Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo Adi

  • Hari Ini Peternak Bisa Beli Jagung di Bulog Rp 5.500/Kg

    Hari Ini Peternak Bisa Beli Jagung di Bulog Rp 5.500/Kg

    Jakarta –

    Pemerintah resmi meluncurkan jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp 5.500/kilogram (kg) untuk peternak ayam petelur dan pedaging. Langkah ini dilakukan karena saat ini harga jagung sebagai bahan pakan ternak tengah melonjak.

    “Hari ini ada jagung ini ready stock dan siap didistribusikan 52.400 ton. Anggaran yang disiapkan Badan Pangan Nasional Rp 78 miliar. Jadi nggak usah khawatir Peternak mandiri, peternak rakyat ini menjadi prioritas sampai dengan akhir tahun ini,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam konferensi pers di Badan Pangan Nasional, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

    Arief mengatakan peternak dapat membeli SPHP jagung langsung ke Perum Bulog. Dia menjelaskan harga Rp 5.500/kg bisa diterima karena sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah.

    “Badan Pangan Nasional menyiapkan skema Rp 5.500/kg dan dibuatkan skema sedemikian rupa, sehingga Rp 5.500 itu petani bisa terima di situ ada komponen ongkos kirim, pengiriman dan lain-lain, itu pemerintah yang tanggung,” tegasnya.

    Saat ini stok jagung di gudang Perum Bulog sebanyak 70.000 ton. Dengan pendistribusian 52.400 ton untuk peternak ayam, maka masih ada ketersediaan stok di gudang Bulog.

    “Untuk stabilisasi jagung juga sama, Bulog punya stok sekitar 70.000 ton, yang 52.000 ini kita mau lepas. Mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita peternak petelur,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri (Blitar Kediri Tulungagung Malang Trenggalek) Eti Marlina mengungkap saat ini harga jagung untuk pakan peternak telah melonjak ke level Rp 6.000/kg sampai Rp 8.000/kg. Padahal harga acuan pembelian (HAP) jagung saat ini ditentukan Rp 5.500/kg.

    “Ini sangat membantu kami, Bapak-Ibu semua di mana jagung sudah menyentuh harga Rp 6.000, Rp 7.000, Rp 8.000. Dan besar harapan kami, ini akan membuat harga jagung jadi stabil dan peternak, terutama mikro kecil, UMKM. Itu bisa segera menikmati harga jagung dengan harga wajar. Kami tidak minta harga murah, tapi harga wajar,” terangnya.

    Tonton juga video “Polres Kebumen Distribusikan 50 Ton Hasil Panen Jagung Koperasi” di sini:

    (ada/rrd)

  • Menkeu Purbaya Siap Tambah Bansos Jika ada Anggaran Nganggur – Page 3

    Menkeu Purbaya Siap Tambah Bansos Jika ada Anggaran Nganggur – Page 3

    Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 6,5 triliun untuk mengalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng mulai Oktober 2025.

    Adapun, bantuan sosial (bansos) yang akan dibagikan 10 kilogram (kg) beras ditambah 2 liter minyak goreng MinyaKita untuk masing-masing penerima manfaat.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran khusus untuk bansos MinyaKita sebesar Rp 1,1 triliun. Dana ini untuk menyediakan 2 liter MinyaKita perbulan per penerima sebanyak 18,27 juta penerima.

    “Rp 6,5 triliun itu untuk bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak goreng. Kalau bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp 1,1 triliun. Lalu sekitar Rp 5,3 triliun untuk bantuan pangan beras. Jadi totalnya Rp 6,5 triliun,” kata Arief di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (23/9/2025).

  • Purbaya Tantang DPR Soal Bansos Minyak Goreng: Kenapa Enggak 5 Liter Sekalian? – Page 3

    Purbaya Tantang DPR Soal Bansos Minyak Goreng: Kenapa Enggak 5 Liter Sekalian? – Page 3

    Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 6,5 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng, yang akan dimulai Oktober 2025.

    Bantuan sosial yang akan dibagikan adalah 10 kg beras ditambah 2 liter minyak goreng MinyaKita untuk masing-masing penerima manfaat.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran khusus untuk bansos MinyaKita sebesar Rp 1,1 triliun. Dana ini digunakan untuk menyediakan 2 liter MinyaKita per bulan bagi 18,27 juta penerima.

    “Rp 6,5 triliun itu untuk bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak goreng. Kalau bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp 1,1 triliun. Lalu sekitar Rp 5,3 triliun untuk bantuan pangan beras. Jadi totalnya Rp 6,5 triliun,” kata Arief di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (23/9/2025).

  • Anggaran Bansos Beras-Minyak Goreng Rp6,5 Triliun Cair Oktober-November

    Anggaran Bansos Beras-Minyak Goreng Rp6,5 Triliun Cair Oktober-November

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp6,5 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng merek Minyakita sepanjang Oktober—November 2025.

    Diketahui, penerima bantuan pangan (PBP) bakal menerima bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan dan Minyakita 2 liter per bulan pada periode Oktober—November 2025.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut rencananya akan dilakukan secara one shoot atau sekali salur sekaligus.

    “Jadi sudah diputuskan bantuan pangan minyak goreng 2 liter dikali 2 bulan, berarti totalnya 4 liter. Penyalurannya kita ingin satu kali saja. Total anggarannya sekitar Rp6,5 triliun,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (23/9/2025).

    Arief merincikan, total anggaran bantuan pangan Rp6,5 triliun itu terdiri dari minyak goreng sekitar Rp1,1 triliun dan Rp5,3 triliun untuk bantuan pangan beras.

    Nantinya, bansos beras akan mendistribusikan sebanyak 365.500 ton untuk alokasi Oktober dan November. Berikutnya, sebanyak 73.100 kiloliter minyak goreng akan disalurkan ke 18,27 PBP se-Indonesia di Oktober.

    Arief menjelaskan, langkah penambahan komoditas minyak goreng dalam paket bantuan pangan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah.

    Lebih lanjut, Bapanas akan segera mengajukan usulan anggaran pelaksanaan program kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini mengingat anggaran untuk bantuan pangan ada di Bapanas.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran telah disiapkan oleh Kemenkeu untuk program bantuan pangan Oktober dan November.

    “Ini targetnya kepada 18,3 juta KPM [Keluarga Penerima Manfaat]. [Anggarannya] sudah dipersiapkan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa]. Jadi 2 liter dari 18 juta, itu dikali, 2 liter 2 paket jadi 4 liter [Minyakita],” tandas Airlangga.

  • Bapanas ajukan tambahan anggaran Rp6,5 triliun untuk bantuan pangan

    Bapanas ajukan tambahan anggaran Rp6,5 triliun untuk bantuan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajukan tambahan anggaran Rp6,5 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung penyaluran program bantuan pangan periode Oktober-November 2025.

    Tambahan dana tersebut dibutuhkan guna menyalurkan beras 10 kilogram dan minyak goreng Minyakita sebanyak dua liter bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi merinci kebutuhan anggaran terdiri atas Rp5,3 triliun untuk beras dan Rp1,1 triliun untuk minyak goreng.

    “Bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak dua liter, kali dua liter, kan satu kali kirim, dua liter. Buat dua bulan berarti empat liter. Itu sekitar Rp1,1 (triliun), sama Rp5,3 (triliun). Jadi total Rp6,5 (triliun),” ujarnya.

    Bantuan pangan akan disalurkan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola Bulog dan BUMN pangan lainnya.

    Hingga 24 Agustus 2025, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog tercatat mencapai 3,91 juta ton.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penambahan minyak goreng bakal memperkuat program bantuan pangan yang selama ini hanya berupa beras.

    “Bantuan pangan tadi ditambahkan selain 10 kilogram beras, untuk dua bulan ditambahkan dua liter Minyakita. Targetnya kepada 18,3 juta KPM,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan anggaran untuk program tersebut.

    “Anggarannya sudah ada,” katanya.

    Program bantuan pangan beras dan minyak goreng merupakan bagian dari 17 paket kebijakan ekonomi pemerintah yang digulirkan untuk 2025-2026.

    Kebijakan ini ditujukan guna mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, menjaga ketahanan pangan rumah tangga, sekaligus membantu mengendalikan inflasi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Bakal Guyur Bansos Beras dan Minyak Goreng, Cek Jadwalnya!

    Pemerintah Bakal Guyur Bansos Beras dan Minyak Goreng, Cek Jadwalnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera mengguyur bantuan pangan (bansos) berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan beras 10 kilogram direncanakan akan ditambahkan dengan minyak goreng 2 liter setiap bulan. Dia menjelaskan bahwa bantuan tersebut menjadi salah satu keberpihakan pemerintah agar daya beli masyarakat berkembang.

    Arief menargetkan bansos beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter akan mulai digelontorkan pada Oktober 2025. Dia juga memastikan paket bansos tersebut berkualitas baik.

    Diketahui, pemerintah resmi memperpanjang bantuan pangan beras selama 2 bulan, yakni periode Oktober dan November 2025. Dalam hal ini, bantuan pangan yang diberikan berupa beras 10 kilogram untuk 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kami siapkan yang baik buat masyarakat,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Terkait mutu, lanjut Arief, pihaknya memastikan bantuan pangan yang diterima masyarakat harus dalam kualitas naik

    “Bantuan pangan itu tidak boleh jelek. Tentunya nanti untuk beras dan minyak goreng juga harus sama-sama baik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa program bantuan pangan akan menggunakan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) yang dikelola oleh BUMN Pangan.

    Tercatat, per 19 September, total CPP dalam bentuk beras mencapai 3,91 juta ton. Sementara itu, minyak goreng sebanyak 7.000 kiloliter di Perum Bulog dan 48 kiloliter di ID Food.

    Arief menuturkan, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan pangan tetap melibatkan banyak pihak. Mereka di antaranya Komisi IV DPR, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Nanti setelah ada penugasan dari Badan Pangan Nasional, itu Bulog kan beras atau bisa juga semisal diputuskan minyak goreng oleh Bulog atau ID Food, nanti mereka upload ke sistem untuk verifikasi dari BPKP dan tentunya ada BPK juga,” jelasnya.

    Dia menjelaskan, mekanisme ini dilakukan agar bantuan pangan tepat sasaran.

    “Jadi mekanisme ini cukup baik. Ini supaya masyarakat mendapatkan produk yang tepat sasaran, tepat waktu, dan kualitas yang baik. Itu yang kita upayakan terus-menerus,” pungkasnya.

  • Siap-siap! Pemerintah Segera Guyur Bansos Beras 10 Kg & Minyak Goreng 2 Liter

    Siap-siap! Pemerintah Segera Guyur Bansos Beras 10 Kg & Minyak Goreng 2 Liter

    Jakarta –

    Pemerintah terus melanjutkan program bantuan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dua jenis bantuan yang akan disalurkan adalah beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan.

    Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan pemerintah bersiap menyalurkan bantuan tersebut mulai Oktober. Ia juga menjamin bahwa bantuan beras dan minyak goreng yang diberikan memiliki kualitas baik.

    “Seperti diketahui, bantuan pangan beras untuk Oktober dan November sudah disetujui, dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dalam dinamikanya, kemarin ada usulan dari Ketua Banggar DPR untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kita siapkan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Arief dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

    Ia menegaskan, kualitas beras dan minyak goreng yang akan disalurkan dipastikan dalam kondisi baik.

    “Terkait mutu, pastinya harus baik. Bantuan pangan itu tidak boleh jelek. Nantinya, beras dan minyak goreng yang disalurkan harus sama-sama berkualitas. Badan Pangan Nasional akan menyampaikan ini dalam Rakortas, kemudian diputuskan bersama, termasuk soal anggaran, jumlah penerima, dan spesifikasi produk. Jadi, perlu melibatkan banyak kementerian dan lembaga,” jelasnya.

    Program bantuan pangan ini akan menggunakan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh BUMN pangan. Per 19 September, cadangan beras CPP tercatat mencapai 3,91 juta ton, sementara stok minyak goreng tersedia sebanyak 7.000 kiloliter di Perum Bulog dan 48 kiloliter di ID FOOD.

    Arief juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program bansos ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komisi IV DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Nanti setelah ada penugasan dari Badan Pangan Nasional-entah itu beras oleh Bulog atau minyak goreng oleh Bulog atau ID FOOD-mereka akan unggah data ke sistem untuk diverifikasi oleh BPKP dan BPK. Mekanisme ini cukup baik, agar masyarakat menerima produk yang tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas. Itu yang terus kita upayakan,” pungkas Arief.

    Tonton juga video “Komisi IV DPR Ungkap Biang Kerok Harga Beras Naik” di sini:

    (ada/rrd)

  • Bansos Beras Bakal Ditambah Minyak Goreng – Page 3

    Bansos Beras Bakal Ditambah Minyak Goreng – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) harus dipastikan baik. Tak hanya penyimpanan, penyaluran beras pun harus layak konsumsi di tangan masyarakat.

    Arief mengatakan, mandat yang diemban Bulog adalah memastikan beras dalam kualitas yang baik. Mengingat, CBP menjadi instrumen penting untuk melakukan intervensi harga pasar sewaktu-waktu dibutuhkan.

    “CBP harus dikelola secara hati-hati, bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena dalam setiap penugasan, baik untuk intervensi pasar, bantuan pangan, maupun penanganan bencana, beras yang disalurkan harus layak konsumsi dan memenuhi standar mutu,” kata Arief, mengutip keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).

     

  • Bapanas Ingatkan Produksi Padi Berpotensi Turun pada November 2025 – Januari 2026

    Bapanas Ingatkan Produksi Padi Berpotensi Turun pada November 2025 – Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan pangan agar lebih waspada dalam menghadapi dinamika ketersediaan dan harga pangan pokok, khususnya beras.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa menjelang akhir 2025 hingga awal 2026, tren produksi padi lazimnya akan lebih rendah dibandingkan rerata konsumsi masyarakat.

    “Kita semua perlu melihat pentingnya pengelolaan stok pangan dan memperhatikan tren produksi, karena pada periode November, Desember 2025, dan Januari 2026, produksi padi bulanan secara historis berada di bawah tingkat konsumsi bulanan,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (21/9/2025).

    Arief lantas memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari–September 2025 mencapai 28,22 juta ton beras, naik 12,7% dibandingkan periode sama tahun lalu.

    Apabila dibandingkan dengan konsumsi beras yang mencapai 23,21 juta ton, maka neraca produksi-konsumsi pada periode tersebut surplus sekitar 5,01 juta ton. Menurutnya, hal ini menjadi capaian positif di satu sisi.

    “Namun, kita juga tidak boleh lengah, sebab memasuki November 2025 hingga Januari 2026, produksi padi biasanya mengalami penurunan. Sementara rata-rata konsumsi bulanan mencapai 2,5 juta ton. Di titik inilah kita harus hati-hati menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar,” tuturnya.

    Di samping itu, dia juga menggarisbawahi pentingnya pengendalian harga pangan. Arief menyebut harga beras medium terutama di Zona 1 mulai dapat ditekan mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar pemerintah baik pusat maupun daerah, Perum Bulog, hingga pelaku usaha terus meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan harga pangan.

    “Kunci utamanya adalah memantau data dengan cermat, memastikan distribusi berjalan lancar, dan bila diperlukan melakukan langkah intervensi, baik lewat operasi pasar maupun penyerapan hasil petani. Dengan begitu, kita bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen,” pungkas Arief.

    Adapun, pemerintah tengah mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 19/2025 yang diteken pada 5 Agustus 2025 lalu. 

    Dalam keputusan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. 

    Tim koordinasi yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden ini memiliki tugas salah satunya untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan.

  • Bansos Pangan Lanjut 2 Bulan, Pemda Diminta Cek Lagi Data Penerima – Page 3

    Bansos Pangan Lanjut 2 Bulan, Pemda Diminta Cek Lagi Data Penerima – Page 3

    Per 17 September, realisasinya telah tersalurkan sebanyak 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari total target 365,5 ribu ton. Adapun daerah yang belum tuntas dikarenakan sebagian besar memiliki tantangan geografis, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses penyaluran.

    Sebagai salah satu impak positif penyaluran bantuan pangan beras dapat terlihat pada pergerakan inflasi beras secara bulanan.

    Inflasi beras secara bulanan di Juli 2025 berada di 1,35 persen dan menjadi angka tertinggi selama 2025. Kendati begitu, inflasi beras berhasil ditekan dan pada Agustus 2025 menjadi lebih rendah di angka 0,73 persen.

    Arief Prasetyo Adi menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR RI. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.

    “Pelaksanaan bantuan pangan beras sebelumnya, pemerintah melakukan monitor dan evaluasi bersama Komisi IV DPR RI. Jadi Komisi IV DPR RI ikut mengawasi di lapangan. Mereka langsung melihat penyalurannya ke penerima dan kalau dirasa ada yang kurang sesuai, langsung disampaikan,” ungkap Arief.