Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo

  • Siap-Siap! Bansos Pangan dan Beras SPHP Meluncur Akhir Juni 2025

    Siap-Siap! Bansos Pangan dan Beras SPHP Meluncur Akhir Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera merealisasikan program bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kedua program ini akan dilaksanakan secara bersamaan mulai akhir Juni 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kedua program ini akan dilaksanakan mulai akhir Juni hingga Juli 2025 yang ditujukan kepada daerah-daerah dengan harga beras tinggi.

    “Akhir Juni sampai Juli [penyalurannya]. Kemudian menyasar yang utama adalah daerah yang memang perlu duluan,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Adapun, bansos beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Arief menyebut, proses verifikasi data penerima bantuan masih terus berlangsung.

    Menurut data terakhir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arief mengatakan bahwa 16,5 juta KPM telah terverifikasi. Dia mengharapkan, proses verifikasi dapat selesai dalam waktu dekat agar penyaluran bantuan pangan dapat segera dilakukan.

    “Harusnya dalam waktu dekat sudah selesai,” ujarnya. 

    Kemudian untuk beras SPHP, distribusi akan difokuskan ke wilayah dengan harga beras tinggi, alias melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak sedang dalam masa panen.

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Dalam hal ini, pemerintah memprioritaskan penyaluran beras SPHP ke wilayah Indonesia Timur. Arief mengungkap, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat pengajuan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” ungkap Arief. 

    Adapun, untuk skema penyalurannya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP.

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025). 

  • Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, sebanyak 17 kabupaten di 8 provinsi meminta pemerintah pusat untuk melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), seiring meningkatnya harga beras di daerah-daerah tersebut.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat ke Bapanas untuk mengajukan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Arief mengatakan, daerah yang telah mengajukan penyaluran beras SPHP ini utamanya berasal dari wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.

    Nantinya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke daerah-daerah tersebut. Dalam hal ini, penyaluran oleh Perum Bulog dilakukan melalui pengecer, ritel modern, distributor/mitra perusahaan, dan operasi pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah.

    Kedepannya, beras SPHP diharapkan dapat dilakukan melalui Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.

    “Kita salurkan dalam bentuk 5 kilogram ke outlet-outlet dan outlet-outlet ini adalah terverifikasi,” ujarnya. 

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    Menanggapi kondisi ini, Ketut menyebut bahwa Bapanas mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.

    “Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Kedua, percepatan program SPHP. Distribusi beras medium yang berasal dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” pungkasnya. 

  • Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah – Page 3

    Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia akan mengirim 10 ribu ton beras sebagai bantuan ke Palestina dalam waktu dekat ini. Nantinya, alokasinya akan mengambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menyepakati alokasi 10 ribu ton beras tersebut.

    “Mengenai bantuan pangan, bantuan beras untuk Palestina, tadi Pak Menko (dalam) Rakortas menyetujui 10 ribu ton, itu disiapkan untuk dikirim ke Palestina. Tentunya kita upayakan dalam 3 minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk loading-nya,” kata Arief, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Dia menuturkan, biaya yang timbul untuk pengiriman dan alokasi beras bantuan ke Palestina itu akan ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri. Adapun, alokasinya akan menggunakan dana dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Aid.

    Berasnya sendiri akan mengambil stok CBP yang dikuasai Bulog. Bapanas akan memerintahkan Bulog untuk mempersiapkan alokasinya. Sebagai informasi, hingga saat ini stok CBP telah mencapai 4,2 juta ton.

    “Jadi penganggarannya juga tadi didiskusikan menggunakan dana Indonesian Aid, jadi ada di Kemenlu. Tapi nanti karena akan menggunakan cadangan pangan pemerintah CBP, maka nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang 10 ribu ton (bantuan) Palestina,” tuturnya.

     

  • Pemerintah Mau Kirim Bantuan 10 Ribu Ton Beras ke Palestina

    Pemerintah Mau Kirim Bantuan 10 Ribu Ton Beras ke Palestina

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pemerintah akan mengirimkan bantuan beras sebanyak 10 ribu ton ke Palestina. Rencananya bantuan beras ini akan dikirimkan pada Juni 2025 ini menggunakan bantuan TNI.

    “Sudah diputuskan tadi 10 ribu ton. Kapan? Secepat-cepatnya. Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa berangkat TNI berlayar ke sana ke Jordan atau ke Palestina,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut bantuan beras 10 ribu ton ini akan diambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sehingga dalam pelaksanaannya Bulog ditugaskan untuk melakukan pengemasan beras yang akan dikirim ke Palestina.

    Sementara terkait anggaran bantuan pangan tersebut menurut Arief akan akan menggunakan dana dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) alias Indonesia AID.

    “Penganggarannya juga tadi didiskusikan menggunakan dana Indonesian AID, jadi ada di Kemlu. Tapi nanti karena akan menggunakan cadangan beras pemerintah, maka nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang 10 ribu ton ke Palestina,” jelas Arief.

    Di luar itu ia sendiri belum bisa memastikan kapan bantuan ini akan dikirimkan. Namun Arief menargetkan beras sebanyak 10 ribu ton ini sudah siap dikirimkan ke Palestina dalam kurun waktu hingga 3 minggu ke depan.

    “Tentunya kita upayakan dalam 3 minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk loading-nya,” ucapnya.

    (igo/fdl)

  • Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk Perum Bulog. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyerap sebanyak 1 juta ton jagung.

    Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah telah menetapkan agar Bulog membeli jagung hasil panen petani seharga Rp 5.500 per kilogram. Dengan tetapan harga tersebut, Zulhas menyebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 6 triliun.

    “Tadi diminta ke Dirjen Anggaran, Kemenkeu untuk memberikan anggaran ke Bulog untuk (serap) 1 juta ton (jagung). Jadi 1 juta kali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Tidak semua jagung hasil panen petani dapat dibeli oleh Bulog. Zulhas menyebut jagung dengan kadar air sebesar 18-20% yang akan diserap oleh Bulog.

    Namun begitu, Bulog belum dapat menjalankan penugasan dari pemerintah. Sebab, anggarannya saat ini belum tersedia.

    “Nah Bulog dapat bekerja kalau anggarannya sudah ada. Nah ini, anggarannya belum ada. Tadi kita minta, sudah ada Dirjen Anggaran di sini,” terang Zulhas.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penugasan Bulog untuk menyerap 1 juta ton jagung merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

    “Kita tugaskan 1 juta ton, 1 juta ton itu kalau Rp 5.500 (per kg) sekitar Rp 5,5 triliun sampai Rp 6 triliun dengan biaya lain-lain. Nah itu yang minta dianggarkan,” kata Arief.

    Arief menjelaskan skemanya tidak jauh berbeda saat Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam penyerapan gabah kering panen (GKP), di mana membutuhkan anggaran Rp 16,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan Bulog menyerap sebanyak 3 juta ton setara beras.

    “Kemarin OIP kemarin kan ada Rp 16,6 triliun dana yang untuk bantuan pangan, diberikan dulu dialihkan kepada Bulog untuk dilakukan penyerapan gabah kering panen harga Rp 6.500,” imbuh Arief.

    (rea/rrd)

  • Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran

    Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 17:37 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram pada bulan Juni hingga Juli 2025 akan dilakukan secara tepat sasaran dan lebih efisien.

    “Salah satu program stimulus ekonomi kuartal II, yakni bantuan pangan beras untuk Juni dan Juli 2025, ini akan dilaksanakan lebih efisien dan tepat sasaran,” kata Arief dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bersama Perum Bulog, pemerintah akan kembali menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke masyarakat.

    Arief menuturkan penyaluran beras akan lebih efisien dengan langsung diberikan 20 kilogram (kg) untuk tiap penerima dengan total 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Selain itu, implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima menambah keakuratan sasaran bantuan pangan beras tahun ini.

    “Bantuan pangan dalam bentuk beras ini tentunya sudah disetujui Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Ratas 2 Juni lalu. Rencana kita targetkan penyaluran dimulai akhir Juni ini sampai dengan Juli. Nanti Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk itu,” ujarnya.

    Saat ini, terang Arief, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan. Namun secara paralel Bulog telah diminta untuk memulai persiapan kemasan beras per 10 kg sehingga nanti dapat didistribusikan secara cepat.

    “Kami nanti menerima data penerima dari DTSEN. Itu data nasional yang dikeluarkan Bappenas dan tentunya cross check di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta kementerian lembaga lainnya seperti Kemensos,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan data terakhir yang telah terverifikasi sudah 16,5 juta dan perkiraan akan sampai 18,3 juta. Hal itu penting karena pesan Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan itu harus tepat sasaran.

    “Untuk bantuan pangan beras itu 10 kilogram dengan alokasi 2 bulan, jadi 20 kilogram per keluarga penerima. Tapi kita upayakan agar bisa dikirimkan dalam one shoot atau dalam satu kali pengiriman sudah mencakup dua bulan. Jadi lebih efisien dari segi biaya,” tambah Arief.

    Terkait estimasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program prorakyat ini, Arief menyebutkan ada di sekitar angka Rp4,9 triliun. Untuk itu, pengawasan program nantinya termasuk fokus yang dipersiapkan Bapanas.

    “Untuk pengawasannya, kami bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri. Jadi by name by address dengan data penerima yang terverifikasi,” kata Arief lagi.

    Ia menegaskan bantuan pangan beras tersebut akan menyasar kelompok desil 1 sampai 7, sehingga benar-benar masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami berupaya menyalurkan mulai akhir Juni ini dengan preferensi daerah-daerah yang agak jauh seperti Indonesia timur dan beberapa daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). Itu yang harus dijalankan duluan,” kata Arief.

    Ia juga memastikan target sampai pertengahan Juli, realisasi bantuan pangan beras minimal telah menyentuh 95 persen.

    “Penargetan service level-nya di pertengahan Juli mendatang, kami harapkan sudah bisa di atas 95 persen,” imbuh Arief.

    Sumber : Antara

  • Produksi Jagung Surplus 380.000 Ton, Indonesia Siap Ekspor

    Produksi Jagung Surplus 380.000 Ton, Indonesia Siap Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa Indonesia semakin dekat menuju swasembada jagung. Berkat peningkatan produksi yang signifikan, Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki surplus 380.000 ton jagung yang siap diekspor atau dijadikan stok cadangan pangan nasional.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi jagung pipilan kering kadar air 14% (JPK KA 14%) sepanjang Januari–Juli 2025 diperkirakan mencapai 9,45 juta ton. Angka ini melonjak tajam 11,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Produksi jagung dalam negeri terus meningkat pesat. Bahkan kita sudah mampu ekspor jagung. Ini karena visi Presiden Prabowo tidak hanya swasembada, tapi Indonesia harus jadi lumbung pangan dunia,” ujar Kepala Bapanas (NFA) Arief Prasetyo Adi, Selasa (10/6/2025).

    Berdasarkan analisis NFA, setelah memperhitungkan potensi kehilangan hasil sebesar 4,62%, produksi bersih jagung dalam negeri diperkirakan mencapai sekitar 9,01 juta ton. Angka ini jauh melampaui kebutuhan konsumsi nasional periode Januari–Juli yang hanya 8,63 juta ton, menghasilkan surplus sebesar 380.000 ton.

    “Alhamdulillah untuk jagung, kita mencatatkan surplus. Artinya produksi kita sudah cukup, bahkan lebih. Ini bisa kita manfaatkan untuk ekspor atau cadangan pangan pemerintah (CPP),” tambah Arief.

    Sebelumnya, pada Kamis (5/6/2025), Presiden Prabowo secara resmi melepas ekspor jagung sebanyak 1.200 ton dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menuju Kuching, Malaysia. Ekspor perdana jagung ini, setelah beberapa tahun Indonesia mengimpor, disebut sebagai penanda awal bagi Indonesia menuju cita-cita sebagai lumbung pangan dunia.

  • Bulog Pastikan Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Tepat Sasaran

    Bulog Pastikan Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) per bulan selama Juni—Juli 2025 akan tepat sasaran.

    Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan, pihaknya akan menyalurkan bansos beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar.

    “Terkait dengan ketepatan sasaran, maka Bulog sebagai operator akan menyalurkan atau mendistribusikan bantuan pangan kepada nama-nama keluarga penerima manfaat bantuan yang terdaftar di regulator atau Badan Pangan Nasional,” kata pria yang akrab disapa Wiwiet kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Wiwiet menjelaskan bahwa program penyaluran bantuan pangan ini akan mulai disalurkan pada akhir Juni 2025. Adapun, beras yang disalurkan adalah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog.

    Untuk diketahui, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Stok tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Bantuan pangan dilaksanakan untuk alokasi 2 bulan sebesar 10 kg per bulan per KK [kepala keluarga] yang diperuntukkan bagi 18,3 juta kepala keluarga atau 183.000 ton per bulan,” terangnya.

    Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras pada periode Juni—Juli 2025. Bantuan pangan ini merupakan salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025.

    Arief menuturkan bahwa penerima bansos beras berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, diharapkan bantuan pangan beras tahun ini tepat sasaran. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Adapun, saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya Perum Bulog akan menyalurkan CBP ke masyarakat.

    “Tujuan bantuan pangan beras ini untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat [KPM] dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” jelas Arief kepada Bisnis.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama 2 bulan ke depan, selain memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” ungkap Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Bendahara Negara RI itu menjelaskan bansos beras ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementerian Pertanian. Nantinya, Kementan bakal menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” pungkasnya.

  • Jadwal dan Kriteria Penerima Bansos Beras 20 Kilogram

    Jadwal dan Kriteria Penerima Bansos Beras 20 Kilogram

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan beras 20 kilogram (kg) per keluarga penerima yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos beras ini akan disalurkan selama Juni—Juli 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras pada periode Juni—Juli tahun ini. Dia menjelaskan bahwa bantuan pangan ini merupakan salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025.

    “Tujuan bantuan pangan beras ini untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat [KPM] dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).

    Arief menyampaikan bahwa penyaluran beras ini diestimasikan mulai akhir Juni hingga Juli 2025 dan dipastikan beras yang disalurkan merupakan kualitas yang baik. ”Estimasi penyaluran akhir Juni—Juli,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Arief menuturkan bahwa penerima bansos beras berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, diharapkan penyaluran bantuan pangan beras tahun ini tepat sasaran. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Adapun, saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya Perum Bulog akan menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat.

    Kriteria Penerima Bansos Beras

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa nantinya penerima bansos beras terdiri atas tiga kategori.

    Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah dengan harga beras yang sudah tinggi, serta ketiga adalah daerah kota.

    Amran berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Di samping itu, Amran juga memastikan harga beras yang bergejolak di pasar akan turun seiring dengan adanya bansos beras stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 360.000 ton beras selama 2 bulan. 

    “Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” ujarnya.

    Adapun, bantuan beras ini berasal dari stok beras di gudang Bulog. Tercatat, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. Kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk 2 bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama 2 bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” jelas Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Bantuan pangan ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementan. Dia menjelaskan Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Menkeu menambahkan bahwa nantinya bantuan pangan ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.

  • Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Jakarta –

    Pemerintah hanya memprioritaskan bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke daerah dengan harga beras tinggi. Sejumlah daerah itu yakni Indonesia bagian Timur.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, alasannya karena tujuan program bantuan pangan beras dan SPHP sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

    “Diberikan pada daerah yang harganya termonitor naik. Seperti saat ini di Indonesia Timur sebagai prioritas,” kata dia kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Bantuan beras ini akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing KPM menerima 10 kilogram (kg) per bulan. Jumlah penerima ini menurun dibandingkan tahun lalu 22 juta KPM.

    Selama dua bulan itu, beras yang akan disalurkan kepada jutaan KPM sebanyak 360 ribu ton. Anggaran yang disiapkan pemerintah Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun.

    Sementara beras SPHP akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” ucap Arief.

    Dalam keterangan tertulis, Arief menekankan akan memfokuskan ke daerah-daerah yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras. Ia mencontohkan daerah dengan harga beras tinggi Papua, Maluku, dan Indonesia Timur lainnya.

    “Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” urai Arief.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, beras SPHP tidak akan disalurkan kepada daerah dengan harga yang rendah. Hal itu akan berdampak pada semakin menurunnya harga beras dan gabah di daerah tersebut.

    “Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.

    Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.

    (ada/rrd)