Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo Adi

  • Jelang Panen Raya, Bulog Diminta Optimalkan Serapan Pangan Dalam Negeri – Halaman all

    Jelang Panen Raya, Bulog Diminta Optimalkan Serapan Pangan Dalam Negeri – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya mengoptimalkan panen raya yang akan berlangsung dalam 2-3 bulan ke depan sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Panen raya diperkirakan akan terjadi pada periode Februari-Maret-April. Menurut Arief, panen raya merupakan momentum strategis untuk memperkuat stok pangan nasional. Oleh karena itu, Bulog harus dapat memaksimalkan serapan hasil panen petani dalam negeri di masa panen raya.

    “Tentunya dengan tetap menjaga kualitas beras yang diterima agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, terutama menyangkut kadar air,” ujar Arief dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2025).

    Arief menekankan bahwa keberhasilan penyerapan beras domestik tidak hanya berdampak pada penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berkualitas, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan petani.

    “Apalagi kita mau stop impor beras di 2025 ini. Jadi sangat penting Bulog menjaga kualitas gabah dan beras. Kadar air harus benar-benar dijaga. Ini demi untuk kualitas. Kita harus cek itu benar-benar,” tutur Arief.

    Berdasarkan Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024 lalu, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg.  

    “Dengan itu, Bulog harus memastikan proses penyerapan dilakukan dengan harga yang baik menyesuaikan HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sedulur petani mendapatkan manfaat yang adil dari hasil jerih payah mereka dan tetap semangat untuk produksi seterusnya,” tambahnya.

    Selain itu, Arief juga meminta Bulog untuk terus meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan dan distribusi beras.

    “Kualitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Beras yang diserap harus dipastikan sesuai standar mutu, sehingga dapat langsung disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan atau disimpan dengan baik dalam gudang Bulog,” jelas Arief.

  • Bapanas: Inflasi Pangan Sepanjang 2024 Lebih Stabil – Halaman all

    Bapanas: Inflasi Pangan Sepanjang 2024 Lebih Stabil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan, bahwa inflasi umum secara tahunan di 2024 stabil. 

    Rendahnya tingkat inflasi tersebut salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan capaian tersebut menjadi stimulus positif bagi pihaknya. Ia pun berkomitmen akan terus mempertajam masifikasi intervensi pemerintah bersama segenap stakeholder pangan.

    “Kita patut bersyukur bahwa inflasi kita sepanjang 2024, termasuk volalite food, lebih stabil. Ini tentunya berkat perjuangan banyak stakeholder pangan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD hingga asosiasi,” ujar Arief kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, tingkat inflasi umum secara tahunan di Desember 2024 berada di 1,54 persen. Angka ini menunjukkan perekonomian masih dalam kondisi yang baik karena berada di kisaran target inflasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.

    Angka tersebut juga dikatakan merupakan yang terendah sejak BPS pertama kali menghitung inflasi sejak 66 tahun lalu, tepatnya di tahun 1958. Sementara inflasi komponen volatile food atau inflasi pangan secara tahunan di 2024 ditutup di angka 0,12 persen.

    Dimana pada tahun lalu ditutup di angka yang lebih tinggi yakni 6,73 persen dan di tahun 2022 pun ditutup di angka 5,61 persen.

    “Inflasi pangan pergerakannya sepanjang 2024 lebih stabil. Bisa dilihat pada triwulan awal, sempat naik tinggi. Namun berkat kerja keras dan strategi intervensi pemerintah secara kolaboratif, inflasi pangan bisa terus kita tekan sampai seperti ini,” Arief.

    Secara historis, pergerakan inflasi pangan secara tahunan di 2024 diawali dengan eskalasi indeks dari Januari sampai Maret yaitu dari 7,22 persen sampai 10,33 persen. Kendati demikian, tingkat inflasi pangan berhasil terus ditekan sampai penghujung tahun 2024.

    Sementara pada 2023, inflasi pangan sempat berada meninggi di 2 titik kulminasi, yakni pada Februari 2023 di 7,62 persen dan November 2023 di 7,59 persen.

  • Harga Minyakita Tembus Rp 17 Ribu, Mendag: Distributor Belum Jalan – Page 3

    Harga Minyakita Tembus Rp 17 Ribu, Mendag: Distributor Belum Jalan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak goreng untuk rakyat atau Minyakita masih tinggi di sejumlah daerah belakangan ini. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membocorkan penyebab harga Minyakita masih tinggi ini.

    Menurutnya, harga Minyakita masih tinggi disebabkan oleh keterlambatan dari distributor akibat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Minyakita kan rata-rata masih Rp 17 ribu, jadi itu kebanyakan memang di daerah timur (Indonesia timur). Tadi teman-teman PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) datang ke pasar Banten, jadi gini, masalahnya ini kan libur natal-tahun baru masih banyak distributor yang belum jalan,” ujar Mendag Budi dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

    Budi memastikan bahwa stok Minyakita di pihak distributor masih tersedia. Hanya saja, keterlambatan pendistribusian membuat harga minyak goreng tersebut menjadi mahal.

    Lebih lanjut, kata Budi, pekan depan Kemendag akan berkoordinasi dengan produsen untuk memastikan stok terbaru.

    “Kita usahakan harga harus terjangkau, harus sesuai HET, harus gimana caranya kita harus lakukan. Mudah-mudahan tanggal 6 kita cek di SP2KP, kita hubungi teman-teman di daerah, di timur juga ngecek lapangan karena salah satu faktornya memang karena liburan itu,” katanya pula.

    Mendag juga menegaskan bahwa Kemendag akan memberikan sanksi kepada pedagang yang menjual Minyakita dengan cara bundling atau mengombinasikan dengan produk lain.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar minyak goreng kemasan rakyat atau Minyakita dapat didistribusikan oleh BUMN pangan, terutama Perum Bulog.

    Arief menjelaskan, keterlibatan Bulog ini bertujuan untuk mengontrol harga Minyakita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

    Tingginya harga Minyakita, terutama di wilayah Indonesia bagian timur dikarenakan rantai distribusi. Dengan keterlibatan Bulog di bagian distribusi, diharapkan HET Minyakita bisa seragam.

  • Harga Pembelian (HPP) Gabah & Jagung Petani Naik, Segini Besarannya

    Harga Pembelian (HPP) Gabah & Jagung Petani Naik, Segini Besarannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan penyesuaian kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP), beras, dan jagung pakan. Langkah ini sebagai dasar Perum Bulog menyerap hasil produksi petani.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyesuaian HPP ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penyesuaian HPP gabah, beras, dan jagung pakan ini diklaim dapat menyejahterakan petani Indonesia dan meningkatkan produktivitas.

    Arief menuturkan bahwa pemerintah menetapkan HPP GKP di harga Rp6.500 per kilogram, sedangkan HPP jagung pakan di tingkat petani disesuaikan menjadi Rp5.500 per kilogram. Sebelumnya, HPP gabah dipatok sebesar Rp6.000 per kg, sementara HPP jagung Rp5.000 per kg.

    “Ini dilakukan supaya gairah produksinya sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan pemerintah melalui Bulog semakin kuat,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (2/1/2025).

    Di samping itu, Arief menjelaskan bahwa Perum Bulog juga harus menyerap produksi petani di dalam negeri, seiring dengan masa panen di tahun ini.

    Untuk itu, sambung dia, Bapanas akan fokus bersama Bulog memperbanyak jumlah gudang penyimpanan dan fasilitas dryer.

    Adapun, pembahasan penyesuaian HPP GKP sendiri telah dilakukan Bapanas bersama berbagai pihak antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN).

    Sementara itu, dari kalangan asosiasi antara lain Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), serta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI).

    Di samping itu, Bapanas juga melibatkan BUMN dan BUMD seperti Perum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda).

  • Badan Gizi Siapkan 937 Dapur Untuk Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari

    Badan Gizi Siapkan 937 Dapur Untuk Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan 937 titik dapur di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini seiring dengan meluncurnya program MBG pada 6 Januari 2025.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong keberadaan dapur di setiap kabupaten dan kecamatan di Tanah Air.

    Dia menegaskan sebaran dapur untuk mendukung program MBG tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nantinya, keberadaan 937 dapur ini justru akan mendominasi di luar Pulau Jawa.

    “Tanggal 6 rencananya [akan ada] 937 dapur di seluruh Indonesia. Yang banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasarannya,” kata Lalu saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

    Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, untuk tahap awal, setiap dapur ditargetkan untuk bisa memproduksi sebanyak 3.000–3.500 porsi paket makan bergizi.

    Adapun, sasaran pemenuhan gizi ini ditargetkan untuk 3 juta orang di tahap awal. Perinciannya, untuk peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Di samping itu, program Makan Bergizi Gratis ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan bahwa pelaksanaan MBG baru akan terlihat saat program ini mulai berjalan pada Januari mendatang.

    “Nanti bisa dilihat kalau [program MBG] sudah berjalan,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (31/12/2024).

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh implementasi program Makan Bergizi Gratisyang bakal bergulir awal tahun depan.

    Arief mengatakan semua pihak harus membantu melaksanakan program MBG, termasuk Bapanas. “Tentunya kita semua harus membantu terlaksananya MBG,” kata Arief kepada Bisnis.

    Sebagai contoh, Arief menjelaskan bahwa Bapanas juga ikut berperan dalam menyiapkan Standar Keamanan Pangan Segar.

    Sementara itu, Perum Bulog juga ikut mendukung pelaksanaan program prioritas MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo.

    Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengaku bahwa Perum Bulog telah melakukan nota kesepahaman dengan BGN untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

    “Untuk MBG, Bulog sudah MoU [Memorandum of Understanding] dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan bahan pangan dan dukungan logistik,” ujar Suyamto.

  • Program SPHP 2025 Sasar 3 Pangan, Apa Saja? – Page 3

    Program SPHP 2025 Sasar 3 Pangan, Apa Saja? – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyerahkan lima unit Mobil Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada lima provinsi di Indonesia. Mobil ini dirancang untuk mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama di daerah yang sulit dijangkau, sekaligus menyediakan sembako dengan harga terjangkau.

    “Kelima kendaraan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena mampu menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sulit terjangkau,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Provinsi Penerima Mobil SPHP

    Lima provinsi yang menerima mobil SPHP ini adalah:

    1.    Sumatera Barat

    2.    Jambi

    3.    Kalimantan Tengah

    4.    Jawa Tengah

    5.    Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

    Arief menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan 8 unit mobil SPHP ke provinsi lain sebelumnya. Selain itu, ada tambahan satu unit mobil keamanan pangan untuk memastikan bahwa bahan pangan yang dijual aman dan layak konsumsi.

    “Ini adalah salah satu implementasi arahan Presiden Prabowo, agar program ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas,” tambah Arief.

    Produk Pangan yang Dijual

    Mobil SPHP akan menjual berbagai bahan pangan pokok, termasuk:

    BerasBawang merah dan bawang putihCabaiMinyak gorengDaging ayam dan ikanArief menekankan pentingnya penggunaan rantai dingin (cold chain) untuk menjaga kualitas produk pangan tertentu, seperti ayam dan ikan.

    “Tantangan terbesar adalah memastikan produk seperti ikan dan ayam tetap dalam kondisi beku. Namun, dengan adanya pre-order dan teknologi rantai dingin, ini bisa dilakukan,” jelasnya.

     

  • Bapanas: Penyesuaian HPP gabah-beras-jagung untuk dukung swasembada

    Bapanas: Penyesuaian HPP gabah-beras-jagung untuk dukung swasembada

    Ini dilakukan supaya gairah produksi sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan Pemerintah melalui Bulog semakin kuat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa penyesuaian kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, beras dan jagung dilakukan untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan.

    “Dalam mengejar pencapaian swasembada pangan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menetapkan penyesuaian kebijakan harga pembelian Pemerintah gabah kering panen beras dan jagung pakan,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) beras dan jagung pakan sebagai dasar Perum Bulog untuk menyerap hasil produksi petani dalam negeri.

    “Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada Senin (30/12),” ujarnya.

    Arief menuturkan atas komando langsung dari Presiden Prabowo Subianto, diharapkan penyesuaian HPP gabah, beras dan jagung pakan dapat menyejahterakan petani Indonesia dan meningkatkan produktivitas pertanian.

    Ia menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, disimpulkan bahwa HPP GKP dan jagung pakan di tingkat petani, disesuaikan Pemerintah menjadi GKP di Rp6.500 per kilogram (kg) dan HPP jagung pakan di harga Rp5.500 per kilogram.

    “Ini dilakukan supaya gairah produksi sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan Pemerintah melalui Bulog semakin kuat,” terang Arief.

    Lebih lanjut Arief memastikan bahwa semua hasil panen petani dalam negeri akan diserap oleh Perum Bulog.

    “Selanjutnya kita akan fokus bersama Bulog memperbanyak jumlah gudang penyimpanan dan fasilitas dryer,” tambah Arief.

    Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa pembahasan penyesuaian HPP GKP telah dilakukan Bapanas bersama berbagai pihak antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN).

    Sementara dari kalangan asosiasi antara lain Bapanas juga membahas hal itu bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).

    “Bapanas juga melibatkan BUMN dan BUMD seperti Perum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda),” kata Arief.

    Pemerintah terus bekerja keras untuk mempercepat target swasembada pangan, yang sebelumnya ditetapkan pada 2028, menjadi 2027. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025

    Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025

    Dokumentasi – Seorang ibu menjunjung bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) sambil mengacungkan jempol. ANTARA/HO-Humas Bapanas

    Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025 kepada penerima manfaat.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah memastikan bantuan pangan beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025. Lalu pada Rapat Terbatas, Senin (30/12), diputuskan penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Arief menyebutkan bahwa hal itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut.

    “Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujar Arief.

    Dia menuturkan program bantuan pangan beras akan diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

    Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

    “Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” terangnya.

    Program bantuan pangan beras disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.

    Di samping itu, dengan adanya kucuran bantuan pangan beras per bulannya turut pula berperan dalam pengendalian inflasi. Selama 2023, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63 persen.

    Namun setelah digelontorkan bantuan pangan beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.

    Pada 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32 persen. Melalui penyaluran bantuan pangan beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras pun menurun. Misalnya, inflasi beras di Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94 persen.

    Sumber : Antara

  • Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan enam bulan di 2025

    Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan enam bulan di 2025

    Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025 kepada penerima manfaat.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah memastikan bantuan pangan beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025. Lalu pada Rapat Terbatas, Senin (30/12), diputuskan penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Arief menyebutkan bahwa hal itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut.

    “Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujar Arief.

    Dia menuturkan program bantuan pangan beras akan diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

    Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

    “Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” terangnya.

    Program bantuan pangan beras disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024.

    Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.

    Di samping itu, dengan adanya kucuran bantuan pangan beras per bulannya turut pula berperan dalam pengendalian inflasi. Selama 2023, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63 persen.

    Namun setelah digelontorkan bantuan pangan beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.

    Pada 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32 persen. Melalui penyaluran bantuan pangan beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras pun menurun. Misalnya, inflasi beras di Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bansos Beras Diperpanjang Jadi 6 Bulan di 2025

    Bansos Beras Diperpanjang Jadi 6 Bulan di 2025

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperpanjang bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan beras menjadi selama 6 bulan pada tahun 2025. Awalnya, bantuan hanya akan dialokasikan pada Januari-Februari 2025.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan beras akan dialokasikan pada Januari dan Februari 2025. Lalu 4 bulan sisanya nanti akan disesuaikan kembali.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Arief memastikan Bulog siap mendistribusikan 960 ribu ton beras ke 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 2025 selama 6 bulan. Hal ini sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

    Database penerima bantuan pangan beras di 2025 disebut akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas). Rinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan pangan peras menjadi salah satu program pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024, di mana jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,68 juta orang dari 25,90 juta orang menjadi 25,22 juta orang.

    Adanya kucuran bantuan pangan beras per bulannya juga diklaim turut berperan dalam pengendalian inflasi. Selama 2023, bantuan ini telah terlaksana selama 7 bulan. Kala itu, di September 2023 inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63%, namun setelah berjalannya program ini inflasi beras membaik menjadi 0,48% di Desember 2023.

    (aid/eds)