Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo

  • Bantuan Beras Akan Diperpanjang dari 2 Menjadi 6 Bulan

    Bantuan Beras Akan Diperpanjang dari 2 Menjadi 6 Bulan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah bakal memperpanjang waktu penyaluran bantuan pangan berupa beras dari awalnya hanya dua menjadi enam bulan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran bantuan pangan yang sebelumnya disepakati hanya pada Januari-Februari. Kemudian pemerintah memutuskan untuk menambah empat bulan lagi.

    “Sudah disepakati dalam ratas bantuan pangan ditambahkan empat bulan lagi. Jadi enam bulan,” katanya pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/1).

    Namun, bantuan pangan tambahan tidak akan langsung disalurkan pada Maret. Penyaluran, sambung Zulhas, masih akan menunggu keputusan rapat terbatas (ratas).

    “Karena kita tidak ingin lagi panen ada pembagian beras, nanti mengganggu harga. Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim paceklik baru akan dibagi,” katanya.

    Terkait jumlah penerimanya, Zulhas mengatakan akan sama dengan yang disalurkan pada Januari dan Februari yakni 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan jumlah penerima bantuan pangan akan turun dari 22 juta menjadi 16 juta KPM.

    Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program bantuan pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

    “Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya,” katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

    (fby/agt)

  • HPP Gabah Tak Sesuai Harapan Petani, Bos Bapanas Bilang Begini

    HPP Gabah Tak Sesuai Harapan Petani, Bos Bapanas Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) belum sesuai dengan harapan petani. 

    Merespons hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa pemerintah harus menyeimbangkan harga di hulu dan hilir. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

    Inilah alasan pemerintah menetapkan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram mulai 15 Januari 2025.

    “Jadi harus wajar di hulu dan di hilir,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Koordinator Bidang Pangan, Senin (6/1/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah mengerek HPP untuk dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp7.000 per kilogram, alih-alih Rp6.500 per kilogram sebagaimana direncanakan. 

    Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, rencana pemerintah menetapkan HPP gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dinilai tidak layak bagi petani, utamanya petani yang menyewa lahan untuk pertanian dan mempekerjakan orang lain. Sebab, nilai yang diusulkan pemerintah tidak memberikan keuntungan bagi para petani tersebut. 

    “Kalau mau petani sejahtera ya [HPP gabah] harus Rp7.000 per kilogram,” kata Henry kepada Bisnis, Rabu (1/1/2025). 

    Usulan kenaikan HPP gabah tersebut, kata dia, menyusul adanya sejumlah komponen input yang mengalami kenaikan harga. Diantaranya, harga benih, obat-obatan tanaman, hingga biaya beli bahan bakar minyak (BBM) untuk irigasi.

    Meski biaya komponen-komponen ini tak naik signifikan, Henry menilai bahwa hal ini telah menyebabkan penurunan pendapatan jika dihitung dari HPP yang berlaku saat ini sebesar Rp6.000 per kg.

    Jika pemerintah tetap mematok HPP gabah sebesar Rp6.500 per kg, Henry berpandangan pemerintah harus menyiapkan lahan untuk petani, minimal 2 hektare per petani. 

    Menurutnya, dengan cara ini, pemerintah dapat membantu menyejahterakan petani, lantaran produktivitas dan pendapatan petani bisa terkerek. 

    “Karena kalau dia 2 hektare, ya istilahnya kalikan lah dia Rp6.500 per kilogram, 10 ton aja dalam dua kali panen sudah Rp130 juta [penghasilannya],” tuturnya.

  • Kabar Gembira, Bansos Beras Diperpanjang Jadi 6 Bulan – Page 3

    Kabar Gembira, Bansos Beras Diperpanjang Jadi 6 Bulan – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo mengungkapkan akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan 10 kg selama Januari dan Februari 2025.

    “Bantuan pangan di bulan Januari dan Februari ini sudah diperintahkan juga oleh Pak Presiden kemarin, bahwa Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta PBP sebanyak 10 kg,” ujar Arief dalam konferensi pers, Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). 

    Pada kesempatan yang sama, Arief menjelaskan terkait kenaikan PPN 12 persen tidak akan ada pengenaan PPN untuk komoditas strategis seperti bahan-bahan pokok termasuk bawang merah, bawang putih, semua jenis cabai, telur, ayam, daging, dan sebagainya. 

    “Jadi tidak ada pengenaan, karena kemarin ada yang menanyakan apakah komoditas strategis dikenakan PPN 12 persen, jadi tidak ada,” jelas Arief.

     

  • Harga PP Gabah Naik Jadi Rp6.500, Beras Rp12 Ribu per 15 Januari

    Harga PP Gabah Naik Jadi Rp6.500, Beras Rp12 Ribu per 15 Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah akan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram (kg).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan HPP gabah baru tersebut akan berlaku mulai 15 Januari. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden sudah perintahkan agar berapapun produksi gabah petani harus dibeli Rp6.500 oleh Bulog,” katanya dalam konferensi pers di kantornya Senin (6/1).

    Tak hanya HPP gabah, pemerintah juga menaikkan HPP beras di gudang Bulog menjadi Rp12 ribu dari Rp11 ribu per kg.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan HPP gabah dan beras tidak akan mengerek Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

    Dalam Peraturan Badan Pangan Nomor 5 Tahun 2024, besaran HET beras diatur berdasarkan wilayah. Untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, HET beras medium adalah Rp12.500 per kg dan HET beras premium Rp14.900 per kg.

    Kemudian, untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, HET beras medium Rp13.100 per kg dan HET beras premium Rp15.400 per kg.

    Lalu wilayah Bali dan NTB, HET beras medium Rp12.500 per kg dan HET beras premium Rp14.900 per kg. Wilayah NTT, HET beras medium Rp13.100 per kg dan HET beras premium Rp15.400 per kg. Untuk wilayah Sulawesi, HET beras medium Rp12.500 per kg dan HET beras premium Rp14.900 per kg.

    Selanjutnya, di wilayah Kalimantan, HET beras medium Rp13.100 per kg dan HET beras premium Rp15.400 per kg. Lalu, di wilayah Maluku, HET beras medium Rp13.500 per kg dan HET beras premium Rp15.800 per kg. U

    Selanjutnya, untuk wilayah Papua, HET beras medium Rp13.500 per kg dan HET beras premium Rp15.800 per kg.

    “Sementara belum ada perubahan HET. Belum ada diskusi kenaikan HET. Kemarin kan alasannya Bulog enggak bisa menyerap karena HPP-nya Rp6.000, sekarang Rp6.500 sama seperti market,” kata Arief.

    (fby/agt)

  • Jelang Panen Raya, Bulog Diminta Optimalkan Serapan Pangan Dalam Negeri – Halaman all

    Jelang Panen Raya, Bulog Diminta Optimalkan Serapan Pangan Dalam Negeri – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya mengoptimalkan panen raya yang akan berlangsung dalam 2-3 bulan ke depan sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Panen raya diperkirakan akan terjadi pada periode Februari-Maret-April. Menurut Arief, panen raya merupakan momentum strategis untuk memperkuat stok pangan nasional. Oleh karena itu, Bulog harus dapat memaksimalkan serapan hasil panen petani dalam negeri di masa panen raya.

    “Tentunya dengan tetap menjaga kualitas beras yang diterima agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, terutama menyangkut kadar air,” ujar Arief dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2025).

    Arief menekankan bahwa keberhasilan penyerapan beras domestik tidak hanya berdampak pada penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berkualitas, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan petani.

    “Apalagi kita mau stop impor beras di 2025 ini. Jadi sangat penting Bulog menjaga kualitas gabah dan beras. Kadar air harus benar-benar dijaga. Ini demi untuk kualitas. Kita harus cek itu benar-benar,” tutur Arief.

    Berdasarkan Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024 lalu, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg.  

    “Dengan itu, Bulog harus memastikan proses penyerapan dilakukan dengan harga yang baik menyesuaikan HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sedulur petani mendapatkan manfaat yang adil dari hasil jerih payah mereka dan tetap semangat untuk produksi seterusnya,” tambahnya.

    Selain itu, Arief juga meminta Bulog untuk terus meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan dan distribusi beras.

    “Kualitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Beras yang diserap harus dipastikan sesuai standar mutu, sehingga dapat langsung disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan atau disimpan dengan baik dalam gudang Bulog,” jelas Arief.

  • Bapanas: Inflasi Pangan Sepanjang 2024 Lebih Stabil – Halaman all

    Bapanas: Inflasi Pangan Sepanjang 2024 Lebih Stabil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan, bahwa inflasi umum secara tahunan di 2024 stabil. 

    Rendahnya tingkat inflasi tersebut salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan capaian tersebut menjadi stimulus positif bagi pihaknya. Ia pun berkomitmen akan terus mempertajam masifikasi intervensi pemerintah bersama segenap stakeholder pangan.

    “Kita patut bersyukur bahwa inflasi kita sepanjang 2024, termasuk volalite food, lebih stabil. Ini tentunya berkat perjuangan banyak stakeholder pangan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD hingga asosiasi,” ujar Arief kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, tingkat inflasi umum secara tahunan di Desember 2024 berada di 1,54 persen. Angka ini menunjukkan perekonomian masih dalam kondisi yang baik karena berada di kisaran target inflasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.

    Angka tersebut juga dikatakan merupakan yang terendah sejak BPS pertama kali menghitung inflasi sejak 66 tahun lalu, tepatnya di tahun 1958. Sementara inflasi komponen volatile food atau inflasi pangan secara tahunan di 2024 ditutup di angka 0,12 persen.

    Dimana pada tahun lalu ditutup di angka yang lebih tinggi yakni 6,73 persen dan di tahun 2022 pun ditutup di angka 5,61 persen.

    “Inflasi pangan pergerakannya sepanjang 2024 lebih stabil. Bisa dilihat pada triwulan awal, sempat naik tinggi. Namun berkat kerja keras dan strategi intervensi pemerintah secara kolaboratif, inflasi pangan bisa terus kita tekan sampai seperti ini,” Arief.

    Secara historis, pergerakan inflasi pangan secara tahunan di 2024 diawali dengan eskalasi indeks dari Januari sampai Maret yaitu dari 7,22 persen sampai 10,33 persen. Kendati demikian, tingkat inflasi pangan berhasil terus ditekan sampai penghujung tahun 2024.

    Sementara pada 2023, inflasi pangan sempat berada meninggi di 2 titik kulminasi, yakni pada Februari 2023 di 7,62 persen dan November 2023 di 7,59 persen.

  • Harga Minyakita Tembus Rp 17 Ribu, Mendag: Distributor Belum Jalan – Page 3

    Harga Minyakita Tembus Rp 17 Ribu, Mendag: Distributor Belum Jalan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak goreng untuk rakyat atau Minyakita masih tinggi di sejumlah daerah belakangan ini. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membocorkan penyebab harga Minyakita masih tinggi ini.

    Menurutnya, harga Minyakita masih tinggi disebabkan oleh keterlambatan dari distributor akibat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Minyakita kan rata-rata masih Rp 17 ribu, jadi itu kebanyakan memang di daerah timur (Indonesia timur). Tadi teman-teman PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) datang ke pasar Banten, jadi gini, masalahnya ini kan libur natal-tahun baru masih banyak distributor yang belum jalan,” ujar Mendag Budi dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

    Budi memastikan bahwa stok Minyakita di pihak distributor masih tersedia. Hanya saja, keterlambatan pendistribusian membuat harga minyak goreng tersebut menjadi mahal.

    Lebih lanjut, kata Budi, pekan depan Kemendag akan berkoordinasi dengan produsen untuk memastikan stok terbaru.

    “Kita usahakan harga harus terjangkau, harus sesuai HET, harus gimana caranya kita harus lakukan. Mudah-mudahan tanggal 6 kita cek di SP2KP, kita hubungi teman-teman di daerah, di timur juga ngecek lapangan karena salah satu faktornya memang karena liburan itu,” katanya pula.

    Mendag juga menegaskan bahwa Kemendag akan memberikan sanksi kepada pedagang yang menjual Minyakita dengan cara bundling atau mengombinasikan dengan produk lain.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar minyak goreng kemasan rakyat atau Minyakita dapat didistribusikan oleh BUMN pangan, terutama Perum Bulog.

    Arief menjelaskan, keterlibatan Bulog ini bertujuan untuk mengontrol harga Minyakita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

    Tingginya harga Minyakita, terutama di wilayah Indonesia bagian timur dikarenakan rantai distribusi. Dengan keterlibatan Bulog di bagian distribusi, diharapkan HET Minyakita bisa seragam.

  • Harga Pembelian (HPP) Gabah & Jagung Petani Naik, Segini Besarannya

    Harga Pembelian (HPP) Gabah & Jagung Petani Naik, Segini Besarannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan penyesuaian kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP), beras, dan jagung pakan. Langkah ini sebagai dasar Perum Bulog menyerap hasil produksi petani.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyesuaian HPP ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penyesuaian HPP gabah, beras, dan jagung pakan ini diklaim dapat menyejahterakan petani Indonesia dan meningkatkan produktivitas.

    Arief menuturkan bahwa pemerintah menetapkan HPP GKP di harga Rp6.500 per kilogram, sedangkan HPP jagung pakan di tingkat petani disesuaikan menjadi Rp5.500 per kilogram. Sebelumnya, HPP gabah dipatok sebesar Rp6.000 per kg, sementara HPP jagung Rp5.000 per kg.

    “Ini dilakukan supaya gairah produksinya sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan pemerintah melalui Bulog semakin kuat,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (2/1/2025).

    Di samping itu, Arief menjelaskan bahwa Perum Bulog juga harus menyerap produksi petani di dalam negeri, seiring dengan masa panen di tahun ini.

    Untuk itu, sambung dia, Bapanas akan fokus bersama Bulog memperbanyak jumlah gudang penyimpanan dan fasilitas dryer.

    Adapun, pembahasan penyesuaian HPP GKP sendiri telah dilakukan Bapanas bersama berbagai pihak antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN).

    Sementara itu, dari kalangan asosiasi antara lain Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), serta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI).

    Di samping itu, Bapanas juga melibatkan BUMN dan BUMD seperti Perum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda).

  • Badan Gizi Siapkan 937 Dapur Untuk Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari

    Badan Gizi Siapkan 937 Dapur Untuk Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan 937 titik dapur di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini seiring dengan meluncurnya program MBG pada 6 Januari 2025.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong keberadaan dapur di setiap kabupaten dan kecamatan di Tanah Air.

    Dia menegaskan sebaran dapur untuk mendukung program MBG tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nantinya, keberadaan 937 dapur ini justru akan mendominasi di luar Pulau Jawa.

    “Tanggal 6 rencananya [akan ada] 937 dapur di seluruh Indonesia. Yang banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasarannya,” kata Lalu saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

    Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, untuk tahap awal, setiap dapur ditargetkan untuk bisa memproduksi sebanyak 3.000–3.500 porsi paket makan bergizi.

    Adapun, sasaran pemenuhan gizi ini ditargetkan untuk 3 juta orang di tahap awal. Perinciannya, untuk peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Di samping itu, program Makan Bergizi Gratis ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan bahwa pelaksanaan MBG baru akan terlihat saat program ini mulai berjalan pada Januari mendatang.

    “Nanti bisa dilihat kalau [program MBG] sudah berjalan,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (31/12/2024).

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh implementasi program Makan Bergizi Gratisyang bakal bergulir awal tahun depan.

    Arief mengatakan semua pihak harus membantu melaksanakan program MBG, termasuk Bapanas. “Tentunya kita semua harus membantu terlaksananya MBG,” kata Arief kepada Bisnis.

    Sebagai contoh, Arief menjelaskan bahwa Bapanas juga ikut berperan dalam menyiapkan Standar Keamanan Pangan Segar.

    Sementara itu, Perum Bulog juga ikut mendukung pelaksanaan program prioritas MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo.

    Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengaku bahwa Perum Bulog telah melakukan nota kesepahaman dengan BGN untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

    “Untuk MBG, Bulog sudah MoU [Memorandum of Understanding] dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan bahan pangan dan dukungan logistik,” ujar Suyamto.

  • Program SPHP 2025 Sasar 3 Pangan, Apa Saja? – Page 3

    Program SPHP 2025 Sasar 3 Pangan, Apa Saja? – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyerahkan lima unit Mobil Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada lima provinsi di Indonesia. Mobil ini dirancang untuk mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama di daerah yang sulit dijangkau, sekaligus menyediakan sembako dengan harga terjangkau.

    “Kelima kendaraan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena mampu menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sulit terjangkau,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Provinsi Penerima Mobil SPHP

    Lima provinsi yang menerima mobil SPHP ini adalah:

    1.    Sumatera Barat

    2.    Jambi

    3.    Kalimantan Tengah

    4.    Jawa Tengah

    5.    Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

    Arief menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan 8 unit mobil SPHP ke provinsi lain sebelumnya. Selain itu, ada tambahan satu unit mobil keamanan pangan untuk memastikan bahwa bahan pangan yang dijual aman dan layak konsumsi.

    “Ini adalah salah satu implementasi arahan Presiden Prabowo, agar program ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas,” tambah Arief.

    Produk Pangan yang Dijual

    Mobil SPHP akan menjual berbagai bahan pangan pokok, termasuk:

    BerasBawang merah dan bawang putihCabaiMinyak gorengDaging ayam dan ikanArief menekankan pentingnya penggunaan rantai dingin (cold chain) untuk menjaga kualitas produk pangan tertentu, seperti ayam dan ikan.

    “Tantangan terbesar adalah memastikan produk seperti ikan dan ayam tetap dalam kondisi beku. Namun, dengan adanya pre-order dan teknologi rantai dingin, ini bisa dilakukan,” jelasnya.