Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo

  • Mobil SPHP Bantu Jaga Stabilitas Harga Pangan

    Mobil SPHP Bantu Jaga Stabilitas Harga Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Hal itu dilakukan tidak hanya untuk kesejahteraan petani, tetapi juga untuk daya beli masyarakat. Jika harga pangan terlalu tinggi, hal ini dapat berdampak buruk pada inflasi dan menyulitkan konsumen.

    Bapanas bersama pemerintah mengerahkan strategi utama untuk mengatasi lonjakan harga, yakni melalui mobil stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Mobil SPHP ini bermanfaat, terutama untuk masyarakat di daerah, karena melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah (GPM).

    “Kami melaksanakan operasi pasar dengan adanya subsidi untuk bahan-bahan yang dijual melalui mobil ini. Utamanya, mobil ini bisa menjangkau ke pasar-pasar tradisional. Hal ini karena saat ini ada pasar yang menjual harga yang di atas harga pasar,” ucap Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ismed Wijaya saat acara penyerahan di gedung Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

    Saat ini, Bulog memiliki stok pangan sebesar 1,9 juta ton, sementara mobil SPHP diperkirakan mampu menyalurkan hingga 150.000 ton pangan setiap bulan. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi lonjakan harga, terutama di daerah-daerah yang sudah mulai mengalami kenaikan harga pangan.

    “Pasar adalah salah satu lokasi yang perlu diintervensi, termasuk kelurahan dan tempat-tempat tertentu, untuk menjaga harga tetap wajar,” tambah Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

    Arief menambahkan, pemantauan stabilitas harga pangan di pasar akan lebih intensif pada periode rawan, seperti Desember, Januari, dan Februari.

    “Kami tahu daerah-daerah mana yang membutuhkan intervensi karena NFA memiliki kedekatan dengan seluruh dinas urusan pangan di Indonesia,” jelasnya.

    Daya beli masyarakat juga menjadi fokus utama, karena jika harga pangan di pasar melebihi harga acuan atau HET, daya beli akan turun dan berpotensi menyebabkan inflasi.

    Mengenai kemungkinan penambahan jumlah mobil SPHP, Arief menjelaskan bahwa hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

    “Kami berharap semua daerah dapat memiliki mobil SPHP. Namun, kami juga mendorong pimpinan daerah untuk melakukan hal serupa di wilayahnya masing-masing. Pemerintah pusat juga memberikan insentif fiskal untuk mendukung program ini,” katanya.

    Selain menjaga stabilitas harga pangan, Bapanas juga berusaha untuk mendorong inisiatif yang berdampak positif, seperti gerakan makan sehat dan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

    “Kami sudah melaksanakan program ini di ratusan sekolah di berbagai daerah dan kami harapkan adalah program ini dapat menjadi contoh dan stimulus bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama,” ucap Arief.

    Bapanas berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga pangan dengan program mobil SPHP, serta terus mendorong inisiatif yang berdampak positif dengan berbagai program.
     

  • Bos Bapanas Minta Pemda Pakai Dana Sendiri Hadirkan Mobil SPHP – Page 3

    Bos Bapanas Minta Pemda Pakai Dana Sendiri Hadirkan Mobil SPHP – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyerahkan lima unit Mobil Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada lima provinsi di Indonesia. Mobil ini dirancang untuk mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama di daerah yang sulit dijangkau, sekaligus menyediakan sembako dengan harga terjangkau.

    “Kelima kendaraan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena mampu menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sulit terjangkau,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Provinsi Penerima Mobil SPHP

    Lima provinsi yang menerima mobil SPHP ini adalah:

    1.    Sumatera Barat

    2.    Jambi

    3.    Kalimantan Tengah

    4.    Jawa Tengah

    5.    Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)\

    Arief menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan 8 unit mobil SPHP ke provinsi lain sebelumnya. Selain itu, ada tambahan satu unit mobil keamanan pangan untuk memastikan bahwa bahan pangan yang dijual aman dan layak konsumsi.

    “Ini adalah salah satu implementasi arahan Presiden Prabowo, agar program ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas,” tambah Arief.

    Produk Pangan yang Dijual

    Mobil SPHP akan menjual berbagai bahan pangan pokok, termasuk:

    BerasBawang merah dan bawang putihCabaiMinyak gorengDaging ayam dan ikanArief menekankan pentingnya penggunaan rantai dingin (cold chain) untuk menjaga kualitas produk pangan tertentu, seperti ayam dan ikan.

    “Tantangan terbesar adalah memastikan produk seperti ikan dan ayam tetap dalam kondisi beku. Namun, dengan adanya pre-order dan teknologi rantai dingin, ini bisa dilakukan,” jelasnya.

     

  • Menko Zulhas: Prabowo Restui Bulog Bertransformasi Jadi Badan Otonom

    Menko Zulhas: Prabowo Restui Bulog Bertransformasi Jadi Badan Otonom

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Menko Zulhas menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah merestui Perum Bulog bertransformasi menjadi badan otonom. Usulan untuk mengubah status Bulog agar terlepas dari Kementerian BUMN telah diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Prabowo.

    “Saya laporan perlunya transformasi Bulog dan kami akan melanjutkan rapat pertama kepada pihak terkait untuk merumuskan konsep transformasi Bulog dan Presiden Prabowo memutuskan untuk silakan dilanjutkan,” katanya dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terbatas terkait transformasi Bulog di kantor Bulog, Jumat (29/11/2024).

    Pada rapat perdana ini, pria yang akrab disapa Zulhas itu memimpin rakortas perdana bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Rapat membahas konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian.

    Ia juga menindaklanjuti arahan Prabowo terkait transformasi Bulog menjadi badan otonom. Ada beberapa hal yang dibahas, yakni payung hukum terkait perubahan, kepastian anggaran, dan fungsi kelembagaan dari Bulog nantinya. Setelah bertransformasi, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

    Zulhas menekankan perubahan Bulog menjadi badan yang bertanggung jawab langsung pada Presiden Prabowo ini untuk memperkuat perannya dalam menjaga pasokan dan harga pangan, khususnya beras.

    “Jadi tadi banyak yang dibahas. Namun, kesimpulannya akan diperdalam di masing-masing instansi terkait ada Kementan, Bapanas, Kemendag, dan Kemenperin,” ungkap dia.

    Diakui, transformasi tersebut nantinya membuat Bulog sebagai lembaga yang sangat kuat dan sebagai stabilisator dan penyangga. Zulkifli berharap transformasi Bulog bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

  • Bansos Beras untuk Masyarakat Akan Dilanjutkan pada 2025

    Bansos Beras untuk Masyarakat Akan Dilanjutkan pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) akan diteruskan pada 2025. Keputusan tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas.

    “Jadi bantuan pangan sudah diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Pak Presiden,” ujar Zulhas seusai rapat di kantor Bulog, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, guna memenuhi kebutuhan bansos beras pada 2025, pemerintah telah menyiapkan 160.000 ton beras per bulan yang akan disalurkan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Pada Januari 2025 mendatang, akan ada 160.000 ton beras bansos untuk 16 juta penerima,” ucap dia.

    Tak hanya bantuan pangan, Zulhas juga memastikan persiapan beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Januari dan Februari 2025. Hal ini dilakukan karena pada kedua bulan tersebut, produksi beras diperkirakan akan berada di bawah 2 juta ton. Untuk itu, Zulhas merencanakan pengucuran 300.000 ton beras dalam program SPHP untuk kedua bulan tersebut.

    “SPHP untuk Januari sebesar 150.000 ton dan untuk Februari juga 150.000 ton. Hal ini karena produksi kita pada Januari dan Februari diperkirakan di bawah 2 juta ton,” ujarnya.

    Dengan demikian, Bulog akan mengeluarkan total 620.000 ton beras untuk bansos dan program SPHP pada Januari dan Februari 2025. Meskipun produksi beras diperkirakan menurun pada dua bulan pertama 2025, Zulhas menyebutkan bahwa Bulog diproyeksikan akan menyerap sekitar 1 juta ton beras pada periode Maret hingga April.

    “Kebutuhan rata-rata beras bulanan adalah 2,6 juta ton, dan stok Bulog saat ini sekitar 2 juta ton. Dengan bantuan pangan dan SPHP, Bulog akan mengeluarkan 620.000 ton selama Januari dan Februari. Namun, pada Maret dan April, Bulog diperkirakan akan menyerap sekitar 1 juta ton,” pungkas Zulhas.

    Sementara, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, bantuan pangan berupa bansos beras pada 2025 bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Januari-Februari 2025 itu (produksi beras) kadang di bawah 2 juta, kadang di bawah 1 juta ton. Jadi itu perlu untuk stabilisasi sekaligus memberikan bantuan pangan bansos beras pada 2025. Berikutnya nanti, kita lihat lagi, kan ada makan bergizi gratis yang bisa didorong,” tutup Arief.

  • Menko Zulkifli pastikan Bulog bertransformasi jadi badan otonom

    Menko Zulkifli pastikan Bulog bertransformasi jadi badan otonom

    Sumber foto: Antara

    Menko Zulkifli pastikan Bulog bertransformasi jadi badan otonom
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 29 November 2024 – 13:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Perum Bulog akan bertransformasi menjadi badan otonom karena sudah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita melanjutkan rapat pertama secara resmi mengenai transformasi Bulog. Karena ini sudah diputuskan dalam ratas yang dipimpin Bapak Presiden langsung beberapa waktu yang lalu,” ujar Zulkifli usai menghadiri Rapat Koordinasi Transformasi Bulog di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (29/11).

    Dalam rapat perdana ini, Zulkifli bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membahas konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian.

    Setelah bertransformasi, kata Zulkifli, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat, karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

    “Transformasi itu, dia nanti Bulog ini lembaga yang sangat kuat, dia juga sebagai stabilisator juga, penyangga. Cuma, ada dua cara tadi, melalui perpres atau undang-undang,” katanya.

    Zulkifli berharap transformasi ini bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

    Sebelumnya, Zulkifli mengatakan bahwa dalam rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, rencana transformasi Bulog ini sudah mendapat persetujuan Presiden.

    “Atas persetujuan rapat, izin Bapak Presiden, kami akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog seperti apa,” kata Zulkifli saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).

    Zulkifli mengatakan bahwa swasembada pangan sebagai salah satu visi-misi Presiden, tentunya akan sangat bergantung kepada peran Bulog, seperti penyerapan gabah dan jagung dari petani.

    Menurut dia, dengan transformasi ini, Bulog tidak perlu memperhitungkan untung rugi, seperti fungsi yang saat ini dijalankan sebagai korporasi atau BUMN.

    “Kalau Bulog-nya lancar membeli, lancar kalau uangnya ada, kalau pakai bunga terus, dia ngitung untung rugi terus. Oleh karena itu, Bulog akan dibahas mengenai transformasi kelembagaannya,” kata Zulkifli.

    Sumber : Antara

  • Setop Impor Beras Patut Diapresiasi, Tali Perhitungannya Harus Akurat

    Setop Impor Beras Patut Diapresiasi, Tali Perhitungannya Harus Akurat

    Jakarta –

    Tekad pemerintah untuk berhenti impor beras pada 2025 patut diapresiasi. Namun, tekad berhenti impor beras itu hendaknya berpijak pada prognosa yang penuh kehati-hatian dengan perhitungan akurat. Jangan lupa bahwa beras adalah komoditas paling sensitif, karena berkait langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Apapun model kebijakannya, pemerintah wajib memastikan bahwa ketersediaan beras harus selalu cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, dan dengan harga terjangkau.

    Impor beras dalam beberapa tahun belakangan ini dinilai sebagai langkah realistis yang harus dilakukan, sebagai respons terhadap laporan tentang defisit produksi beras di dalam negeri. Kalau defisit itu tidak ditutup dengan beras impor, akan terjadi kelangkaan di pasar dalam negeri. Kelangkaan menjadi alasan untuk menaikkan harga. Ketika beras langka dan harga melonjak, masyarakat menjadi tidak nyaman.

    Sebagaimana diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Indonesia tidak akan impor beras pada 2025. Impor beras dihentikan karena total kebutuhan beras pada tahun mendatang diperkirakan sudah bisa dipenuhi produksi dalam negeri. Informasi ini menggembirakan karena menjadi pertanda Indonesia mulai fokus pada upaya swasembada beras.

    Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, semua institusi terkait mulai fokus pada peningkatan produksi beras. Langkah awalnya mencetak sawah seluas 750 ribu hektare selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari 2025 hingga 2027. Tambahan areal sawah itu akan menambah volume produksi 2,5 juta ton beras.

    Pemerintah perlu berhati-hati dan sebaiknya belajar dari pengalaman, karena mencetak sawah baru pada 2025 belum tentu bisa menutup defisit beras produksi dalam negeri. Tahun lalu, Indonesia impor beras 3,5 juta ton ketika volume produksi dalam negeri per 2023 mencapai 31,10 juta ton, dan kebutuhan atau permintaan pasar lokal mencapai 22.639.224 ton. Tahun 2024 ini, kebutuhan beras nasional diperkirakan 31,2 juta ton, ketika produksi dalam negeri diproyeksikan 30,34 juta ton, atau turun 0,76 juta ton dari tahun sebelumnya.

    Selain mencetak areal sawah atau memperluas areal panen padi, ada dua faktor lain yang juga perlu diprioritaskan. Pertama adalah irigasi atau sistem pengairan sawah, dan kedua, memperhitungkan perubahan pola hujan akibat perubahan iklim.

    Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Borobudur, Trisakti dan Jayabaya

    (akd/ega)

  • Bapanas Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Nataru

    Bapanas Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Nataru

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan harga pangan stabil menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi optimistis sebagian komoditas harga pangan tidak naik.

    Meski begitu, Arief menyebut ada sejumlah komoditas pangan yang naik, seperti harga cabai, bawang putih, dan bawang merah. Dia menilai harga bawang merah harus dinaikkan karena harganya sempat mengalami penurunan.

    “Stabil. Relatif stabil. (Pasti nggak ada kenaikan ya, Pak?) Enggak ada kan dilihat dari produksi. Ada kenaikan sedikit di bawang putih, cabai. Bawang merah itu memang harus kita menaikkan. Bawang merah itu petani Brebes, petani Nganjuk, itu harganya jatuh,” kata Arief saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Arief menjelaskan kenaikan harga bawang putih dan merah hanya berkisar 3-5%. Menurutnya, hal tersebut biasa terjadi. Namun, sebagian besar harga pangan relatif stabil.

    “Harga pangan semua relatif stabil. Pasokan dan harga relatif stabil. Ada kenaikan sedikit di bawang putih, bawang merah. Tapi itu mah cuma 5 persen, 3 persen gitu ya. Itu biasa,” jelas Arief.

    Karena bulan Desember berpotensi hujan lebat, dia menjelaskan dapat berdampak pada komoditas pangan. Pihaknya pun mengantisipasi jangan sampai kekurangan stok kebutuhan.

    “Kemudian diingatkan, ini karena kaitannya sama transportasi laut juga kan, karena pangan kan juga banyaknya di laut juga. Jadi, harus dihindari, jangan sampai stok itu kurang. Karena ini lumayan lama (dari Desember Januari),” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Tahun Depan RI Tak Bakal Impor Beras, Ini Alasannya

    Tahun Depan RI Tak Bakal Impor Beras, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Indonesia tidak akan mengimpor beras pada tahun depan. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pun membeberkan alasannya.

    “(Tahun) 2025 tidak ada impor beras. (Optimis nggak impor?) Iya dong, tahun depan 2025, tidak ada impor beras,” kata Arief saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Arief menjelaskan seluruh pihak terkait akan berfokus pada meningkatkan produksi beras. Salah satunya, dengan mencetak sawah seluas 750 ribu hektar per tahun. Berdasarkan pernyataan Menteri Pertanian, Arief menyebut program cetak sawah itu akan dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari 2025 hingga 2027.

    Hasilnya, Indonesia akan mendapatkan tambahan produksi beras sebanyak 2,5 juta ton per tahun. Bahkan dia menyebut Indonesia berpotensi ekspor beras apabila program tersebut berhasil dijalankan.

    “Kita semua sedang fokus 750 ribu hektare ditanduri, ditanam. Nah itu impact-nya adalah 2,5 juta ton tambahan tiap tahun. Kalau kita sudah ada tambahan 2,5 juta ton, kebutuhan kita 30 juta ton. Berarti 32,5 kita sudah tidak perlu impor. Tahun depannya nambah lagi 2,5 juta ton, berarti kan 5 juta ton. Menteri Pertanian ya, ini saya kutip ya. Berarti 5 juta ton kita sudah bisa ekspor,” jelas Arief.

    Lebih lanjut, pemerintah juga terus menyiapkan fasilitas penunjang untuk rencana tersebut, mulai dari gudang beras hingga alat pengering. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyiapkan data produksi padi melalui metode Kerangka Sampe Area (KSA). Dengan metode tersebut, Arief menilai pemerintah bisa memprediksi produksi beras setiap tiga bulan ke depan.

    “(KSA) itu forecast 3 bulan ke depan. Di mana kalau kita menanam padi, itu ada fase vegetatif. Saat belum sampai berbuah, kemudian dia bulirnya keluar. Itu namanya fase generatif. Nah, itu setiap 3 bulan ke depan kita udah tahu itu hasil yang kita omongin tadi, itu 3 bulan ke depan. Jadi nanti per 3 bulan ada,” jelas Arief.

    Meski produksi beras dalam negeri digeber, Arief memastikan harga gabah di tingkat petani tidak jatuh. Hal ini telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir saat Indonesia mengimpor beras.

    “Harga gabah, walaupun kemarin kita mengimpor, harga gabah nggak pernah di bawah Rp 6 ribu kok sekarang. Berarti importasinya terukur. Tapi itu kan kemarin, karena kita El Nino karena climate change,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Siap-siap! Bansos Beras Bakal Disalurkan Desember

    Siap-siap! Bansos Beras Bakal Disalurkan Desember

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan program bantuan pangan beras akan disalurkan pada Desember. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut program tersebut kini bernama Penerima Bantuan Pangan (PBP).

    Arief menjelaskan sebanyak 220 ribu ton beras akan disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun jumlah bansos berbentuk beras 10 kilogram (kg).

    “Yang jelas bulan Desember, jangan lupa ada lagi bantuan pangan buat 22 juta penerima bantuan pangan. Seperti biasa, 10 kilo untuk 220 ribu ton satu bulan Desember,” kata Arief saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Program bantuan pangan beras ini diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

    Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

    Pada kesempatan yang berbeda, Arief juga memastikan program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan Arief dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

    Arief pun meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

    “Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan,” kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    (kil/kil)

  • Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono angkat bicara soal wacana
    swasembada pangan
    dipercepat pada tahun 2027.
    Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu, target percepatan swasembada pangan bisa diwujudkan pada 2027.
    “Kita pernah swasembada beras 2017, 2019, 2020, dan 2021. Kami maunya swasembada ini longlasting,” kata dia usai acara konsolidasi tim pemenangan calon kepala daerah Partai Gerindra di Wisma Sejahtera, Kota Magelang, Jateng, Kamis (21/11/2024).
    Sudaryono membantah, proyek yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu terlalu ambisius.
    “Kata Bung Karno, kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun tidak sampai langit, kamu jatuh di antara bintang-bintang,” cetusnya.
    Dalam kesempatan itu, dia membeberkan tiga masalah besar pertanian, yakni soal pupuk, air, dan harga komoditas pertanian yang sering rendah.
    “Kasih kami waktu sedikit (untuk membenahi semua masalah pertanian),” ucap dia.
    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas percepatan swasembada pangan pada 2027 merupakan perintah Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.
    “Perintah Presiden swasembada 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (tapi) 2027,” kata Zulhas usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
    “Jadi tinggal tahun depan kan, tahun satunya sudah tuh, sampai. Jadi kita punya waktu dua tahun. Dua tahun harus bekerja keras,” lanjutnya.

    Untuk mencapai target tersebut, Zulhas mengumpulkan para menteri di bidang pangan membahas beberapa peraturan, pada hari ini.
    Hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdaganga Budi Santoso, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono.
    “Kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi. Pertama, ada beberapa usulan mengenai peraturan presiden (perpres), ada perpres mengenai neraca komoditas, perpres mengenai penyaluran pupuk subsidi,” kata Zulhas.
    Lalu, ada usulan kewenangan Bapanas dan Badan Karantina Nasional diatur oleh Menteri Pertanian.
    “Kemudian, Badan Usaha Bidang Pangan juga tadi usulan Pak Menteri Pertanian untuk di bawah kepemimpinan Kementerian Pertanian,” tutur Zulhas.
    Perum Bulog yang akan bertransformasi sebagai lembaga di bawah Presiden Prabowo langsung juga dibahas dalam rapat selama lebih kurang dua jam itu.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana mengatasi persoalan kekurangan pangan dalam waktu tiga tahun mendatang.
    Hal itu disampaikan Presiden saat berbicara pada sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (18/11/2024) waktu setempat.
    Selain mengatasi kekurangan pangan, Prabowo juga menegaskan pemerintah Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu empat tahun ke depan.
    Sehingga dalam lima tahun yang akan datang, Indonesia sudah bisa berkontribusi mengatasi persoalan kemiskinan dan kelaparan di dunia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.