuhan masyarakat.

    “Karena November-Desember pertama itu produksi lebih kecil daripada keperluan, sudah kita putuskan untuk (bantuan) empat bulan bantuan pangan atas saran Bapak Presiden selain nanti jadi satu dengan stimulus. Jadi satu kesatuan,” sebut Zulkifli Hasan.

    Adapun bantuan itu bakal menyedot anggaran hingga belasan triliun. Dana penyaluran program ini akan sejalan dengan paket stimulus ekonomi ini telah tersedia.

    “Anggarannya sekitar Rp 13,9 triliun, sudah termasuk distribusi dan operasional lainnya,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bapanas Bongkar Penyebab Bulog Beli Gabah Petani Secara Komersial

    Bapanas Bongkar Penyebab Bulog Beli Gabah Petani Secara Komersial

    JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara terkait dengan penyebab Perum Bulog membeli gabah petani secara komersial.

    Dia bilang, mekanisme penyerapan Bulog kini lebih fleksibel.

    Arief juga bilang penyerapan gabah dan beras oleh Bulog juga mempertimbangkan kondisi harga di lapangan.

    “Kalau harga GKP (Gabah Kering Panen) di bawah Rp6.500 per kg maka Bulog harus menyerap. Kalau harga di atas Rp6.500 per kg, ya sudah biarkan saja udah orang menyerap,” katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 11 September.

    Contohnya, kata Arief, harga GKP di Lampung berada di angka Rp6.200 per kg, maka Bulog wajib membelinya dengan harga Rp6.500 per kg. Sementara di Jawa Timur harganya berada di level Rp7.200 hingga Rp7.400 per kg, Bulog tak perlu membelinya.

    “Nggak (perlu beli). Karena kalau Bulog masuk beli, nanti harganya naik, maka HET-nya enggak masuk. Tapi kalau misalnya harganya di bawah, ya Bulog wajib beli. Karena perintah presiden itu Rp6.500 GKP,” jelasnya.

    Arief bilang prinsipnya, Bulog menyerap untuk membantu harga di tingkat petani tetap terjaga, bukan malah membantu harga beras di tingkat konsumen tidak terkendali.

    Lebih lanjut, Arief bilang, perusahaan besar dengan modal dan teknologi lebih maju dapat membeli gabah hingga Rp8.000 per kg.

    Tetapi, sambung dia, kondisi ini berisiko mendorong harga beras melebihi harga eceran tertinggi (HET).

    “Misalnya ada yang beli gabah Rp7.000 GKP, Rp7.200, Rp7.400, Rp8.000, maka HET-nya nggak akan tercapai. Nah yang beli Rp8.000 GKP biasanya siapa? Produsen yang gede,” ucapnya.

    “Kenapa yang gede bisa beli segitu? Karena efisien. Pabriknya efisien, kerjanya ini mesinnya bagus, modalnya gede. Nah itu yang nggak boleh,” sambungnya.

    Sebelumnya, Perum Bulog buka suara terkait dengan isu menghentikan pembelian gabah dan beras produksi petani dalam negeri.

    Bulog memastikan tetap membeli gabah dan beras petani lewat skema komersial.

    Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto mengatakan pihaknya melaksanakan penyerapan gabah dan beras sesuai penugasan pemerintah.

    Pada tahun ini, sambung dia, berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2025, Bulog mendapat tugas mengadakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 3 juta ton setara beras, dan saat ini target tersebut telah tercapai.

    “Prinsipnya, untuk CBP Bulog bekerja berdasarkan regulasi dan penugasan yang diberikan Pemerintah. Namun di luar itu, Bulog tetap melakukan penyerapan gabah dan beras melalui skema komersial,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis, 11 September.

    Dalam skema ini, sambung Prihasto, Bulog tidak pernah menghentikan penyerapan, tetapi mekanismenya disesuaikan dengan kebutuhan penjualan.

    “Baik dari sisi jenis, kualitas, maupun kuantumnya,” ucap Prihasto.

    Dia bilang, Bulog juga mengoperasikan Sentra Penggilingan Padi (SPP) yang tersebar di 10 wilayah di seluruh Indonesia yang terus menyerap gabah sesuai standar kualitas untuk menghasilkan beras premium maupun beras sesuai preferensi konsumen dan kebutuhan pasar.

    Adapun lokasi SPP tersebut berada di Subang, Karawang, Sragen, Kendal, Bandar Lampung, Bojonegoro, Banyuwangi, Magetan, Jember, dan Sumbawa.

    “Dengan demikian, dapat kami tegaskan bahwa Bulog masih melakukan penyerapan gabah maupun beras. Perbedaannya hanya terletak pada skema CBP mengikuti regulasi pemerintah, sedangkan komersial menyesuaikan dinamika dan kebutuhan pasar,” jelasnya.

  • Bapanas dan BMKG sinergi bangun fondasi ketahanan pangan berkelanjutan

    Bapanas dan BMKG sinergi bangun fondasi ketahanan pangan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersinergi membangun fondasi ketahanan pangan berkelanjutan melalui pemanfaatan data yang lebih komprehensif dan akurat.

    Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy mengatakan kerja sama itu merupakan tonggak penting dalam menjawab tantangan pangan di tengah perubahan iklim dan dinamika global.

    “Dengan memadukan data pangan dan iklim, Bapanas bersama BMKG membangun fondasi kebijakan yang lebih presisi, adaptif, dan berpihak pada masyarakat,” kata Sarwo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergitas Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Senin (8/9).

    Ia menambahkan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari BMKG akan sangat mendukung analisis pangan nasional, mulai dari stabilisasi harga dan stok, penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), hingga penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

    “Dengan data yang lebih komprehensif, kebijakan pangan bisa lebih antisipatif, sehingga kita tidak hanya menunggu krisis datang, tetapi bisa menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” ujar Sarwo.

    Sinergi tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kesepahaman bersama yang sebelumnya ditandatangani Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati tentang Sinergitas Program dan Kegiatan dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pada 2 Juni 2025.

    Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan penyelenggaraan Sistem Informasi Pangan.

    Selain itu, kerja sama ini sesuai dengan Peraturan BMKG Nomor 12 Tahun 2019 yang membuka akses data untuk kepentingan pemerintah, memperkuat prinsip Satu Data Indonesia.

    Sebagai tindak lanjut, Bapanas telah menugaskan jajaran terkait untuk menyusun rencana aksi implementasi beserta timeline, melakukan monitoring bersama, dan memastikan bahwa pertukaran data berjalan sesuai regulasi.

    Kolaborasi itu juga membuka ruang bagi pengembangan sistem peringatan dini pangan berbasis iklim, kajian bersama, serta pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk analisis prediktif.

    “Sinergi data pangan dan iklim akan membawa kita pada kebijakan yang lebih kokoh, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk menjawab tantangan pangan di masa depan,” kata Sarwo.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Bapanas, Kelik Budiana menambahkan bahwa integrasi data tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun Sistem Informasi Pangan (SIP).

    “Kami memastikan setiap data yang ditukar bukan sekadar angka melainkan bahan baku bagi analisis yang tajam dan kebijakan yang tepat. Dengan SIP yang terintegrasi, Bapanas dapat merespons lebih cepat terhadap gejolak harga, ketersediaan, maupun kerawanan pangan,” jelas Kelik.

    Sementara itu, Plt Sekretaris Utama BMKG, Guswanto menegaskan dukungan penuh lembaganya dalam menyediakan data iklim dan cuaca yang relevan bagi pangan nasional.

    “BMKG berkomitmen menghadirkan informasi meteorologi dan klimatologi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu,” kata Guswanto.

    Oleh karena itu, tambah Guswanto, sinergi tersebut memastikan data dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IV DPR RI dorong penguatan distribusi CBP demi stabilitas harga

    Komisi IV DPR RI dorong penguatan distribusi CBP demi stabilitas harga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong penguatan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan beras berkualitas bagi masyarakat.

    “Distribusi yang lancar akan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional,” kata Alex di sela meninjau Modern Rice Milling Plant Bulog Subang, Jawa Barat, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

    Alex menegaskan perlunya pembenahan alur distribusi cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog agar stok beras tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

    Menurutnya, kendala utama saat ini adalah Bulog sering kesulitan melakukan operasi pasar atau mekanisme sejenis, sehingga distribusi beras belum berjalan maksimal untuk menjangkau kebutuhan masyarakat luas.

    Selain menyoroti distribusi, ia memastikan masyarakat dapat menukarkan beras Bulog yang kualitasnya menurun atau cacat, sebagai bentuk transparansi sekaligus jaminan mutu bagi penerima manfaat.

    Langkah ini, kata Alex, menjadi bukti pemerintah terbuka terhadap masukan publik, sekaligus memastikan setiap keluarga yang menerima bantuan beras mendapatkan kualitas terbaik yang layak dikonsumsi tanpa keraguan.

    Dengan kolaborasi Komisi IV DPR RI, Badan Pangan Nasional dan Bulog, Alex optimistis sistem distribusi CBP yang lebih baik serta kepastian mutu beras akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pangan nasional.

    Diketahui, Komisi IV DPR RI membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi memastikan penyerapan gabah dan distribusi beras Perum Bulog dilakukan secara konsisten demi melindungi petani dan menjaga stabilitas harga komoditas itu di pasaran, sehingga masyarakat mudah mengakses dengan harga terjangkau.

    Arief mengatakan pihaknya telah menugaskan Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan gabah petani setara beras dari produksi dalam negeri, disertai program penyaluran stok beras bagi masyarakat.

    “Ini satu paket antara penyerapan dan penyaluran,” kata Arief, saat mendampingi Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI ke Modern Rice Milling Plant Bulog Subang.

    Sementara stok beras di gudang Perum Bulog hingga Senin (8/9) mencapai 3,97 juta ton.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan langkah stabilisasi akan terus dilakukan tidak hanya memperkuat jaringan distribusi, tetapi juga menjaga konsistensi stok beras nasional dalam jumlah yang cukup.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Pangan Hari Ini 8 September 2025: Beras SPHP Naik, Bawang Merah Turun – Page 3

    Harga Pangan Hari Ini 8 September 2025: Beras SPHP Naik, Bawang Merah Turun – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) tetap Rp 12.500 per kilogram (kg). Dia memastikan tidak ada kenaikan meski ada penyesuaian harga penyerapan gabah kering panen (GKP).

    Asal tahu saja, pemerintah sebelumnya menetapkan kenaikan GKP dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kg dari petani. Dengan hitungan sederhana, seharusnya harga beras SPHP yang dijual Bulog pun naik. Kenaikan terjadi pada beras medium menjadi Rp 13.500 per kg, meskipun pemerintah memutuskan harga beras SPHP tetap.

    “(Alasan harga SPHP tidak naik) ya karena pengen memberikan masyarakat garga bagus. Jadi Bulog itu belinya mahal jual murah jadinya,” kata Arief, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (1/9/2025).