Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo

  • Bapanas Was-was Stok Beras Semester II Menipis, Cadangan Ditingkatkan

    Bapanas Was-was Stok Beras Semester II Menipis, Cadangan Ditingkatkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut kondisi perberasan Indonesia akan mengalami tantangan pada semester II/2025. Bapanas fokus dalam meningkatkan cadangan beras untuk mengantisipasi hal tersebut.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah harus segera menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP). Hal ini mengingat tantangan perberasan nasional akan semakin meningkat di semester kedua ini.

    “Di semester kedua nanti biasanya berat di November, Desember bahkan sampai Januari. Nah pada waktu itu, kita semua harus siapkan CBP seperti pemerintah yang hari ini lakukan. Jadi kita sudah on the track,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (29/6/2025).

    Arief menuturkan dari Januari sampai saat ini, produksi beras Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu.

    Dalam Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets yang dipublikasikan Food and Agriculture Organization (FAO) Juni, Indonesia berada di urutan ke-4 sebagai produsen beras terbesar. Dengan capaian itu, Indonesia berada lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Filipina.

    “Panen kita dalam 1–2 bulan ke depan bukan big harvest lagi. Maret dan April itu panen raya setara beras sampai 10 juta ton. Sekitar 2,5–2,6 juta ton sudah masuk ke Bulog, berarti sisanya 3/4 ada di penggilingan padi, baik di masyarakat luas dan di petani,” ujarnya.

    Namun, dia menjelaskan bahwa biasanya imbas tren produksi beras yang menurun, maka harga gabah petani akan mulai merangkak naik. “Nah ini saatnya tugas pemerintah menggunakan stok Bulog yang ada,” ungkapnya.

    Per 26 Juni 2025, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dalam Panel Harga Pangan Bapanas berada di level Rp6.733 per kilogram atau 3,58% di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang Rp6.500 per kilogram.

    Rata-rata harganya mengalami kenaikan 1,69% jika dikomparasi terhadap rerata harga GKP sebulan lalu yang kala itu di Rp6.621 per kilogram.

    Adapun sebagai mitigasi, menjelang paruh kedua 2025, pemerintah telah menyiapkan strategi intervensi perberasan ke masyarakat secara masif. Salah satunya dalam bentuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Kemudian, dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras ke pasaran dengan salur maksimal 1,318 juta ton sampai akhir 2025.

  • Koperasi Merah Putih Disiapkan Jadi Gerai Sembako Modern

    Koperasi Merah Putih Disiapkan Jadi Gerai Sembako Modern

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengadakan pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha di bidang pangan. Pertemuan tersebut membahas terkait persiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai gerai sembako.

    Hal ini seiring dengan menjelang peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan pada 19 Juli mendatang. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan gerai sembako akan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di sekitar koperasi.

    “Kita inginnya BUMN, BUMD, dan swasta berpartisipasi semua. Termasuk menjadi enabler Koperasi Merah Putih di daerah-daerah. Ini supaya tidak hanya jual beras, minyak atau gula saja. Pemerintah pengennya Koperasi Merah Putih itu tidak seperti toko kelontong biasa yang tidak ada digitalisasi,” ujar Arief dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).

    Arief menerangkan Kopdeskel Merah Putih akan menerapkan digitalisasi. Dengan begitu, proses masuk dan keluar barang serta posisi stok di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat lebih mudah diketahui. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pun didapuk untuk membangun sistem inventory yang dapat diimplementasikan di jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya.

    “Targetnya kan 12 Juli itu Hari Koperasi dan 19 Juli launching bersama Bapak Presiden Prabowo. Jadi ini harusnya berhasil. Untuk bisa berhasil, pemerintah tak mungkin sendiri, pasti perlu bantuan dari BUMN, BUMD, dan swasta. Hal ini supaya ekonomi di pedesaan itu bisa bergerak lebih cepat,” kata Arief lagi.

    Dengan pengoptimalan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyedia pangan pokok strategis yang terjangkau bagi masyarakat, dapat turut berperan sebagai peredam inflasi pangan. Inflasi pangan pun ke depannya diyakini dapat lebih landai dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

    Adapun secara historis, perkembangan inflasi pangan dalam 3 tahun terakhir selalu mencatatkan titik kulminasi lebih dari 5 persen. Pada Juli 2022 merupakan titik puncak inflasi pangan secara tahunan di tahun itu dengan 11,47%. Lalu 2023 pada Februari menjadi tingkat tertinggi dengan 7,62%.

    (rea/rrd)

  • Bapanas Tegaskan Pelaku Usaha Beras Harus Patuhi Aturan Label dan Mutu Demi Perlindungan Konsumen

    Bapanas Tegaskan Pelaku Usaha Beras Harus Patuhi Aturan Label dan Mutu Demi Perlindungan Konsumen

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mendesak seluruh pelaku usaha beras untuk mematuhi standar label dan kelas mutu sebagai langkah krusial dalam menata ulang ekosistem perberasan nasional dan melindungi konsumen.

    “Mohon agar isi dari kemasan beras benar-benar sesuai dengan labelnya. Jika label menyatakan berat 5 kilogram, maka isinya harus 5 kilogram. Begitu juga jika 10 kilogram, harus 10 kilogram,” tegas Arief dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

    Pernyataan Arief ini menanggapi temuan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras. Praktik ini ditengarai merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi.

    Hasil temuan menunjukkan bahwa mayoritas beras yang beredar di pasaran, baik kategori premium maupun medium, tidak sesuai volume, melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET), tidak teregistrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), serta tidak memenuhi standar mutu yang diatur dalam Permentan No. 31 Tahun 2017.

    Oleh karena itu, Arief meminta pelaku usaha perberasan nasional untuk lebih disiplin dalam mentaati ketentuan yang berlaku.

    Pentingnya Registrasi dan Standar Mutu

    Selain terkait kepatuhan label, Ia juga mendorong para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan izin edar PSAT mereka ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terdekat.

    “Jadi label harus sesuai dengan isinya. Jangan sama-sama beras, tapi mutunya berbeda. Ini sudah diatur dalam Peraturan Badan dan Peraturan Menteri Pertanian,” ujarnya, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Arif lalu menuturkan bahwa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar, termasuk juga beras.

    Katanya, jika ditemukan beras yang tidak sesuai label dan mutu, hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 12, yang mencakup ketidaksesuaian dengan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar.

    “Kedua, mengenai PSAT. Tolong merek-merek beras yang belum terdaftar, segera daftarkan mereknya ke OKKPD di daerah masing-masing,” tambahnya.

    Rincian Kelas Mutu Beras dan Sanksi Pelanggaran

    Arief selanjutnya merinci Persyaratan Mutu dan Label Beras yang tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Yakni, di Pasal 4 ayat 1 beleid tersebut mengklasifikasikan bahwa mutu beras menjadi: beras premium, beras medium, beras submedium, dan beras pecah.

    Arief menjelaskan, bahwa untuk beras premium, kadar pecahnya maksimal 15 persen, dan ada ketentuan lainnya. Dan itu sudah tertulis dalam regulasi.

    Tambahnya, kepada para penggiling padi dan pabrik, supaya menera metrologi. Katanya lagi, untuk menerakan timbangan, hal itu supaya berasnya sesuai dengan aturan.

    Ia lalu menerangkan bahwa secara spesifik kelas mutu beras premium ditetapkan dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, butir menir maksimal 0,5%, butir patah maksimal 15%, total butir beras lain (rusak, kapur, merah/hitam) maksimal 1%, serta tidak ada butir gabah dan benda lain.

    Sedangkan untuk kelas mutu beras medium antara lain memiliki derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, butir menir maksimal 2,0%, butir patah maksimal 25%, total butir beras lain maksimal 4%, butir gabah maksimal 1 butir per 100 gram, dan benda lain maksimal 0,05%.

    Setelah suatu beras ditetapkan kelas mutunya, harga jual di pasar harus mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.

    “Bagi pelaku usaha pangan yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup Arief.***

  • 80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas

    80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kedua kanan), Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan (kanan), Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kiri), Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kedua kiri) memberi keterangan kepada awak media seusai Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Harianto

    Zulhas: 80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dengan 65 ribu diantaranya telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum.

    “Dalam tempo yang sangat singkat 80 ribu sudah terbentuk koperasi (Kopdes Merah Putih),” kata Zulhas saat membuka Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu.

    Dia menyebutkan, pembentukan Kopdes Merah Putih tersebut telah mencapai 80 ribu per 30 Mei 2025, dari target 83 ribu desa di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto hanya menargetkan hingga 80 ribu Kopdes bisa terbentuk.

    “Dari target desa seluruhnya 83 ribu, sudah 80 ribu Kopdes terbentuk. Presiden target 80 ribu, jadi 80 ribu per 30 Mei, jadi sudah lewat,” ujar Zulhas yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas Presiden yang berperan memperkuat ekonomi desa.

    “Yang berbadan hukum kita targetkan rampung di 30 Juni 2025. Alhamdulillah sampai hari ini sudah kira-kira 64 sampai 65 ribu yang sudah berbadan hukum. Kita perkirakan 30 Juni (2025) sudah 80 ribu,” tambahnya.

    Dia mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan peluncuran resmi model koperasi atau mock up sebagai percontohan secara nasional. Lebih lanjut Zulhas menekankan keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh dokumen, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola.

    Selain itu, ia menegaskan sistem pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari APBN. Oleh karena itu, koperasi di desa perlu mempersiapkan proposal usaha secara mandiri untuk mendapatkan akses pinjaman.

    “Ini kan bukan APBN ya, koperasi itu nanti pinjaman plafon. Misalnya dia mau menjadi agen sembako, bagaimana caranya proposal untuk memerlukan modal, itu nanti disiapkan, termasuk sistem pengelolaannya, itu penting sekali karena semua menentukan nanti tata kelola dan manusianya,” kata Zulhas.

    Sumber : Antara

  • Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog membutuhkan dana senilai Rp6 triliun untuk pengadaan 1 juta ton jagung pipilan kering pada 2025. Tercatat, per 20 Juni 2025, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog telah mencapai 50.490,03 ton.

    Untuk diketahui, pemerintah membidik pengadaan jagung pipilan kering yang bersumber dari dalam negeri sebesar 1 juta ton pada 2025 dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram dan kadar air 18–20%.

    “Dana yang dibutuhkan Rp6 triliun, [dan target] 1 juta [ton jagung pipilan kering] sampai Desember sesuai tren masa panen,” kata Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Namun, pria yang akrab disapa Wiwiet itu menjelaskan bahwa untuk sementara ini Bulog akan menggunakan dana dari kredit bank.

    “Pendanaan pasti diperlukan, untuk sementara menggunakan dana dari kredit bank sambil menunggu dana OIP [operator investasi pemerintah] dari pemerintah yang sedang berproses,” ujarnya.

    Nantinya, Wiwiet menjelaskan skema mekanisme pengadaan jagung kering pipilan ini sama dengan pengadaan beras.

    “Bisa melalui tim jemput jagung, kemudian sebagian akan diolah sendiri, sebagian lain bekerja sama dengan mitra pengolah,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 (Inpres 10/2025) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

    Adapun, Inpres ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung pencapaian swasembada jagung.

    Dalam hal ini, Perum Bulog akan melaksanakan pengadaan tersebut yang berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selanjutnya, Bulog melakukan pengolahan jagung hasil serapan menjadi sesuai standar kualitas CJP. 

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, langkah strategis pemerintah melalui Inpres No. 10/2025 ini merupakan bentuk konkret dari upaya stabilisasi harga sekaligus perlindungan terhadap petani jagung. Dia menuturkan, Presiden Prabowo juga telah mengarahkan agar Indonesia ke depan dapat menjadi lumbung pangan dunia.

    “Tentu kita patut bersyukur karena produksi jagung dalam negeri terus meningkat pesat. Bahkan, kita sudah mulai dapat ekspor jagung. Ini karena visi Presiden Prabowo tidak hanya swasembada saja, tapi Indonesia harus mampu jadi lumbung pangan dunia,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/6/2025).

    Arief menambahkan upaya pencapaian swasembada jagung ini mendapat dukungan penuh dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga TNI dan Polri. 

    Adapun, Bapanas diberikan peran sentral dalam penyelenggaraan CJP yang mencakup perencanaan anggaran, penetapan harga pembelian dan standar mutu, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, hingga pemberian penugasan kepada Bulog dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran jagung. 

    Selain itu, Bapanas juga bertanggung jawab dalam penyusunan mekanisme kompensasi serta koordinasi lintas kementerian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program secara menyeluruh.

    “Langkah ini menjadi bagian integral dalam membangun ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan,” tandasnya.

  • Bapanas: 1,3 Juta Ton Beras SPHP Bakal Disalurkan Lewat KopDes Merah Putih

    Bapanas: 1,3 Juta Ton Beras SPHP Bakal Disalurkan Lewat KopDes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan disalurkan melalui 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    Nantinya, pemerintah akan menggelontorkan beras SPHP mulai Juni—Desember dengan total penyaluran maksimal sampai 1,5 juta ton. Untuk diketahui, target 1,5 juta ton ini merupakan salah satu keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto (30/12/2024). 

    Sementara itu, realisasi SPHP beras di 2025 baru mencapai 181.100 ton. Dengan demikian, sekitar 1,318 juta ton beras SPHP bakal disalurkan ke masyarakat dalam 6 bulan ke depan. Adapun, daerah sasaran beras SPHP akan ditentukan secara selektif dengan tetap memperhatikan harga petani padi setempat.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa keterlibatan KopDes Merah Putih untuk menyalurkan beras SPHP sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) pada 12 Juni 2025.

    Ketut menuturkan bahwa penggelontoran beras SPHP ini agar masyarakat dapat mengonsumsi beras yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Langkah ini juga diambil untuk mengintervensi fluktuasi harga beras di pasar.

    “Bayangkan nanti saat 80.000 koperasi sudah operasional penuh di seluruh Indonesia, pemerintah punya kanal saluran logistik yang mampu menyentuh langsung ke masyarakat. Masyarakat yang memang membutuhkan logistik pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sangat bagus,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (18/6/2025).

    Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meyakini penyaluran beras SPHP melalui KopDes/Kel Merah Putih ini akan mampu menjadi pengungkit ekonomi perdesaan.

    Arief menyampaikan bahwa KopDes/Kel Merah Putih diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi di desa, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita bentuk di dalam KopDes nanti ada gerai pangan, klinik, apotek, cold storage sampai penjualan elpiji 3 kilogram. Termasuk SPHP beras, jadi masyarakat tidak akan kesulitan lagi,” terang Arief.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa langkah pemerintah dengan memasifkan KopDes/Kel Merah Putih agar masyarakat bisa menikmati pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Selama ini kalau mau SPHP beras ke mana, kan ke pasar-pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat tidak dapat. Kita mau operasi pasar, taruh di pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat dapatnya mahal. Sekarang tidak begitu. Koperasi Desa Kelurahan ada. Kita mau operasi pasar, langsung dikirim ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya.

  • Gerakan Pangan Murah dan SPHP aksi konkret stabilitas pangan

    Gerakan Pangan Murah dan SPHP aksi konkret stabilitas pangan

    Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto (kiri) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/6/2025). ANTARA/HO-Humas Bapanas

    Bapanas: Gerakan Pangan Murah dan SPHP aksi konkret stabilitas pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 12:29 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan gerakan pangan murah (GPM), penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga fasilitasi distribusi merupakan aksi konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

    Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan upaya lainnya dalam menjaga stabilitas harga pangan yakni pemantauan dan pengawasan harga pangan, serta monitoring dan evaluasi (Monev) di pasar dan ritel modern.

    “Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait terus melaksanakan berbagai aksi nyata di lapangan,” kata Andriko dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menekan harga pangan agar sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat konsumen.

    Andriko menyebutkan hingga pertengahan Juni 2025, pemantauan dan pengawasan harga telah dilakukan bersama 1.053 petugas di daerah.

    Kemudian, GPM telah diselenggarakan sebanyak 3.817 kali, penyaluran beras SPHP telah mencapai 181.173 ton atau 60,39 persen dari target penyaluran 1,5 juta ton di tahun ini.

    Dia juga mengatakan bahwa Perum Bulog ke depan akan bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk penyaluran SPHP jika sudah beroperasi penuh.

    Untuk menjaga harga daging dan telur sesuai HAP, Bapanas mendorong kolaborasi peternak dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis melalui business matching di berbagai daerah.

    “Diperlukan pemetaan data peternak dan SPPG, serta pelaksanaan business matching antara SPPG dan produsen atau peternak di daerah sentra guna mempercepat penyerapan program bagi peternak rakyat,” ujarnya.

    Sementara itu, untuk mengurangi disparitas harga cabai, kata Andriko, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menginisiasi pengkajian penetapan standar harga antarwilayah serta pemanfaatan inovasi guna menjaga daya simpan produk dan stabilisasi pasokan.

    Langkah konkret akan dilakukan untuk menekan disparitas harga komoditas pangan, khususnya di wilayah Indonesia Timur, melalui kebijakan penetapan standar harga antarwilayah secara bertahap dan terukur.

    Selain itu, pemanfaatan inovasi seperti senyawa chitosan akan diterapkan untuk memperpanjang umur simpan serta menjaga kualitas cabai, guna mendukung stabilitas pasokan dan harga di berbagai daerah.

    “Senyawa chitosan akan dimanfaatkan untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas cabai,” kata Andriko.

    Sumber : Antara

  • Terkesima Studio Baru BTV, Kepala Bapanas Singgung Swasembada Pangan

    Terkesima Studio Baru BTV, Kepala Bapanas Singgung Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan kekagumannya seusai mengunjungi studio terbaru milik B-Universe bertajuk “Semesta” di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK 2), Tangerang, Senin (16/6/2025).

    Studio ini menjadi pusat produksi berita bagi BeritaSatu TV, BTV, Investor Daily, dan media lainnya di bawah naungan B-Universe. “Hari ini saya mendapatkan kemuliaan bisa hadir di studio baru di B-Universe. Kesan saya, studio ini sangat luar biasa,” ujar Arief kepada Beritasatu.

    Arief menekankan pentingnya peran media sebagai penyampai informasi yang mencerahkan publik dan mengkampanyekan hal-hal positif bagi bangsa.

    “Harapan saya, B-Universe bisa menjadi media terdepan yang menginformasikan dan mengkampanyekan hal-hal baik. Bisa sharing, mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Saya rasa B-Universe sudah on track untuk itu,” tambahnya.

    Menurut Arief, tampilan baru B-Universe diharapkan mampu menempatkan media ini sebagai pemain utama yang tetap relevan di tengah gempuran platform digital.

    “Selamat atas penampilan baru di B-Universe. Semoga makin menemukan posisi sebagai media arus utama yang relevan, serta memperkuat eksistensi sebagai sumber informasi yang kredibel dan terpercaya,” ucapnya.

    Kunjungan Arief menjadi bagian dari rangkaian program Beritasatu Utama Spesial, yang menampilkan para pejabat publik, tokoh ekonomi, hingga direksi korporasi sebagai pembawa acara.

    Dalam kesempatan ini, Arief tampil membawakan program Investor Daily Talk pukul 14.00 WIB, dengan topik mengenai masa depan swasembada pangan nasional, selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Peresmian studio “Semesta” menjadi simbol ekspansi dan komitmen B-Universe dalam menghadirkan konten informatif dan inspiratif. Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita menyebut, langkah ini mencerminkan semangat untuk terus tumbuh di tengah dinamika industri media.

    “Langkah ini menguatkan komitmen kita untuk berbuat yang terbaik. Kita akan mengisi layar kaca dan berita dengan hal-hal yang menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat luas,” ungkap Enggartiasto.

    Studio baru ini diharapkan menjadi motor utama produksi konten berkualitas yang mencerahkan dan membangun optimisme nasional.

  • Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengusulkan agar suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani tebu diturunkan menjadi 3% dari sebelumnya 6%. Usulan itu dilakukan guna mendukung percepatan swasembada gula.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, usulan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada Kamis (13/6/2025) untuk mendukung pencapaian swasembada gula.

    “Kalau bisa, [KUR] jangan 6% tapi 3%, itu usulan Pak Mentan [dalam rakortas],” kata Arief kepada Bisnis, dikutip Jumat (13/6/2025). 

    Usulan tersebut telah disepakati dalam rakortas yang digelar bersama Kemenko Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait pada Kamis (13/6/2025).

    Selanjutnya, kata Arief, usulan tersebut akan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengingat skema KUR diatur oleh kementerian yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu.

    “KUR itu kan skemanya ada di Kementerian Perekonomian, nanti mesti dibahas dulu kan di sana,” ujarnya.

    Selain mengusulkan pemangkasan suku bunga KUR untuk petani tebu, pemerintah juga tengah merombak sejumlah aturan untuk mendorong swasembada gula.

    Aturan itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan Keputusan Presiden (Keppres) No.15/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 

    “Oleh karena itu, perlu disempurnakan Perpres No.40/2023 mengenai swasembada gula. Kemudian, Keppres No.15/2024 mengenai satgas percepatan swasembada gula,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Zulhas menyebut, proses revisi kedua aturan ini tengah berlangsung. Dia mengharapkan adanya perubahan dalam peraturan tersebut dapat membantu Indonesia untuk mencapai swasembada gula dalam waktu dekat.

    Selain itu, kata dia, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada gula dalam 3 tahun mendatang atau pada 2028, dengan produksi mencapai sekitar 5 juta ton. 

    “Semoga dalam 3 tahun ini kita bisa swasembada [gula], jumlahnya kira-kira 5 juta ton,” ujarnya.

  • Gerakan belanja nasional targetkan Rp60 triliun lewat `Holiday Sale 2025`

    Gerakan belanja nasional targetkan Rp60 triliun lewat `Holiday Sale 2025`

    Gerakan belanja nasional targetkan Rp 60 triliun lewat `Holiday Sale 2025`

    Ritel dan UMKM Bersatu

    Gerakan belanja nasional targetkan Rp60 triliun lewat `Holiday Sale 2025`
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 13:00 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) resmi meluncurkan program Holiday Sale 2025, sebuah inisiatif gerakan belanja nasional yang digelar selama satu bulan mulai 13 Juni hingga Juli 2025. Program ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Hari Ritel Nasional 2025 dan menargetkan nilai transaksi hingga Rp 60 triliun yang melibatkan jaringan ritel modern, pusat perbelanjaan, serta pelaku usaha kecil dan menengah dari seluruh Indonesia.

    Pembukaan Holiday Sale 2025 berlangsung meriah di gerai Indomaret Fresh Drive Thru Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang, Jumat (13/6/2025). Ditandai dengan peluncuran simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo dan juga Ketua Umum Aprindo, Solihin.  Perwakilan Kementerian UKM dan Kementerian Dalam Negeri juga turut serta dalam momentum penting yang menegaskan sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam membangkitkan kembali sektor ritel nasional.

     

    Mengangkat tema nasional “Retail Revival: Local Roots, Global Moves”, Ketua Umum Aprindo, Solihin menjelaskan, program ini menitikberatkan pada kebangkitan sektor ritel Indonesia melalui kekuatan lokal dan koneksi global. Holiday Sale 2025 difokuskan untuk membangkitkan semangat berbagi dan solidaritas pasca-Ramadan serta liburan panjang, dengan mendorong pembelian kebutuhan pokok dan produk-produk unggulan dari pelaku UMKM lokal.

     

    “Melalui keterlibatan aktif ritel nasional dan daerah, kegiatan ini menawarkan diskon menarik dan berbagai gimmick promosi untuk menarik minat belanja masyarakat,” katanya.

    Salah satu keunikan dari peluncuran Holiday Sale 2025 adalah penyelenggaraan live streaming yang menghubungkan para menteri secara langsung dengan perwakilan ritel dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya adalah Alfamart cabang Solo di Jawa Tengah, Indomaret cabang Bali, Indogrosir di Gorontalo, Kaisar Mart di Pontianak Kalimantan Barat, dan Ramayana di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Para pelaku ritel ini menyampaikan langsung antusiasme dan kesiapan mereka menyambut lonjakan belanja masyarakat selama periode Holiday Sale.

    Selain fokus pada transaksi ritel, acara ini juga menghadirkan pameran 30 UMKM GO to Modern Ritel binaan Aprindo di wilayah Tangerang Selatan, termasuk showcase dua mitra UMKM di bidang kuliner, serta pameran 60 UMKM yang tergabung dalam program UMKM  Pangan Award. Keseluruhan kegiatan ini menegaskan bahwa gerakan belanja nasional bukan sekadar momentum konsumsi, namun juga penguatan kapasitas UMKM untuk naik kelas dan masuk ke rantai pasok ritel modern.

    Puncak acara ditandai dengan deklarasi bersama empat kementerian—Menko Perekonomian, Mendag, Kemen UKM dan Kemendagri dan juga Bapanas—yang menandatangani komitmen pembinaan dan pendampingan produk UMKM. Deklarasi ini sekaligus menjadi fondasi kerja sama jangka panjang dalam mendorong kurasi, pemasaran, dan pengembangan produk lokal di jaringan ritel modern melalui skema business matching antara pelaku ritel dan UMKM.

    Aprindo juga menggandeng Kemenkominfo dan BPS untuk memantau transaksi serta antusiasme masyarakat secara real-time melalui dashboard pemantauan nasional. Selain itu, kampanye digital bertajuk “Gerakan Belanja Nasional” diluncurkan melalui media sosial dan kanal komunitas guna mengedukasi dan membangun kesadaran publik tentang pentingnya membeli produk dalam negeri.

    “Dengan Holiday Sale 2025, Aprindo berharap ritel Indonesia tidak hanya menjadi sektor konsumsi terbesar dalam struktur PDB nasional, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam transformasi ekonomi inklusif yang berbasis pada pemberdayaan produk lokal dan kemitraan berkelanjutan antara pelaku besar dan kecil,” pungkas Solihin.

    Untuk diketahui, Holiday Sale 2025 adalah salah satu rangkaian dari Hari Ritel Nasional (HRN) 2025, yang puncaknya akan diperingati pada 11 November 2025. HRN merupakan momen tahunan apresiasi terhadap kontribusi sektor ritel dalam perekonomian nasional. Tahun ini, HRN mengangkat semangat transformasi ritel yang inklusif dan berbasis digital, dengan berbagai agenda utama seperti: Forum & Expo, Online Class Series untuk UMKM Indonesia dan Kurasi UMKM Go-to-Modren, hingga rangkaiannya mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2025.

    Sumber : Elshinta.Com