Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo

  • Menko Pangan sebut harga beras stabil jelang Ramadhan

    Menko Pangan sebut harga beras stabil jelang Ramadhan

    Beras kita lihat tadi Rp11.000 per kg

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa harga komoditas beras terpantau stabil menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Zulhas di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan harga pangan yang dilakukan di Pasar Klender Jakarta Timur, harga beras yang ditemukan di pasar berkisar antara Rp11.000 hingga Rp13.000 per kilogram, menunjukkan harga yang relatif stabil.

    “Beras kita lihat tadi Rp11.000 per kg, Rp12.000 per kg, Rp13.000 per kg,” kata Zulhas.

    Tak hanya beras, Menko Pangan juga mengatakan bahwa harga daging ayam potong juga relatif stabil yang dijual dengan harga Rp50.000 per ekor, dengan berat sekitar 1,8 kilogram per ayam.

    Selain itu, cabai ditemukan dengan harga sekitar Rp60.000 per kilogram, sedangkan bawang dijual dengan harga sekitar Rp40.000 per kilogram, mencerminkan harga eceran yang sesuai.

    Kemudian, harga minyak goreng juga terlihat stabil, namun terdapat lonjakan pada harga minyak curah yang dinilai cukup mahal dan berfungsi sebagai buffer apabila terjadi kelangkaan.

    “Cuma minyak curahnya kok mahal, minyak curah itu sebetulnya untuk buffer, kalau minyak yang apa itu langka ya, ada buffer-nya,” ucap Zulhas.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi yang aman menjelang Ramadhan 2025.

    “Menjelang bulan suci Ramadhan, ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2).

    Dia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

    “Berdasarkan proyeksi neraca pangan periode Januari dan Desember 2025, update 21 Januari 2025, secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan strategis diproyeksikan aman dan cukup,”ujar Arief.

    Khusus untuk beras, lanjut Arief, dengan adanya carry over stock di awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton, bisa dipastikan kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak akan mengalami kekurangan.

    Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebesar 1,9 juta ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di berbagai daerah.

    Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan bahwa saat ini stok beras yang dikelola mencapai 1.947.778 ton dan minyak goreng sebanyak 5.199 kilo liter.

    “Posisi stok dan sebaran komoditas secara umum komoditas beras cadangan pemerintah 1,947 juta ton, kemudian minyak goreng 5.199 kilo liter,” kata Wahyu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa.

    Wahyu juga menyampaikan stok pangan lainnya yang saat ini dikuasi Bulog yakni tepung terigu 117 ton, gula pasir 13.612 ton, telur 5 ton, serta jagung PSO 54.995 ton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Ramadan 2025, Bapanas Pastikan Ketersediaan Pangan Aman dan Harga Stabil

    Jelang Ramadan 2025, Bapanas Pastikan Ketersediaan Pangan Aman dan Harga Stabil

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadan 2025. Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

    “Menjelang bulan suci Ramadan, ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Berdasarkan proyeksi neraca pangan periode Januari–Desember 2025 yang diperbarui pada 21 Januari 2025, ketersediaan 12 komoditas pangan strategis dipastikan aman dan cukup.

    Arief menjelaskan stok beras nasional sangat mencukupi, dengan carry over stock awal 2025 mencapai 8 juta ton. Selain itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog mencapai 1,9 juta ton, tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Di sisi lain, harga gabah di tingkat produsen sudah mencapai Rp6.498 per kg, hampir menyentuh Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kg, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya swasembada beras.

    Secara umum, harga pangan nasional relatif stabil. Namun, beberapa komoditas masih di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen, seperti jagung pipil kering, bawang merah, dan daging ayam ras.

    Sementara itu, di tingkat konsumen, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), di antaranya MinyaKita, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan beras medium.

    Terkait stok harga pangan Ramadan 2025, neraca pangan nasional tahun 2025 menunjukkan kondisi yang terkendali dengan stok mencukupi untuk beberapa komoditas utama, yaitu beras (9,97 juta ton), jagung (5,1 juta ton), daging sapi dan kerbau (42.867 ton).

  • Bapanas ajak masyarakat konsumsi B2SA dan setop boros pangan

    Bapanas ajak masyarakat konsumsi B2SA dan setop boros pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengajak masyarakat meningkatkan kualitas konsumsi pangan ke pola yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), serta setop boros pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Kami juga ingin mengajak kembali tidak bosan-bosan kepada seluruh pihak untuk mengkonsumsi makanan enak, makanan sehat, makanan B2SA, beragam, bergizi, seimbang,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu entry point untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.

    Dia menyampaikan upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak hanya berhenti pada upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan. Namun, juga pada peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

    Arief mengungkapkan bahwa penting untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, dengan porsi 1/3 karbohidrat, 1/3 sayuran, 1/5 lauk pauk, dan 1/6 buah-buahan.

    Kepala Bapanas itu menambahkan bahwa keragaman konsumsi pangan menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia dalam menghadapi tantangan krisis pangan global.

    Menurutnya, selain menjaga ketersediaan pangan, penting juga untuk memastikan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar tidak hanya cukup, tapi juga sehat dan bergizi.

    Bapanas juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk berhenti dari perilaku boros pangan, terutama menjelang peak season puasa dan lebaran yang rawan pemborosan.

    “Karena ini jelang peak season puasa dan Lebaran ke depan senantiasa menerapkan stop boros pangan dan belanja bijak,” ucap Arief.

    Pemerintah mendorong masyarakat untuk mengurangi food loss and waste dengan cara membeli sesuai kebutuhan dan memaksimalkan penggunaan bahan pangan yang ada.

    Dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional, stabilisasi harga pangan dan distribusi yang merata juga menjadi fokus penting agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

    Bapanas terus mengingatkan perlunya toleransi dalam berbagi pangan, terutama kepada mereka yang membutuhkan, untuk menciptakan solidaritas sosial dalam mengatasi tantangan pangan.

    Peningkatan kesadaran terhadap konsumsi pangan yang bergizi dan tidak boros diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dalam jangka panjang.

    “Dan mengurangi food loss and waste, stabilisasi harga pangan, dan menumbuhkan tolerensi pada masyarakat yang lebih membutuhkan,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bapanas pastikan ketersediaan pangan aman jelang Ramadhan

    Bapanas pastikan ketersediaan pangan aman jelang Ramadhan

    Menjelang bulan suci Ramadhan, ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi yang aman menjelang Ramadhan 2025.

    “Menjelang bulan suci Ramadhan, ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

    “Berdasarkan proyeksi neraca pangan periode Januari dan Desember 2025, update 21 Januari 2025, secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan strategis diproyeksikan aman dan cukup,”ujar Arief.

    Khusus untuk beras, lanjut Arief, dengan adanya carry over stock di awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton, bisa dipastikan kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak akan mengalami kekurangan.

    Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebesar 1,9 juta ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di berbagai daerah.

    Suasana Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pupuk Indonesia dan ID FOOD di Jakarta, Selasa (4/2/2025). ANTARA/Harianto

    Di sisi lain, rata-rata nasional harga gabah di tingkat produsen sudah mencapai Rp6.498 per kilogram (kg). Ini mulai mendekati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kg sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendorong upaya perwujudan swasembada beras.

    “Secara umum harga pangan nasional menunjukkan angka yang stabil, namun ada beberapa komoditas di tingkat produsen yang masih di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) di antaranya jagung pipil kering, bawang merah, dan daging ayam ras,” ucapnya.

    Sedangkan di tingkat konsumen komoditas harga yang di atas HAP atau harga eceran tertinggi di antaranya MinyaKita, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan beras medium.

    Proyeksi neraca pangan juga menunjukkan bahwa ketersediaan pangan nasional tahun 2025 berada dalam kondisi yang terkendali. Beberapa komoditas utama seperti beras, jagung, dan daging sapi memiliki stok yang mencukupi.

    “Stok akhir beras diproyeksikan mencapai 9,97 juta ton, stok jagung 5,1 juta ton, sementara stok daging sapi-kerbau mencapai 42.867 ton,” tuturnya.

    Sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen, pemerintah telah menetapkan HPP untuk gabah dan beras. HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kg, sementara harga beras di gudang Perum Bulog sebesar Rp12.000 per kg.

    “Dengan langkah-langkah strategis ini, Bapanas optimis bahwa kebutuhan pangan selama Ramadhan dan seterusnya akan tetap terpenuhi dengan harga yang stabil, memastikan kesejahteraan petani, pedagang, dan masyarakat luas,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bapanas Stop Bantuan Pangan untuk 6 Bulan ke Depan, Ini Alasannya

    Bapanas Stop Bantuan Pangan untuk 6 Bulan ke Depan, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap bahwa untuk sementara bantuan pangan selama 6 bulan ke depan ditiadakan dan akan dialihkan ke Perum Bulog, guna mengoptimalkan penyerapan 3 juta ton setara beras pada 2025 sehingga harga gabah di petani bisa naik.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran senilai Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk mempercepat penyerapan gabah dan beras. Alhasil, bantuan pangan untuk sementara ditiadakan.

    “Enggak ada [bantuan pangan 6 bulan]. Kan uangnya salah satunya Rp16,6 triliun itu adalah bantuan pangan ditambah SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan] dan lain-lain. Itu masuk ke situ dulu untuk fokus di penyerapan,” kata Arief saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Dia menjelaskan bahwa untuk saat ini penyerapan beras dan gabah masuk ke dalam prioritas agar harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tidak jatuh atau berada di level Rp6.500 per kilogram.

    “Prioritasnya adalah sekarang serap petani. Jangan sampai petani harganya jatuh. Sekarang di depan mata kita mau panen raya. Jadi harus disiapkan baik keuangan, gudang, dan lain-lain untuk serap beras, gabah, petani setara 3 juta ton beras,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah sempat menyatakan akan menyalurkan program bantuan pangan beras selama 6 bulan sepanjang 2025.

    Adapun, persetujuan penambahan alokasi bantuan pangan beras diputuskan menjadi enam bulan dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada Senin (30/12/2024). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Kala itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan pada 2025.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (2/1/2025).

    Dia juga memastikan pemerintah bersama dengan Perum Bulog siap mendistribusikan bantuan pangan beras selama 6 bulan ke depan. “Dan total berasnya 960.000 ton ke 16 juta PBP [Penerima Bantuan Pangan] di 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan [Zulkifli Hasan] kemarin dalam Ratas,” terangnya.

    Arief menjelaskan program bantuan pangan beras ini diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    Dalam hal penerima bantuan, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, pemerintah memfokuskan kepada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal.

    Adapun, database penerima bantuan pangan beras pada 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

    Perinciannya, terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2. Serta, 400.000 PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

  • Usai Dipangkas Anggaran Bapanas Sisa Rp 191 M, Perjalanan Dinas Disetop

    Usai Dipangkas Anggaran Bapanas Sisa Rp 191 M, Perjalanan Dinas Disetop

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian/Lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran. Salah satu lembaga yang melakukan efisiensi adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas)

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan Bapanas sebanyak 60%. Untuk diketahui pagu anggaran Bapanas seharusnya sebesar Rp 329,95 miliar. Kini anggaran tersisa Rp 191 miliar.

    “60% (efisiensi anggaran). Jadi, sekitar tinggal Rp 191 miliar. Saat ini berarti anggaran (tersisa) Rp 191 miliar,” kata dia ditemui di DPR RI, Selasa (4/2/2025).

    Arief mengatakan yang paling terdampak atas efisiensi itu yakni penyelenggaraan rapat hingga perjalanan dinas khususnya ke luar negeri. Sementara program untuk distribusi pangan serta pasar murah tetap diprioritaskan dan tidak terdampak.

    “Cuma yang kita jaga itu fasilitasi distribusi pangan kita jaga, semacam pasar murah itu kita jaga untuk stabilisasi. Karena itu penting banget,” jelasnya.

    Meski begitu, dia memastikan anggaran untuk gaji ASN Bapanas tidak terdampak. Dia menegaskan alokasi yang terdampak hanya kepada anggaran untuk rapat, perjalanan dinas, hingga konsumsi rapat.

    “Kalau gaji tetap nggak ada dipotong, gaji, baik itu P3K, ASN itu nggak dipotong. Perjalanan dinas, ke luar negeri itu disetop, nggak ada,” terangnya.

    (ada/hns)

  • Keras! Prabowo Ultimatum Pengusaha Penggilingan Jangan Korbankan Petani

    Keras! Prabowo Ultimatum Pengusaha Penggilingan Jangan Korbankan Petani

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto kesal terhadap pengusaha penggilingan yang masih membeli gabah kering panen (GKP) petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Sebagai informasi, HPP ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Menurutnya syarat yang digunakan penggilingan untuk menyerap gabah hanya untuk mengorbankan petani. Untuk itu, Prabowo memberikan peringatan keras.

    “Jangan selalu korbankan petani, alasan kadar air, rendemen, kualitaslah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu cara cara orang kecil selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak,” ujar Prabowo di Kementerian Pertanian, Senin (3/2/2025).

    Hal ini dikatakan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

    Pertemuan itu dilaksanakan secara mendadak. Selain Kementerian/Lembaga, hadir juga Dinas Pertanian daerah dan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) yang hadir secara virtual.

    Prabowo menegaskan jika penggilingan swasta tidak bisa memenuhi harga GKP saat ini, pemerintah akan membangun penggilingan sendiri. Dia menyebut negara dapat membangun ribuan penggilingan. Prabowo pun akan memanggil Perpadi untuk membahas penyerapan gabah.

    “Saya minta delegasi dari Perpadi menghadap saya. Kita tidak main-main, kalau perlu pemerintah yang akan mengopersikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia punya kekuatan, saya bisa buka ribuan penggilingan padi,” pungkasnya.

    (ada/hns)

  • Pemerintah Bekali Bulog Rp 39 T untuk Serap Beras Petani Sebanyak 3 Juta Ton saat Panen Raya – Halaman all

    Pemerintah Bekali Bulog Rp 39 T untuk Serap Beras Petani Sebanyak 3 Juta Ton saat Panen Raya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 39 triliun untuk Perum Bulog melakukan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada 2025.

    Targetnya, Bulog akan menyerap sebanyak 3 juta ton beras setara gabah selama panen raya pada awal tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dana sebesar itu akan digunakan oleh Bulog untuk menyerap gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

    “Nah tadi kami bahas panjang mengenai Bulog keuangannya sudah tidak ada masalah. Uang Bulog ada Rp 23 triliun. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi, sudah ada Rp 39 triliun bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April waktu puncak panen raya,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Dengan dana yang telah disiapkan, Zulhas menegaskan bahwa Bulog tidak akan kesulitan untuk membeli beras dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Jadi tidak ada ada alasan Bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Zulhas juga menyebutkan bahwa ini adalah pekerjaan besar bagi Bulog, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

    Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri karena banyak sawah yang berada di desa.

    “Perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri. Ada gubernur, bupati, camat sampai ke desa,” ujar Zulhas.

    “Sawah ini kan sampai ke desa, perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama,” sambungnya.

    Zulhas meminta Bulog dibantu bersama-sama guna memastikan bahwa gabah yang dibeli sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

    “Kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan,” pungkas Zulhas.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 kg dan meniadakan rafaksi harga gabah.

    Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai momentum panen raya tahun ini sangat penting untuk mengoptimalkan serapan gabah/beras dalam negeri.

    Target pengadaan 3 juta ton oleh Bulog ini telah disesuaikan dengan kepentingan petani.

    “Kita berharap serapan gabah petani dalam negeri dapat berjalan secara optimal. Tentunya dengan harapan bahwa proyeksi panen raya dari BPS dapat terealisasi dengan baik di lapangan,” kata Arief seusai menghadiri ‘Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani’, Kamis (30/1/2025), dikutip dari siaran pers.

    Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari masing-masing 1,31 juta ton beras dan 2,08 juta ton beras.

    Kemudian pada Maret diperkirakan akan melonjak menjadi 5,20 juta ton beras.

    Angka ini sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau mengalami surplus.

    Berdasarkan tren, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya di April dan Mei.

    Proyeksi produksi padi pada Januari hingga Maret 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

    Produksi pada Januari naik 50 persen, 49 persen pada Februari, dan 51 persen pada Maret.

  • 1 Inpres dan 3 Perpres soal Pangan Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    1 Inpres dan 3 Perpres soal Pangan Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi sudah berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia ungkap usai menggelar rapat koordinasi terbatas dengan lintas kementerian di Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Selain Inpres irigasi, Zulhas juga membahas mengenai Peraturan Presiden (Perpres) tentang neraca komoditas yang telah dirampungkan. Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan Perpres tentang penyaluran pupuk subsidi serta Perpres tentang penyuluh tani.

    “Inpres mengenai irigasi sudah selesai, sudah di tangan Bapak Presiden. Dua, Perpres mengenai naraca komoditas sudah selesai. Tiga, Perpres mengenai pupuk sudah selesai. Empat, mengenai penyuluh sudah selesai,” kata Zulhas usai rapat di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Berdasarkan hasil rapat, Zulhas mengatakan, produksi padi dan jagung dalam negeri naik 50% pada bulan Februari dan Maret berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat tersebut juga menghasilkan kepastian Inpres tentang irigasi untuk memacu produksi dalam negeri.

    “Jadi empat, yang penunjang landasan utama pokok, agar kita bisa swasembada pangan sudah jadi semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden swasembada pangan secepat-cepatnya,” jelasnya.

    Selain itu, Zulhas juga menekankan penyerapan gabah dan jagung yang akan dilakukan Perum Bulog. Ia mengatakan, saat ini Bulog memiliki uang sebesar Rp 39 triliun.

    Melalui dana tersebut, Zulhas menekankan, tidak ada alasan menyerap gabah dan jagung berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP), di mana gabah telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 dan jagung sebesar Rp 5.500.

    “Uang bulog ada Rp 23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu panjang raya. Jadi tidak ada adalasan bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” tutupnya.

    Adapun rapat ini diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Selain itu, rapat koordinasi ini juga dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI-POLRI, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

    (rrd/rrd)

  • Pemerintah Sesuaikan Derajat Sosoh Beras, Mentan Amran Bilang Begini

    Pemerintah Sesuaikan Derajat Sosoh Beras, Mentan Amran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melakukan penyesuaian derajat sosoh beras dari semula 100% menjadi 95% untuk mendukung penyerapan gabah/beras Perum Bulog sebanyak 3 juta ton setara beras di 2025. Penyesuaian ini dipastikan tidak memengaruhi kualitas beras.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, penyesuaian derajat sosoh beras menjadi 95% tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas beras.

    “Nggak berpengaruh sama kualitas. Itu masih bagus,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyebut bahwa beras dengan derajat sosoh 95% memiliki kualitas yang baik dan daya simpan yang masih bagus.

    Dia mengatakan, baik petani dan pengusaha penggilingan optimistis target penyerapan 3 juta ton setara beras dapat tercapai dengan adanya penyesuaian derajat sosoh.

    “Jadi nanti yang [beras] kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke Bulog sehingga Insya Allah menuju 3 juta itu kita bisa lakukan,” ujar Sutarto.

    Selama ini, terdapat beberapa standar penyerapan beras oleh Bulog termasuk derajat sosoh dengan acuan 100%. Kendati begitu, standar ini menjadi tantangan bagi petani agar berasnya dapat diserap oleh Bulog.

    Untuk mengakomodasi aspirasi petani dan meningkatkan penyerapan, pemerintah lantas menyesuaikan derajat sosoh menjadi salah satu solusinya.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Melalui beleid ini, pemerintah menetapkan HPP beras di gudang Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penyesuaian ini dilakukan atas permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    “Jadi atas permintaan Menteri Pertanian dan teman-teman Perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100 persen kita turunkan menjadi 95 persen, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Sejalan dengan terbitnya regulasi tersebut, Bapanas juga telah menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri dengan target 3 juta ton setara beras di 2025.

    Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Bapanas No.24/TS.03.03/K/1/2025 tertanggal 24 Januari 2025.

    “Bersama ini kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025 dengan target 3 juta ton setara beras,” tulis Arief dalam suratnya, dikutip Rabu (29/1/2025).