Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo Adi

  • RI Mau Impor Gula 200 Ribu Ton buat Cadangan Pangan

    RI Mau Impor Gula 200 Ribu Ton buat Cadangan Pangan

    Jakarta –

    Pemerintah akan mengimpor 200 ribu ton gula mentah (raw sugar) untuk menambah cadangan pangan selama 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

    Arief mengatakan permintaan impor tersebut datang dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melalui keterangan surat pada rapat hari ini di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Arief menerangkan keputusan impor diambil sebagai langkah untuk menambah stok cadangan pemerintah.

    “Iya, tadi surat untuk rapat ini dari Kementerian Pertanian. Nah, yang menjadi catatan tadi juga saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional Kita menyampaikan bahwa importasi yang dilakukan ini untuk cadangan pangan pemerintah. Sama seperti waktu beras yang lalu, sebagai cadangan pangan pemerintah,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Arief menegaskan impor ini bukan karena produksi dalam negeri tidak mencukupi, melainkan agar stok dan harga gula tetap aman. Pasalnya menurut Arief, harga gula mulai bergerak naik, dan berkontribusi pada inflasi sebesar 1,4%.

    “Tapi maksudnya ini importasi bukan GKP, gula kristal putih gitu, langsung gitu, nggak, Tapi ini lebih ke caranya. Jadi, kita mau naikin stok levelnya pemerintah. Berbeda dengan kalau kita mengimpor karena kekurangan karena produksi. Kita masih cukup, ada sekitar 4,5 bulan Itu masih cukup untuk kita. Tetapi kita nggak boleh ambil resiko untuk cadangan pangan pemerintah,” terang Arief.

    Saat ini kebutuhan gula nasional berkisar 230-300 ribu ton per bulan. Sementara, produksi dalam negeri mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Namun, pihaknya perlu menjamin harga gula di tingkat petani.

    “Nah, yang harus kita jamin adalah harga di tingkat petani. Karena petani akan mulai panen di bulan April. Ya, akan mulai panen di bulan April. Kemudian. yang berikutnya lagi, raw sugar itu akan murah biayanya pada saat gilingnya itu bersamaan gitu ya dengan panen. Beda kalau tidak ada panen kemudian kita giling. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan kenapa kita ambil raw sugar,” tambah Arief.

    Sebelumnya, pemerintah berencana menyetop impor beberapa komoditas pangan 2025, termasuk gula. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah komoditas pada 2025. Beberapa di antaranya adalah jagung untuk pakan ternak hingga garam konsumsi.

    “Pertama, berita gembira ya, kita sampaikan di sini, bahwa tahun 2025 kita tidak akan impor jagung untuk pakan ternak. Dua, kita tidak akan impor lagi garam untuk konsumsi, ada Pak Sakti (Menteri Kelautan dan Perikanan),” kata Zulhas dalam Konferensi Pers Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    (hns/hns)

  • Bapanas Usul Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Naik Khusus di Wilayah Timur Indonesia – Page 3

    Bapanas Usul Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Naik Khusus di Wilayah Timur Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengusulkan penambahan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita khusus untuk wilayah Timur Indonesia.

    Usulan itu akan disampaikan ke Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Arief juga menyebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor Pangan, yakni Bulog dan ID FOOD sudah mendapat penugasan untuk menyalurkan minyak goreng tersebut.

    Dijelaskannya, wilayah Timur Indonesia memiliki perbedaan biaya kirim dengan daerah lainnya. Perbedaan ini diduga menjadi salah satu penyebab tingginya harga MinyaKita di wilayah tersebut.

    “Izin nanti sampaikan ke Pak Budi (Mendag) kalau yang di daerah tambah ongkos kirim. Karena sepertinya ada sedikit gap utamanya daerah-daerah yang di Timur,” kata Arief dalam Rapat Koordinasi SPHP Menjelang HBKN 2025 di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Lebih lanjut, Arief menerangkan bahwa selisih harga tidak hanya terjadi pada komoditas MinyaKita, tetapi juga pada barang kebutuhan pokok lainnya.

    Dia menyebut, ada penambahan harga Rp300-Rp1.000 untuk menanggung ongkos kirim.

    “Di perberasan kita punya ada kelebihan Rp500, Rp300 untuk daerah-daerah luar,” paparnya.

    “Harga gula juga sama, disebutkan bahwa zona itu ditambah Rp1.000. Kalau enggak salah jadi selisih ada ongkos kirim,” lanjutnya.

    Selain itu, Arief juga meminta agar seluruh stok MinyaKita dapat dikirimkan ke daerah-daerah dalam 1-2 minggu ke depan untuk menurunkan harga, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasioanal (HBKN) Puasa dan Lebaran 2025.

     

  • Mentan Amran Ultimatum Semua Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500, TNI-Polisi Bakal Turun Tangan

    Mentan Amran Ultimatum Semua Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500, TNI-Polisi Bakal Turun Tangan

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengultimatum bahwa harga pembelian gabah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500. Harga itu tidak hanya berlaku sebagai harga pembelian pemerintah (HPP) yang dipakai Perum Bulog untuk menyerap produksi gabah petani, tetapi juga berlaku bagi setiap pembelian gabah petani.

    Dia pun mengimbau Perum Bulog untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) selama musim panen raya.

    “Hari ini kita sepakat serap beras gabah, setara beras 2,1 juta ton. Kita sepakati dengan seluruh penggilingan se-Indonesia,” ucap Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), TNI dan Polri di kantor Kementan, Jakarta, Senin 10 Februari 2025.

    Dia mengatakan bahwa total penugasan Bulog untuk menyerap gabah/beras adalah sebesar 3 juta ton setara beras. Menurutnya, sisa 900 ton akan diserap dari petani untuk memenuhi kuota penugasan.

    “Jadi tinggal 900 (ribu ton) nanti itu diadakan langsung oleh Bulog. Bulog langsung, jadi total 3 juta (ton),” ucap Amran Sulaiman.

    Sebagai bentuk pengawasan terhadap penyerapan 3 juta ton setara beras, pemerintah juga berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Kerja sama ini sudah tertuang dalam nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Polri.

    “Kita sudah tanda tangan MoU dengan Pak Kapolri. Kita kolaborasi, jadi dari kepolisian supaya tidak ada penyimpangan di lapangan. Pupuk bukan saja beras, semua pengawal yang kita lakukan,” tutur Amran Sulaiman.

    Berlaku untuk Semua

    Amran Sulaiman menegaskan bahwa harga gabah pada masa panen raya 2025 tidak boleh turun dari keputusan HPP (harga pembelian pemerintah) pemerintah yaitu Rp6.500 per kilogram.

    “Ingat, kita ini mutlak harus swasembada. Karena itu produksi juga harus kita jaga. Jangan sampai turun apalagi merugikan petani. Saya juga ingin agar segera disiapkan gudang penyimpanan karena Presiden menyiapkan anggaran Rp16,6 triliun Insya Allah bisa dicairkan dalam waktu dekat,” katanya, Minggu 9 Februari 2025.

    Amran Sulaiman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi negara telah menyampaikan kewajiban pemerintah dalam membeli gabah petani sebesar Rp6.500. Dia tidak ingin, harga sebesar itu turun bahkan di angka Rp5.500 per kilogram.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan serapan gabah 3 juta ton pada masa panen raya Januari, Maret, dan April.

    “Dengan keterbatasan yang ada kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Dan kami sangat mengharapkan support system dari Kementerian Pertanian (Kementan) terutama sinergi yang kuat yang akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” tuturnya.

    Harga Gabah Tak Boleh Turun!

    Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga selaku Dewan Pengawas Bulog menegaskan bahwa harga pembelian gabah tidak boleh turun atau harus sesuai dengan keputusan HPP bersama yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Seperti yang disampaikan Pak Menteri Pertanian harga gabah tidak boleh turun karena akan mempengaruhi produksi dan nilai tukar petani,” ujarnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pembaruan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    Pembaruan kebijakan HPP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah.

    Dia menyampaikan bahwa spirit pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dilaksanakan dengan memastikan kalangan produsen pangan mampu memperoleh tingkat harga yang baik atas hasil produktivitasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Intip Garasi Mayjen TNI Novi Helmy yang Ditunjuk Jadi Dirut Bulog

    Intip Garasi Mayjen TNI Novi Helmy yang Ditunjuk Jadi Dirut Bulog

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Menilik sisi lain dari Helmy, apa saja koleksi otomotifnya?

    Novi Helmy saat ini masih berstatus sebagai anggota TNI aktif. Sebelumnya dia menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Senin (10/2/2025), Novi Helmy Prasetya terakhir kali menyampaikan laporan hartanya pada 13 Maret 2024 dengan total Rp 6.847.290.783 (Rp 6,8 miliaran).

    Mayoritas asetnya merupakan tanah dan bangunan senilai Rp 6.088.000.000 (Rp 6 miliaran), harta bergerak lainnya Rp 325 juta, kas dan setara kas Rp 11.709.783. Khusus isi garasinya punya nilai sebesar Rp 422,5 juta yang terdiri dari:

    1. Mobil, Toyota Innova Venturer 2.4 A/T 2019, perolehan atas hasil sendiri, Rp 400.500.000
    2. Motor, Yamaha 2DP R AT tahun 2019, perolehan atas hasil sendiri, Rp 22 juta

    Mayjen TNI Novi baru saja menjabat menjabat Dirut Bulog pada Jumat (7/2) menggantikan Wahyu Suparyono. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga menjadi Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog menyampaikan pengangkatan Mayjen TNI Novi dilakukan lantaran memang Perum Bulog membutuhkannya untuk mengakselerasi target 3 juta ton beras.

    “Jadi ini kebutuhan organisasi, kemudian juga akselerasi dari program yang ada,” katanya.

    Tak hanya itu, Erick juga menunjuk Hendra Susanto yang dipercaya menjabat sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog menggantikan posisi Iryanto Hutagaol.

    Selain Direksi, Perum Bulog juga melakukan pergantian Kepala Dewan Pengawas dan Direktur Pengadaan. Dalam hal ini Kepala Dewan Pengawas Bulog yang sebelumnya diisi Arief Prasetyo Adi digantikan oleh Sudaryono. Kemudian Direktur Pengadaan digantikan Prihasto Setyanto, sebelumnya diisi Awaludin Iqbal.

    “Keluarga besar Perum Bulog mengucapkan selamat bertugas Kepala Dewan Pengawas Sudaryono dan Direktur Pengadaan Prihasto Setyanto,” tulis pengumuman di Instagram resmi @perum.bulog, Kamis (6/2/2025).

    (riar/rgr)

  • Copot Wahyu Suparyono, Erick Thohir Tunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog  – Halaman all

    Copot Wahyu Suparyono, Erick Thohir Tunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pergantian direksi Perum Bulog.

    Posisi direktur utama (dirut) yang sebelumnya dijabat Wahyu Suparyono, kini ditempati oleh Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

    Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.

    Dalam keputusan tersebut tak hanya mengakhiri masa jabatan Wahyu, tetap juga Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog.

    Direktur Keuangan Bulog kini dijabat oleh Hendra Susanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

    Selain Direksi, Jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas.

    Posisinya kini diisi oleh Verdianto Iskandar Bitticaca yang merupakan seorang Purnawirawan Polri. Ia terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

    Beberapa hari yang lalu, Kementerian BUMN juga mengubah posisi Kepala Dewan Pengawas dan Direktur Pengadaan Perum Bulog.

    Dalam perubahan itu, Sudaryono diangkat menjadi Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog. Ia menggantikan Arief Prasetyo Adi.

    Lalu, Prihasto Setyanto diangkat menjadi Direktur Pengadaan Perum Bulog menggantikan Awaludin Iqbal.

    Sudaryono saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ia juga politikus dari Partai Gerindra.

    Sementara itu, Prihasto Setyanto sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian.

    Ia pernah menjadi Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan). 

  • Bapanas Optimistis Produksi Jagung Meningkat 41,38% di Triwulan Pertama

    Bapanas Optimistis Produksi Jagung Meningkat 41,38% di Triwulan Pertama

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pihaknya optimistis terkait melimpahnya stok jagung sejak musim panen awal Februari 2025. 

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Arief optimistis proyeksi produksi jagung pada triwulan pertama pada 2025 akan meningkat hingga 41,38% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Arief menjelaskan, menurut laporan BPS yang mengacu pada kerangka sampel area (KSA), proyeksi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% diperkirakan meningkat sebesar 1,4 juta ton.

    Pada Januari 2025, proyeksi produksi jagung diperkirakan mencapai 1,33 juta ton, Februari 1,39 juta ton, dan Maret 2,08 juta ton, sehingga total keseluruhan produksi mencapai 4,81 juta ton. Sementara pada triwulan pertama 2024, total produksi jagung tercatat sebesar 3,40 juta ton, dengan rincian Januari 512 ton, Februari 2025 sebesar 838.000 ton, dan Maret 2025 sebesar 2,05 juta ton.

    “Proyeksi eskalasi signifikan produksi jagung dalam negeri ini harus disikapi dengan komitmen pemerintah untuk menyerap dan memperkuat stok cadangan jagung pemerintah (CJP) yang dikelola oleh BUMN pangan,” ujar Kepala Bapanas Arief yang optimistis produksi jagung meningkat kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

    Arief menekankan hasil produksi jagung petani harus diserap oleh pemerintah menjadi bagian dari cadangan pangan nasional melalui peran Bulog sebagai offtaker.

    “Dengan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) ini, kita berharap petani jagung mendapatkan harga yang baik,” tambahnya.

    Sebagai informasi, dalam upaya memperkuat stok CJP, Bulog ditargetkan untuk menyerap 1 juta ton jagung pipilan kering pada 2025, yang setara dengan sekitar 5,8% dari total proyeksi produksi jagung nasional sebesar 17,7 juta ton. 

    Selain itu, target penyaluran jagung berupa  simpanan pemerintah untuk harga pangan (SPHP) juga ditetapkan sebesar 250.000 ton pada 2025.

    Pemerintah juga telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk jagung di tingkat petani sebesar Rp 5.500 per kilogram melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Nomor 18 Tahun 2025. 

    Penetapan HPP ini menjadi landasan bagi Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani jagung domestik untuk memperkuat stok cadangan jagung pemerintah (CJP). Untuk itu Bapanas optimistis produksi jagung meningkat.

  • Bansos Beras 10 Kg dan SPHP Dihentikan Sementara Mulai Hari Ini, Sampai Kapan?

    Bansos Beras 10 Kg dan SPHP Dihentikan Sementara Mulai Hari Ini, Sampai Kapan?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa 10 kilogram (kg) beras gratis serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini, Jumat, 7 Februari 2025.

    Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan pada 31 Januari 2025.

    Alasan Penghentian Sementara Bansos Beras dan SPHP

    Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, keputusan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan bahwa Perum Bulog dapat fokus menyerap hasil panen petani, yang ditargetkan mencapai 3 juta ton setara beras.

    Hal ini bertujuan untuk menjaga harga gabah di tingkat petani selama masa panen raya yang diperkirakan berlangsung dari Februari hingga April 2025.

    “Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu. Serta SPHP beras dihentikan sementara yang efektif mulai 7 Februari 2025,” kata Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Jumat 7 Februari 2025.

    Dia menjelaskan bahwa penundaan ini juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok beras nasional tetap stabil dan tidak mengganggu proses serapan gabah petani oleh Bulog.

    Dampak dan Kondisi Saat Ini

    Sampai dengan 6 Februari 2025, realisasi penyaluran SPHP beras di tingkat konsumen dari alokasi 300 ribu ton telah mencapai 89,2 ribu ton atau sekitar 29,74 persen. Sementara itu, bansos beras 10 kg yang direncanakan untuk Januari dan Februari belum terlaksana karena masih dalam tahap pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk memastikan akurasi penerima manfaat.

    Arief Prasetyo Adi menambahkan bahwa langkah penghentian sementara ini juga mempertimbangkan faktor inflasi pangan atau volatile food yang berada di angka 2,95 persen secara bulanan dan 3,07 persen secara tahunan pada Januari 2025.

    Pemerintah menargetkan inflasi volatile food tetap berada di kisaran 3 hingga 5 persen, sebagaimana yang disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025 pada 31 Januari lalu.

    Sampai Kapan Bansos Beras dan SPHP Dihentikan?

    Masyarakat yang bergantung pada bantuan beras tentu bertanya-tanya, sampai kapan bansos ini akan dihentikan? Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa kelanjutan program bansos beras 10 kg dan SPHP akan ditentukan dalam Rakortas Bidang Pangan berikutnya.

    “Selanjutnya, pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya,” katanya.

    Akan tetapi, berdasarkan informasi yang ada, penghentian ini kemungkinan besar berlangsung hingga panen raya selesai, yaitu sekitar April 2025. Artinya, bantuan bisa kembali dilanjutkan setelah pemerintah memastikan stok beras stabil dan harga di tingkat petani tetap terjaga.

    Komitmen Pemerintah untuk Kesejahteraan Petani

    Keputusan penghentian sementara bansos beras ini juga didasarkan pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar harga gabah di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu rendah.

    “Kalau kita lihat project-nya itu sampai dengan April. Kita ada rapat terbatas dipimpin Pak Presiden kemudian diputuskan bahwa sebenarnya Januari dan Februari itu tidak ada bantuan pangan,” ujar Arief Prasetyo Adi.

    Pemerintah ingin memastikan kesejahteraan petani dengan menjaga harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram, baik di Bulog maupun di pasar swasta.

    Jika harga gabah turun drastis akibat beras bansos yang beredar di pasar, petani dikhawatirkan tidak akan memiliki keuntungan yang layak, yang pada akhirnya dapat mengganggu produksi pangan nasional.

    “Ini kebijakannya menjaga petani. Menjaga petani-petani kita jangan sampai para petani tidak mau menanam lagi karena harga gabahnya jatuh,” ucap Arief Prasetyo Adi.

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga ingin meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini berada di kisaran Rp108 hingga Rp112 untuk sektor tanaman pangan, dengan target meningkat ke Rp120 seperti sektor perkebunan.

    “Harapannya bisa naik ke 120 seperti sektor perkebunan. Kami terus memantau dan menjaga keseimbangan ini agar petani tetap sejahtera,” tutur Arief Prasetyo Adi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota DPR harap peningkatan pengawasan soal tukar karung beras SPHP

    Anggota DPR harap peningkatan pengawasan soal tukar karung beras SPHP

    Karena kalau ini nggak diberesin saya khawatir swasembada pangan terganggu….

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv berharap adanya peningkatan pengawasan terhadap pedagang yang diduga melakukan penukaran karung beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke karung beras premium.

    Rajiv mengaku menerima video amatir dari salah satu pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang berisi diduga aksi pengemasan ulang beras SPHP Bulog ke dalam karung beras premium untuk dijual dengan harga yang lebih mahal.

    “Saya mendapat video, ini (terjadi) akhir 2024 Desember, beras Bulog ditukar dengan karung premium, tadi sama Kepala Bapanas mengatakan kalau ada tukar karung kita lapor polisi, iya saya sepakat, tapi fungsi pengawasan Bulog bagaimana?,” kata Rajiv sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

    Rajiv mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, di Kompleks Parlemen yang ditayangkan di akun Youtube TV Parlemen.

    Dia mengaku geram setelah menerima video yang menunjukkan kecurangan oknum pedagang beras nakal menukar karung beras Bulog dengan karung beras premium.

    Meskipun sepakat untuk melaporkan ke polisi, namun Rajiv juga menanyakan peran pengawasan Bulog yang seharusnya bisa mencegah kecurangan tersebut.

    Rajiv khawatir, jika pengawasan tidak berjalan dan tidak ada sanksi pada pelaku pedagang beras nakal, maka akan mengganggu program swasembada pangan yang merupakan program utama pemerintah.

    “Karena kalau ini nggak diberesin saya khawatir swasembada pangan terganggu, nanti ketika panen jangan sampai Bulog nggak bisa menyerap karena perilaku curang oknum pedagang, ujung-ujungnya harga gabah turun, gagal lagi swasembada pangan,” ujar Rajiv.

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengklaim bahwa pihaknya rutin melakukan pengawasan yang dilakukan bersama dengan dinas pertanian dan perdagangan.

    “Teknisnya, kami juga melakukan monitoring bekerja sama dengan dinas pertanian setempat, dinas perdagangan setempat,” kata Wahyu.

    Selain itu, kerja sama tersebut juga dilakukan bukan hanya kepada pengawasan, tetapi juga berkaitan penyaluran beras SPHP agar tepat sasaran.

    “Memang kami juga sepakat dan sependapat jika ada penyimpangan dilaporkan, tapi kami juga bekerja sama dengan dinas pertanian dan dinas perdagangan agar masuk sasaran SPHP,” kata Wahyu.

    Menanggapi hal itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengusulkan apabila ditemukan ada pedagang yang menukar karung beras SPHP ke karung beras premium agar dilaporkan ke pihak berwajib.

    “Untuk permasalahan tukar karung dan lain-lain, bila ada tolong disampaikan, karena ini kita laporkan saja sama-sama ke kepolisian. Jadi bukan ranah Badan Pangan Nasional, tapi bila ada laporan kita bisa sampaikan,” kata Arief.

    Arief juga mengatakan bahwa saat ini penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras 10 kilogram ditunda sementara guna menjaga harga penyerapan gabah di tingkat petani.

    Ia katakan penundaan ini hanya sementara sampai panen raya usai dan ketika Indonesia mengalami masa paceklik, maka program intervensi perberasan akan kembali digelontorkan.

    “Jadi bantuan pangan beras dan SPHP sementara dihold selama panen raya. Berdasarkan rakortas terakhir, kita hold dulu bantuan pangan dan SPHP sampai panennya selesai, cita-cita kita kan supaya harga gabah petani optimal diserap Rp6.500 per kilogram,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Tugaskan BUMN Pangan Impor 200.000 Ton Daging Sapi & Kerbau

    Pemerintah Tugaskan BUMN Pangan Impor 200.000 Ton Daging Sapi & Kerbau

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) Rabu (5/2/2025) menyepakati penugasan importasi komoditas daging sapi sebanyak 100.000 ton dan kerbau 100.000 ton kepada BUMN Pangan. Penugasan ini dilakukan untuk memenuhi stok daging dalam negeri di 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengharapkan, keputusan penetapan perubahan neraca komoditas pada rakortas ini dapat menjamin ketersediaan stok daging dalam negeri.

    “Hal ini sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto] yang meminta agar harga daging kerbau di pasar dapat turun sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat secara luas,” kata Zulhas dalam keterangan resminya, Kamis (6/2/2025).

    Selain menugaskan BUMN Pangan, pemerintah juga menyepakati alokasi importasi daging lembu untuk pelaku usaha umum sebanyak 80.000 ton.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, penugasan ini mempertimbangkan peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) akibat musim hujan.

    Dia mengharapkan, keputusan ini dapat mencegah potensi penyebaran PMK, lantaran pemerintah dapat memantau pelaksanaan importasi yang dilakukan BUMN Pangan dengan lebih ketat.

    Pada Rabu (5/2/2025), Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rakortas tentang penetapan perubahan neraca komoditas pangan tahun 2025. 

    Rapat dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pangan Nasional (Bapanas), ID Food, hingga Lembaga National Single Window.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah resmi memasukan daging kerbau dalam neraca komoditas 2025. Sebelumnya, komoditas ini tidak masuk dalam data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi itu. 

    Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (5/2/2025).

    “Sebelum ini kan tidak ada daging kerbau [dalam neraca komoditas]. Tadi itu ada penugasan daging kerbau,” kata Arief, Rabu (5/2/2025).

    Kendati begitu, Arief belum bisa mengungkap berapa banyak daging kerbau yang bakal diimpor selama 2025. Pasalnya, pihaknya masih menunggu risalah.

    Namun, dalam waktu dekat, pemerintah akan mendatangkan 100.000 ton daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging untuk persiapan Lebaran.

  • Stok Daging Sapi dan Kerbau Aman saat Ramadan 2025

    Stok Daging Sapi dan Kerbau Aman saat Ramadan 2025

    Jakarta, FORTUNE – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono memastikan Stok Daging Sapi dan kerbau dalam kondisi aman serta terkendali, menjelang Ramadan 2025 mendatang. Akan tetapi, dia mengakui untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut, pemerintah berencana mengimpor secara terbatas yang akan dikerjakan sebagian besar oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Menurut Sudaryono, BUMN berperan penting untuk mendukung kepentingan nasional. BUMN lebih mudah untuk diarahkan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan harga, pasokan, atau kebijakan strategis lainnya mengenai impor barang.

    “Ya stok ada, kita stok kalau tidak salah ada 18 ribu ton, tapi kan kurang. Makanya ini kita sudah memutuskan untuk hari ini supaya segera bisa lakukan importasi,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Rabu (5/2).

    “Impor itu kan sebagian besar dikerjakan oleh BUMN. Kenapa BUMN? Itu adalah alat negara untuk kontrol, dia bisa kita push, bisa kita suruh, bisa kita tekan demi kepentingan rakyat,” sambung dia.

    Kemudian Sudaryono menjelaskan bahwa lonjakan permintaan pada bulan Ramadhan menjadi alasan utama pemerintah mengambil langkah impor. Dia pun mengimbau agar masyarakat tak panik karena pemerintah terus berupaya keras untuk menjaga ketersediaan pasokan daging.

    “Semua kita kerjakan dan sesuai kebutuhan pasar, kita harus optimis sebelum Ramadan kebutuhan daging tersedia. Nanti kita bisa datangkan dari Brasil, atau dari Australia, dan dari mana-mana yang disetujui,” imbuh Sudaryono.

    Selain itu, dia menekankan pentingnya pemenuhan gizi, terutama lewat konsumsi daging sapi, tak hanya pada saat Ramadan, tetapi juga dalam keseharian masyarakat guna menurunkan angka stunting di Tanah Air.

    “Kita ingin bagaimana protein itu tersedia dengan harga yang terjangkau untuk rakyat kita karena kita ini butuh untuk penanganan stunting, orang tuh harus tambah gizi dengan makan banyak protein gitu lho,” jelas Sudaryono.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjamin bahwa ketersediaan daging akan tercukupi dalam waktu dekat. Dia menyatakan stok daging yang tersedia diperkirakan mencapai 120 ribu ton hingga Hari Raya Idulfitri atau Lebaran 2025.

    “Kita akan siapkan stok 120.000 ton sampai dengan Lebaran. Kami akan atur distribusinya. Jangan khawatir, karena Wamentan adalah sahabat saya, jadi semuanya akan berjalan dengan lancar,” ujar Arief.