Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo Adi

  • Produksi Jagung Surplus 380.000 Ton, Indonesia Siap Ekspor

    Produksi Jagung Surplus 380.000 Ton, Indonesia Siap Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa Indonesia semakin dekat menuju swasembada jagung. Berkat peningkatan produksi yang signifikan, Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki surplus 380.000 ton jagung yang siap diekspor atau dijadikan stok cadangan pangan nasional.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi jagung pipilan kering kadar air 14% (JPK KA 14%) sepanjang Januari–Juli 2025 diperkirakan mencapai 9,45 juta ton. Angka ini melonjak tajam 11,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Produksi jagung dalam negeri terus meningkat pesat. Bahkan kita sudah mampu ekspor jagung. Ini karena visi Presiden Prabowo tidak hanya swasembada, tapi Indonesia harus jadi lumbung pangan dunia,” ujar Kepala Bapanas (NFA) Arief Prasetyo Adi, Selasa (10/6/2025).

    Berdasarkan analisis NFA, setelah memperhitungkan potensi kehilangan hasil sebesar 4,62%, produksi bersih jagung dalam negeri diperkirakan mencapai sekitar 9,01 juta ton. Angka ini jauh melampaui kebutuhan konsumsi nasional periode Januari–Juli yang hanya 8,63 juta ton, menghasilkan surplus sebesar 380.000 ton.

    “Alhamdulillah untuk jagung, kita mencatatkan surplus. Artinya produksi kita sudah cukup, bahkan lebih. Ini bisa kita manfaatkan untuk ekspor atau cadangan pangan pemerintah (CPP),” tambah Arief.

    Sebelumnya, pada Kamis (5/6/2025), Presiden Prabowo secara resmi melepas ekspor jagung sebanyak 1.200 ton dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menuju Kuching, Malaysia. Ekspor perdana jagung ini, setelah beberapa tahun Indonesia mengimpor, disebut sebagai penanda awal bagi Indonesia menuju cita-cita sebagai lumbung pangan dunia.

  • Bulog Pastikan Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Tepat Sasaran

    Bulog Pastikan Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) per bulan selama Juni—Juli 2025 akan tepat sasaran.

    Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan, pihaknya akan menyalurkan bansos beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar.

    “Terkait dengan ketepatan sasaran, maka Bulog sebagai operator akan menyalurkan atau mendistribusikan bantuan pangan kepada nama-nama keluarga penerima manfaat bantuan yang terdaftar di regulator atau Badan Pangan Nasional,” kata pria yang akrab disapa Wiwiet kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Wiwiet menjelaskan bahwa program penyaluran bantuan pangan ini akan mulai disalurkan pada akhir Juni 2025. Adapun, beras yang disalurkan adalah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog.

    Untuk diketahui, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Stok tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Bantuan pangan dilaksanakan untuk alokasi 2 bulan sebesar 10 kg per bulan per KK [kepala keluarga] yang diperuntukkan bagi 18,3 juta kepala keluarga atau 183.000 ton per bulan,” terangnya.

    Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras pada periode Juni—Juli 2025. Bantuan pangan ini merupakan salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025.

    Arief menuturkan bahwa penerima bansos beras berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, diharapkan bantuan pangan beras tahun ini tepat sasaran. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Adapun, saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya Perum Bulog akan menyalurkan CBP ke masyarakat.

    “Tujuan bantuan pangan beras ini untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat [KPM] dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” jelas Arief kepada Bisnis.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama 2 bulan ke depan, selain memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” ungkap Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Bendahara Negara RI itu menjelaskan bansos beras ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementerian Pertanian. Nantinya, Kementan bakal menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” pungkasnya.

  • Jadwal dan Kriteria Penerima Bansos Beras 20 Kilogram

    Jadwal dan Kriteria Penerima Bansos Beras 20 Kilogram

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan beras 20 kilogram (kg) per keluarga penerima yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos beras ini akan disalurkan selama Juni—Juli 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras pada periode Juni—Juli tahun ini. Dia menjelaskan bahwa bantuan pangan ini merupakan salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025.

    “Tujuan bantuan pangan beras ini untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat [KPM] dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).

    Arief menyampaikan bahwa penyaluran beras ini diestimasikan mulai akhir Juni hingga Juli 2025 dan dipastikan beras yang disalurkan merupakan kualitas yang baik. ”Estimasi penyaluran akhir Juni—Juli,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Arief menuturkan bahwa penerima bansos beras berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, diharapkan penyaluran bantuan pangan beras tahun ini tepat sasaran. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Adapun, saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya Perum Bulog akan menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat.

    Kriteria Penerima Bansos Beras

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa nantinya penerima bansos beras terdiri atas tiga kategori.

    Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah dengan harga beras yang sudah tinggi, serta ketiga adalah daerah kota.

    Amran berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Di samping itu, Amran juga memastikan harga beras yang bergejolak di pasar akan turun seiring dengan adanya bansos beras stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 360.000 ton beras selama 2 bulan. 

    “Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” ujarnya.

    Adapun, bantuan beras ini berasal dari stok beras di gudang Bulog. Tercatat, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. Kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk 2 bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama 2 bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” jelas Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Bantuan pangan ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementan. Dia menjelaskan Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Menkeu menambahkan bahwa nantinya bantuan pangan ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.

  • Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Jakarta –

    Pemerintah hanya memprioritaskan bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke daerah dengan harga beras tinggi. Sejumlah daerah itu yakni Indonesia bagian Timur.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, alasannya karena tujuan program bantuan pangan beras dan SPHP sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

    “Diberikan pada daerah yang harganya termonitor naik. Seperti saat ini di Indonesia Timur sebagai prioritas,” kata dia kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Bantuan beras ini akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing KPM menerima 10 kilogram (kg) per bulan. Jumlah penerima ini menurun dibandingkan tahun lalu 22 juta KPM.

    Selama dua bulan itu, beras yang akan disalurkan kepada jutaan KPM sebanyak 360 ribu ton. Anggaran yang disiapkan pemerintah Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun.

    Sementara beras SPHP akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” ucap Arief.

    Dalam keterangan tertulis, Arief menekankan akan memfokuskan ke daerah-daerah yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras. Ia mencontohkan daerah dengan harga beras tinggi Papua, Maluku, dan Indonesia Timur lainnya.

    “Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” urai Arief.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, beras SPHP tidak akan disalurkan kepada daerah dengan harga yang rendah. Hal itu akan berdampak pada semakin menurunnya harga beras dan gabah di daerah tersebut.

    “Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.

    Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.

    (ada/rrd)

  • Catat Lokasi dan Jadwal Penyaluran Bansos

    Catat Lokasi dan Jadwal Penyaluran Bansos

    Jakarta –

    Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kedua program itu akan dilaksanakan bersamaan pada Juni-Juli 2025.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan untuk bantuan pangan beras estimasi penyalurannya dimulai akhir Juni 2025. Bantuan beras ini akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing KPM menerima 10 kilogram (kg) per bulan.

    “Beras 10 kg/bulan untuk bulan Juni – Juli 2025, waktu salur estimasi akhir Juni-Juli,” kata Arief kepada detikcom, Minggu (8/6/2026).

    Selama dua bulan itu, beras yang akan disalurkan kepada jutaan KPM sebanyak 360 ribu ton. Anggaran yang disiapkan pemerintah Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun.

    Arief menjelaskan, saat ini bantuan pangan beras dalam proses administrasi penganggaran untuk selanjutnya menugaskan Bulog menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Untuk lokasi penyalurannya, pemerintah memprioritaskan daerah dengan harga beras yang tinggi, seperti Indonesia Timur.

    “Diberikan pada daerah yang harganya termonitor naik. Seperti saat ini di Indonesia Timur sebagai Prioritas,” terangnya.

    Distribusi Beras SPHP

    Untuk distribusi beras SPHP, jadwal penyalurannya diupayakan secepatnya pada Juni 2025. beras SPHP yang akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” ucap Arief.

    Program beras SPHP juga memprioritaskan wilayah dengan harga beras yang tinggi. Karena fungsi dari beras SPHP dan bantuan pangan sebagai langkah pemerintah menstabilkan harga dan pasokan pangan.

    (ada/rrd)

  • Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah Sebanyak 250 Ribu Ton

    Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah Sebanyak 250 Ribu Ton

    Jakarta –

    Pemerintah akan melakukan upaya intervensi harga dan pasokan beras selama Juni dan Juli 2025. Selain bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga akan disalurkan.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut, beras SPHP yang akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” kata Arief kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Arief mengatakan, penyaluran beras SPHP alias beras dengan harga yang murah ini akan dilaksanakan secepatnya berbarengan dengan bantuan pangan beras. Pemerintah juga akan mengutamakan distribusi SPHP ke daerah dengan harga beras yang tinggi.

    “SPHP secepatnya Juni ini,” terangnya.

    Beras SPHP dapat dikatakan beras murah karena didistribusikan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg. Biasanya beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, jadi harganya di pasaran Rp 62.000.

    Harga beras SPHP juga menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi tiga zona. Misalnya untk zona 1 HET Rp 12.500/kg terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg, meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dan zona 3 Rp 13.500/kg, meliputi Maluku dan Papua.

    Sebelumnya, kembali ke Arief, dalam keterangan tertulis ia menjelaskan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sejalan dengan akan disalurkannya bantuan pangan beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

    Arief mengatakan telah melaporkan kepada Meteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa beras SPHP dapat disalurkan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi.

    “Saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan kalau ada indikasi di beberapa daerah yang memang sudah mulai naik, maka dilakukan SPHP. Ini juga sudah dilaporkan ke Bapak Presiden,” ungkapnya, dalam keterangan dia, Jumat (6/6/2025).

    (ada/rrd)

  • Kepala Bapanas Jamin Kualitas Baik Bansos Beras 10 Kg, Anggaran Rp4,9 Triliun

    Kepala Bapanas Jamin Kualitas Baik Bansos Beras 10 Kg, Anggaran Rp4,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan untuk Juni—Juli 2025 memiliki kualitas yang baik.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos beras 10 kilogram selama Juni—Juli ini untuk membantu 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan.

    Arief mengestimasikan penyaluran bansos beras ini dilakukan pada akhir Juni hingga Juli 2025. Adapun, dia mengungkap pemerintah mengalokasikan anggaran senilai sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras di tahun ini.

    “Bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan untuk Juni—Juli 2025. Beras yang disalurkan harus kualitas yang baik,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).

    Arief menjelaskan bahwa bantuan pangan beras ini menjadi salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025. Keputusan ini mengacu pada rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 di Istana Merdeka.

    Nantinya, penerima bansos beras ini mengacu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa saat ini Bapanas tengah dalam proses administrasi penganggaran untuk selanjutnya menugaskan Perum Bulog menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Paralel Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog untuk persiapan packaging dan logistik penyaluran beras kepada KPM,” terangnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga beras di pasar akan turun seiring dengan adanya bansos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari gudang Perum Bulog sebanyak 360.000 ton beras untuk Juni—Juli 2025.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengintervensi harga beras yang melambung melalui bansos beras ini, terutama untuk daerah dengan inflasi tinggi.

    “Ya [bansos beras bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Amran mengungkap bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.

    “Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” sambungnya.

    Tercatat, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk dua bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” jelasnya.

    Dia menjelaskan penerima bansos beras ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah yang harga sudah tinggi.

    Kemudian, ketiga adalah daerah kota. Dia berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama dua bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” jelas Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Dia menjelaskan bansos beras ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementan. Dalam hal ini, Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” tuturnya.

    Adapun, Bendahara Negara RI itu menambahkan bahwa nantinya bantuan beras ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.

  • PIBC Simpan 50.000 Ton Beras, Pemerintah Pede Amakan Stok Beras Nasional

    PIBC Simpan 50.000 Ton Beras, Pemerintah Pede Amakan Stok Beras Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) meyakini kondisi perberasan nasional terkendali seiring memadainya Stok Beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. PIBC merupakan barometer pasar beras nasional yang berperan penting dalam pergerakan harga beras di tingkat konsumen.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, berdasarkan hasil pantauan pada periode 25 Mei-1 Juni 2025, rata-rata stok beras di PIBC tercatat sebanyak 49.960 ton.

    “Dengan rerata stok beras pada beberapa hari terakhir, tentu kita bisa melihat bahwa stok beras di PIBC di atas 45.000 ton,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).

    Melihat stok yang ada saat ini, Arief menyebut bahwa stok beras PIBC masih memadai untuk pasar tingkat grosir dan berada di level yang cukup aman. Dia mengatakan, level minimal stok beras di PIBC berada di angka 30.000 ton.

    “Jadi kalau kita sudah identifikasi, kemudian action selanjutnya apa. Butuh intervensi pemerintah atau langkah lainnya,” ujarnya.

    Arief menuturkan, intervensi seperti penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras akan dilakukan ketika pasokan terbatas atau ketika harga merangkak naik dalam 10 hari di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Dalam kondisi ini, Arief menyebut bahwa Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan bersurat ke pemerintah pusat jika memang diperlukan tambahan pasokan ke PIBC.

    Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi pangan di Mei 2025 secara tahunan masih cukup baik yakni di 1,60% dibandingkan terhadap Mei 2024 yang saat itu berada di level 8,14%.

    “Alhamdulillah kondisi inflasi hari ini, Indonesia itu salah satu yang paling baik di 1,6% itu salah satu inflasi yang terbaik. Inflasi pangan pun sampai hari ini kondisinya juga masih terkendali,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Utamakan Bantuan Pangan untuk Daerah dengan Harga Beras Tinggi

    Pemerintah Utamakan Bantuan Pangan untuk Daerah dengan Harga Beras Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam waktu dekat akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras, sebagai salah satu stimulus ekonomi. Bantuan tersebut nantinya dilaksanakan secara selektif, dengan menyasar daerah yang mengalami fluktuasi harga beras.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, bantuan pangan berupa beras akan disalurkan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Itu artinya, daerah tersebut tengah mengalami harga beras yang cenderung tinggi.

    “Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).

    Lebih lanjut, Arief menyebut bahwa bantuan beras akan mulai digelontorkan pada minggu ketiga dan keempat Juni 2025. Saat ini pemerintah tengah melakukan verifikasi data penerima bantuan beras. 

    Arief menyebut, penyaluran bantuan pangan akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Arief mengatakan, data yang telah terverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan beras sendiri bakal ditujukan bagi 18,3 juta KPM.

    Usai verifikasi selesai dilakukan, Arief menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan anggaran sekitar Rp4,6 triliun – Rp5 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan bantuan beras. 

    “Kurang lebih anggarannya sekitar Rp4,6 triliun sampai Rp5 triliun, tergantung nanti penerimanya, penerima KPM-nya,” ujarnya.

    Mengenai adanya perbedaan jumlah penerima bantuan pangan beras 2025 terhadap tahun sebelumnya, Arief menuturkan bahwa pemerintah terus berkomitmen agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

    “Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, karena kita mau semakin akurat. Jadi bukan masalah naik atau turun. Akan tetapi jangan sampai bantuan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Arief menyebut bahwa program bantuan pangan beras sejalan dengan tujuan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

    “Bantuan pangan in-line dengan SPHP. Terhadap daerah yang tidak ada kenaikan harga, maka belum perlu,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah stimulus ekonomi sebagai respons terhadap pelemahan proyeksi ekonomi global dan ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter global.

    Salah satu stimulus yang disiapkan yakni bantuan pangan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juni dan Juli 2025.

  • Siap-Siap! Bansos Beras 10 Kg Juni-Juli 2025 Segera Cair

    Siap-Siap! Bansos Beras 10 Kg Juni-Juli 2025 Segera Cair

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) pada Juni dan Juli 2025. Bantuan tersebut akan diutamakan bagi wilayah dengan harga beras yang tinggi.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, bansos beras akan mulai digelontorkan pada minggu ketiga dan keempat Juni 2025.

    “Tentunya [penyaluran bansos beras] Juni minggu ketiga keempat, itu yang harusnya kita sudah mulai sampai Juli,” kata Arief kepada wartawan di Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (5/6/2025).

    Arief mengatakan, bantuan pangan berupa beras akan diutamakan bagi daerah dengan harga beras tinggi seperti di wilayah Indonesia Timur.

    “Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu, yang [harga] berasnya sudah mulai tinggi, Papua, Maluku, Indonesia Timur, yang tidak naik, nggak perlu,” jelas Arief.

    Dia menuturkan, saat ini pemerintah tengah melakukan verifikasi data penerima bantuan beras. Arief menyebut, penyaluran bantuan pangan akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Arief mengatakan, data yang telah terverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan beras sendiri bakal ditujukan bagi 18,3 juta KPM.

    Usai verifikasi selesai dilakukan, Arief menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan anggaran sekitar Rp4,6 triliun – Rp5 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan bantuan beras.

    “Kurang lebih anggarannya sekitar Rp4,6 triliun sampai Rp5 triliun, tergantung nanti penerimanya, penerima KPM-nya,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah stimulus ekonomi sebagai respons terhadap pelemahan proyeksi ekonomi global dan ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter global.

    Salah satu stimulus yang disiapkan yakni bantuan pangan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juni dan Juli 2025.