Xcloud.id

Tag: Arief Prasetyo Adi

  • Bulog Diminta Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras hingga Akhir 2025

    Bulog Diminta Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sepakat menambah penugasan serapan Perum Bulog sebesar 1 juta ton setara beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Dengan demikian, jumlah beras yang harus diserap BUMN Pangan hingga akhir tahun mencapai 4 juta ton setara beras.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, keputusan ini diambil sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga harga gabah di tingkat petani.

    “Cadangan beras yang tadinya di Inpres 3 juta [ton] perlu kita naikkan menjadi 4 juta [ton] agar harga tidak turun lagi harga gabahnya,” kata Zulhas ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menambahkan, usulan tersebut awalnya disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    Dalam rapat koordinasi hari ini, Kamis (17/7/2025), Amran mengusulkan agar penyerapan beras oleh Perum Bulog ditambah sekitar 1 – 1,5 juta ton hingga akhir tahun.

    “Tadi Pak Menko [Zulhas] menyetujui untuk penambahan 1 juta [ton],” ujarnya.

    Seiring adanya penugasan tambahan tersebut, Arief menyebut, akan ada revisi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

    Arief mengatakan, penyerapan tambahan akan mulai dilakukan oleh Perum Bulog usai Inpres terbaru terbit. Pihaknya juga akan mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Perum Bulog dapat melaksanakan penyerapan 1 juta ton setara beras. 

    Adapun, anggaran yang akan diajukan sekitar Rp12 triliun. “Ya otomatis 1 juta [ton] kali aja berapa sekarang harga beras Rp12.000 [per kilogram],” ungkapnya.

    Mengenai kondisi gudang Bulog, Arief menyebut, saat ini pemerintah tengah menggelontorkan bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton dan beras program SPHP 1,3 juta ton.

    Dengan demikian, dia memastikan gudang-gudang yang ada cukup mampu untuk menyimpan beras yang diserap oleh Perum Bulog.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Inpres No.6/2025 menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras petani lokal sebanyak 3 juta ton hingga akhir 2025.

    Menurut data Perum Bulog, hingga Mei 2025, stok CBP yang dikuasai BUMN Pangan itu telah melampaui 3,6 juta ton, atau melampaui pencapaian tertinggi dalam 57 tahun berdirinya perusahaan.

  • Kemarin, kantor global Kadin hingga kemungkinan HET beras medium naik

    Kemarin, kantor global Kadin hingga kemungkinan HET beras medium naik

    Jakarta (ANTARA) – Kadin Indonesia meluncurkan Global Engagement Office di Paris, Prancis, hingga Bapanas mempertimbangkan untuk menaikkan HET beras medium menjadi sejumlah pemberitaan ekonomi pada Selasa (15/7) yang menarik disimak kembali Rabu pagi ini.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya:

    1. Kadin meluncurkan Global Engagement Office perkuat bisnis RI di dunia

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meluncurkan Global Engagement Office atau Kadin GEO di Paris, Prancis, sebagai tonggak penting untuk memperkuat posisi dunia usaha Indonesia di kancah global, khususnya dalam diplomasi ekonomi dan pengembangan kerja sama internasional.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, menyatakan peluncuran Kadin GEO bertepatan dengan Bastille Day pada 14 Juli.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    2. GoTo mengklarifikasi status eks petinggi terkait kasus Chromebook

    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memberikan klarifikasi atas keterlibatan dua mantan petingginya, Nadiem Makarim dan Andre Soelistyo, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini tengah diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa, Direktur Public Affairs & Communications GoTo Ade Mulya menegaskan bahwa Nadiem Makarim telah mengundurkan diri dari seluruh jabatan di Perseroan sejak Oktober 2019, sebelum dugaan pengadaan berlangsung.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    3. Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan tak akan menoleransi segala bentuk praktik penahanan ijazah karyawan yang dilakukan oleh setiap perusahaan.

    Noel, sapaan akrab Wamenaker Immanuel Ebenezer, di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, menyebut bahwa penahanan ijazah karyawan aktif maupun mantan pekerja merupakan bentuk tindakan ilegal dan termasuk pelanggaran serius.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    4. DJP bakal tunjuk marketplace luar negeri pungut pajak dari pedagang RI

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menunjuk platform lokapasar (marketplace) luar negeri untuk memungut pajak penghasilan (PPh) 22 dari pedagang daring (online) asal Indonesia.

    “Ada lokapasar seperti di Singapura, China, Jepang, atau Amerika yang ternyata banyak orang Indonesia yang berjualan. Kita bisa menunjuk mereka untuk memungut PPh 22 sebesar 0,5 persen,” kata Direktur Perpajakan Perpajakan I Hestu Yoga Saksama dalam taklimat media, yang dikutip di Jakarta, Selasa.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    5. Bapanas pertimbangkan naikkan HET beras medium

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan akan mempertimbangkan untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, menyusul penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen Rp6.500 per kg.

    “Ya ini kami pertimbangkan. Semua mungkin,” katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Eceran Tertinggi Beras Medium Berpotensi Naik

    Harga Eceran Tertinggi Beras Medium Berpotensi Naik

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional mempertimbangkan untuk mengevaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Telah terjadi kenaikan harga gabah, sehingga HET perlu dievaluasi.

    Apalagi, kualitas beras medium di pasaran juga berbagai macam. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya juga pernah mengumpulkan pihak terkait untuk membahas HET beras.

    “Ya kita pertimbangkan. HET Medium kalau gabahnya Rp 7.000 juga perlu dipertimbangkan. (Kenaikan HET) Semua sih mungkin ya, kenapa nggak mungkin? Saya juga kan dari bulan April udah mengumpulkan stakeholders perberasan kita diskusi mengenai, apabila gabah itu sampai di level Rp 7.000 berapa sih HET-nya. Nah kalau misalnya beras mediumnya memang perlu di-review, ya kita review,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Ia menekankan, jika memang harus ada kenaikan harga beras medium, artinya pemerintah telah mempertimbangkan kewajaran baik untuk petani, penggilingan, hingga konsumen.

    “Jadi yang benar itu yang harusnya wajar di penggilingan, wajar di petani, wajar di konsumen,” tambahnya.

    Harga Beras Naik Ulah Penggilingan

    Di sisi lain, ia tidak memungkiri terjadinya kenaikan harga beras, karena kenaikan harga gabah dan praktik yang dilakukan penggilingan. Menurutnya, kenaikan harga beras terjadi karena ulah penggilingan yang ugal-ugalan membeli gabah.

    Penggilingan diketahui adu tinggi harga dalam membeli gabah dari petani. Hal ini memang menguntungkan petani, tetapi efek panjangnya akan mempengaruhi harga produksi. Padahal pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp 6.500/kg.

    “Kenapa harga produksi tinggi? Karena beli gabahnya ugal-ugalan. Loh, sekarang gini ya harga gabah Rp 6.500, terus (misalnya) ada yang beli Rp 6.800/kg, kamu beli Rp 7.000, lalu ini beli maunya Ro 7.400, nggak mau kalah lagi ada yang beli Rp 7.600-7.800/kg. Bagus untuk petani, tetapi dia harus mengukur, kalau beli gabahnya dengan premium, itu jadinya Rp 14.900/kg (harga produksi),” jelasnya.

    Menurutnya, seharusnya penggilingan masif menyerap gabah saat panen raya dengan harga sesuai HPP. Dengan begitu, stok untuk produksi ketika masa tanam tetap tercukupi. Jadi tidak harus berebut beli gabah dari petani dengan harga tinggi.

    Harga Beras Medium Naik

    Sebagai informasi, harga beras medium memang tercatat mengalami kenaikan. Saat ini rata-rata nasional beras medium mencapai Rp 14.317/kg. Angka itu 14,54% dari harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 12.50p/kg.

    Begitu juga dengan harga beras premium, rata-rata nasional tercatat Rp 16.602/kg, 7,8% di atas HET beras premium Rp 14.90p/kg. Untuk harga gabah kering panen juga cukup tinggi, rata-rata nasional Rp 6.766/kg atau di atas HPP Rp 6.500/kg.

    Harga beras dikatakan mengalami kenaikan jika berada di atas HET. Untuk zona 1, HET beras medium Rp 12.500/kg dan premium Rp 14.900/kg. Zona 1 terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg dan premium Rp 15.400/kg. Zona 2 terdiri dari Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Harga beras medium di zona 3 Rp 13.500/kg dan premium Rp 15.800/kg. Zona 3 meliputi Maluku, Papua, dan sekitarnya.

    (ada/ara)

  • Beras yang Diduga Dioplos Masih Dijual, Ritel Modern Buka Suara

    Beras yang Diduga Dioplos Masih Dijual, Ritel Modern Buka Suara

    Jakarta –

    Sebanyak empat produsen beras besar dikabarkan diperiksa di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Keempat produsen tersebut yakni Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

    Keempat produsen ini memiliki merek yang beredar luas di sejumlah toko ritel modern. Wilmar Group misalnya, memiliki beberapa merek beras seperti Sania, Sovia dan Fortune.

    Lalu, merek beras produksi dari PT Food Station Tjipinang Jaya, FS Japonica, FS Setra Ramos, FS Beras Sego Pulen, FS Sentra Wangi, Alfamart Sentra Pulen, hingga Indomaret Beras Pulen Wangi.

    Berikutnya, merek beras dari PT Belitang Panen Raya, yakni untuk kualitas premium ada Raja Ultima, Raja Platinum, RajaKita, sementara kualitas ekonomis ada merek RAJA. Sementara, beras dari Japfa Group yaitu merek Ayana.

    Dugaan Beras Oplosan Beredar Bebas

    Berdasarkan pantauan detikcom di sekitar Jakarta Selatan, sejumlah merek dari para produsen beras tersebut masih dijual bebas di sejumlah toko ritel modern. Salah satunya di Alfamidi sekitar Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    Toko ritel modern ini masih menjual beras merek Raja Ultima dan Raja Platinum milik Belitang Panen Raya. Kedua merek ini memuat keterangan berat sebesar 5 kg. Sementara untuk harga, Raja Platinum dibanderol Rp 74.000 dan Raja Ultima Rp 74.500.

    Kemudian detikcom kembali menelusuri merek-merek beras dari produsen tersebut di kawasan Palmerah Barat. Berdasarkan tinjauan detikcom, salah satu ritel modern Alfamart memasang label harga untuk beras merek Sania seharga Rp 74.500 per 5 kg. Beras merek Sania milik Wilmar Group.

    Berikutnya, di Indomaret kawasan Palmerah Barat mayoritas menjual merek sendiri yakni Beras Pandan Wangi, Beras Ramos, Beras Kepala Super, SPHP, dan PT Unifood Candi Indonesia bermerek Larisst.

    Sementara untuk di kawasan Patal Senayan, Palmerah, detikcom tidak menemui merek-merek beras dari produsen yang tengah diperiksa terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran.

    Ritel Modern Buka Suara

    Direktur Corporate Affairs PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau Alfamart sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, mengatakan ritel modern saat ini sulit mendapatkan suplai beras dan jauh berada di bawah permintaan konsumen. Di sisi lain, ia juga menekankan peritel hanya berkontrak dengan para produsen beras.

    “Kita membeli atas satu perjanjian. Di dalam pembelian perjanjian itu jelas tertera berasnya kategori premium. Di dalam perusahaan, membeli atau kontrak kepada produsen, dalam hal ini suplayer maupun prinsipal yang menjual beras kepada kita, jelas beras itu beras premium,” ungkap Solihin saat dihubungi detikcom, Senin (14/7/2025).

    Sejauh isu tersebut bergulir, terang Solihin, Alfamart telah mengajukan komplain kepada sejumlah produsen yang diduga melakukan pengoplosan beras. Ia juga mengaku siap jika terdapat aturan yang mewajibkan ritel modern menarik beras yang terbukti mengoplos beras. Di sisi lain, Solihin suplai dan permintaan konsumen di toko ritel modern sulit dipenuhi.

    “Kalau ada ketentuan dari siapapun yang berhak menyatakan bahwa produk ini ditarik, saya siap. Tapi sekali lagi, beras itu kan makanan pokok kita, tapi saya juga sebagai peritel nggak mau merugikan masyarakat,” jelasnya.

    Solihin menambahkan, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi untuk merumuskan skema pemenuhan stok beras bagi peritel modern. Apalagi dalam kondisi terpaan isu pengoplosan beras.

    “Berkaitan dengan itu (dugaan pengoplosan beras) biarkan lah aparat penyidik, petugas, yang melakukan penyelidikan terhadap (beras) yang dikatakan oplosan. Karena kita sebagai peritel, mohon maaf, kadar airnya seperti apa, bisa nggak kita tahu. Itu kan harus dibuka barangnya, kita kan nggak pernah buka selama ini. Itu dalam kemasan,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:

    (ara/ara)

  • Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember

    Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggulirkan dua strategi besar untuk menstabilkan harga beras. Langkah tersebut berupa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan hingga akhir 2025.

    Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan hal itu usai meninjau langsung gudang distributor beras Bulog Surakarta di Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, Minggu (13/07/2025). Ia menyebut untuk semester II/2025, pemerintah telah menyiapkan SPHP sebesar 1,3 juta ton secara nasional. Sementara itu, Jawa Tengah mendapat alokasi 158 ribu ton. Adapun untuk wilayah Solo Raya, total pagu SPHP mencapai 39 ribu ton.

    “SPHP ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan harga jualnya maksimal Rp 12.500 per kilogram,” jelas Arief. 

    Selain SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Secara nasional, sebanyak 18,27 juta KPM akan menerima bantuan pangan dengan total volume mencapai 360 ribu ton. Di Jawa Tengah, jumlah penerima bantuan mencapai 1,9 juta orang dengan alokasi beras 39 ribu ton. Sementara Solo Raya akan menerima 9.600 ton untuk 483 ribu KPM.

    Arief menambahkan bahwa Bulog sudah berhasil mengamankan tambahan stok sebesar 2,6 juta ton beras pada semester pertama. Di semester kedua, Bulog juga akan menjaga harga di tingkat petani dengan menyerap gabah minimal seharga Rp 6.500 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

    “Produksi memang menurun di semester kedua, tapi masyarakat tidak perlu khawatir. Jika curah hujan masih cukup tinggi hingga tiga bulan ke depan, stok pangan kita aman,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi beras SPHP. Setiap penjual wajib terdaftar dan menggunakan aplikasi Klik SPHP untuk memastikan alur distribusi tercatat dan transparan.

    “Pembelian dibatasi maksimal dua kantong atau 50 kilogram per orang, dan harga tetap Rp 12.500 per kilogram. Ini harga terendah di Indonesia untuk kualitas beras medium terbaik,” ujar Rizal.

    Ia menambahkan, distribusi SPHP akan dikawal oleh Satgas Pangan, TNI, Polri, kepala pasar, hingga petugas pengamanan dalam. Hal ini dilakukan guna mencegah penyalahgunaan, pengoplosan, atau perusakan kemasan.

    “Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi tegas hingga tindak pidana. Seluruh pengecer juga diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengoplos atau menjual secara besar-besaran,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (14/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pengumuman! Beras SPHP dan Bansos Mulai Disalurkan

    Pengumuman! Beras SPHP dan Bansos Mulai Disalurkan

    Jakarta –

    Pemerintah mulai mengguyur beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras. Kedua program itu dilakukan sebagai langkah mengintervensi kenaikan harga beras yang tengah terjadi.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dia memastikan mulai Sabtu (12/7) masyarakat dapat membeli beras SPHP di pasar-pasar tradisional.

    “Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah,” terang dia dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bapanas, beras SPHP ini sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara sampai Papua. “Tentu intervensi pemerintah ini kita harapkan dapat meredam fluktuasi harga beras. Beras SPHP yang diakses masyarakat harus yang berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau,” terang Arief.

    Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Rinciannya adalah Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Rp 13.100/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Rp 13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua. Biasanya beras SPHP telah dikemas dalam bentuk kemasan 5 kg.

    Bansos Beras Disalurkan

    Bantuan pangan beras juga mulai disalurkan pada Juli 2025 ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah resmi menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras pada Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi keluarga rentan di seluruh Indonesia.

    “Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” ujar Amran, Sabtu (12/7).

    Amran menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, di tengah dampak perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

    Terkait program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar penyaluran tidak salah sasaran. “Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan: Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tidak tegas mafia pangan,” tegasnya.

    Peringatan ini didasari oleh investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terhadap dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran. Temuan ini memperkuat pentingnya SPHP sebagai pengendali harga dan pelindung konsumen.

    “SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” kata Amran.

    SPHP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog melalui distribusi ke pengecer pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas 5 kg dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional Januari-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.

    (ada/ara)

  • Beras SPHP Diguyur Hari Ini, Bansos Beras 14 Juli

    Beras SPHP Diguyur Hari Ini, Bansos Beras 14 Juli

    Jakarta –

    Pemerintah mulai menyalurkan beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini. Badan Pangan Nasional memastikan masyarakat dapat membeli beras tersebut di pasar-pasar tradisional.

    Penyaluran beras SPHP merupakan langkah pemerintah mengintervensi fluktuasi harga beras di pasaran ini secara gradual akan merambah ke berbagai daerah se-Indonesia. Kembalinya program SPHP beras ini juga akan mengiringi program bantuan pangan beras yang kompak dilaksanakan per Juli 2025 ini.

    “Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah,” terang Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bapanas, beras SPHP hari ini sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara sampai Papua. “Tentu intervensi pemerintah ini kita harapkan dapat meredam fluktuasi harga beras. Beras SPHP yang diakses masyarakat harus yang berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau,” terang Arief.

    Untuk harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog bagi para mitra penyalur yakni Rp 11.000/kilogram (kg) untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Kemudian Rp 11.300/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Terakhir, harga Rp 11.600/kg untuk wilayah Maluku dan Papua.

    Selanjutnya, masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Rinciannya adalah Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Rp 13.100/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Rp 13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua. Biasanya beras SPHP telah dikemas dalam bentuk kemasan 5 kg.

    Arief kemudian menggarisbawahi bahwa instansi yang dipimpinnya akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik tak wajar, baik dalam program SPHP beras maupun bantuan pangan beras. Untuk itu, penguatan sinergi dengan TNI dan Polri menjadi bagian dari strategi pelaksanaan di lapangan.

    “Komitmen pemerintah saat ini memperkuat mekanisme penyaluran ke masyarakat, terutama beras SPHP. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik tak wajar. Outlet-outletnya harus jelas ada, sehingga masyarakat pun dapat mudah memperolehnya. Badan Pangan Nasional siap mengawasi bersama Satgas Pangan Polri,” tegas Arief.

    Adapun penyaluran SPHP beras ditargetkan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan alokasi sebesar 1,318 juta ton. Sebelumnya, SPHP telah terealisasi sebanyak 181,2 ribu ton. Sementara program bantuan pangan beras tahun ini menjadi pelaksanaan perdana dan diharapkan memberikan dampak nyata khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.

    Bansos Beras Dimulai 14 Juli

    Sementara, Badan Pangan Nasional memastikan bantuan pangan beras akan mulai diluncurkan pada 14 Juli mendatang. Dalam program ini 18,2 juta penerima akan sekaligus mendapatkan beras sebanyak 20 kg.

    Hal ini seiring dengan program tersebut yang seharusnya berlangsung selama dua bulan yakni Juni dan Juli. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras 10 kg per bulan.

    “Untuk bantuan pangan beras, rencananya kita launching di 14 Juli mendatang. Jadi, dua instrumen intervensi pemerintah ini memang harus secara masif dilaksanakan, karena kalau melihat perkembangan harga beras, sudah melebihi HET. Tentu pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi ini,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan agar kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi SPHP Beras yang dilaksanakan secara daring bersama Perum Bulog dan seluruh pemerintah daerah pada Jumat (11/7).

    Sebagai dasar pelaksanaan, NFA telah menerbitkan dua surat penugasan kepada Bulog, yaitu surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025 untuk pelaksanaan bantuan pangan beras dan surat nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025 untuk penyaluran SPHP beras.

    (ada/ara)

  • Beras SPHP Resmi Disalurkan, HET Rp12.500 per Kg untuk Konsumen Wilayah Jawa

    Beras SPHP Resmi Disalurkan, HET Rp12.500 per Kg untuk Konsumen Wilayah Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersama Perum Bulog mulai menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Harga beras SPHP mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No.5/2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, masyarakat dapat membeli beras SPHP sesuai dengan HET yang berlaku dalam beleid tersebut. 

    “Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada HET beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional No. 5/2024,” kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

    Perinciannya adalah Rp12.500 per kilogram (kg) untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi. 

    Selanjutnya, Rp13.100 per kg untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan. Rp13.500 per kg untuk wilayah Maluku dan Papua.

    Sementara itu, harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog bagi para mitra penyalur yakni Rp11.000 per kg. Harga tersebut berlaku bagi mitra penyalur di wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, harga ditetapkan sebesar Rp11.300 per kg. Untuk wilayah Maluku dan Papua, harga bagi mitra penyalur dipatok sebesar Rp11.600 per kg.

    Dia memastikan, beras SPHP sudah dapat ditemui dan dibeli masyarakat di pasar-pasar dan gerakan pangan murah (GPM) mulai 12 Juli 2025. Secara gradual, dia mengatakan bahwa pemerintah juga akan mulai menyalurkan dan terus memasifkan beras SPHP, termasuk ke Koperasi Desa (Kopdes) / Kelurahan Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah. 

    Arief menegaskan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik tak wajar, baik dalam program SPHP beras maupun bantuan pangan beras. 

    Untuk itu, dia menilai penguatan sinergi dengan TNI dan Polri menjadi bagian dari strategi pelaksanaan di lapangan.

    “Tidak boleh ada lagi praktik-praktik tak wajar. Outlet-outlet-nya harus jelas ada, sehingga masyarakat pun dapat mudah memerolehnya,” tegasnya. 

  • Pemerintah Mau Sebar Bansos Beras Lagi di 2026, Butuh 180 Ribu Ton per Bulan – Page 3

    Pemerintah Mau Sebar Bansos Beras Lagi di 2026, Butuh 180 Ribu Ton per Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka kemungkinan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram pada 2026. Kebutuhan untuk bansos beras ini diperkirakan mencapai sekitar 180 ribu ton per bulan.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, program bantuan pangan beras harus direncanakan lebih awal. Sama halnya dengan menyiapkan beras untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui operasi pasar. Kedua program ini perlu ditopang oleh anggaran yang memadai serta perencanaan yang matang.

    “Terkait bantuan pangan dan SPHP, pengajuannya selama ini selalu berdasarkan kondisi di lapangan dan itu memakan waktu. Idealnya, program seperti ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, berapa stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah yang bisa langsung dikeluarkan,” kata Arief, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (12/7/2025).

    Arief mengungkapkan, untuk kebutuhan stabilisasi harga dibutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun. Sementara untuk bantuan pangan, kebutuhan per bulan bisa mencapai 180.000 ton. Karena itu, perencanaan yang matang sangat diperlukan.

    “Dengan anggaran yang disusun dari awal, intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya, harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran,” kata Arief.

    Terkait mekanisme peruntukan SPHP, Arief menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog harus digerakkan untuk menjaga harga tetap stabil. Stok beras Bulog per 10 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton. Angka ini dinilai sangat cukup untuk melakukan intervensi stabilisasi.

    “SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap,” ujarnya.

     

  • 1,3 Juta Ton Beras SPHP Siap Meluncur Juli, Bisa Lewat Kopdes Merah Putih

    1,3 Juta Ton Beras SPHP Siap Meluncur Juli, Bisa Lewat Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan sebanyak 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bakal disalurkan mulai Juli 2025. Adapun, penyaluran beras SPHP ini melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Untuk diketahui, penyaluran program beras SPHP ini seiring dengan tren harga beras medium yang cenderung terus merangkak naik di tingkat konsumen.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan penyaluran beras SPHP ini telah ditugaskan kepada Perum Bulog melalui surat penugasan dari Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 per 8 Juli 2025.

    Dalam hal ini, Bapanas menugaskan Bulog agar dapat melaksanakan penyaluran SPHP beras dalam 6 bulan ke depan, yakni Juli sampai Desember 2025. Sementara itu, target penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah 1,31 juta ton.

    “Mulai Juli ini program SPHP beras juga telah pemerintah mulai seiring dengan program bantuan pangan beras. Tentunya diharapkan melalui implementasi dua instrumen intervensi ini, harga beras di masyarakat dapat lebih ditekan dan tidak semakin berfluktuasi,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Arief menjelaskan, Bulog bisa mulai menyalurkan beras SPHP melalui jaringan Kopdes/Kel Merah Putih di tahun ini.

    “Dengan ini diharapkan penyaluran SPHP beras semakin dapat dirasakan masyarakat karena kalau Koperasi Merah Putih kan outletnya jelas,” imbuhnya.

    Berdasarkan lampiran surat penugasan SPHP beras, terdapat Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah Bapanas sesuaikan untuk keakuratan penyaluran SPHP beras ke depannya. Salah satunya dengan ditambahkannya KopDes/Kel Merah Putih sebagai mitra penyalur Bulog.

    Selain itu, juknis tersebut juga mengatur larangan kepada semua mitra penyalur SPHP beras untuk melakukan pencampuran beras SPHP dengan beras jenis lainnya.

    Di sana, juga terdapat pengaturan terkait jumlah pembelian oleh konsumen dengan limitasi maksimal 2 pak atau 10 kilogram dan tidak boleh diperjualbelikan kembali.

    Namun, beras SPHP dengan kemasan 50 kilogram dapat disalurkan khusus terhadap daerah tertentu, seperti wilayah Maluku dan Papua serta daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan), serta wilayah lain sesuai keputusan dalam rapat koordinasi. 

    Adapun dalam pelaksanaan beras SPHP, Bapanas membutuhkan bantuan pengawasan dari banyak pihak, mulai dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

    “Kami sangat berharap beras SPHP ini tidak ada lagi praktik-praktik yang tidak wajar sesaat setelah disalurkan,” sambungnya.

    Lebih lanjut, harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog oleh mitra penyalur ditetapkan antara lain Rp11.000 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Sementara itu, untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan ditetapkan sebesar Rp11.300 per kilogram. Sedangkan untuk wilayah Maluku dan Papua, harga beras SPHP dibanderol Rp11.600 per kilogram.

    Selanjutnya, beras SPHP dapat dibeli oleh masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    “Terhadap penjualan beras SPHP yang melebihi HET yang telah ditetapkan, maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas melalui Satgas Pangan Polri,” pungkasnya.