Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo Adi

  • Bapanas: 1,3 Juta Ton Beras SPHP Bakal Disalurkan Lewat KopDes Merah Putih

    Bapanas: 1,3 Juta Ton Beras SPHP Bakal Disalurkan Lewat KopDes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan disalurkan melalui 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    Nantinya, pemerintah akan menggelontorkan beras SPHP mulai Juni—Desember dengan total penyaluran maksimal sampai 1,5 juta ton. Untuk diketahui, target 1,5 juta ton ini merupakan salah satu keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto (30/12/2024). 

    Sementara itu, realisasi SPHP beras di 2025 baru mencapai 181.100 ton. Dengan demikian, sekitar 1,318 juta ton beras SPHP bakal disalurkan ke masyarakat dalam 6 bulan ke depan. Adapun, daerah sasaran beras SPHP akan ditentukan secara selektif dengan tetap memperhatikan harga petani padi setempat.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa keterlibatan KopDes Merah Putih untuk menyalurkan beras SPHP sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) pada 12 Juni 2025.

    Ketut menuturkan bahwa penggelontoran beras SPHP ini agar masyarakat dapat mengonsumsi beras yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Langkah ini juga diambil untuk mengintervensi fluktuasi harga beras di pasar.

    “Bayangkan nanti saat 80.000 koperasi sudah operasional penuh di seluruh Indonesia, pemerintah punya kanal saluran logistik yang mampu menyentuh langsung ke masyarakat. Masyarakat yang memang membutuhkan logistik pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sangat bagus,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (18/6/2025).

    Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meyakini penyaluran beras SPHP melalui KopDes/Kel Merah Putih ini akan mampu menjadi pengungkit ekonomi perdesaan.

    Arief menyampaikan bahwa KopDes/Kel Merah Putih diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi di desa, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita bentuk di dalam KopDes nanti ada gerai pangan, klinik, apotek, cold storage sampai penjualan elpiji 3 kilogram. Termasuk SPHP beras, jadi masyarakat tidak akan kesulitan lagi,” terang Arief.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa langkah pemerintah dengan memasifkan KopDes/Kel Merah Putih agar masyarakat bisa menikmati pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Selama ini kalau mau SPHP beras ke mana, kan ke pasar-pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat tidak dapat. Kita mau operasi pasar, taruh di pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat dapatnya mahal. Sekarang tidak begitu. Koperasi Desa Kelurahan ada. Kita mau operasi pasar, langsung dikirim ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya.

  • Gerakan Pangan Murah dan SPHP aksi konkret stabilitas pangan

    Gerakan Pangan Murah dan SPHP aksi konkret stabilitas pangan

    Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto (kiri) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/6/2025). ANTARA/HO-Humas Bapanas

    Bapanas: Gerakan Pangan Murah dan SPHP aksi konkret stabilitas pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 12:29 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan gerakan pangan murah (GPM), penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga fasilitasi distribusi merupakan aksi konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

    Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan upaya lainnya dalam menjaga stabilitas harga pangan yakni pemantauan dan pengawasan harga pangan, serta monitoring dan evaluasi (Monev) di pasar dan ritel modern.

    “Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait terus melaksanakan berbagai aksi nyata di lapangan,” kata Andriko dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menekan harga pangan agar sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat konsumen.

    Andriko menyebutkan hingga pertengahan Juni 2025, pemantauan dan pengawasan harga telah dilakukan bersama 1.053 petugas di daerah.

    Kemudian, GPM telah diselenggarakan sebanyak 3.817 kali, penyaluran beras SPHP telah mencapai 181.173 ton atau 60,39 persen dari target penyaluran 1,5 juta ton di tahun ini.

    Dia juga mengatakan bahwa Perum Bulog ke depan akan bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk penyaluran SPHP jika sudah beroperasi penuh.

    Untuk menjaga harga daging dan telur sesuai HAP, Bapanas mendorong kolaborasi peternak dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis melalui business matching di berbagai daerah.

    “Diperlukan pemetaan data peternak dan SPPG, serta pelaksanaan business matching antara SPPG dan produsen atau peternak di daerah sentra guna mempercepat penyerapan program bagi peternak rakyat,” ujarnya.

    Sementara itu, untuk mengurangi disparitas harga cabai, kata Andriko, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menginisiasi pengkajian penetapan standar harga antarwilayah serta pemanfaatan inovasi guna menjaga daya simpan produk dan stabilisasi pasokan.

    Langkah konkret akan dilakukan untuk menekan disparitas harga komoditas pangan, khususnya di wilayah Indonesia Timur, melalui kebijakan penetapan standar harga antarwilayah secara bertahap dan terukur.

    Selain itu, pemanfaatan inovasi seperti senyawa chitosan akan diterapkan untuk memperpanjang umur simpan serta menjaga kualitas cabai, guna mendukung stabilitas pasokan dan harga di berbagai daerah.

    “Senyawa chitosan akan dimanfaatkan untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas cabai,” kata Andriko.

    Sumber : Antara

  • Terkesima Studio Baru BTV, Kepala Bapanas Singgung Swasembada Pangan

    Terkesima Studio Baru BTV, Kepala Bapanas Singgung Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan kekagumannya seusai mengunjungi studio terbaru milik B-Universe bertajuk “Semesta” di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK 2), Tangerang, Senin (16/6/2025).

    Studio ini menjadi pusat produksi berita bagi BeritaSatu TV, BTV, Investor Daily, dan media lainnya di bawah naungan B-Universe. “Hari ini saya mendapatkan kemuliaan bisa hadir di studio baru di B-Universe. Kesan saya, studio ini sangat luar biasa,” ujar Arief kepada Beritasatu.

    Arief menekankan pentingnya peran media sebagai penyampai informasi yang mencerahkan publik dan mengkampanyekan hal-hal positif bagi bangsa.

    “Harapan saya, B-Universe bisa menjadi media terdepan yang menginformasikan dan mengkampanyekan hal-hal baik. Bisa sharing, mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Saya rasa B-Universe sudah on track untuk itu,” tambahnya.

    Menurut Arief, tampilan baru B-Universe diharapkan mampu menempatkan media ini sebagai pemain utama yang tetap relevan di tengah gempuran platform digital.

    “Selamat atas penampilan baru di B-Universe. Semoga makin menemukan posisi sebagai media arus utama yang relevan, serta memperkuat eksistensi sebagai sumber informasi yang kredibel dan terpercaya,” ucapnya.

    Kunjungan Arief menjadi bagian dari rangkaian program Beritasatu Utama Spesial, yang menampilkan para pejabat publik, tokoh ekonomi, hingga direksi korporasi sebagai pembawa acara.

    Dalam kesempatan ini, Arief tampil membawakan program Investor Daily Talk pukul 14.00 WIB, dengan topik mengenai masa depan swasembada pangan nasional, selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Peresmian studio “Semesta” menjadi simbol ekspansi dan komitmen B-Universe dalam menghadirkan konten informatif dan inspiratif. Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita menyebut, langkah ini mencerminkan semangat untuk terus tumbuh di tengah dinamika industri media.

    “Langkah ini menguatkan komitmen kita untuk berbuat yang terbaik. Kita akan mengisi layar kaca dan berita dengan hal-hal yang menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat luas,” ungkap Enggartiasto.

    Studio baru ini diharapkan menjadi motor utama produksi konten berkualitas yang mencerahkan dan membangun optimisme nasional.

  • Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengusulkan agar suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani tebu diturunkan menjadi 3% dari sebelumnya 6%. Usulan itu dilakukan guna mendukung percepatan swasembada gula.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, usulan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada Kamis (13/6/2025) untuk mendukung pencapaian swasembada gula.

    “Kalau bisa, [KUR] jangan 6% tapi 3%, itu usulan Pak Mentan [dalam rakortas],” kata Arief kepada Bisnis, dikutip Jumat (13/6/2025). 

    Usulan tersebut telah disepakati dalam rakortas yang digelar bersama Kemenko Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait pada Kamis (13/6/2025).

    Selanjutnya, kata Arief, usulan tersebut akan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengingat skema KUR diatur oleh kementerian yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu.

    “KUR itu kan skemanya ada di Kementerian Perekonomian, nanti mesti dibahas dulu kan di sana,” ujarnya.

    Selain mengusulkan pemangkasan suku bunga KUR untuk petani tebu, pemerintah juga tengah merombak sejumlah aturan untuk mendorong swasembada gula.

    Aturan itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan Keputusan Presiden (Keppres) No.15/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 

    “Oleh karena itu, perlu disempurnakan Perpres No.40/2023 mengenai swasembada gula. Kemudian, Keppres No.15/2024 mengenai satgas percepatan swasembada gula,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Zulhas menyebut, proses revisi kedua aturan ini tengah berlangsung. Dia mengharapkan adanya perubahan dalam peraturan tersebut dapat membantu Indonesia untuk mencapai swasembada gula dalam waktu dekat.

    Selain itu, kata dia, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada gula dalam 3 tahun mendatang atau pada 2028, dengan produksi mencapai sekitar 5 juta ton. 

    “Semoga dalam 3 tahun ini kita bisa swasembada [gula], jumlahnya kira-kira 5 juta ton,” ujarnya.

  • Siap-Siap! Bansos Pangan dan Beras SPHP Meluncur Akhir Juni 2025

    Siap-Siap! Bansos Pangan dan Beras SPHP Meluncur Akhir Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera merealisasikan program bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kedua program ini akan dilaksanakan secara bersamaan mulai akhir Juni 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kedua program ini akan dilaksanakan mulai akhir Juni hingga Juli 2025 yang ditujukan kepada daerah-daerah dengan harga beras tinggi.

    “Akhir Juni sampai Juli [penyalurannya]. Kemudian menyasar yang utama adalah daerah yang memang perlu duluan,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Adapun, bansos beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Arief menyebut, proses verifikasi data penerima bantuan masih terus berlangsung.

    Menurut data terakhir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arief mengatakan bahwa 16,5 juta KPM telah terverifikasi. Dia mengharapkan, proses verifikasi dapat selesai dalam waktu dekat agar penyaluran bantuan pangan dapat segera dilakukan.

    “Harusnya dalam waktu dekat sudah selesai,” ujarnya. 

    Kemudian untuk beras SPHP, distribusi akan difokuskan ke wilayah dengan harga beras tinggi, alias melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak sedang dalam masa panen.

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Dalam hal ini, pemerintah memprioritaskan penyaluran beras SPHP ke wilayah Indonesia Timur. Arief mengungkap, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat pengajuan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” ungkap Arief. 

    Adapun, untuk skema penyalurannya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP.

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025). 

  • Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, sebanyak 17 kabupaten di 8 provinsi meminta pemerintah pusat untuk melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), seiring meningkatnya harga beras di daerah-daerah tersebut.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat ke Bapanas untuk mengajukan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Arief mengatakan, daerah yang telah mengajukan penyaluran beras SPHP ini utamanya berasal dari wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.

    Nantinya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke daerah-daerah tersebut. Dalam hal ini, penyaluran oleh Perum Bulog dilakukan melalui pengecer, ritel modern, distributor/mitra perusahaan, dan operasi pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah.

    Kedepannya, beras SPHP diharapkan dapat dilakukan melalui Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.

    “Kita salurkan dalam bentuk 5 kilogram ke outlet-outlet dan outlet-outlet ini adalah terverifikasi,” ujarnya. 

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    Menanggapi kondisi ini, Ketut menyebut bahwa Bapanas mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.

    “Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Kedua, percepatan program SPHP. Distribusi beras medium yang berasal dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” pungkasnya. 

  • Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah – Page 3

    Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia akan mengirim 10 ribu ton beras sebagai bantuan ke Palestina dalam waktu dekat ini. Nantinya, alokasinya akan mengambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menyepakati alokasi 10 ribu ton beras tersebut.

    “Mengenai bantuan pangan, bantuan beras untuk Palestina, tadi Pak Menko (dalam) Rakortas menyetujui 10 ribu ton, itu disiapkan untuk dikirim ke Palestina. Tentunya kita upayakan dalam 3 minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk loading-nya,” kata Arief, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Dia menuturkan, biaya yang timbul untuk pengiriman dan alokasi beras bantuan ke Palestina itu akan ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri. Adapun, alokasinya akan menggunakan dana dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Aid.

    Berasnya sendiri akan mengambil stok CBP yang dikuasai Bulog. Bapanas akan memerintahkan Bulog untuk mempersiapkan alokasinya. Sebagai informasi, hingga saat ini stok CBP telah mencapai 4,2 juta ton.

    “Jadi penganggarannya juga tadi didiskusikan menggunakan dana Indonesian Aid, jadi ada di Kemenlu. Tapi nanti karena akan menggunakan cadangan pangan pemerintah CBP, maka nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang 10 ribu ton (bantuan) Palestina,” tuturnya.

     

  • Pemerintah Mau Kirim Bantuan 10 Ribu Ton Beras ke Palestina

    Pemerintah Mau Kirim Bantuan 10 Ribu Ton Beras ke Palestina

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pemerintah akan mengirimkan bantuan beras sebanyak 10 ribu ton ke Palestina. Rencananya bantuan beras ini akan dikirimkan pada Juni 2025 ini menggunakan bantuan TNI.

    “Sudah diputuskan tadi 10 ribu ton. Kapan? Secepat-cepatnya. Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa berangkat TNI berlayar ke sana ke Jordan atau ke Palestina,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut bantuan beras 10 ribu ton ini akan diambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sehingga dalam pelaksanaannya Bulog ditugaskan untuk melakukan pengemasan beras yang akan dikirim ke Palestina.

    Sementara terkait anggaran bantuan pangan tersebut menurut Arief akan akan menggunakan dana dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) alias Indonesia AID.

    “Penganggarannya juga tadi didiskusikan menggunakan dana Indonesian AID, jadi ada di Kemlu. Tapi nanti karena akan menggunakan cadangan beras pemerintah, maka nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang 10 ribu ton ke Palestina,” jelas Arief.

    Di luar itu ia sendiri belum bisa memastikan kapan bantuan ini akan dikirimkan. Namun Arief menargetkan beras sebanyak 10 ribu ton ini sudah siap dikirimkan ke Palestina dalam kurun waktu hingga 3 minggu ke depan.

    “Tentunya kita upayakan dalam 3 minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk loading-nya,” ucapnya.

    (igo/fdl)

  • Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk Perum Bulog. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyerap sebanyak 1 juta ton jagung.

    Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah telah menetapkan agar Bulog membeli jagung hasil panen petani seharga Rp 5.500 per kilogram. Dengan tetapan harga tersebut, Zulhas menyebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 6 triliun.

    “Tadi diminta ke Dirjen Anggaran, Kemenkeu untuk memberikan anggaran ke Bulog untuk (serap) 1 juta ton (jagung). Jadi 1 juta kali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Tidak semua jagung hasil panen petani dapat dibeli oleh Bulog. Zulhas menyebut jagung dengan kadar air sebesar 18-20% yang akan diserap oleh Bulog.

    Namun begitu, Bulog belum dapat menjalankan penugasan dari pemerintah. Sebab, anggarannya saat ini belum tersedia.

    “Nah Bulog dapat bekerja kalau anggarannya sudah ada. Nah ini, anggarannya belum ada. Tadi kita minta, sudah ada Dirjen Anggaran di sini,” terang Zulhas.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penugasan Bulog untuk menyerap 1 juta ton jagung merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

    “Kita tugaskan 1 juta ton, 1 juta ton itu kalau Rp 5.500 (per kg) sekitar Rp 5,5 triliun sampai Rp 6 triliun dengan biaya lain-lain. Nah itu yang minta dianggarkan,” kata Arief.

    Arief menjelaskan skemanya tidak jauh berbeda saat Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam penyerapan gabah kering panen (GKP), di mana membutuhkan anggaran Rp 16,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan Bulog menyerap sebanyak 3 juta ton setara beras.

    “Kemarin OIP kemarin kan ada Rp 16,6 triliun dana yang untuk bantuan pangan, diberikan dulu dialihkan kepada Bulog untuk dilakukan penyerapan gabah kering panen harga Rp 6.500,” imbuh Arief.

    (rea/rrd)

  • Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran

    Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 17:37 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram pada bulan Juni hingga Juli 2025 akan dilakukan secara tepat sasaran dan lebih efisien.

    “Salah satu program stimulus ekonomi kuartal II, yakni bantuan pangan beras untuk Juni dan Juli 2025, ini akan dilaksanakan lebih efisien dan tepat sasaran,” kata Arief dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bersama Perum Bulog, pemerintah akan kembali menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke masyarakat.

    Arief menuturkan penyaluran beras akan lebih efisien dengan langsung diberikan 20 kilogram (kg) untuk tiap penerima dengan total 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Selain itu, implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima menambah keakuratan sasaran bantuan pangan beras tahun ini.

    “Bantuan pangan dalam bentuk beras ini tentunya sudah disetujui Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Ratas 2 Juni lalu. Rencana kita targetkan penyaluran dimulai akhir Juni ini sampai dengan Juli. Nanti Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk itu,” ujarnya.

    Saat ini, terang Arief, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan. Namun secara paralel Bulog telah diminta untuk memulai persiapan kemasan beras per 10 kg sehingga nanti dapat didistribusikan secara cepat.

    “Kami nanti menerima data penerima dari DTSEN. Itu data nasional yang dikeluarkan Bappenas dan tentunya cross check di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta kementerian lembaga lainnya seperti Kemensos,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan data terakhir yang telah terverifikasi sudah 16,5 juta dan perkiraan akan sampai 18,3 juta. Hal itu penting karena pesan Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan itu harus tepat sasaran.

    “Untuk bantuan pangan beras itu 10 kilogram dengan alokasi 2 bulan, jadi 20 kilogram per keluarga penerima. Tapi kita upayakan agar bisa dikirimkan dalam one shoot atau dalam satu kali pengiriman sudah mencakup dua bulan. Jadi lebih efisien dari segi biaya,” tambah Arief.

    Terkait estimasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program prorakyat ini, Arief menyebutkan ada di sekitar angka Rp4,9 triliun. Untuk itu, pengawasan program nantinya termasuk fokus yang dipersiapkan Bapanas.

    “Untuk pengawasannya, kami bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri. Jadi by name by address dengan data penerima yang terverifikasi,” kata Arief lagi.

    Ia menegaskan bantuan pangan beras tersebut akan menyasar kelompok desil 1 sampai 7, sehingga benar-benar masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami berupaya menyalurkan mulai akhir Juni ini dengan preferensi daerah-daerah yang agak jauh seperti Indonesia timur dan beberapa daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). Itu yang harus dijalankan duluan,” kata Arief.

    Ia juga memastikan target sampai pertengahan Juli, realisasi bantuan pangan beras minimal telah menyentuh 95 persen.

    “Penargetan service level-nya di pertengahan Juli mendatang, kami harapkan sudah bisa di atas 95 persen,” imbuh Arief.

    Sumber : Antara