Tag: Arief Prasetyo Adi

  • Pemerintah Buka Peluang Menu MBG Pakai Beras Bulog

    Pemerintah Buka Peluang Menu MBG Pakai Beras Bulog

    Jakarta

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka peluang agar beras milik Perum Bulog masuk dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, hal ini dapat dilakukan jika ekosistem pangannya dibangun.

    Arief menerangkan Bulog mempunyai dua skema dalam penyaluran beras. Pertama, cadangan beras pemerintah (CBP) di mana menawarkan kualitas medium. Kedua, beras komersil dengan kualitas premium.

    Arief menyebut kedua jenis beras tersebut bisa menjadi pilihan dalam pengadaan bahan baku program MBG. Namun, untuk menggunakan stok beras CBP perlu diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas lintas kementerian/lembaga.

    “Iya ada kemungkinan, tapi harus dibuat ekosistem pangannya,” kata Arief saat ditemui di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Arief menerangkan selama ini pasokan beras yang digunakan dalam program MBG disesuaikan oleh masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendati begitu, ia menilai alangkah baiknya jika pasokan beras dibeli di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan begitu, tercipta ekosistem pangan di mana infrastrukturnya milik pemerintah.

    Sementara itu, Direktur Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menerangkan Badan Gizi Nasional (BGN) wajib menyerap beras Bulog. Bulog pun telah menyediakan dua opsi dalam penggunaan beras, yakni premium dan medium.

    “Jadi sesuai dengan Inpres, Bulog itu menyiapkan bahan dasar, khususnya beras. Dan di Inpres itu tertuang wajib bahwa BGN untuk menyerap beras Bulog,” ujar Rizal.

    Rizal menyerahkan pemilihan penggunaan beras pada program MBG sesuai keputusan BGN. Namun, ia memastikan kualitas beras yang sampai di masyarakat layak dikonsumsi.

    “Kita tawarkan ke beliau, terserah dari BGN akan menggunakan beras premium atau beras medium. Namun beras yang akan kami sajikan ini betul-betul berkualitas, higienis, sehat, dan memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” imbuh Rizal.

    Kendati begitu, BGN hingga saat ini belum sepenuhnya menggunakan beras Bulog. Ia pun akan mendorong BGN untuk memakai beras dari Bulog.

    (rea/rrd)

  • Selain SLHS, Dapur MBG Juga Wajib Bersertifikat HACCP dan Halal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Oktober 2025

    Selain SLHS, Dapur MBG Juga Wajib Bersertifikat HACCP dan Halal Nasional 2 Oktober 2025

    Selain SLHS, Dapur MBG Juga Wajib Bersertifikat HACCP dan Halal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kemenkes dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG harus mempunyai sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) atau Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis.
    “Kami juga sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan Sertifikasi Laik Higene dan Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses HACCP, itu prosesnya berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya,” ujar Budi dalam konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
    HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko kesehatan yang terkait dengan produksi dan penyediaan makanan. Sistem HACCP ini digunakan secara luas di industri makanan hingga restoran.
    Kemudian, sertifikasi halal juga diperlukan. Proses sertifikasi ini akan ditambah dengan rekognisi atau pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
    “Kemudian juga nanti ada sertifikasi dari halal. Nah ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM,” ucapnya.
    Budi menegaskan, Kemenkes, BPOM, dan BGN akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi sebagai proses standardisasi awal.
    “Kami juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya izin yang mahal-mahal,” kata Budi.
    Budi melanjutkan, pengawasan secara internal akan dilakukan oleh BGN setiap harinya.
    “Kami akan membangun
    checklist
    apa saja yang mesti diawasi. Contohnya itu kan ada bahan baku yang dipakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak, itu dibicarakan,” jelas dia.
    Budi menyebut, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, juga turun mengecek kualitas bahan baku MBG.
    “Kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanan yang disajikan itu baik atau tidak. Itu juga nanti akan dilakukan proses pengawasannya
    on daily basis
    oleh BGN,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Lengkap dengan Penerimanya

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Lengkap dengan Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih akan memberikan bantuan sosial (bansos) yang dicairkan pada bulan Oktober 2025.

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti.

    Beberapa bansos yang kembali disalurkan untuk Oktober 2025 adalah sebagai berikut.

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025

    1. PKH

    Saat ini, pencairan bansos PKH sudah memasuki tahap keempat untuk bulan Oktober-November 2025.

    Pencairan program PKH dilakukan setiap tahun, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah besaran bantuan yang diterima per tahun:

    – Anak usia dini (0-6 tahun) dan ibu hamil: Rp3.000.000
    – Siswa SD: Rp900.000
    – Siswa SMP: Rp1.500.000
    – Siswa SMA: Rp2.000.000
    – Lansia dan penyandang disabilitas: Rp2.400.000

    2. Program Sembako (BPNT)

    Pemerintah memberikan bantuan sembako senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    Namun, pencairan BPNT dilakukan langsung dalam tiga bulan. Sehingga penerima manfaat akan mendapat uang tunai dengan total Rp600.000.

    3. Beras 10 kg dan Minyak Goreng 2 liter

    Presiden Prabowo Subianto resmi memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Oktober—November 2025.

    Selain beras 10 kilogram, juga direncakan akan ditambahkan pula dengan minyak goreng 2 liter setiap bulannya.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah bersiap untuk program prorakyat tersebut dan ditargetkan pada Oktober akan mulai dijalankan. Dia memastikan paket bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng berkualitas baik.

    Adapun, bantuan pangan beras dua bulan Oktober dan November itu diberikan dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari Ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kami siapkan yang baik buat masyarakat kita,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, penerima manfaat bantuan pangan 10 kilogram beras ini akan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    4. KKS

    KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera juga akan diberikan oleh pemerintah untuk bulan Oktober 2025.

    Bansos ini diberikan khusus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mencairannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara.

    Cek Daftar Penerima Bansos dan Syarat Mendapatkannya…

  • Belum Swasembada, Impor Sapi Dilonggarkan-Begini Penjelasan Zulhas

    Belum Swasembada, Impor Sapi Dilonggarkan-Begini Penjelasan Zulhas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebutuhan daging dalam negeri belum bisa dipenuhi dalam negeri. Karena itu, pemerintah belum akan menutup keran impor sapi, baik hidup maupun daging. Impor sapi hidup diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan penggemukan sapi di Indonesia, dengan begitu akan memenuhi kebutuhan daging dan susu di dalam negeri.

    Apalagi, pemerintah memiliki program Makan Bergizi Gratis, yang membutuhkan pasokan daging sapi dan susu untuk menunya. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai memimpin rapat koordinasi neraca komoditas di kantornya, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Turut hadir Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

    Dia mempersilahkan BUMN maupun swasta melakukan impor daging sapi betina demi mempercepat swasembada daging sapi di Tanah Air. 

    “Kalau kita ndak mampu maka dipersilahkan siapapun yang ingin untuk membeli yang sapi betina. Jadi bisa di sini breeding, jadi kita nggak perlu impor (daging) lagi kan,” ucap Zulhas.

    Penggemukan sapi ini tidak hanya terbatas pada sapi pedaging, tapi juga sapi perah untuk produksi susu. Terkait jumlah maupun sistem importasi menggunakan kuota atau tidak, Zulhas mengatakan tidak akan membatasi. Bahkan, berjanji akan mempermudah impornya. 

    “Terserah mereka (pengusaha) maunya berapa,” kata Zulhas.

    “Bisa ada (kuota), tapi kita longgarin, silahkan saja. Kalau perlu berapa saja yang mau, bikin surat saja ke kementerian terkait,” tambahnya menegaskan. 

    Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor sapi pedaging ini dilakukan untuk menghidupkan kembali ekonomi di pedesaan. Sehingga dari keputusan rapat agar membuka importasi sapi bakalan.

    “Ya, kemudian sapi bakalan, satu lagi sapi perah. Nah itu yang tadi Pak Menko sampaikan itu dibuka. Ya, itu dibuka (impor),” kata Arief usai rapat.

    Dia mengatakan, keputusan pemerintah mengizinkan impor sapi hidup agar penggemukan sapi dan peternakan sapi di Tanah Air berkembang. Hingga kemudian, secara bertahap, nantinya impor daging akan dibatasi dan dikurangi, hanya sesuai kebutuhan.

    Meski, imbuh dia, masih akan dilakukan perhitungan-perhitungan sesuai neraca kebutuhan di dalam negeri.

    “Jadi bukan hanya beli daging, habis itu untungnya ya nanti kalau seperti itu kan pedagang, importir itu yang untung. Tapi kalau ini kan nanti petani-petaninya,” ucap Arief.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 

    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 

    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 

    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 

    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 

    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 

    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
     
    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 
     
    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.
     
    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 
     
    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 
     
    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.
     
    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 
     
    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.
     
    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 
     
    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.
     
    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 
     
    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 
     
    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.
     
    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 
     
    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 
     
    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Bos Bapanas Larang Bulog Edarkan Beras Busuk – Page 3

    Bos Bapanas Larang Bulog Edarkan Beras Busuk – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi melarang dengan tegas Perum Bulog mengedarkan beras busuk. Pada saat yang sama dia mengingatkan perlunya perawatan stok lama beras agar bisa layak konsumsi.

    Hal ini merespons temuan Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto terkait 1.200 ton beras Bulog di Ternate, Maluku Utara. Sebagian beras disebut telah berubah warna menguning dan dinilai tidak layak konsumsi.

    “Kalau masih bisa di re-process, di re-process. Tapi kalau misalnya busuk yang pasti itu tidak boleh diedarkan ke masyarakat,” tegas Arief, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Dia mengamini perlunya perawatan berkala dari stok beras di gudang Bulog mengingat ada sekitar 4 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelolanya. Jika ternyata penurunan kualitas beras terjadi di suatu wilayah tertentu, dia meminta otoritas terkait bertanggung jawab.

    “Kalau ada parsial seperti itu, kita mau minta tanggung jawab dari, satu, pinwil-nya, pimpinan wilayah, kedua, pimpinan cabang, yang ketiga adalah kepala gudangnya. Setiap hari masuk ke gudang, setiap hari masuk ke gudang, masa enggak tahu ada barang yang jelek?,” ujar dia.

    Arief mengaku rutin mengingatkan Bulog untuk menjaga kualitas beras. “Kita juga udah berulang-ulang (mengingatkan). Sekali lagi, kita juga harus dukung teman-teman di Bulog, karena tidak mudah kan juga mengurus 1.600 (gudang) beras dan ada yang di pelosok-pelosok,” tuturnya.

     

  • Bulog Dapat Tugas Serap Gabah, Pengamat Ingatkan Jangan Agresif Masuk Pasar

    Bulog Dapat Tugas Serap Gabah, Pengamat Ingatkan Jangan Agresif Masuk Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melakukan pengadaan gabah kering panen (GKP) pada semester II/2025.

    Hal itu sebagaimana surat penugasan dari Kepala Bapanas Nomor 257/TS.03.03/K/9/2025 pada 18 September 2025. Pengadaan tersebut sejalan dengan masa panen gadu pada September—Desember 2025.

    Mengacu surat itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menugaskan agar Direktur Utama Perum Bulog kembali melakukan pengadaan gabah kering panen (GKP) pada semester II/2025 dengan harga beli Rp6.500 per kilogram melalui mekanisme cadangan beras pemerintah (CBP) maupun komersial. 

    Adapun, pengadaan GKP akan dilakukan apabila harga di tingkat petani berada pada atau di bawah Rp6.500 per kilogram.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengingatkan agar Bulog tidak gegabah dalam menjalankan penugasan tersebut, terutama untuk skema pengadaan komersial.

    “Dalam situasi saat ini, [Bulog] mesti hati-hati menerjemahkan penugasan itu. Pertama, penugasan itu untuk CBP. Kedua, pembelian komersial. Hemat saya, Bulog jangan agresif masuk pasar, termasuk untuk pengadaan komersial,” kata Khudori kepada Bisnis, Minggu (29/9/2025).

    Khudori menekankan bahwa terdapat dua aspek dalam penugasan tersebut, yakni untuk kebutuhan CBP dan pembelian komersial. Menurutnya, Bulog sebaiknya tidak bersikap agresif dalam menyerap gabah di pasar, terlebih saat harga sedang tinggi.

    “Pengadaan komersial tahun ini amat rendah, hanya 60.000-an ton. Agresivitas Bulog masuk ke pasar akan membuat harga gabah yang sudah tinggi akan makin tinggi. Implikasinya, harga beras akan makin tinggi. Itu bertentangan dengan tugas Bulog sebagai stabilisator harga,” ujarnya

    Pasalnya, Khudori menilai kehadiran Bulog yang terlalu agresif di pasar justru dapat menyingkirkan pelaku swasta, termasuk penggilingan dan pedagang, yang pada akhirnya bisa mengganggu mekanisme pasar dan penyerapan surplus produksi.

    “Cukup sudah kesalahan bertumpuk di awal tahun hingga kini. Jangan ditambah lagi. Pada dasarnya Bulog itu pembeli terakhir. Bukan pembeli awal. Kalau harga gabah jatuh di bawah HPP [harga pembelian pemerintah] baru Bulog masuk pasar,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Khudori menyampaikan bahwa jika harga gabah sudah berada di atas HPP, maka kondisi ini menandakan pasar bekerja dengan baik dan tidak membutuhkan intervensi besar dari negara, termasuk Bulog.

    Untuk itu, Khudori menilai sebaiknya Bulog hanya membeli gabah ketika harga pasar jatuh di bawah HPP. Langkah ini, sambung dia, untuk melindungi petani agar tidak menjual gabah terlalu murah.

    Selain itu, dia menilai langkah ini juga penting untuk menjaga semangat petani dalam berproduksi karena ada kepastian harga yang relatif baik dan menguntungkan.

    “Jika Bulog bisa menjaga ini [harga gabah], petani akan bersemangat berproduksi. Karena ada jaminan mendapatkan harga yang relatif baik dan menguntungkan,” pungkasnya.

  • Zulhas: Komoditas Jagung Kunci RI Jadi Lumbung Pangan Dunia

    Zulhas: Komoditas Jagung Kunci RI Jadi Lumbung Pangan Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggarisbawahi pentingnya jagung sebagai komoditas strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal ini disampaikan di sela-sela panen raya jagung serentak kuartal III/2025 di Desa Sabahlioh, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatra Selatan pada Sabtu (27/9/2025).

    “Ditegaskan Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB, selain beras, jagung adalah kunci agar Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Produksi jagung yang melimpah berarti petani sejahtera dan stok nasional aman,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melepas lima truk berisi 10 ton jagung ke gudang Perum Bulog untuk cadangan jagung pemerintah (CJP). Selain itu, sebanyak 300 paket bantuan sosial, 15 unit mesin pipil, dan lima unit pengering jagung juga disalurkan kepada masyarakat, selagi pembangunan 21 unit pengering baru dimulai.

    Menurutnya, kedaulatan pangan nasional hanya dapat terwujud jika seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, mulai dari petani hingga pemerintah pusat.

    “Dari petani sampai pemerintah, kita jalan beriringan menuju kedaulatan pangan nasional,” katanya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) jagung bagi peternak rakyat dengan anggaran mencapai Rp78,6 miliar resmi meluncur. Asumsi subsidi harganya adalah Rp1.500 per kilogram.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan program SPHP jagung menggunakan stok cadangan jagung pemerintah sebanyak 52.400 ton dan dilepas dengan harga Rp5.500 per kilogram sampai peternak.

    “Kabar baik bagi peternak unggas yang memproduksi telur dan ayam pedaging, mulai minggu ini pemerintah memulai SPHP jagung pakan. Dengan harga Rp5.500 per kilogram untuk peternak rakyat,” ucap Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/9/2025).

  • Bapanas Guyur 52.400 Ton Jagung SPHP ke Peternak, Ini Sebaran Lokasinya

    Bapanas Guyur 52.400 Ton Jagung SPHP ke Peternak, Ini Sebaran Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) jagung bagi peternak rakyat dengan anggaran mencapai Rp78,6 miliar resmi meluncur. Adapun, asumsi subsidi harganya adalah Rp1.500 per kilogram.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa program SPHP jagung menggunakan stok cadangan jagung pemerintah (CJP) sebanyak 52.400 ton dan dilepas dengan harga Rp5.500 per kilogram sampai peternak.

    “Kabar baik bagi peternak unggas yang memproduksi telur dan ayam pedaging, mulai minggu ini pemerintah memulai SPHP jagung pakan. Dengan harga Rp5.500 per kilogram untuk peternak rakyat,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/9/2025).

    Arief menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menjaga peternak lokal, terutama peternak layer mandiri dan peternak kecil.

    “Jadi pada saat harga jagung pakan sedang tinggi, pemerintah bantu peternak. Namun saat harga jagung rendah, pemerintah bantu petani dengan menyerap,” terangnya.

    Adapun, sebanyak 2.109 peternak akan disasar dalam SPHP jagung tahun ini. Hal ini sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9046/KPTS/PK.240/F/09/2025.

    Jika dirinci lebih lanjut, 2.109 penerima SPHP jagung tersebut terdiri dari peternak mikro 192 peternak, peternak kecil 1.693 peternak, dan peternak menengah 224 peternak.

    Lebih lanjut, total penerima SPHP jagung ini tersebar di 16 provinsi, mulai dari Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. 

    Selain itu, 52.400 ton SPHP jagung yang digelontorkan ini diharapkan dapat menekan harga jagung di tingkat peternak dan berimplikasi pada kondisi harga telur serta daging ayam.

    Pasalnya, harga jagung di tingkat peternak terpantau telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024, yakni Rp5.800 per kilogram.

    Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan, per 23 September 2025, rata-rata harga jagung di tingkat peternak secara nasional menyentuh Rp6.736 per kilogram atau 16,14% di atas HAP. Bahkan, level harga ini meningkat 4,32% dibandingkan sebulan sebelumnya yang saat itu berada di harga Rp6.457 per kilogram.

    Di sisi lain, rata-rata harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen tercatat masih di bawah HAP. Kendati begitu, harganya mengalami kenaikan secara gradual. Per 23 September, rata-rata harga telur ayam Rp29.992 per kilogram atau naik 1,43% dibandingkan sebulan lalu yang Rp29.568 per kilogram.

    Sementara itu, rata-rata harga daging ayam mencapai Rp38.339 per kilogram dan telah mengalami kenaikan sebesar 8,28% dibandingkan sebulan lalu yang Rp35.408 per kilogram.

    “Kita ketahui bersama, apabila terjadi fluktuasi harga jagung pakan di peternak unggas, lambat laun akan mempengaruhi perkembangan harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen,” pungkasnya.

  • Prabowo Mau RI Jadi Lumbung Pangan Dunia, Begini Fakta-Kondisi Terbaru

    Prabowo Mau RI Jadi Lumbung Pangan Dunia, Begini Fakta-Kondisi Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menjabarkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa lalu, 23 September 2025 waktu setempat.

    Prabowo berpidato selama sekitar 19 menit, mengusung tema “Seruan Indonesia untuk Harapan”. Pidato itu menekankan solidaritas, keadilan global, hingga solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Peran dan kesiapan Indonesia menjaga perdamaian dunia.

    Tak hanya itu, Prabowo juga memaparkan harapan dan target-target Indonesia, terkait pembangunan, menghadapi tantangan global termasuk perubahan iklim. Serta, ketidakamanan pangan, energi, dan air, di tengah pertambahan populasi dunia.

    Indonesia, kata Prabowo, mengambil langkah, salah satunya dengan membangun rantai pasok pangan, memacu peningkatan produksi pangan, dan akan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Lalu bagaimana sebenarnya kondisi pangan di Indonesia saat ini?

    Arief mengatakan, saat ini kondisi pangan di Indonesia sudah memadai alias mencukupi. Dan, tidak hanya untuk beras, tapi pangan pokok lainnya juga sudah tercukupi dari produksi dalam negeri.

    “Bapanas tentu jelas mendukung visi Presiden Prabowo tersebut. Dan sebenernya Indonesia itu kan juga sudah sufficient (mencukupi) di beberapa pangan strategis selain beras. Seperti telur, daging ayam, cabai, dan bawang merah. Itu kan kita sebenarnya sudah sufficient juga. Visi Indonesia jadi lumbung pangan dunia memang cita-cita Bapak Presiden, makanya kita harus swasembada pangan,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    “Adapun tingkat ketercukupan telah Bapanas susun dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional yang konsisten diperbarui setiap bulannya. Berdasarkan data per 2 September, beberapa pangan pokok antara lain telur, daging ayam, cabai, dan bawang merah tercatat tidak membutuhkan pasokan impor,” bebernya.

    Dia pun memaparkan kondisi ketercukupan pangan pokok saat ini.

    Produksi dalam negeri tahun 2025 diprediksi dapat mencapai 6,5 juta ton dengan kebutuhan konsumsi setahun di angka 6,2 juta ton. Namun belum ada realisasi ekspor.

    Produksi daging ayam selama setahun 4,2 juta ton dan telah melebihi kebutuhan setahun yang 3,8 juta ton.

    cabai besar dan cabai rawit

    Produksi setahunnya masing-masing dapat berada hingga 1,4 juta ton dan 1,6 juta ton. Sementara kebutuhan setahun berada di kisaran 876.000 sampai 958.000 ton.

    Tercatat telah diekspor 128 ton pada semester pertama tahun 2025 ini. Di semester kedua direncanakan ekspor sejumlah 5 ribu ton.

    Hal ini karena produksi setahun bawang merah dapat mencapai 1,3 juta ton dengan kebutuhan konsumsi dalam negeri di 1,1 juta ton.

    “Untuk beras, itu proyeksi sampai Oktober, produksinya 31 juta ton. Kemudian November dan Desember anggap produksinya misalnya 1,5 sampai 1,8 juta ton. Artinya kita masih ada surplus sekitar hampir 3 juta ton. Itu proyeksi kita,” kata Arief.

    “Mudah-mudahan tidak ada hal yang tiba-tiba, seperti disaster atau hama penyakit atau hujan yang berlebih,” sambungnya.

    Arief mengutip Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis data produksi beras Januari-Oktober tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 31,04 juta ton.

    Di mana, proyeksi produksi beras tahun 2025 dengan 31,04 juta ton terdiri dari angka tetap untuk produksi Januari sampai April yang berada di 14 juta ton. Lalu angka sementara untuk produksi Mei sampai Juni yang 7,92 juta ton. Terakhir merupakan angka potensi untuk produksi Juli-Oktober dengan angka 9,11 juta ton.

    Kata dia, proyeksi ini bahkan telah melebihi total produksi beras selama tahun 2024 yang berada di angka 30,62 juta ton. Dan, telah mulai mendekati produksi setahun di 2023 yang 31,1 juta ton.

    Foto: Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi ungkap posisi pangan nasional per September 2025. (Dok. Bapanas)
    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi ungkap posisi pangan nasional per September 2025. (Dok. Bapanas)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]