Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo Adi

  • Tahun Depan RI Tak Bakal Impor Beras, Ini Alasannya

    Tahun Depan RI Tak Bakal Impor Beras, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Indonesia tidak akan mengimpor beras pada tahun depan. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pun membeberkan alasannya.

    “(Tahun) 2025 tidak ada impor beras. (Optimis nggak impor?) Iya dong, tahun depan 2025, tidak ada impor beras,” kata Arief saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Arief menjelaskan seluruh pihak terkait akan berfokus pada meningkatkan produksi beras. Salah satunya, dengan mencetak sawah seluas 750 ribu hektar per tahun. Berdasarkan pernyataan Menteri Pertanian, Arief menyebut program cetak sawah itu akan dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari 2025 hingga 2027.

    Hasilnya, Indonesia akan mendapatkan tambahan produksi beras sebanyak 2,5 juta ton per tahun. Bahkan dia menyebut Indonesia berpotensi ekspor beras apabila program tersebut berhasil dijalankan.

    “Kita semua sedang fokus 750 ribu hektare ditanduri, ditanam. Nah itu impact-nya adalah 2,5 juta ton tambahan tiap tahun. Kalau kita sudah ada tambahan 2,5 juta ton, kebutuhan kita 30 juta ton. Berarti 32,5 kita sudah tidak perlu impor. Tahun depannya nambah lagi 2,5 juta ton, berarti kan 5 juta ton. Menteri Pertanian ya, ini saya kutip ya. Berarti 5 juta ton kita sudah bisa ekspor,” jelas Arief.

    Lebih lanjut, pemerintah juga terus menyiapkan fasilitas penunjang untuk rencana tersebut, mulai dari gudang beras hingga alat pengering. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyiapkan data produksi padi melalui metode Kerangka Sampe Area (KSA). Dengan metode tersebut, Arief menilai pemerintah bisa memprediksi produksi beras setiap tiga bulan ke depan.

    “(KSA) itu forecast 3 bulan ke depan. Di mana kalau kita menanam padi, itu ada fase vegetatif. Saat belum sampai berbuah, kemudian dia bulirnya keluar. Itu namanya fase generatif. Nah, itu setiap 3 bulan ke depan kita udah tahu itu hasil yang kita omongin tadi, itu 3 bulan ke depan. Jadi nanti per 3 bulan ada,” jelas Arief.

    Meski produksi beras dalam negeri digeber, Arief memastikan harga gabah di tingkat petani tidak jatuh. Hal ini telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir saat Indonesia mengimpor beras.

    “Harga gabah, walaupun kemarin kita mengimpor, harga gabah nggak pernah di bawah Rp 6 ribu kok sekarang. Berarti importasinya terukur. Tapi itu kan kemarin, karena kita El Nino karena climate change,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Siap-siap! Bansos Beras Bakal Disalurkan Desember

    Siap-siap! Bansos Beras Bakal Disalurkan Desember

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan program bantuan pangan beras akan disalurkan pada Desember. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut program tersebut kini bernama Penerima Bantuan Pangan (PBP).

    Arief menjelaskan sebanyak 220 ribu ton beras akan disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun jumlah bansos berbentuk beras 10 kilogram (kg).

    “Yang jelas bulan Desember, jangan lupa ada lagi bantuan pangan buat 22 juta penerima bantuan pangan. Seperti biasa, 10 kilo untuk 220 ribu ton satu bulan Desember,” kata Arief saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Program bantuan pangan beras ini diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

    Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

    Pada kesempatan yang berbeda, Arief juga memastikan program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan Arief dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

    Arief pun meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

    “Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan,” kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    (kil/kil)

  • Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono angkat bicara soal wacana
    swasembada pangan
    dipercepat pada tahun 2027.
    Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu, target percepatan swasembada pangan bisa diwujudkan pada 2027.
    “Kita pernah swasembada beras 2017, 2019, 2020, dan 2021. Kami maunya swasembada ini longlasting,” kata dia usai acara konsolidasi tim pemenangan calon kepala daerah Partai Gerindra di Wisma Sejahtera, Kota Magelang, Jateng, Kamis (21/11/2024).
    Sudaryono membantah, proyek yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu terlalu ambisius.
    “Kata Bung Karno, kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun tidak sampai langit, kamu jatuh di antara bintang-bintang,” cetusnya.
    Dalam kesempatan itu, dia membeberkan tiga masalah besar pertanian, yakni soal pupuk, air, dan harga komoditas pertanian yang sering rendah.
    “Kasih kami waktu sedikit (untuk membenahi semua masalah pertanian),” ucap dia.
    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas percepatan swasembada pangan pada 2027 merupakan perintah Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.
    “Perintah Presiden swasembada 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (tapi) 2027,” kata Zulhas usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
    “Jadi tinggal tahun depan kan, tahun satunya sudah tuh, sampai. Jadi kita punya waktu dua tahun. Dua tahun harus bekerja keras,” lanjutnya.

    Untuk mencapai target tersebut, Zulhas mengumpulkan para menteri di bidang pangan membahas beberapa peraturan, pada hari ini.
    Hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdaganga Budi Santoso, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono.
    “Kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi. Pertama, ada beberapa usulan mengenai peraturan presiden (perpres), ada perpres mengenai neraca komoditas, perpres mengenai penyaluran pupuk subsidi,” kata Zulhas.
    Lalu, ada usulan kewenangan Bapanas dan Badan Karantina Nasional diatur oleh Menteri Pertanian.
    “Kemudian, Badan Usaha Bidang Pangan juga tadi usulan Pak Menteri Pertanian untuk di bawah kepemimpinan Kementerian Pertanian,” tutur Zulhas.
    Perum Bulog yang akan bertransformasi sebagai lembaga di bawah Presiden Prabowo langsung juga dibahas dalam rapat selama lebih kurang dua jam itu.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana mengatasi persoalan kekurangan pangan dalam waktu tiga tahun mendatang.
    Hal itu disampaikan Presiden saat berbicara pada sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (18/11/2024) waktu setempat.
    Selain mengatasi kekurangan pangan, Prabowo juga menegaskan pemerintah Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu empat tahun ke depan.
    Sehingga dalam lima tahun yang akan datang, Indonesia sudah bisa berkontribusi mengatasi persoalan kemiskinan dan kelaparan di dunia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tahun Depan PPN 12%, Harga Beras Bakal Ikut Naik?

    Tahun Depan PPN 12%, Harga Beras Bakal Ikut Naik?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12% akan sedikit berdampak pada mahalnya harga beras pada 2025. Adapun, kenaikan tarif PPN ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan harga beras diperkirakan akan sedikit berdampak, meski komoditas ini dibebaskan dari pengenaan PPN 12%.

    Seperti diketahui, dalam Pasal 4A ayat (2) UU No. 7/2021 salah satunya kelompok barang yang tidak dikenakan PPN adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang merupakan objek pajak dan retribusi daerah. 

    Dia menjelaskan kenaikan harga beras ini bisa terjadi dipengaruhi dari komponen lain seperti ongkos produksi, salah satunya biaya logistik. Pasalnya, untuk mendistribusikan beras ke setiap lokasi memerlukan kendaraan pengangkut.

    “Misalnya BBM naik. Kan beras ini diangkutnya pakai kendaraan, walaupun tidak langsung, tapi pasti akan ada impact-nya. Walaupun nanti bisa diukur lah,” jelas Arief saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Dia kembali mencontohkan, jika beras itu didistribusikan ke ritel, maka akan dikenakan biaya berupa tarif PPN. “Walaupun berasnya sendiri [harganya] enggak naik, tapi kan ada komponen-komponen lain naik,” terangnya.

    Ini artinya, beras akan masuk ke komponen barang ritel yang bernilai tambah sehingga harus ikut membayar pajak. “Berarti kan pasti ada impact-nya, walaupun enggak signifikan,” jelasnya.

    Namun demikian, Arief menuturkan bahwa kebijakan peningkatan tarif PPN menjadi 12% ini sudah diperhitungkan dengan cermat oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    Merujuk laman resmi Panel Harga Pangan Bapanas, Selasa (19/11/2024) pukul 17.56 WIB, harga rata-rata beras premium di pedagang eceran turun tipis 0,19% atau sebesar menjadi Rp15.400 per kilogram.

    Penurunan harga juga terjadi pada beras jenis medium yang tembus Rp13.470 per kilogram, atau turun tipis 0,07%. Begitu pula denhgan beras SPHP Bulog yang melandai di harga Rp12.540 per kilogram.

  • Perum BULOG Temui NCL I.P. Timor Leste, Bahas Ketahanan Pangan Negara

    Perum BULOG Temui NCL I.P. Timor Leste, Bahas Ketahanan Pangan Negara

    Jakarta –

    Perum BULOG, diwakili oleh Wakil Direktur Utama Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq dan Direktur Human Capital Sudarsono Harjosoekarto, melakukan pertemuan dengan delegasi dari Centro Logistica Nacional Intittuto Public (NCL I.P.) Timor Leste beserta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Kantor Pusat Perum BULOG. BULOG. Dalam pertemuan ini, kedua pihak itu membahas tentang ketahanan pangan.

    Sekretaris Perusahaan BULOG A. Widiarso menyatakan Delegasi Centro Logistica Nacional Intittuto Public (NCL I.P.) menyampaikan dua agenda yang menjadi tujuan kedatangan ke BULOG.

    “Agenda pertama adalah kerja sama dalam penguatan capacity building dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Timor Leste, seperti manajemen pergudangan, pemberantasan hama, penyimpanan dalam SILO, dan penggilingan. Sedangkan agenda kedua adalah permintaan dari Centro Logistica Nacional Intittuto Public (NCL I.P.) adalah untuk mendapatkan personil ahli dari BULOG untuk menjadi konsultan manajemen dan teknis dalam pengembangan NCL I.P,” jelas Widiarso dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

    Dalam pemaparannya, Centro Logistica Nacional Intittuto Public memiliki tujuan untuk membangun ketahanan pangan di Timor Leste. Tujuan tersebut sama dengan tujuan BULOG untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Saat ini, Centro Logistica Nacional Intittuto Public baru mengelola beras (gabah dan beras) dan kacang-kacangan.

    Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, delegasi Centro Logistica Nacional Intittuto Public melihat kegiatan BULOG mulai dari on-farm (kegiatan Mitra Tani), penggilingan (SPP – SPB), pergudangan (termasuk silo), dan pemberantasan hama. Selain itu, akan dilakukan pelatihan bagi 15 – 20 personil Centro Logistica Nacional Intittuto Public untuk belajar terkait manajemen logistik pangan di BULOG Corporate University.

    Lihat juga video: Jokowi Tunjuk Luhut Urus Bulog untuk Akuisisi Perusahaan Beras di Kamboja

    (prf/ega)

  • Bapanas Minta Tambahan Rp 31 T buat Bansos Beras-Telur

    Bapanas Minta Tambahan Rp 31 T buat Bansos Beras-Telur

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran Rp 31 triliun pada 2025. Tambahan itu untuk pelaksanaan bantuan pangan beras hingga bantuan stunting berupa daging ayam dan telur.

    Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, rencananya bantuan pangan beras diberikan selama enam bulan pada 2025 kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Ini memang enam bulan untuk bantuan pangan 10 kg (beras) untuk 16 juta KPM. Kalau yang lalu 22 juta KPM,” kata Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (19/11/2024).

    Sementara bantuan pangan stunting diberikan untuk 1,5 juta keluarga risiko stunting (KRS). Bantuan yang juga diberikan selama enam bulan pada 2025 berupa 1 kg daging ayam dan 10 pcs telur ayam.

    Tak hanya itu, tambahan anggaran juga diperlukan untuk penyaluran beras murah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program SPHP juga dilakukan untuk penyaluran jagung dan kedelai kepada peternak dan pengrajin.

    “Kami berharap dukungan bapak ibu pimpinan anggota komisi IV, atas usulan anggaran tersebut,” terangnya.

    Secara rinci, anggaran untuk penyaluran bantuan pangan hingga SPHP beras selama enam bulan sebesar Rp 29,39 triliun, penyaluran SPHP jagung Rp 474 miliar, SPHP kedelai Rp 308 miliar, dan bantuan stunting Rp 831 miliar.

    Sementara pagu anggaran Bapanas 2025 ditetapkan Rp 329,95 miliar atau lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024 sebesar Rp 452,63 miliar.

    (ada/ara)

  • Beras Impor Banjiri RI hingga Oktober 2024, Capai 3,48 Juta Ton

    Beras Impor Banjiri RI hingga Oktober 2024, Capai 3,48 Juta Ton

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan total impor beras hingga Oktober 2024 mencapai 3,48 juta ton atau senilai US$2,15 miliar. Impor beras yang masuk dalam catatan BPS merupakan semua jenis beras yang masuk ke Indonesia.

    “Secara kumulatif, jumlah impor beras Indonesia sebesar 3,48 juta ton dengan nilai US$2,15 miliar,” kata Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (15/11/2024).

    Dia menyampaikan, beras impor yang masuk ke Tanah Air didominasi dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Kendati begitu, dia tidak memerinci lebih jauh volume impor beras yang didatangkan Indonesia dari ketiga negara tersebut.

    Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wahyu Suparyono sebelumnya menyampaikan, 700.000 ton beras impor masuk ke Indonesia pada pertengahan Desember 2024. Beras tersebut merupakan sisa dari penugasan 3,6 juta ton impor pada tahun ini. 

    “Itu harus di Desember lah masuk, pertengahan. Kita lebih cepat lebih baik,” kata Wahyu, Selasa (5/11/2024).

    Wahyu mengungkap hingga Oktober 2024, sebanyak 2,9 juta ton beras impor telah terealisasi. Pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender. Utamanya, dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

    Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1.041.154.300 kilogram atau 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton. Dengan demikian, total kuota impor beras di 2024 ditetapkan sebanyak 3,6 juta ton.  

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kala itu menuturkan, Indonesia harus memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam rangka mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.  

    “Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras],” kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

  • Bapanas komitmen jaga kestabilan pangan hilir demi swasembada nasional

    Bapanas komitmen jaga kestabilan pangan hilir demi swasembada nasional

    Tentunya arah kebijakan pangan akan bermuara pada pencapaian visi swasembada panganJakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi berkomitmen menjaga stabilitas pangan hilir untuk mendukung tercapainya swasembada nasional, memastikan pasokan pangan yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kami di Badan Pangan Nasional siap mendukung visi swasembada pangan sesuai komando Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya arah kebijakan pangan akan bermuara pada pencapaian visi swasembada pangan,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Arief mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dalam kunjungan kerja menyerap aspirasi Kelompok Tani Ngesti Mulyo di Desa Mojorejo, Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Menurut Arief, swasembada pangan optimis dapat tercapai. Namun harus dilakukan dengan kolaborasi yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir.

    Ia mengatakan, di sisi hulu, produksi akan dimaksimalkan oleh Kementerian Pertanian, sedangkan Bapanas siap melanjutkan peran sebagai penjaga stabilitas harga.

    “Dengan kelembagaan baru Kemenko Bidang Pangan, visi swasembada pangan tersebut akan terorkestrasi dengan sangat baik,” ujarnya,

    Arief menyatakan bahwa saat produksi dalam negeri surplus, Badan Pangan Nasional berkomitmen menjaga kepastian harga bagi petani. Fokus utama lembaga ini adalah memastikan harga yang stabil, baik di tingkat petani maupun konsumen.

    Menurutnya, kepastian harga yang baik akan mendorong semangat produktivitas petani, yang menjadi faktor penting dalam mencapai swasembada pangan.

    “Dengan kepastian harga yang baik, maka semangat produktivitas petani pun akan selalu ada. Ini karena pencapaian swasembada pangan salah satunya dipengaruhi oleh tingkat produktivitas,” lanjutnya.

    Salah satu yang dikerjakan Bapanas adalah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras yang selanjutnya dijadikan basis Perum Bulog dalam menyerap produksi dalam negeri.

    Sementara itu, Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja turun langsung menemui petani sebagai langkah konkret untuk memastikan program peningkatan produktivitas beras dalam negeri,

    “Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo guna melihat sejauh mana pelaksanaan program pompanisasi dalam rangka peningkatan produktivitas lahan pertanian,” kata Titiek, panggilan akrab Ketua Komisi IV DPR RI.

    Dia menyebutkan, lokasi itu anggap relevan mengingat pada Agustus 2024, Kabupaten Sukoharjo meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan produktivitas tertinggi kedua nasional.

    Titiek menyebutkan bahwa kunjungan dilakukan untuk menggali informasi dan masukan serta aspirasi terkait program pompanisasi dan upaya peningkatan produksi pertanian padi.

    “Saya juga senang sekali bahwa petani-petani di sini masih semangat, banyak yang muda-muda, 18 persen ya. (Jadi) yang muda bisa ngajak yang lainnya lagi, bahwa pertanian ini menguntungkan, satu tahun sekarang bisa 3 kali (panen). Tentunya keuntungannya bisa bertambah,” kata Titiek.

    Di kesempatan sama, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Bagas Windaryatno mengemukakan perlunya dukungan agar Sukoharjo dapat menjadi kawasan pertanian modern.

    Bagas mengaku bahwa ke depan pihaknya ingin menjadi satu kawasan tanaman padi yang modern. Sehingga dia berharap ada dukungan dari Komisi IV sehingga daerah Sukoharjo yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, bisa didorong untuk maju.

    “Kepada Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, karena di Sukoharjo itu ada dinas pangan yang mengurus hilir, kami di Sukoharjo membutuhkan satu unit bantuan mobil untuk pengawasan keamanan pangan. Mohon kiranya nanti bisa dialokasikan,” kata Bagas.

    Baca juga: ID FOOD siapkan terobosan untuk sukseskan swasembada pangan di 2025
    Baca juga: Mentan pastikan kolaborasi perguruan tinggi di program petani milenial
    Baca juga: Menko Zulkifli: Swasembada pangan tidak boleh ditawar

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bapanas Ungkap Bunga Pinjaman untuk Cadangan Pangan Capai Rp1,9 Triliun

    Bapanas Ungkap Bunga Pinjaman untuk Cadangan Pangan Capai Rp1,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap bahwa Badan Urusan Logistik (Bulog) harus membayar bunga pinjaman perbankan senilai Rp1,9 triliun untuk cadangan pangan Indonesia.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan Bulog harus membayar bunga pinjaman jumbo itu untuk menyediakan cadangan pangan masyarakat.

    Adapun, lanjut dia, Bulog telah mengamankan cadangan pangan sebanyak 1,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan menjelang akhir tahun dan awal tahun.

    Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana, cadangan pangan Indonesia hanya di kisaran 600 ribu ton—800 ribu ton dan ini merupakan alarm bahaya.

    “Tapi ada tapinya, uang yang dipakai untuk cadangan pangan ini adalah uang pinjam bank, jadi Bulog akan membayar bunga bank Rp1,9 triliun,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV di DPR, Rabu (6/11/2024).

    Kendati demikian, Arief menerangkan bahwa langkah ini harus dilakukan agar Indonesia memiliki cadangan pangan untuk menjaga stabilitas pangan di pasar.

    “Ini harus kita lakukan karena pemerintah harus punya cadangan pangan,” jelasnya.

    Terlebih, kebutuhan konsumsi beras di Indonesia adalah sebesar 30,5 juta ton. Di sisi lain, produksinya hanya 31 juta ton. Ini artinya, hanya ada cadangan sekitar 500 ribu ton.

    “Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo menggenjot produksi itu akan menjadi sangat penting dan ini kalau perlu dikeroyok sama kita semua,” terangnya.

  • Bapanas Bantah Harga Pangan RI Paling Tinggi di Asia, Ini Faktanya

    Bapanas Bantah Harga Pangan RI Paling Tinggi di Asia, Ini Faktanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah harga pangan di Indonesia paling mahal dibandingkan di kawasan Asia Tenggara lainnya.

    Hal ini merespons pernyataan dari salah satu anggota DPR Komisi IV yang menyebut masyarakat Indonesia harus merogoh kocek senilai US$4,47 miliar atau Rp69.000 setiap hari untuk mendapatkan pangan bergizi.

    “Kalau harga pangan kita dibilang paling tinggi [di Asia], sebenarnya tidak juga, Pak,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV di DPR, Rabu (6/11/2024).

    Arief membuktikan bahwa dirinya sendiri sudah melakukan pengecekan dengan berkunjung ke beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, hingga Korea. Pada kunjungan itu, Arief mengaku harga pangan yang dijajakan di etalase ritel negara tetangga lebih mahal dibandingkan di Indonesia.

    “Harga di rak [ritel] itu semua kalau kita konversi lebih tinggi dari kita. Jadi saya sampai foto satu-satu untuk menunjukkan bahwa harga pangan kita sebetulnya tidak terlalu mahal,” ungkapnya.

    Kondisi harga pangan di ritel Malaysia per 10 Oktober 2024, misalnya, harga beras premium dibanderol 19,59–23,99 ringgit Malaysia per 5 kilogram (kg). Harganya setara dengan Rp14.104–Rp17.272 per kg jika dikonversikan ke mata uang Indonesia.

    Sementara itu, harga telur ayam di Malaysia adalah 7,8–8,5 ringgit Malaysia per 10 butir, atau sekitar Rp28.080–30.600 per 10 butir.

    Namun, Arief menyadari bahwa harga gula yang dijual di Malaysia lebih murah dibandingkan di Tanah Air. Ini lantaran gula konsumsi yang digunakan Indonesia adalah gula kristal putih. Di Malaysia, harga gula adalah senilai 5,25–5,75 ringgit Malaysia per kg, atau sekitar Rp18.900–20.700 per kg.

    “Kalau gula memang mereka sedikit lebih sedikit murah karena mereka menggunakan refined sugar. Gula konsumsi kita gula kristal putih, kita tidak menggunakan gula rafinasi, tapi gula rafinasi unutk industri,” terangnya.

    Masih di Malaysia, harga minyak goreng sawit dipatok 13,30–17,6 ringgit Malaysia per 2 kg, atau sekitar Rp19.152–25.344 per liter.

    Kemudian, bawang putih (kating) 7,7 ringgit malaysia per 0,5 kg, atau sekitar Rp55.440 per kg. Bawang merah (india) 4,5 ringgit Malaysia per 350 gram, atau sekitar Rp46.285 per kg, Sedangkan cabai merah kriting adalah 2,6 ringgit malaysia per 100 gram atau Rp93.000 per kg.

    “Saya bandingkan sendiri dan saya lihat sendiri angkanya, kecuali daging. Nanti kita cerita soal daging. Soal efisiensi, soal produksi. Sebetulnya daging ayam kendalanya ada di pakannya,” terangnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono menyebut bahwa dalam laporan FAO, harga pangan bergizi Indonesia tertinggi di antara Asia Tenggara.

    “Untuk mendapatkan pangan bergizi masyarakat kita harus mengeluarkan US$ 4,47 atau Rp 69.000 per hari,” tuturnya.

    Sementara itu, kata dia, angka yang terjadi di negara tetangga lebih rendah dibandingkan Indonesia, seperti pengeluaran makan di Thailand US$4,3, Filipina US$4,1, dan Malaysia US$3,5.

    Di sisi lain, dia melanjutkan bahwa ada 183 juta penduduk Indonesia yang tidak bsia mengakses pangan bergizi.