Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo Adi

  • Produksi Melambung, Menko Zulkifli Hasan Pede Swasembada Beras Tercapai 2026 – Page 3

    Produksi Melambung, Menko Zulkifli Hasan Pede Swasembada Beras Tercapai 2026 – Page 3

    Sebelumnya, Indonesia kemungkinan akan mempertimbangkan untuk mengekspor beras tahun ini jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Hal ini berkebalikan dengan tahun lalu yang melakukan impor beras. 

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, Indonesia dapat mengekspor beras selama cadangan pangan dalam negeri mencukupi dan produksinya melimpah.

    “Kalau cadangan pangan kita siap dan produksi melimpah, misalnya mencapai 32 juta ton, kenapa tidak?” kata Arief dikurip dari Antara, Rabu (23/4/2025).

    Untuk bisa dianggap cukup, Arief mengatakan pemerintah harus menyimpan setidaknya 1 juta ton beras sebagai stok cadangan. “Itu bergantung pada presiden, karena keputusan untuk ekspor atau impor harus datang dari presiden,” imbuhnya.

    Surplus Beras

    Baru-baru ini, Kementerian Pertanian RI melaporkan surplus produksi beras dalam negeri di tengah krisis pangan yang melanda beberapa negara. Menurut Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, surplus beras diperkirakan akan mencapai sekitar 2,8 hingga 3 juta ton per April tahun ini.

    Diskusi mengenai ekspor beras ini muncul sebagai respons terhadap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Sebelumnya, penurunan produksi padi di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan impor beras.

    Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Kemenko), Ismariny menjelaskan, di akhir 2024, impor beras bisa mencapai 6 juta ton, meningkat dari 3 juta ton jika dibandingkan dengan impor 2023. 

     

     

  • Indonesia pertimbangkan ekspor beras jika cadangan dalam negeri cukup

    Indonesia pertimbangkan ekspor beras jika cadangan dalam negeri cukup

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) Republik Indonesia (RI) pada Selasa (22/4) mengatakan bahwa Indonesia kemungkinan akan mempertimbangkan untuk mengekspor beras jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa Indonesia dapat mengekspor beras selama cadangan pangan dalam negeri mencukupi dan produksinya melimpah.

    “Kalau cadangan pangan kita siap dan produksi melimpah, misalnya mencapai 32 juta ton, kenapa tidak?” kata Arief kepada awak media saat ditemui di Jakarta.

    Untuk bisa dianggap cukup, Arief mengatakan pemerintah harus menyimpan setidaknya 1 juta ton beras sebagai stok cadangan. “Itu bergantung pada presiden, karena keputusan untuk ekspor atau impor harus datang dari presiden,” imbuhnya.

    Baru-baru ini, Kementerian Pertanian RI melaporkan surplus produksi beras dalam negeri di tengah krisis pangan yang melanda beberapa negara. Menurut Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, surplus beras diperkirakan akan mencapai sekitar 2,8 hingga 3 juta ton per April tahun ini.

    Diskusi mengenai ekspor beras ini muncul sebagai respons terhadap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

  • Krisis Beras Hantui Negeri Jiran, Peluang RI Genjot Produksi

    Krisis Beras Hantui Negeri Jiran, Peluang RI Genjot Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia dikabarkan berencana mengimpor beras dari Indonesia. Negeri Jiran kesulitan dan hanya mampu memenuhi 50% dari kebutuhan beras.

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Mohamad Bin Sabu di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa pagi (22/4/2025).

    “[Soal pertemuan dengan Malaysia] menarik, tadi menanyakan apa bisa kami [Malaysia] impor beras dari Indonesia?” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Selasa (22/4/2025).

    Menanggapi permintaan tersebut, Amran menyebut bahwa Indonesia untuk sementara waktu belum bisa mengekspor beras. Pasalnya, Indonesia saat ini fokus menjaga stok beras dalam negeri.

    “Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersahabat,” ujarnya. 

    Amran mengungkap, harga beras di Negeri Jiran saat ini cukup tinggi lantaran kurangnya pasokan. Dia menyebut, Malaysia saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 40%-50% dari kebutuhan nasional.

    Selain Malaysia, Amran mengatakan bahwa Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang juga berencana untuk datang ke Indonesia  pada 29 April 2025 untuk membahas mengenai stok beras.

    Sama seperti Malaysia, Amran menyebut bahwa harga beras di Negeri Sakura melambung, bahkan mencapai sekitar Rp93.000 – Rp100.000 per kilogram (kg).

    Bekerja mengangkut karung beras

    Stok Indonesia 

    Di tengah potensi permintaan beras, Amran menuturkan stok beras yang ada per hari ini mencapai 3,3 juta ton. Stok tersebut diperkirakan terus bertambah pada musim panen Mei 2025.

    Amran memperkirakan, stok beras nasional dapat tembus 4 juta ton pada Mei 2025. Menurutnya, pasokan beras 4 juta ton tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka. 

    “Kemungkinan di Mei itu masuk 4 juta ton dan itu tidak pernah terjadi selama merdeka. Ini kerja keras kita semua,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, produksi beras dalam negeri diproyeksi cukup bagus tahun ini. 

    Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Februari 2025, total produksi padi pada Januari-Mei 2025 diperkirakan mencapai 34,47 ton GKP. 

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara mencapai sekitar 16,62 juta ton beras pada periode Januari-Mei 2025.

    Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras. 

    Malaysia Menunggu

    Sementara itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Mohamad Bin mengatakan bahwa meski pun saat ini belum ada arahan resmi untuk mendatangkan beras dari Indonesia, pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai rencana tersebut.

    “Sekarang ini belum lagi, tapi kita akan bincang,” kata Mohamad dalam konferensi pers.

    Kendati begitu, dia menegaskan bahwa Malaysia berencana untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia, seperti pertukaran teknologi pertanian dan pelatihan,  utamanya dalam meningkatkan produksi beras di negaranya. 

    Peluang Ekspor Beras

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan kemungkinan Indonesia membuka keran ekspor untuk komoditas beras seiring dengan melimpahnya stok dalam negeri.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, Indonesia bisa saja ekspor beras selama cadangan pangan dalam negeri tercukupi dan produksi melimpah. Adapun, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog minimal 1 juta ton.

    “Kalau cadangan pangan kita sudah siap, kemudian produksinya melimpah, misalnya 32 juta ton, kenapa nggak?” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025).

    Ilustrasi beras impor

    Kendati begitu, Arief menyebut bahwa keputusan untuk membuka keran ekspor beras ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat, rencana ekspor dan impor harus melalui rapat terbatas (ratas) bersama dengan Kepala Negara.

    “Terserah Pak Presiden, karena kalau mau ekspor, mau impor, itu ratas dengan Pak Presiden,” ujarnya.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori sebelumnya mengatakan, produksi tahun ini memiliki pola yang mirip dengan pola produksi di 2022, dengan puncak produksi terjadi pada Maret. 

    “Ini berbeda dengan pola produksi tahun lalu yang puncak panennya di April,” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025). 

    Dia mengatakan, produksi yang cukup baik ini didukung oleh iklim cuaca yang normal. Khudori merujuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, cuaca tahun ini diperkirakan normal. 

    Dengan demikian, besar kemungkinan di bulan-bulan berikutnya, produksi juga tidak tertekan seperti 2023 imbas adanya fenomena El Nino. 

    Melihat kondisi tahun ini, Khudori meyakini produksi tahun ini lebih besar dibanding tahun lalu.  

    Merujuk data KSA BPS, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan masyarakat mencapai 30,62 juta ton. Jumlah tersebut turun sebanyak 480.040 ton atau 1,54% dibanding produksi beras di 2023 yang mencapai 31,10 juta ton.  

    Khudori mengatakan, produksi di 2024 merupakan yang terendah dalam 7 tahun terakhir.  

    Sementara itu, Khudori memperkirakan bahwa produksi beras tahun ini tak jauh berbeda dengan produksi di 2022. Masih merujuk data KSA BPS, produksi beras di tahun tersebut mencapai sekitar 31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton atau 0,59% dibandingkan produksi beras di 2021. 

    “Perkiraan saya, produksi tahun ini tak jauh dari produksi 2022,” ujarnya.

  • Bapanas Ungkap Alasan Beras SPHP dan Bansos Belum Digelontorkan

    Bapanas Ungkap Alasan Beras SPHP dan Bansos Belum Digelontorkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan alasan pemerintah belum menggelontorkan beras baik untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan sosial (bansos), meski stok dalam negeri melimpah.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, program SPHP akan dijalankan ketika harga beras dalam negeri melonjak. Mengingat, tujuan program SPHP adalah sebagai stabilisasi pasokan dan harga.

    “Kalau misalnya harga beras naik, ya kita [gelontorkan beras] SPHP,” kata Arief kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025).

    Sama halnya dengan bansos. Arief mengatakan, pemerintah akan menggelontorkan bantuan berupa beras ketika harga beras dalam negeri melonjak. 

    Mengenai kekhawatiran penurunan kualitas beras, Arief menyebut bahwa beras yang ada di gudang Bulog akan dijaga kualitasnya oleh Perum Bulog.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya memperkirakan, stok beras dalam negeri dapat mencapai 4 juta ton pada musim panen Mei 2025.

    Amran mengatakan, perkiraan tersebut datang dari stok beras yang ada saat ini, yang telah mencapai sekitar 3,3 juta ton dan juga perkiraan stok pada awal Mei 2025 sekitar 3,5 juta ton – 3,7 juta ton.

    “Kemungkinan di Mei itu masuk 4 juta ton,” kata Amran ketika ditemui di Kantor Kementan, Selasa (22/4/2025).

    Menurutnya, perkiraan stok tersebut merupakan yang tertinggi dalam 20-30 tahun. Kondisi ini, lanjut dia, bahkan tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka.

    “Itu tidak pernah terjadi selama [Indonesia] merdeka. Ini kerja keras kita semua,” ujarnya.

    Adapun, produksi beras dalam negeri diproyeksi cukup bagus tahun ini. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Februari 2025, total produksi padi pada Januari-Mei 2025 diperkirakan mencapai 34,47 ton GKP. 

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara mencapai sekitar 16,62 juta ton beras pada periode Januari-Mei 2025.

    Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras.

  • Bos Bapanas Jelaskan Maksud Prabowo soal Kuota Impor Dihapus

    Bos Bapanas Jelaskan Maksud Prabowo soal Kuota Impor Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali mengklarifikasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal penghapusan kuota impor, utamanya untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pernyataan tersebut bukan berarti pemerintah membebaskan semua komoditas untuk diimpor.

    “Pak Presiden itu maksudnya bukan membebaskan impor semuanya masuk bukan, bukan itu. Orang salah mendefinisikan,” kata Arief kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025).

    Dia menuturkan, impor untuk sejumlah komoditas tetap diatur dengan mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kebutuhan nasional. Jika stok dalam negeri tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut akan dipenuhi dari pengadaan luar negeri alias impor.

    Misalnya, kata dia, kebutuhan nasional untuk komoditas bawang putih mencapai 600.000 ton dan produksi dalam negeri hanya 50.000 ton. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah perlu mengimpor sekitar 550.000 ton.

    Rencana pengadaan ini, kata dia, yang kemudian dibuka untuk semua pihak. Artinya, semua pihak dapat mengimpor bawang putih sesuai dengan rencana pengadaan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, kegiatan importasi tidak dikuasai oleh kelompok tertentu.

    “Nah itu jangan dikuasai oleh Pak Jafar sendiri atau pak Arief sendiri, tapi di-open semua orang supaya bisa [impor]. Itu maksudnya Pak Presiden, bukan dibuka semuanya sebanyak-banyaknya,” jelasnya. 

    Dia mengatakan, kegiatan importasi harus dilakukan dengan perhitungan yang pas agar tidak merugikan petani dan peternak dalam negeri.

    “Jadi Pak Presiden itu maksudnya tetap ada hitungan seperti itu. Ya kalo nggak ada hitungan terus nanti lama-lama kita kayak Singapura loh, kita nggak punya petani, nggak punya peternak,” pungkasnya. 

    Kepala Negara sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya

  • RI Harus Siapkan Cadangan dan Produksi yang Melimpah Jika Ingin Ekspor Beras ke Malaysia – Halaman all

    RI Harus Siapkan Cadangan dan Produksi yang Melimpah Jika Ingin Ekspor Beras ke Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membeberkan syarat agar Indonesia bisa mengekspor beras ke negeri tetangga seperti Malaysia.

    Menurut dia, Indonesia harus siap dengan cadangan pangan yang dimiliki. Selain itu, produksi juga harus melimpah dengan jumlah mencapai 32 juta ton dalam setahun.

    “Kalau cadangan pangan kita sudah siap, kemudian produksinya melimpah misalnya 32 juta ton, ya kenapa enggak?” kata Arief ketika ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

    Namun, ia mengatakan bahwa keputusan ekspor dan impor tetap ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    Keputusan ekspor dan impor disebut harus melalui rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Prabowo.

    “Terserah Pak Presiden karena kalau mau ekspor, mau impor, itu ratas dengan Pak Presiden,” ujar Arief.

    Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu di kantornya.

    Dalam pertemuan tersebut, satu dari sekian pembahasan yang dibicarakan adalah keinginan Malaysia mengimpor beras dari Indonesia.

    “Tadi menteri pertanian Malaysia bertanya, ‘Apa bisa kami impor beras dari Indonesia?’” kata Amran ketika ditemui di kantornya.

    Mendengar permintaan tersebut, Amran menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih memprioritaskan ketersediaan stok beras dalam negeri.

    “Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu,” ujarnya.

    Menurut Amran, permintaan dari Malaysia ini tak lepas dari kondisi harga beras di Negeri Jiran yang tengah melonjak.

    Dalam kesempatan sama, Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu mengatakan bahwa pembahasan mengenai rencana impor beras dari Indonesia masih akan berlanjut di masa mendatang.

    “Sekarang ini belum, tapi kami akan bincang,” katanya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah produksi beras di Indonesia pada 2024 turun 1,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pada 2024, jumlah produksi beras hanya mencapai 30,62 juta ton, atau turun 480 ribu ton bila dibandingkan tahun 2023 dengan produksi beras sebanyak 31,10 juta ton.

    Penurunan produksi beras disumbang oleh penurunan produksi pada subround I (periode Januari-April 2024) akibat El-Nino berkepanjangan.

    Pada 2025, produksi beras nasional ditargetkan meningkat menjadi 32 juta ton.

     

  • Terungkap Alasan RI Masih Buka Keran Impor di Tengah Wacana Swasembada Pangan

    Terungkap Alasan RI Masih Buka Keran Impor di Tengah Wacana Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ungkap alasan mengapa pemerintah masih membuka keran impor untuk sejumlah komoditas pangan di tengah wacana swasembada pangan.

    Pengamat Pertanian dari AEPI Khudori menyampaikan, kegiatan importasi untuk sejumlah komoditas pangan memang perlu dilakukan lantaran kurangnya produksi dalam negeri ataupun produk tersebut tidak dapat dihasilkan oleh Indonesia.

    “Misal jagung, yang diimpor itu jagung pangan bukan untuk pakan. Bawang putih ya produksi lokal hanya 4%-5%, mau enggak mau ya impor,” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (17/4/2025).

    Untuk komoditas pangan lainnya, Khudori melihat adanya peluang untuk mencapai swasembada. Misalnya untuk daging dan kedelai, Khudori melihat adanya peluang untuk mencapai swasembada, meski diakuinya tidak mudah. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan kebijakan yang konsisten dan komprehensif. 

    Dalam catatan Bisnis, Indonesia berencana mengimpor tujuh komoditas pangan untuk memenuhi stok cadangan pangan tahun ini. Komoditas itu mulai dari beras khusus, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan kerbau, serta gula konsumsi.

    Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diolah Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Maret 2025, pemerintah berencana mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 416.220 ton hingga Desember 2025.

    Namun, impor beras pada 2025 hanya untuk kebutuhan beras industri dan beras khusus. Mengingat, Indonesia tahun ini telah berkomitmen untuk menutup keran impor beras umum atau cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Tidak ada impor beras umum atau CBP 2025, impor beras 2025 hanya merupakan impor beras industri dan beras khusus,” demikian bunyi Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diterima Bisnis dari Bapanas, Jumat (11/4/2025).

    Lebih lanjut, pemerintah hingga akhir 2025, juga berencana untuk mendatangkan 859.933 ton jagung dari luar negeri, 2,05 juta ton kedelai, 495 ton bawang merah, dan 587.277 ton bawang putih. 

    Kemudian, 485.031 ton daging ruminansia seperti daging sapi dan kerbau, serta gula konsumsi sebanyak 190.000 ton tahun ini.  

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya menegaskan, pemerintah tetap mengutamakan produksi pangan dalam negeri. Neraca komoditas yang disusun pun, kata dia, tentunya selalu mengusung semangat melindungi petani dan peternak Indonesia. 

    “Produksi dalam negeri itu selalu menjadi yang utama. Nomor satu itu. Adapun kalau belum cukup atau insufficient, nah itu baru dipikirkan pengadaan dari luar negeri. Jadi pengadaan dari luar negeri itu adalah alternatif terakhir,” jelas Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/4/2025).

  • Titiek Soeharto tekankan penyerapan gabah petani dilakukan maksimal

    Titiek Soeharto tekankan penyerapan gabah petani dilakukan maksimal

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penyerapan gabah petani bisa dilakukan secara maksimal demi ketahanan pangan nasional.

    “Koordinasi harus maksimal agar distribusi dan penyerapan hasil petani berjalan lancar,” kata Titiek sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Titiek menekankan hal itu saat melakukan kunjungan kerja bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gudang Bulog Siron, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

    Menurutnya, Aceh Besar sebagai daerah produsen memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sehingga dia menekankan agar penyerapan gabah bisa dilakukan lebih maksimal.

    Lebih lanjut dia menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas pangan.

    “Kami ingin memastikan bahwa stok beras tersedia dengan baik, kualitas penyimpanannya terjaga, dan bantuan pangan tepat sasaran,” ucapnya.

    Ia menambahkan, hal itu penting untuk melindungi masyarakat, apalagi dalam situasi ekonomi global yang masih belum stabil.

    Dalam rangka mengakselerasi capaian target pengadaan setara 3 juta ton beras secara nasional, Bapanas bersama Komisi IV DPR RI melakukan pemantauan langsung terhadap serapan gabah dan beras petani di Provinsi Aceh untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa Aceh memiliki posisi strategis dalam mendukung penguatan cadangan beras nasional.

    Ia menekankan pentingnya optimalisasi peran Bulog dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyerap gabah petani.

    “Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah penting dalam strategi pengadaan nasional. Kami ingin memastikan Bulog dan seluruh pemangku kepentingan menyerap gabah petani secara optimal,” ujar Ketut.

    Disebutkannya, hingga 8 April 2025, realisasi pengadaan beras oleh Kanwil Bulog Aceh melalui mekanisme penugasan dan komersial telah mencapai 55.428 ton, dengan total stok beras yang dikuasai sebesar 81.853 ton, serta pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4.587 ton.

    Sementara itu, secara nasional serapan Bulog mencapai 817 ribu ton setara beras atau 27 persen dari total target 3 juta ton. Hingga saat ini, stok beras di Bulog mencapai 2,2 juta ton.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan pemenuhan stok pangan dari produksi dalam negeri merupakan sejalan dengan tekad dan komitmen dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus mengutamakan pemenuhan stok pangan dari hasil produksi petani dalam negeri. Ini bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bentuk keberpihakan pada petani lokal dan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” kata Arief.

    Arief menegaskan pemerintah terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pengadaan pangan nasional, termasuk memastikan serapan gabah petani berjalan maksimal, agar stok cadangan beras pemerintah terjaga dan harga di tingkat petani tetap menguntungkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI Impor 7 Komoditas Pangan Tahun Ini: Beras Khusus hingga Gula Konsumsi

    RI Impor 7 Komoditas Pangan Tahun Ini: Beras Khusus hingga Gula Konsumsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berencana mengimpor tujuh komoditas pangan guna memenuhi stok cadangan pangan tahun ini. Komoditas itu mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan kerbau, serta gula konsumsi.

    Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diolah Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Maret 2025, pemerintah berencana mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 416.220 ton hingga Desember 2025.

    Namun, impor beras pada 2025 hanya untuk kebutuhan beras industri dan beras khusus. Mengingat, Indonesia tahun ini telah berkomitmen untuk menutup keran impor beras umum atau cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Tidak ada impor beras umum atau CBP 2025, impor beras 2025 hanya merupakan impor beras industri dan beras khusus,” demikian bunyi Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diterima Bisnis dari Bapanas, Jumat (11/4/2025).

    Lebih lanjut, pemerintah hingga akhir 2025, juga berencana untuk mendatangkan 859.933 ton jagung dari luar negeri, 2,05 juta ton kedelai, 495 ton bawang merah, dan 587.277 ton bawang putih. Kemudian, 485.031 ton daging ruminansia seperti daging sapi dan kerbau, serta gula konsumsi sebanyak 190.000 ton tahun ini. 

    Adapun, importasi dilakukan lantaran stok yang ada saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Komoditas kedelai misalnya. Masih merujuk data Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025, stok awal 2025 tercatat sebanyak 313.665 ton dengan perkiraan produksi kedelai tahun ini mencapai 78.376 ton.

    Sementara itu, kebutuhan tahunan untuk komoditas ini mencapai 2,62 juta ton sehingga diperlukan pengadaan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

    Adapun, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya menegaskan, pemerintah tetap mengutamakan produksi pangan dalam negeri. Neraca komoditas yang disusun pun, kata dia, tentunya selalu mengusung semangat melindungi petani dan peternak Indonesia.

    “Produksi dalam negeri itu selalu menjadi yang utama. Nomor satu itu. Adapun kalau belum cukup atau insufficient, nah itu baru dipikirkan pengadaan dari luar negeri. Jadi pengadaan dari luar negeri itu adalah alternatif terakhir,” jelas Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/4/2025).

    Dia menuturkan, proyeksi yang disusun pemerintah memuat angka-angka yang kredibel dengan tetap melindungi kepentingan produsen dalam negeri. Arief memastikan, pengadaan luar negeri akan diupayakan tidak memberi dampak disruptif.

    Berikut daftar tujuh komoditas yang diimpor Indonesia tahun ini:

    1. Beras 416.220 ton

    2. Jagung 859.933 ton

    3. Kedelai 2,05 juta ton

    4. Bawang Merah 495 ton

    5. Bawang putih 587.277 ton

    6. Daging sapi-kerbau 485.031 ton

    7. Gula konsumsi 190.000 ton

  • Prabowo Setop Keran Impor Beras, Produksi Dalam Negeri Aman?

    Prabowo Setop Keran Impor Beras, Produksi Dalam Negeri Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian serius dalam menjalankan komitmennya untuk menutup keran impor beras konsumsi. Lantas, apakah produksi beras dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan nasional?

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2025, pemerintah mempertegas ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kebijakan ini menjadi pedoman pemerintah dan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dalam negeri secara maksimal.

    “Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita,” kata Arief dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).

    Melalui beleid ini, pemerintah kembali menegaskan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton di 2025. Pemerintah melalui Perum Bulog menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg) untuk gabah kering panen (GKP) dengan segala kualitas di tingkat petani.

    Adapun, pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog berdasarkan penugasan Bapanas. Penugasan itu diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.

    Pada awal 2025, kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menyepakati Perum Bulog menyerap 3 juta ton beras.

    Pemerintah kemudian menerbitkan sejumlah kebijakan demi mendukung pencapaian target tersebut. Salah satunya, dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Melalui beleid itu, pemerintah mencabut rafaksi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg.

    Bapanas juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Arief mengatakan, penyesuaian ini dilakukan atas permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    “Jadi atas permintaan Menteri Pertanian dan teman-teman Perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100% kita turunkan menjadi 95%, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Penyerapan Gabah

    Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, sudah seharusnya Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah dalam negeri. Mengingat, selama ini cadangan beras pemerintah 80% dipenuhi melalui impor, bukan penyerapan dalam negeri.

    “Saatnya Bulog untuk mengoptimalkan menyerap gabah di dalam negeri,” kata dia kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Lebih lanjut, Eliza menyebut bahwa Perum Bulog telah mendapatkan dukungan dari sejumlah kementerian/lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian BUMN telah mendukung Perum Bulog dengan menyediakan gudang-gudang penyimpanan, serta Kemenkeu telah mendukung dari sisi pendanaan.

    Dia mengatakan, tugas Perum Bulog saat ini adalah mencari cara agar dapat menjangkau seluruh sentra-sentra produksi di Indonesia. Mengingat, gedung Bulog tak selalu tersedia di daerah sentra produksi sehingga dibutuhkan percepatan untuk menyerap gabah-gabah petani.

    Petani menjemur gabah hasil panen di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (5/4/2024).

    Menurutnya, Bulog dapat melakukan jemput bola seperti yang dilakukan para tengkulak, mengingat petani terbiasa menjual hasil panen di lahan. Cara ini juga dinilai memudahkan para petani lantaran tidak harus membawa hasil panennya ke penggilingan-penggilingan.

    “Berarti kan tinggal Bulog bagaimana mereka bisa menjemput bola, gabah-gabah milik petani,” ujarnya.

    Selain itu, jika Bulog berbenah dan melakukan percepatan penyerapan dengan memanfaatkan berbagai macam instrumen yang ada, dia optimistis Perum Bulog dapat menjalankan penugasan tersebut.

    “Dan ini akan menguntungkan dari sisi petani juga, karena mereka akan dari sisi kepastian pasar, mereka juga mendapatkan kepastian pasar dan juga adanya kepastian harga,” tuturnya

    Proyeksi Produksi

    Lantas, bagaimana proyeksi produksi beras dalam negeri di tengah kebijakan setop impor beras?

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis produksi beras nasional akan mencapai 32,8 juta ton pada 2025. Proyeksi ini seiring dengan diyakini adanya peningkatan produksi saat musim panen.

    Produksi beras dalam negeri diperkirakan cukup bagus tahun ini. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) 2025, total produksi padi diperkirakan mencapai 34,47 juta ton GKP atau melampaui target awal yang ditetapkan.

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara pada periode Januari-Mei 2025 mencapai 16,62 juta ton beras.

    Jumlah tersebut meningkat 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras.