Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo Adi

  • Skandal Beras Murah Dibongkar! SPHP Dioplos, Outletnya Siluman

    Skandal Beras Murah Dibongkar! SPHP Dioplos, Outletnya Siluman

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama ini tak tepat sasaran. Temuan Bapanas, outlet yang menyalurkan SPHP ada yang fiktif hingga praktik pengoplosan beras.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya telah mengecek ke lapangan. Berdasarkan hasil itu, Arief menyebut ada praktik pengoplosan dalam penyaluran SPHP demi mendapatkan keuntungan. Sebab, penyaluran SPHP beberapa waktu lalu menggunakan beras impor dengan persentase butir beras patahnya mencapai 5%.

    “Karena kemarin itu menggunakan beras impor dengan broken 5% sebenarnya itu beras premium kalau dibuka di mix memang akan mendapatkan keuntungan. Ini yang nggak boleh sehingga beras SPHP memang menggunakan kemasan 5 kilogram dan memang benar di tempat yang baik,” kata Arief dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Selatan (1/7/2025).

    Selain itu, pihaknya juga menemukan banyak outlet penyaluran beras SPHP yang fiktif atau tidak sesuai dengan yang tertera. Padahal outlet-outlet tersebut telah melalui verifikasi dengan dinas-dinas terkait. Untuk itu, pihaknya melakukan penelusuran agar ke depan kejadian tersebut tidak terulang.

    “Outlet-outlet itu tidak ada malahan, alamatnya tidak sesuai dengan datanya. Tentunya dari dinas yang tadi kita melakukan verifikasi. Justru ini yang kita telusur sehingga ke depan ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi, bisa dibilang lokasinya tidak sesuai sama yang tertera,” tambah Arief.

    Tentunya temuan tersebut, Arief menerangkan akan diserahkan ke Satgas Pangan apabila ada unsur pidana. Adapun langkah mitigasi agar kejadian hal serupa tidak terjadi, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi outlet penyaluran SPHP.

    “Kalau ada Kopdes Merah Putih jadi outlet kita dan pakai digital. Kita sedang mempersiapkan bisnis prosesnya sehingga tidak mengulang kesalahan kita kemarin,” terang Arief.

    Tonton juga Video Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman

    (rea/fdl)

  • DPR Heran, Stok Beras Melimpah tapi Harga Malah Naik

    DPR Heran, Stok Beras Melimpah tapi Harga Malah Naik

    Jakarta –

    Komisi IV DPR RI mempertanyakan terkait harga beras yang terus melonjak di tengah melimpahnya cadangan beras pemerintah (CBP). Per 30 Juni 2025, stok cadangan beras pemerintah mencapai 4,19 juta ton.

    Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan awalnya mengapresiasi pemerintah terkait produksi beras yang melimpah, termasuk cadangan beras di gudang Bulog. Namun, ia mempertanyakan harga beras yang terus melonjak meski stok melimpah. Bahkan, Daniel terkejut terkait temuan pemerintah yang dapat merugikan Rp 99 triliun per tahun.

    “Banyak yang bertanya ke saya, di tengah harga konsumen yang tinggi, katanya Bulog dilarang untuk melepas cadangannya, melepas stoknya, biasanya kan, jawaban saya menjadi tugas Bulog untuk mengintervensi pasar, salah satunya adalah operasi pasar, sehingga harga menjadi stabil. Tetapi katanya Bulog dilarang. Nah kita minta penjelasan,” kata Daniel saat RDP dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan hal itu tak lepas dari kenaikan harga gabah di tingkat petani. Menurut Arief, saat ini harga gabah di tingkat petani di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg. Bahkan di Pulau Jawa, harga gabah kering panen (GKP) bisa mencapai Rp 7.000-Rp 7.200/kg.

    “Kenapa harga beras naik? Ya, kalau GKP-nya sebelumnya angkanya Rp 5.500 atau Rp 6.000, hari ini Rp 6.500 di Maret any quality,” jelas Arief.

    Lebih lanjut, Arief menerangkan panen raya terbesar memang di Maret-April di mana produksinya bisa mencapai 10 juta ton setara beras. Ketika produksinya turun, Arief menyebut harga gabah di tingkat petani akan naik.

    “Kalau harga gabah naik, maka harga beras naik. Nah ini waktunya pemerintah melakukan intervensi dengan satu bantuan pangan yang 18,277 juta KPM,” imbuh Arief.

    (rea/fdl)

  • Bos Bapanas Wanti-wanti Pengusaha Beras Jangan Sunat Isi Kemasan

    Bos Bapanas Wanti-wanti Pengusaha Beras Jangan Sunat Isi Kemasan

    Jakarta –

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta pelaku usaha perberasan nasional untuk menaati ketentuan label sesuai dengan isi kemasan. Hal ini imbas dari temuan ratusan merek beras medium dan premium yang tak sesuai dengan mutu serta takaran.

    Arief mendorong ke pelaku usaha melakukan tera ulang secara berkala terhadap timbangannya. Keakuratan berat dan volume beras dalam kemasan harus sangat diperhatikan. Jangan sampai seperti kasus MinyaKita tak sesuai takaran kembali terjadi.

    “Untuk tera berkala itu penting. Kalau di supermarket itu pasti wajib, baik timbangan digital maupun manual. Timbangan harus akurat. Kalau waktu Lebaran lalu, itu sempat terjadi MinyaKita tak sesuai takaran 1 liter, ternyata hanya 0,8 atau 0,9 liter saja. Itu tidak boleh terjadi lagi,” kata Arief dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025).

    Arief menjelaskan Satgas Pangan Polri akan mengusut tuntas kasus kecurangan beras. Pemerintah pun memberikan waktu dua pekan agar pelaku usaha membenahi kembali produknya sesuai dengan aturan.

    “Untuk label pada produk beras, itu maksudnya harus sesuai. Kalau tertera 5 kilo, tolong beratnya jangan kurang dari 5 kilo. Mengurangi timbangan itu tidak boleh. Menurut Brigjen Pol Helfi dari Satgas Pangan Polri itu termasuk pidana. Jadi tidak boleh mengurangi timbangan,” tambah Arief.

    Arief menjelaskan syarat mutu beras premium harus mempunyai kadar air maksimal 14%. Apabila tidak sesuai dengan mutu, hasil tanakan dari beras itu akan cepat basi.

    Arief juga meminta para pelaku usaha beras segera melakukan evaluasi terhadap produknya. Jika belum mendapatkan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Arief pun menjamin pendaftaran untuk itu, tidak membutuhkan waktu yang lama karena Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) telah ada di seluruh provinsi.

    “Perlu juga registrasi PSAT karena ini bagian dari kontrol bersama dinas pangan di seluruh Indonesia. Jadi silahkan registrasikan bagi yang belum dan ini sangat mudah. Tidak sampai hitungan 2 sampai 5 hari. Dalam sehari itu bisa kita cek. Ini juga supaya ada traceability, sehingga pemerintah bisa menjamin keamanan pangan bagi masyarakat sebagai konsumen,” terang Arief.

    Di sisi lain, pihaknya juga memastikan edukasi dan sosialisasi tentang cara membaca label pada kemasan pangan ke masyarakat. Ini dilakukan Bapanas bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Bapanas menitikberatkan pada produk pangan segar, sementara BPOM pada produk pangan olahan.

    Di samping itu, masyarakat pun dapat secara mandiri cek izin edar PSAT terhadap suatu merek produk pangan segar. Ini dapat dilakukan dengan mengakses laman sipsat.badanpangan.go.id dan pilih menu ‘Layanan Cek Data Izin PSAT’. Setelahnya dalam kolom pencairan dapat dituliskan merek PSAT yang ingin diketahui.

    “Jadi mohon kepada para pelaku usaha, harus mereviu. Terkait ini disampaikan oleh Brigjen Pol Helfi, Kepala Satgas Pangan Polri, diberikan kesempatan 2 minggu ke depan. Jadi itu waktu untuk memperbaiki,” tutur Arief.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan ratusan merek beras yang tak sesuai dengan mutu dan harga beras yang beredar di pasaran. Temuan ini menunjukkan adanya potensi kerugian besar bagi konsumen hingga Rp 99,35 triliun per tahun.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun lapangan bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, serta Kepolisian ke pasar. Ternyata ditemukan mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), tidak teregistrasi PSAT, dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan No.31 Tahun 2017.

    Investigasi dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.

    (acd/acd)

  • RI Jadi Produsen Telur Terbesar ke-3 di Dunia, Produksi Tembus 144,59 M Butir

    RI Jadi Produsen Telur Terbesar ke-3 di Dunia, Produksi Tembus 144,59 M Butir

    Jakarta –

    Selain beras, Indonesia juga menjadi produsen telur terbesar sedunia dengan produksi telur mencapai 144,59 miliar butir. Angka ini membuat Indonesia menempati posisi ke-3 sebagai produsen telur secara global.

    Berdasarkan data Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), produksi telur terbesar di dunia ditempati oleh China yang mencapai 612,83 miliar butir. Kemudian disusul oleh Jepang dengan produksi sebesar 406,3 miliar butir telur.

    Lalu, Indonesia yang memproduksi telur mencapai 144,59 miliar butir. Di posisi keempat ditempati oleh India dengan produksi mencapai 142,67 miliar butir telur. Lalu Amerika Serikat (AS) menempati posisi kelima dengan produksi mencapai 109,53 miliar butir.

    “Produksi telur Indonesia menembus angka 144,59 miliar butir dan menempatkan kita di peringkat ketiga dunia sebagai produsen telur terbesar, menurut data FAO. Ini bukti nyata bahwa sektor peternakan kita terus tumbuh dan berkontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat,” tulis Kementerian Pertanian (Kementan) dalam unggahan akun Instagram resmi @kementerianpertanian, ditulis Minggu (29/6/2025).

    Dengan volume produksi sebesar itu, Kementan optimistis Indonesia siap menjadi lumbung protein hewani yang berkelanjutan. Hal ini dapat terealisasi dengan dukungan dari peternak serta kebijakan yang tepat.

    “Dengan dukungan peternak lokal dan kebijakan yang tepat, Indonesia siap melangkah lebih jauh menjadi lumbung protein hewani yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” tambah Kementan.

    Selain telur, Indonesia juga menempati posisi keempat sebagai produsen beras terbesar sedunia. FAO memprediksi produksi beras Indonesia pada periode 2025/2026 dapat mencapai 35,6 juta ton. Sementara negara produsen beras terbesar pertama ditempati India dengan 146,6 juta ton. Lalu China 143 juta ton dan di tempat ketiga adalah Bangladesh dengan 40,7 juta ton. Namun dibandingkan 3 negara tersebut, Indonesia mencatatkan perkembangan produksi yang paling signifikan terhadap periode sebelumnya, yakni 4,5 persen.

    “Dari Januari sampai saat ini, produksi beras Indonesia bertumbuh luar biasa jika dibandingkan tahun lalu. Bahkan FAO pun baru-baru ini telah mengakui Indonesia sebagai salah satu negara produsen beras tertinggi tingkat dunia. Kita patut apresiasi seluruh stakeholder perberasan Indonesia,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025).

    (kil/kil)

  • Bos Bapanas Ultimatum Pengusaha Beras: Jangan Kurangi Timbangan dan Mutu! – Page 3

    Bos Bapanas Ultimatum Pengusaha Beras: Jangan Kurangi Timbangan dan Mutu! – Page 3

    Terakhir, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi meminta pelaku usaha melakukan tera ulang secara berkala terhadap timbangannya. Keakuratan berat dan volume beras dalam kemasan harus sangat diperhatikan. Jangan sampai seperti kasus MinyaKita tak sesuai takaran kembali terjadi.

    “Untuk tera berkala itu penting. Kalau di supermarket itu pasti wajib, baik timbangan digital maupun manual. Timbangan harus akurat. Kalau waktu Lebaran lalu, itu sempat terjadi MinyaKita tak sesuai takaran 1 liter, ternyata hanya 0,8 atau 0,9 liter saja. Itu tidak boleh terjadi lagi,” sebut Arief.

    “Jadi mohon kepada para pelaku usaha, harus mereviu. Terkait ini disampaikan oleh Brigjen Pol Helfi, Kepala Satgas Pangan Polri, diberikan kesempatan 2 minggu ke depan. Jadi itu waktu untuk memperbaiki,” pungkasnya.

  • Bapanas Was-was Stok Beras Semester II Menipis, Cadangan Ditingkatkan

    Bapanas Was-was Stok Beras Semester II Menipis, Cadangan Ditingkatkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut kondisi perberasan Indonesia akan mengalami tantangan pada semester II/2025. Bapanas fokus dalam meningkatkan cadangan beras untuk mengantisipasi hal tersebut.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah harus segera menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP). Hal ini mengingat tantangan perberasan nasional akan semakin meningkat di semester kedua ini.

    “Di semester kedua nanti biasanya berat di November, Desember bahkan sampai Januari. Nah pada waktu itu, kita semua harus siapkan CBP seperti pemerintah yang hari ini lakukan. Jadi kita sudah on the track,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (29/6/2025).

    Arief menuturkan dari Januari sampai saat ini, produksi beras Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu.

    Dalam Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets yang dipublikasikan Food and Agriculture Organization (FAO) Juni, Indonesia berada di urutan ke-4 sebagai produsen beras terbesar. Dengan capaian itu, Indonesia berada lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Filipina.

    “Panen kita dalam 1–2 bulan ke depan bukan big harvest lagi. Maret dan April itu panen raya setara beras sampai 10 juta ton. Sekitar 2,5–2,6 juta ton sudah masuk ke Bulog, berarti sisanya 3/4 ada di penggilingan padi, baik di masyarakat luas dan di petani,” ujarnya.

    Namun, dia menjelaskan bahwa biasanya imbas tren produksi beras yang menurun, maka harga gabah petani akan mulai merangkak naik. “Nah ini saatnya tugas pemerintah menggunakan stok Bulog yang ada,” ungkapnya.

    Per 26 Juni 2025, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dalam Panel Harga Pangan Bapanas berada di level Rp6.733 per kilogram atau 3,58% di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang Rp6.500 per kilogram.

    Rata-rata harganya mengalami kenaikan 1,69% jika dikomparasi terhadap rerata harga GKP sebulan lalu yang kala itu di Rp6.621 per kilogram.

    Adapun sebagai mitigasi, menjelang paruh kedua 2025, pemerintah telah menyiapkan strategi intervensi perberasan ke masyarakat secara masif. Salah satunya dalam bentuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Kemudian, dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras ke pasaran dengan salur maksimal 1,318 juta ton sampai akhir 2025.

  • Koperasi Merah Putih Disiapkan Jadi Gerai Sembako Modern

    Koperasi Merah Putih Disiapkan Jadi Gerai Sembako Modern

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengadakan pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha di bidang pangan. Pertemuan tersebut membahas terkait persiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai gerai sembako.

    Hal ini seiring dengan menjelang peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan pada 19 Juli mendatang. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan gerai sembako akan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di sekitar koperasi.

    “Kita inginnya BUMN, BUMD, dan swasta berpartisipasi semua. Termasuk menjadi enabler Koperasi Merah Putih di daerah-daerah. Ini supaya tidak hanya jual beras, minyak atau gula saja. Pemerintah pengennya Koperasi Merah Putih itu tidak seperti toko kelontong biasa yang tidak ada digitalisasi,” ujar Arief dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).

    Arief menerangkan Kopdeskel Merah Putih akan menerapkan digitalisasi. Dengan begitu, proses masuk dan keluar barang serta posisi stok di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat lebih mudah diketahui. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pun didapuk untuk membangun sistem inventory yang dapat diimplementasikan di jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya.

    “Targetnya kan 12 Juli itu Hari Koperasi dan 19 Juli launching bersama Bapak Presiden Prabowo. Jadi ini harusnya berhasil. Untuk bisa berhasil, pemerintah tak mungkin sendiri, pasti perlu bantuan dari BUMN, BUMD, dan swasta. Hal ini supaya ekonomi di pedesaan itu bisa bergerak lebih cepat,” kata Arief lagi.

    Dengan pengoptimalan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyedia pangan pokok strategis yang terjangkau bagi masyarakat, dapat turut berperan sebagai peredam inflasi pangan. Inflasi pangan pun ke depannya diyakini dapat lebih landai dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

    Adapun secara historis, perkembangan inflasi pangan dalam 3 tahun terakhir selalu mencatatkan titik kulminasi lebih dari 5 persen. Pada Juli 2022 merupakan titik puncak inflasi pangan secara tahunan di tahun itu dengan 11,47%. Lalu 2023 pada Februari menjadi tingkat tertinggi dengan 7,62%.

    (rea/rrd)

  • Bapanas Tegaskan Pelaku Usaha Beras Harus Patuhi Aturan Label dan Mutu Demi Perlindungan Konsumen

    Bapanas Tegaskan Pelaku Usaha Beras Harus Patuhi Aturan Label dan Mutu Demi Perlindungan Konsumen

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mendesak seluruh pelaku usaha beras untuk mematuhi standar label dan kelas mutu sebagai langkah krusial dalam menata ulang ekosistem perberasan nasional dan melindungi konsumen.

    “Mohon agar isi dari kemasan beras benar-benar sesuai dengan labelnya. Jika label menyatakan berat 5 kilogram, maka isinya harus 5 kilogram. Begitu juga jika 10 kilogram, harus 10 kilogram,” tegas Arief dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

    Pernyataan Arief ini menanggapi temuan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras. Praktik ini ditengarai merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi.

    Hasil temuan menunjukkan bahwa mayoritas beras yang beredar di pasaran, baik kategori premium maupun medium, tidak sesuai volume, melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET), tidak teregistrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), serta tidak memenuhi standar mutu yang diatur dalam Permentan No. 31 Tahun 2017.

    Oleh karena itu, Arief meminta pelaku usaha perberasan nasional untuk lebih disiplin dalam mentaati ketentuan yang berlaku.

    Pentingnya Registrasi dan Standar Mutu

    Selain terkait kepatuhan label, Ia juga mendorong para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan izin edar PSAT mereka ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terdekat.

    “Jadi label harus sesuai dengan isinya. Jangan sama-sama beras, tapi mutunya berbeda. Ini sudah diatur dalam Peraturan Badan dan Peraturan Menteri Pertanian,” ujarnya, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Arif lalu menuturkan bahwa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar, termasuk juga beras.

    Katanya, jika ditemukan beras yang tidak sesuai label dan mutu, hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 12, yang mencakup ketidaksesuaian dengan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar.

    “Kedua, mengenai PSAT. Tolong merek-merek beras yang belum terdaftar, segera daftarkan mereknya ke OKKPD di daerah masing-masing,” tambahnya.

    Rincian Kelas Mutu Beras dan Sanksi Pelanggaran

    Arief selanjutnya merinci Persyaratan Mutu dan Label Beras yang tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Yakni, di Pasal 4 ayat 1 beleid tersebut mengklasifikasikan bahwa mutu beras menjadi: beras premium, beras medium, beras submedium, dan beras pecah.

    Arief menjelaskan, bahwa untuk beras premium, kadar pecahnya maksimal 15 persen, dan ada ketentuan lainnya. Dan itu sudah tertulis dalam regulasi.

    Tambahnya, kepada para penggiling padi dan pabrik, supaya menera metrologi. Katanya lagi, untuk menerakan timbangan, hal itu supaya berasnya sesuai dengan aturan.

    Ia lalu menerangkan bahwa secara spesifik kelas mutu beras premium ditetapkan dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, butir menir maksimal 0,5%, butir patah maksimal 15%, total butir beras lain (rusak, kapur, merah/hitam) maksimal 1%, serta tidak ada butir gabah dan benda lain.

    Sedangkan untuk kelas mutu beras medium antara lain memiliki derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, butir menir maksimal 2,0%, butir patah maksimal 25%, total butir beras lain maksimal 4%, butir gabah maksimal 1 butir per 100 gram, dan benda lain maksimal 0,05%.

    Setelah suatu beras ditetapkan kelas mutunya, harga jual di pasar harus mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.

    “Bagi pelaku usaha pangan yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup Arief.***

  • 80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas

    80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kedua kanan), Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan (kanan), Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kiri), Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kedua kiri) memberi keterangan kepada awak media seusai Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Harianto

    Zulhas: 80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dengan 65 ribu diantaranya telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum.

    “Dalam tempo yang sangat singkat 80 ribu sudah terbentuk koperasi (Kopdes Merah Putih),” kata Zulhas saat membuka Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu.

    Dia menyebutkan, pembentukan Kopdes Merah Putih tersebut telah mencapai 80 ribu per 30 Mei 2025, dari target 83 ribu desa di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto hanya menargetkan hingga 80 ribu Kopdes bisa terbentuk.

    “Dari target desa seluruhnya 83 ribu, sudah 80 ribu Kopdes terbentuk. Presiden target 80 ribu, jadi 80 ribu per 30 Mei, jadi sudah lewat,” ujar Zulhas yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas Presiden yang berperan memperkuat ekonomi desa.

    “Yang berbadan hukum kita targetkan rampung di 30 Juni 2025. Alhamdulillah sampai hari ini sudah kira-kira 64 sampai 65 ribu yang sudah berbadan hukum. Kita perkirakan 30 Juni (2025) sudah 80 ribu,” tambahnya.

    Dia mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan peluncuran resmi model koperasi atau mock up sebagai percontohan secara nasional. Lebih lanjut Zulhas menekankan keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh dokumen, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola.

    Selain itu, ia menegaskan sistem pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari APBN. Oleh karena itu, koperasi di desa perlu mempersiapkan proposal usaha secara mandiri untuk mendapatkan akses pinjaman.

    “Ini kan bukan APBN ya, koperasi itu nanti pinjaman plafon. Misalnya dia mau menjadi agen sembako, bagaimana caranya proposal untuk memerlukan modal, itu nanti disiapkan, termasuk sistem pengelolaannya, itu penting sekali karena semua menentukan nanti tata kelola dan manusianya,” kata Zulhas.

    Sumber : Antara

  • Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog membutuhkan dana senilai Rp6 triliun untuk pengadaan 1 juta ton jagung pipilan kering pada 2025. Tercatat, per 20 Juni 2025, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog telah mencapai 50.490,03 ton.

    Untuk diketahui, pemerintah membidik pengadaan jagung pipilan kering yang bersumber dari dalam negeri sebesar 1 juta ton pada 2025 dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram dan kadar air 18–20%.

    “Dana yang dibutuhkan Rp6 triliun, [dan target] 1 juta [ton jagung pipilan kering] sampai Desember sesuai tren masa panen,” kata Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Namun, pria yang akrab disapa Wiwiet itu menjelaskan bahwa untuk sementara ini Bulog akan menggunakan dana dari kredit bank.

    “Pendanaan pasti diperlukan, untuk sementara menggunakan dana dari kredit bank sambil menunggu dana OIP [operator investasi pemerintah] dari pemerintah yang sedang berproses,” ujarnya.

    Nantinya, Wiwiet menjelaskan skema mekanisme pengadaan jagung kering pipilan ini sama dengan pengadaan beras.

    “Bisa melalui tim jemput jagung, kemudian sebagian akan diolah sendiri, sebagian lain bekerja sama dengan mitra pengolah,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 (Inpres 10/2025) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

    Adapun, Inpres ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung pencapaian swasembada jagung.

    Dalam hal ini, Perum Bulog akan melaksanakan pengadaan tersebut yang berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selanjutnya, Bulog melakukan pengolahan jagung hasil serapan menjadi sesuai standar kualitas CJP. 

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, langkah strategis pemerintah melalui Inpres No. 10/2025 ini merupakan bentuk konkret dari upaya stabilisasi harga sekaligus perlindungan terhadap petani jagung. Dia menuturkan, Presiden Prabowo juga telah mengarahkan agar Indonesia ke depan dapat menjadi lumbung pangan dunia.

    “Tentu kita patut bersyukur karena produksi jagung dalam negeri terus meningkat pesat. Bahkan, kita sudah mulai dapat ekspor jagung. Ini karena visi Presiden Prabowo tidak hanya swasembada saja, tapi Indonesia harus mampu jadi lumbung pangan dunia,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/6/2025).

    Arief menambahkan upaya pencapaian swasembada jagung ini mendapat dukungan penuh dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga TNI dan Polri. 

    Adapun, Bapanas diberikan peran sentral dalam penyelenggaraan CJP yang mencakup perencanaan anggaran, penetapan harga pembelian dan standar mutu, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, hingga pemberian penugasan kepada Bulog dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran jagung. 

    Selain itu, Bapanas juga bertanggung jawab dalam penyusunan mekanisme kompensasi serta koordinasi lintas kementerian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program secara menyeluruh.

    “Langkah ini menjadi bagian integral dalam membangun ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan,” tandasnya.