Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo

  • Minyakita Masih Mahal, Mendag: Koordinasi Jalan Terus

    Minyakita Masih Mahal, Mendag: Koordinasi Jalan Terus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali buka suara terkait harga Minyakita yang masih ditemukan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga Minyakita semestinya dibanderol Rp15.700 per liter, sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus memantau dan berkoordinasi dengan produsen serta produsen untuk memenuhi permintaan Minyakita.

    Namun, Budi menyampaikan harga Minyakita di beberapa wilayah sudah berangsur turun mengikuti HET di level Rp15.700 per liter. Misalnya saja, Budi mengungkap harga Minyakita di Manado hingga Medan dibanderol Rp15.700 per liter atau sudah sesuai dengan HET.

    “Kadang-kadang kan permintaan meningkat sehingga ada terlambat sedikit dan sebagainya. Tapi kita monitor terus,” kata Budi saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Di sisi lain, jika menengok Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kemendag, harga Minyakita secara rata-rata nasional adalah Rp17.200 per liter per 20 Desember 2024.

    Adapun, Papua Tengah terpantau menjadi wilayah dengan harga Minyakita tertinggi, yakni mencapai Rp19.000 per liter.

    Menanggapi masih adanya wilayah yang menjual Minyakita di atas HET, Budi menjelaskan hal itu terjadi lantaran tingginya permintaan dan distribusi yang melambat. Kendati demikian, Budi memastikan Kemendag sudah melakukan koordinasi terkait hal ini.

    “Dan saya kira relatif sudah mulai terkendali, ya. Di beberapa daerah, kami lihat langsung [sudah turun],” tuturnya.

    Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan harga barang kebutuhan pokok sejatinya bisa diakses melalui SP2KP milik Kemendag. “Jadi kalau sampai terlambat sedikit kita langsung koordinasi dan kita minta pasokan supaya segera dikirimkan,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah agar distribusi Minyakita dilakukan melalui BUMN Pangan, termasuk Perum Bulog.

    “Itu perintahnya [Presiden Prabowo]. Jadi memang harus disiapkan,” ujarnya.

    Namun yang jelas, Arief menjelaskan bahwa hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah agar harga Minyakita tidak melampaui HET senilai Rp15.700 per liter. 

    “Kalau BUMN diminta Rp15.700, pasti BUMN harganya Rp15.700. Jadi jangan ada kenaikan harga di Minyakita. Karena itu kan DMO [Domestic Market Obligation],” pungkasnya.

  • Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan beras premium tidak dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada awal Januari 2025.

    Menko Airlangga menuturkan bahwa beras premium merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN 12%.

    “Beras premium itu bagian dari beras. Tidak ada PPN,” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Dia kembali menegaskan, PPN 12% tidak dikenakan untuk beras premium. “Enggak [kena PPN 12% untuk beras premium],” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa beras medium, beras premium, daging ruminansia, kedelai, bawang merah, bawang putih, hingga cabai tidak terkena kebijakan PPN 12% pada awal tahun depan.

    Di sisi lain, Arief menjelaskan bahwa beras khusus sejatinya tidak dikelola Bapanas. Sehingga, beras khusus akan didiskusikan lebih lanjut apakah masuk ke barang yang dikenakan PPN 12%. Hal ini sama seperti daging kualitas premium seperti wagyu hingga kobe yang mesti dilakukan diskusi lebih lanjut.

    “Beras khusus kan nggak dikelola Badan pangan. Beras premium, medium iya [dikelola Badan Pangan]. Beras khusus nanti didiskusikan,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menegaskan beras premium tidak dikenakan PPN 12% per Januari 2025.

    Menko Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengenakan PPN 12% untuk komoditas pangan, termasuk beras premium. Dia pun menerangkan bahwa beras yang dikenakan PPN 12% adalah beras khusus.

    “Pangan nggak ada [kena PPN 12%], beras nggak ada. Beras khusus maksudnya, bukan premium,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu menjelaskan baik beras premium maupun beras medium tidak dikenakan pajak pertambahan nilai pada tahun depan.

    “Jadi [beras] premium, [beras] medium nggak [terkena PPN 12%], nggak ada 12%,” jelasnya.

    Teranyar, melalui keterangan tertulis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%.

    Barang kebutuhan pokok yang dimaksud di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Dalam catatan Bisnis, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mempertanyakan beras premium yang masuk ke dalam daftar harga barang mewah dan dikenakan PPN 12%. Menurutnya, pengenaan PPN 12% untuk beras premium justru akan memberatkan masyarakat.

    “Beras premium disebut barang mewah, barang mewahnya siapa? Sekarang masyarakat di desa banyak yang beli beras dalam kemasan. Beras dalam kemasan itu kan beras premium bukan medium,” ujar Andreas saat dihubungi Bisnis, Selasa (17/12/2024).

    Padahal, Andreas menjelaskan bahwa saat ini beras premium atau beras dalam kemasan juga dikonsumsi masyarakat, sebab harganya yang seringkali lebih murah dibandingkan beras yang dijual di pasar atau toko kelontong kecil.

    “Kalau di toko kecil itu dijual dalam bentuk literan, Rp10.000–Rp12.000 per liter, kalau dikonversi ke per kilogram lebih mahal dibanding beras premium,” ungkapnya.

  • Beras Premium Tidak Kena PPN

    Beras Premium Tidak Kena PPN

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa bahan kebutuhan pokok seperti beras tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025. Hal ini juga termasuk dengan beras premium.

    Airlangga mengatakan, produk-produk kebutuhan pokok seperti beras, telur, jagung, buah-buahan hingga sayur-sayuran PPN-nya Ditanggung Pemerintah (DTP) alias PPN 0%. Sedangkan sejumlah produk pokok lainnya seperti MinyaKita, terigu, hingga gula industri PPN ditanggung 1% sehingga tetap 11%.

    “Beras premium itu bagian dari beras. Tidak kena PPN,” tegas Airlangga, ditemui di Alam Sutera, Tangerang, Minggu (22/12/2024).

    Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras-beras khusus berbeda dari beras umum yang beredar di masyarakat. Adapun beras yang dimaksud ialah yang tidak diproduksi di dalam negeri atau yang disebut dengan beras untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe (horeka).

    “Nggak, kalau beras khusus beda, nanti itu bicaranya (akan diatur lebih lanjut),” kata Arief, di lokasi yang sama.

    Meski demikian, ia memastikan bahwa beras medium dan premium tidak akan dikenakan PPN 12%. Begitu pula dengan pangan pokok lainnya seperti daging ruminansia, kedelai, bawang merah, bawang putih, hingga cabai.

    “Semua yang dikelola badan pangan nggak ada PPN. Beras khusus kan nggak dikelola badan pangan. Beras premium, medium iya. Beras khusus nanti didiskusikan,” ujar Arief.

    “Kalau ibaratnya gini, kalau daging, daging ruminansia biasa oke (bebas PPN), tapi begitu bicara Wagyu, Kobe, dan lain-lain ya, kita mesti diskusi ya,” sambungnya.

    Sebagai informasi, dalam catatan Kemenko Bidang Perekonomian, ada beberapa jenis makan mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN, namun pada 2025 akan dikenakan PPN 12%.

    Contohnya ada beras premium, buah-buahan premium, serta daging premium seperti Wagyu dan Kobe. Ini juga akan berlaku untuk ikan mahal seperti tuna premium, salmon premium, serta udang dan kepiting premium seperti king crab.

    Adapun yang dimaksud dengan beras premium yang disebutkan di atas merupakan beras khusus yang bukan merupakan konsumsi pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Namun menyangkut beras tersebut, masih akan didiskusikan oleh pemerintah lebih lanjut.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 31 tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, dijelaskan tentang beras khusus pada pasal 2. Beras khusus terdiri atas:

    1. Beras ketan, beras merah, dan beras hitam; dan
    2. Beras khusus dengan persyaratan

    Lebih lanjut dalam Lampiran I, disebutkan secara lebih rinci yang termasuk ke dalam beras khusus dengan persyaratan, antara lain sebagai berikut:

    1. Beras untuk kesehatan
    2. Beras organik
    3. Beras indikasi geografis
    4. Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi dalam negeri

    (kil/kil)

  • Belanja Pakaian dan Kosmetik di Mall Akan Kena PPN 12 persen

    Belanja Pakaian dan Kosmetik di Mall Akan Kena PPN 12 persen

    JABAREKSPRES – Mulai tahun depan, masyarakat yang ingin belanja Kosmetik dan Pakaian di Mall atau pusat perbelanjaan harus mengeluarkan uang ekstra. Sebab, pemberlakuan PPN 12 persen akan mulai dilakukan pada 1 Januari 2025 nanti.

    Pemerintah akan mengenakan PPN 12 persen untuk barang seperti kosmetik dan pakaian yang dijual di pusat perbelanjaan atau Mall.

    BACA JUGA: PLN Berikan Diskon 50 Persen untuk Pelanggan Listrik, Ini Penjelasannya!

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, sebetulnya pemerintah sudah menjelaskan nama-nama barang yang akan dikenakan PPN 12 persen.

    ‘’Pemerintah juga sudah mengumumkan kebijakan stumulus berupa insentif untuk membantu masyarakat,’’ ujar Susiwijono kepada wartawan belum lama ini.

    Menurutnya, barang-barang yang dijual di pusat perbelanjaan atau Mall sudah dipastikan akan dikenakan PPN 12 persen.

    BACA JUGA: Begini Cara Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen untuk Pelanggan 450 VA sampai 2200 VA

    Selain itu, produk jasa layanan digital seperti Netflix, Spotify atau TV berlangganan lainnya juga akan kenaikan tarif pajak pertabahan nilai yang baru.

    Meski begitu, untuk sebagian barang pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, layanan strategis seperti kesehatan, pendidikan tidak akan dikenakan tarif PPN.

    Untuk memberikan pengetahuan kepda masyarakat, pihaknya akan segera mengeluarkan rincian barang yang akan dikenakan PPN 12 persen.

    BACA JUGA: 16 Juta Keluarga Dapat Bantuan Beras 20 Kg Diawal Tahun!

    ‘’Ini aturannya dan jenis barangnnya sedang disusun oleh kementerian keuangan,’’ ujar Susiwijono.

    Selain pakaian dan kosmetik barang lainnya yang akan dikenakan kenaikan PPN adalah barang yang sifatnya premiun.

    Di anataranya lobster, beras premium, pendidikan internasional, dan layanan kesehatan VIP. Namun untuk detailnya nanti akan tunggu pengemuman dari Kementerian PMK.

    BACA JUGA: Pajak PPh 21 Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta Ditanggung Pemerintah

    Kendati begitu, keterangan ini berbeda dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

    Menurut Arief, jenis beras premiun tidak akan kena kenaikan PPN sebesar 12 persen. Sebab, beras termasuk ke dalam jenis komoditas strategis.

    “Kan beras nggak masuk PPN sama sekali. Nggak, nggak, beras premium juga nggak,” kata Arief,

  • Bos Badan Pangan Beber Jenis Beras yang Dikenakan PPN 12 Persen

    Bos Badan Pangan Beber Jenis Beras yang Dikenakan PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara soal beras premium yang bakal menjadi sasaran pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Menurutnya, beras yang kena PPN bukan beras premium, tetapi beras khusus yang diimpor swasta.

    “Saya terima paparan ada beras premium (kena PPN 12 persen). Mungkin definisinya bukan beras premium tapi beras khusus,” katanya ditemui di sela-sela acara CNN Indonesia Business Summit di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (20/12).

    Menurut Arief, beras premium seharusnya memang tidak dikenakan PPN, sama seperti beras medium. Pasalnya perbedaan beras premium dan medium hanya pada kandungan komponen bulir patah atau broken.

    Pada beras premium, komponen butir patah beras ditetapkan maksimal 15 persen, sedangkan di beras medium maksimal 25 persen. Di samping itu, beras medium dan premium sama-sama dikonsumsi banyak orang.

    Karena itu, ia mengusulkan yang dikenakan PPN 12 persen adalah beras khusus impor. Namun, Arief mengatakan pemerintah masih terus mengkaji jenis beras yang akan dikenakan PPN 12 persen.

    “Ini pendapat pribadi saya. Kita pengennya beras medium dan premium tidak kena (PPN). Kalau beras khusus yang impor saja yang dikenakan (PPN) karena kita mau dorong produksi dalam negeri,” katanya.

    “Kalau beras khusus impor yang dikenakan (PPN 12 persen) enggak apa-apa. Tapi kalau beras khusus yang diproduksi petani lokal ya kita kan mau mendorong produksi,” katanya.

    Di sisi lain, Arief mengatakan keran impor beras khusus masih dibuka tahun depan. Beras khusus biasanya digunakan di restoran dan hotel.

    Keran impor yang ditutup pemerintah hanya untuk beras konsumsi.

    “Beras yang disetop impor adalah yang dikonsumsi biasa. Jadi kalau beras khusus masih (bisa impor) karena beras ini masih tidak bisa diproduksi di Indonesia seperti Basmati.Tapi kalau beras yang kita konsumsi reguler kita setop (impor),” imbuhnya.

    (fby/jal)

  • 16 Juta Keluarga Dapat Bantuan Beras 20 Kg Diawal Tahun!

    16 Juta Keluarga Dapat Bantuan Beras 20 Kg Diawal Tahun!

    JABAREKSPRES – Sebanyak 16 juta keluarga pada awal tahun 2025 akan mendapat bantuan beras seberat 20 Kilogram dari pemerintahan Presiden Prabowo sebegai stimulus kenaikan PPN 12 persen.

    Bantuan Pangan beras tersebut, diberikan kepada 16 juta masyarakat kurang mampu dan merupakan bentuk kompensasi dari kenaikan PPN 12 persen.

    BACA JUGA: Ulama dan Tokoh Jawa Barat Sampaikan Pepeling untuk Gubernur Terpilih,  Begini Isinya!

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bantuan pangan beras tersebut diberikan untuk masyarakat yang berada pada Desil 1-3 dan 4.

    Meski begitu, bantuan pangan beras akan diberikan kepada masyarakat selama 2 bulan saja. Yaitu pada Januari dan Febriari.

    ‘’Masing masing (per bulan) akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per bulan,’’ ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengatakan, bantuan tersebut sebagai bantalan atas kenaikan PPN sebesar 12 persen.

    BACA JUGA: Pajak PPh 21 Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta Ditanggung Pemerintah

    Aries memastikan bantuan pangan beras akan ssegera disalurkan pada Januari dan Februari atas instruksi dari Presiden Prabowo.

    Kemudian Bapanas akan memberikan tugas kepada Bulog untuk menyiapkan beras yang diperuntukan bagi 16 juta keluarga kurang mampu.

    ‘’Kita nanti akan tugaskan Bulog utuk menyiapkan berasnya,’’ cetusnya.

    BACA JUGA: BPR Kencana Kota Cimahi Dilikuidasi, LPS Siapkan Dana Simpanan Nasabah

    Arief memastikan, kenaikan PPN 12 persen tidak berlaku bagi komoditas pangan seperti, beras, Jagung, kedelai, bawang, cabai, telur ayam dan lainnya.

    ‘’Komoditas pangan itu tidak dikenakan PPN,’’ujarnya.

    Sementara itu, Arief memastikan untuk cadangan beras nasional pada akhir tahun ini terbilang masih mencukupi.

    Dia menyebutkan, stok beras di Bulog sampai saat ini masih ada sekitar 2 juta ton. Jumlah ini terbilang lebih dari cukup.

    BACA JUGA: Pedagang Pasar Gedebage Ngamuk, Ancam Buang Sampah ke Kantor Perumda Pasar dan DLHK Kota Bandung

    Stok beras nasional ini sangat baik jika dibandingkan tahun sebelumnnya pada November 2023 yang hanya memiliki stok 800.000 ton.

    ‘’Jadi untuk program bantuan pangan beras ini Bulog dipastikan akan siap melaksanakannya,’’ kata Arief.

    Kendati begitu, stok beras dipastikan akan berkurang secara drastis, mengingat permintaan tinggi menjelang Nataru.

  • CNN Indonesia Business Summit Bahas Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    CNN Indonesia Business Summit Bahas Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Jakarta, CNN Indonesia —

    CNN Indonesia bakal menggelar CNN Indonesia Business Summit 2024 bertema “The 8% Economic Growth” pada Jumat (20/12).

    Forum diskusi ini bakal membahas secara mendalam mengenai strategi, peluang, dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Forum CNN Indonesia Business Summit 2024 menghadirkan para pemimpin, pakar, praktisi, hingga pemangku kepentingan dari berbagai sektor menuju pencapaian tersebut.

    Isu mengenai kemandirian energi hingga kedaulatan pangan turut menjadi sorotan utama diskusi ini.

    CNN Indonesia Business Summit 2024 terbagi dalam tiga sesi. Sesi pagi dimulai pukul 09.00 WIB dengan tema Driving Indonesia’s Economy Towards 8% Growth, yang dipandu oleh Desi Anwar.

    Sesi ini menghadirkan pembicara terkemuka seperti Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI), Aviliani (Ekonom), Eka Fitria (Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri), dan Pham Sanh Chao (CEO VinFast) yang akan membahas strategi mendorong ekonomi Indonesia menuju target pertumbuhan 8 persen.

    Dilanjutkan dengan sesi sore dimulai pukul 16.00 WIB dengan diskusi Achieving Energy Independence for 8% Economic Growth yang dipandu oleh Mayfree Syari.

    Panel ini menghadirkan pembicara Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM RI), Komaidi Notonegoro (Direktur Eksekutif Reforminer Institute), Simon Aloysius Mantiri (Direktur Utama PT Pertamina), Hendi Prio Santoso (Direktur MIND ID), dan Ilen Kardani (Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi PT Geo Dipa Energi).

    Kemudian sesi terakhir dimulai pukul 17.00 membahas tentang sesi Redefining Food Sovereignty for Indonesia’s Future bersama pembicara seperti Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional), Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian RI), dan Prof. Dr. Arif Satria (Rektor IPB).

    Jangan lewatkan CNN Indonesia Business Summit untuk mendapatkan wawasan dari para pakar. CNN Indonesia Business Summit 2024 akan ditayangkan secara live streaming di YouTube CNN Indonesia.

    Untuk informasi terkait CNN Indonesia Business Summit 2024, nantikan kabar selanjutnya di situs CNN Indonesia.

    (fef/fef)

    [Gambas:Video CNN]

  • CNN Indonesia Business Summit Fokus Target Ekonomi 8% Digelar Besok

    CNN Indonesia Business Summit Fokus Target Ekonomi 8% Digelar Besok

    Jakarta, CNN Indonesia —

    CNN Indonesia Business Summit bakal mengupas upaya pemerintah dan pelaku bisnis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen.

    Forum ini digelar di dua lokasi, yaitu Studio 2 CNN Indonesia dan Menara Bank Mega Jakarta pada Jumat (20/12) mulai pukul 09.00 WIB.

    Mengusung tema besar “The 8% Economic Growth”, forum ini menjadi panggung bagi para ahli dan pembuat kebijakan untuk berbagi pandangan dan strategi dalam memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia.

    Sejumlah tokoh penting dari pemerintahan, bisnis, hingga akademisi akan hadir dalam CNN Indonesia Business Summit 2024 yang dipandu oleh Desi Anwar dan Mayfree Syari.

    Selain itu, para pembicara dari berbagai latar belakang ini akan berbagi pandangan mengenai strategi, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target tersebut.

    Mulai dari Menko Perekonomian hingga CEO perusahaan swasta, semua akan memberikan perspektif yang komprehensif. Berikut pembicara CNN Indonesia Business Summit 2024 yang terbagi ke dalam tiga sesi.

    Sesi 1 pukul 09.00 dengan tema Driving Indonesia’s Economy Towards 8% Growth

    Pembicara:

    Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI)Aviliani (Ekonom)Eka Fitria (Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri)Pham Sanh Chao (CEO VinFast)

    Sesi 2 pukul 16.00 dengan fokus diskusi Achieving Energy Independence for 8% Economic Growth

    Pembicara:

    Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM RI)Komaidi Notonegoro (Direktur Eksekutif Reforminer Institute)Simon Aloysius Mantiri (Direktur Utama PT Pertamina)Hendi Prio Santoso (Direktur MIND ID)Ilen Kardani (Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi PT Geo Dipa Energi)

    Sesi 3 pukul 17.00 dengan tema Redefining Food Sovereignty for Indonesia’s Future

    Pembicara:

    Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional)Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian RI)Prof. Dr. Arif Satria (Rektor IPB)

    Jangan lewatkan untuk menyaksikan CNN Indonesia Business Summit untuk mendapatkan wawasan dari para pakar. CNN Indonesia Business Summit 2024 akan ditayangkan secara live streaming di YouTube CNN Indonesia.

    Untuk informasi terkait CNN Indonesia Business Summit 2024, nantikan kabar selanjutnya di situs CNN Indonesia.

    (avd/fef)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bapanas: Percepatan swasembada untuk penuhi pangan dalam negeri

    Bapanas: Percepatan swasembada untuk penuhi pangan dalam negeri

    Langkah ini penting dilakukan untuk memperkuat kemandirian bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendorong percepatan swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri secara berkelanjutan dan mandiri.

    “Langkah ini penting dilakukan untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus mengimplementasikan visi Presiden Prabowo Subianto sesuai yang tertuang di dalam Asta Cita,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dengan demikian, Arief mengaku optimis tahun 2025 mendatang Indonesia mampu memenuhi pangan dalam negeri tanpa harus bergantung pada kebijakan impor.

    “Tentunya semangat kita adalah swasembada. Jadi Bapak Presiden mengarahkan agar produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya. Karena itu, tahun 2025 kita optimis tidak impor. Tidak ada impor beras kecuali beras khusus (seperti beras basmati). Tidak ada impor gula konsumsi, kemudian kita juga tidak impor garam,” ujarnya.

    Menurut Arief, saat ini terdapat sejumlah komoditas yang sudah memadai untuk pemenuhan pangan dalam negeri. Di antaranya adalah daging ayam, bawang merah, telur, dan juga cabai.

    “Itu semua sudah sufficient, artinya kita tidak impor. Jadi tidak semua komoditas pangan strategis itu impor,” katanya.

    Berikutnya, kata Arief, Bapanas juga telah menugasi Bulog untuk melakukan penyerapan hasil produksi dalam negeri. Hal ini seusai dengan perintah Presiden Prabowo agar semua hasil panen petani dapat terserap secara baik.

    “Perintah Bapak Presiden semua produksi harus diserap sehingga jangan sampai produksi yang sudah baik ini turun akibat produknya tidak terserap. Yang lain adalah Cadangan Pangan Pemerintah yang diatur berdasarkan Perpres 125 Tahun 2022 dalam kondisi cukup,” terang Arief.

    Lebih lanjut, Arief menyebutkan cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi relatif aman di angka 1,7 juta ton. Dengan stok yang ada ini, masyarakat tak perlu khawatir dengan kondisi perberasan nasional.

    “Bapak Presiden sudah mengatakan tahun ini stok kita terbaik jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, di tahun 2025 kita akan setop impor beras. Ini perintah Bapak Presiden, semangatnya swasembada. Benar-benar harus mampu mandiri pangan,” ucapnya.

    Bapanas juga terus berupaya menjaga stabilitas harga agar tetap stabil baik harga di tingkat konsumen maupun produsen. Keseimbangan ini perlu dilakukan untuk menumbuhkan daya beli masyarakat sehingga inflasi dapat terkendali.

    “Harus ada keseimbangan di tingkat produsen dan konsumen. Jadi Margin di tingkat petani peternak ini harus cukup/baik. Jadi jangan sampai ada yang buang-buang ayam, telur, atau cabai karena harganya sangat jatuh pada saat panen,” kata Arief.

    “Buat kami menjaga harga wajar di produsen dan konsumen ini mutlak. Jangan sampai kita jaga harga di hilir tapi itu di bawah HPP petani,” tambah Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menaker : Pekerja Alami PHK Diberikan Dana Rp2,4 Juta untuk Asah Kemampuan Selama 6 Bulan – Halaman all

    Menaker : Pekerja Alami PHK Diberikan Dana Rp2,4 Juta untuk Asah Kemampuan Selama 6 Bulan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengemukakan tiga paket kebijakan ekonomi untuk mendukung sektor ketenagakerjaan. 

    Pertama, kata Menaker, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

    Menaker menyampaikan bahwa pekerja di sektor padat karya (seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur) dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan akan mendapatkan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.

    Kedua, lanjutnya dukungan bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

    “Pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan stimulus berupa manfaat tunai sebesar 60 persen flat dari upah selama enam bulan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Menaker Yassierli di Jakarta, Senin (17/12/2024). 

    Melalui program JKP, lanjutnya mereka juga akan menerima manfaat pelatihan dengan dana sebesar Rp2.400.000. 

    Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan akses informasi pekerjaan melalui platform yang tersedia, termasuk akses untuk mengikuti Program Prakerja.

    “Dengan ini kita mengharapkan para pekerja bisa meningkatkan peluangnya untuk bekerja kembali dengan memanfaatkan klaim manfaat JKP. Selain itu juga untuk mempertahankan daya beli pekerja saat PHK,” ucap Menaker.

    Ketiga, jelas Menaker relaksasi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Relaksasi tersebut berupa potongan 50 persen iuran JKK diberikan kepada sektor padat karya yang mencakup sekitar 3,76 juta pekerja. 

    Menaker menegaskan bahwa pemberian relaksasi ini tidak akan memengaruhi manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja.

    “Kami ingin pastikan pemberian relaksasi atau diskon ini tidak akan memengaruhi pemberian manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja,” ucapnya.

    Dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta itu. 

    Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Kemudian Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Lalu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.