Xcloud.id

Tag: Arief Poyuono

  • Arief Poyuono: Jokowi Tahu Kasus Pertamina, Cuman yang Korupsi Ada di Barisannya Saat Pilpres 2019

    Arief Poyuono: Jokowi Tahu Kasus Pertamina, Cuman yang Korupsi Ada di Barisannya Saat Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono kembali menyentil Mantan Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina.

    Menurutnya, Jokowi mengetahui kasus tersebut, hanya saja orang yang terlibat berasa di barisan Jokowi saat pilpres 2019.

    “Sebenarnya @jokowi tahu cuma ya yang korupsi ada di barisan beliau saat pilpres 2019 kan enggak enak juga dong,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Sabtu, (8/3/2025). 

    Sebelumnya, Jokowi baru-baru ini menegaskan bahwa selama masa pemerintahannya, ia tidak pernah menaruh kecurigaan terhadap adanya dugaan korupsi di tubuh Pertamina.

    “Ya, kalau ada kecurigaan, sudah digebuk (sejak) dulu,” ujar Jokowi dalam pernyataannya.

    Kata Jokowi, Pertamina sebagai perusahaan besar di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerlukan sistem manajemen yang kuat untuk memastikan transparansi dan efektivitas operasionalnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi nyaris Rp1.000 Triliun selama 2018-2023.

    Terdapat sembilan orang tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini. (*)

  • Capres Dipastikan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina, Politisi PKS: Aroma Seperti Ini Tercium Publik

    Capres Dipastikan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina, Politisi PKS: Aroma Seperti Ini Tercium Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) disebut akan menang. Jika didukung dana korupsi Pertamina.

    Hal tersebut ditanggapi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Menurutnya, hal itu sudah dicium publik.

    “Aroma seperti ini tercium publik,” kata Mulyanto dikutip dari unggahannya di X, Selasa (4/3/2025).

    Pernyataan demikian, sebelumnya diungkapkan eks petinggi Partai Gerindra, Arief Poyuono.

    Ia menilai bahwa dana hasil korupsi tersebut bisa menjadi modal besar untuk mengendalikan Pemilu 2029, termasuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Pasti Capres-Cawapres akan menang jika didukung dana hasil korupsi Pertamina yang Rp1000 Triliun,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (3/3/2025).

    Poyuono mengatakan, jumlah tersebut sangat besar dan cukup untuk membiayai berbagai aspek dalam kontestasi politik.

    “Seng ada lawan kita di pilpres 2029,” tukasnya.

    Arief bahkan menyebut bahwa uang hasil dugaan korupsi ini bisa digunakan untuk membeli partai politik, media, hingga membayar buzzer dan influencer guna membentuk opini publik.

    “Beli Parpol, Media, Buzzer, Influencer. Menang diatas 75 persen up,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan. Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis, nyaris tembus Rp1.000 Triliun.
    (Arya/Fajar)

  • Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyoroti dugaan skandal korupsi besar-besaran di tubuh PT Pertamina.

    Ia menilai bahwa dana hasil korupsi tersebut bisa menjadi modal besar untuk mengendalikan Pemilu 2029, termasuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Pasti Capres-Cawapres akan menang jika didukung dana hasil korupsi Pertamina yang Rp1000 Triliun,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (3/3/2025).

    Dikatakan Poyuono, jumlah tersebut sangat besar dan cukup untuk membiayai berbagai aspek dalam kontestasi politik.

    “Seng ada lawan kita di pilpres 2029,” tukasnya.

    Arief bahkan menyebut bahwa uang hasil dugaan korupsi ini bisa digunakan untuk membeli partai politik, media, hingga membayar buzzer dan influencer guna membentuk opini publik.

    “Beli Parpol, Media, Buzzer, Influencer. Menang diatas 75 persen up,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan. Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis, nyaris tembus Rp1.000 Triliun.

    Kejagung menegaskan bahwa pengusutan kasus ini akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, termasuk dari kalangan pejabat yang lebih tinggi.

    (Muhsin/fajar)

  • Eks Waketum Gerindra: yang Korupsi Pertamina Sudah Punya Modal Besar Ambil Alih Kekuasan Pileg & Pilpres 2029

    Eks Waketum Gerindra: yang Korupsi Pertamina Sudah Punya Modal Besar Ambil Alih Kekuasan Pileg & Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketum Federasi SP BUMN Bersatu Arief Poyuono menyatakan, para oknum dibalik korupsi Pertamina sudah memiliki modal besar untuk mengambil alih kekuasaan pileg dan pilpres 2029.

    Dengan taksiran kerugian negara nyaris Rp1.000 Triliun kata dia merupakan angka yang fantastis.

    “Total duit yang dikorup di kasus oplosan Pertalite hingga Rp1000 Triliun, yang korup sudah punya modal besar untuk ambil alih kekuasan pada Pileg & Pilpres 2029,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Senin, (3/3/2025). 

    Eks Waketum Gerindra ini menyatakan, untuk membeli parpol saja hanya butuh modal Rp10 Triliun, kampanye Rp20 Triliun.

    “Beli Parpol cukup 10 T saja, kampanye 20 T. Masih sisa banyak. Pemerintahan tinggal 4 tahun 8 bulan efektif cuma 4 tahun,” tandas Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    Diketahui, ada sembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Kasus ini ditengarai menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp193,7 triliun per tahun. Artinya Rp968,5 Triliun, hampir Rp1.000 Triliun Rp1 kuadraliun dalam lima tahun.

    Ini berasal dari berbagai komponen, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) melalui broker. (*)

  • Eks Waketum Gerindra: yang Korupsi Pertamina Sudah Punya Modal Besar Ambil Alih Kekuasan Pileg & Pilpres 2029

    Elit Gerindra Puji Ahok yang Siap Buka-bukaan Soal Kasus Pertamina: Saya Katakan Sejak 2019 Ahok The Best

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elit Partai Gerindra, Arief Poyuono mendukung sikap mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk membongkar kasus korupsi di Pertamina.

    Arief Poyuono mengungkit pernyataannya di tahun 2019 silam yang mendukung Ahok jadi Direktur Utama di Pertamina untuk melawan mafia gas.

    “Sudah saya katakan sejak 2019 Ahok the best @prabowo @jokowi @Dennysiregar7 @berlianidris @BosPurwa,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Sabtu, (1/3/2025). 

    Sebelumnya, Ahok mengaku siap buka-bukaan terkait korupsi di Pertamina.

    Hal tersebut Ahok ungkapkan, menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebut membuka kemungkinan akan memanggil Ahok untuk diperiksa terkait kasus korupsi di Pertamina.

    “Saya kira itu sangat bagus. Kalau minta keterangan aparat, jaksa,” kata Ahok dikutip dari YouTube Narasi TV, Sabtu (1/3/2025).

    Ahok mengatakan, dirinya punya rekaman dan notulensi tiap rapat selama menjabat Komut Pertamina. Lebih jauh, ia mengatakan apa yang terjadi di Pertamina hari ini, merupakan praktik yang sudah lama.

    “Menurut saya ini permainan sudah lama, yang masing-masing penguasa tidak mau stop,” ujar Ahok.

    Di sisi lain, Ahok mengatakan saat jadi Komut selalu mengancam memecat bawahannya di Pertamina ketika ngeyel. Namun dia tidak punya kewenangan untuk memecat.

    “Kalian jangan anggap saya enggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang menganggap saya macan ompong di Pertamina,” ucapnya.

    “Tapi tunggu. Semua catatan yang saya pegang, suat hari ganti rezim, kupenjarakan kalian semua. Catat baik-baik kalimat saya,” tambahnya.

  • Said Didu Soal Kasus PIK 2: Banyak Pejabat Ternyata Jongos Oligarki

    Said Didu Soal Kasus PIK 2: Banyak Pejabat Ternyata Jongos Oligarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengundang perhatian publik melalui unggahan di platform media sosial X.

    Dalam cuitannya, ia menyoroti kasus Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dinilainya telah membuka kedok banyak pejabat yang ternyata menjadi jongos oligarki.

    “Kasus PIK2 membuka topeng banyak pejabat yang ternyata adalah jongos Oligarki pejabat siapa saja yang bisa dikategorikan jongos Oligarki?,” ujar Said Didu (30/1/2025).

    Unggahannya langsung mendapat perhatian luas dengan lebih dari 94 ribu tayangan dan ribuan interaksi dari warganet.

    Komentar Said Didu ini merespons polemik yang berkembang terkait dugaan penguasaan lahan secara besar-besaran di kawasan PIK 2.

    Apa yang disinggung Said Didu sontak memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan para pejabat dalam proyek tersebut.

    Sejumlah tokoh turut menanggapi unggahan ini. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji, misalnya, menegaskan bahwa kasus PIK 2 telah membuktikan banyak pejabat menjadi jongos oligarki.

    “Kasus PIK 2 banyak pejabat ketahuan jadi jongos oligarki; semua orang jadi tahu siapa si jongos,” tulis Susno Duadji dalam kolom komentar.

    Sementara itu, elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, menanggapi dengan nada satir.

    “Kapan oligarki mulai ada.. ya,” tulisnya, seolah menyindir bahwa praktik oligarki sudah berlangsung lama di Indonesia.

    Polemik terkait pengelolaan lahan di PIK 2 semakin menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa kawasan tersebut melibatkan kepentingan bisnis besar yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah.

  • Arief Poyuono: Abrasi di Tangerang Tak Pernah Dinyatakan Bencana Alam

    Arief Poyuono: Abrasi di Tangerang Tak Pernah Dinyatakan Bencana Alam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyoroti persoalan abrasi di Pantura Tangerang dan tanah musnah di Demak yang hingga kini tidak pernah dinyatakan sebagai bencana alam oleh pemerintah.

    Menurutnya, salah satu penyebab tanah musnah adalah bencana alam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

    Namun, ia mempertanyakan mengapa sejak dulu hingga sekarang, abrasi di kawasan Pantai Utara Tangerang tidak pernah mendapatkan status bencana alam dari pemerintah.

    “Sampai sekarang, abrasi di Pantura Tangerang tidak pernah dinyatakan status bencana alam oleh Pemerintah. Sama dengan lahan musnah di Demak,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (30/1/2025).

    Lebih lanjut, Poyuono juga menyoroti kecenderungan investor, baik asing maupun lokal, serta pejabat negara yang lebih tertarik berinvestasi di sektor pertambangan dibandingkan dengan pengembangan properti.

    “Enga butuh buruh banyak, untung gede, kerjanya tinggal keruk-keruk tanah jual dapat duit,” cetusnya.

    Poyuono bilang, berbeda dengan properti, keuntungan di sektor tambang jauh lebih besar dan cepat.

    “Beda investasi pengembangan properti untung dikit jualnya lama. Jadi wajar enga yang tertarik di IKN,” Poyuono menuturkan.

    Sementara investasi properti lebih membutuhkan waktu lama untuk memperoleh hasil.

    Ia juga menyinggung pengusaha tambang asal Singapura, Dato’ Dr. Low Tuck Kwong, pemilik Bayan Resources, yang disebutnya bisa menikmati keuntungan besar tanpa perlu turun tangan langsung.

    “Pegawainya orang Indonesia keruk-keruk tanah dapat Batubara, ekspor bayarannya dari buyer di Bank Singapore,” tandasnya.

  • Arief Poyuono: Abrasi di Tangerang Tak Pernah Dinyatakan Bencana Alam

    Arief Poyuono: Biar Tidak Gaduh, Pertemuan Prabowo dan Megawati Harus Diatur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, memberikan pandangannya terkait pentingnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    “Harus kita atur pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Mega,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (16/1/2025).

    Dikatakan Arief, pertemuan tersebut diperlukan untuk meredam situasi politik yang semakin gaduh.

    “Biar politik engga gaduh terus,” sebutnya.

    Ia menilai bahwa komunikasi antara dua tokoh besar ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik di tengah situasi yang penuh dinamika.

    Dengan hubungan yang baik antara Presiden Prabowo dan Megawati, diharapkan ketegangan politik yang terjadi dapat diminimalisir.

    Arief juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah potensi gejolak ekonomi global atau yang ia sebut sebagai turbulence ekonomi.

    “Sementara negara akan menghadapi Turbulence ekonomi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, memberikan tanggapannya terkait pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Sultan Hamengku Buwono X, Raja Kesultanan sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia menilai bahwa pertemuan tersebut adalah hal yang baik. Sama seperti pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Pak Jokowi bertemu Sultan, baik. Jika Pak Prabowo bertemu Bu Mega, tentu juga baik,” ujar Anas dalam keterangannya di X @anasurbaninggrum (16/1/2025).

  • Difitnah Tokoh Terkorup Hingga Terlibat Kasus Hasto, Arief Poyuono: Salah Apa Jokowi Selama Ini?

    Difitnah Tokoh Terkorup Hingga Terlibat Kasus Hasto, Arief Poyuono: Salah Apa Jokowi Selama Ini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, kembali memberikan pembelaan terhadap Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, yang belakangan ini menjadi sorotan publik akibat berbagai tuduhan.

    “Udah difitnah OCRRP jadi tokoh terkorup, sekarang dituduh melindungi orang yang jadi tersangka oleh KPK,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (9/1/2025).

    Arief merujuk pada laporan dari sebuah organisasi internasional OCRRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang sebelumnya memuat tuduhan kontroversial terhadap Jokowi, meski tidak disertai bukti jelas.

    Kini, Jokowi kembali disudutkan dengan tuduhan Effendi Simbolon yang menyebut dirinya melindungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Arief menyayangkan berbagai tudingan yang dianggapnya tidak berdasar dan hanya bertujuan menjatuhkan nama baik Jokowi

    “Kasian banget mantan presiden kita Jokowi,” imbuhnya.

    Melihat tudingan dan serangan yang terus mengalir deras, Arief mempertanyakan kesalahan Jokowi selama menjabat Presiden hingga terus mendapatkan perlakuan negatif.

    “Salah apa dia selama ini sih,” tandasnya.

    Setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

    Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

    Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

  • Arief Poyuono: Abrasi di Tangerang Tak Pernah Dinyatakan Bencana Alam

    Jokowi Disebut Lindungi Hasto Sebelum Jadi Tersangka, Arief Poyuono: Pernyataan yang Menjerumuskan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, menanggapi pernyataan kontroversial Effendi Simbolon (ES) mengenai Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Seperti diketahui, Effendi menyebut Jokowi melindungi Hasto sebelum menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menanggapi hal tersebut, Arief mengatakan bahwa tudingan itu berpotensi menjerumuskan Jokowi.

    “Ini pernyataan yang menjerumuskan Jokowi dan bisa kena pasal Obstruction of justice loh,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (9/1/2025).

    Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mempercayai tuduhan tersebut. Arief masih meyakini integritas yang dimiliki Jokowi.

    “Aku sih engga percaya tuh omongan Effendi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jokowi menanggapi tudingan Effendi Simbolon, yang menyebut dirinya melindungi Hasto sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Hasto telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait Harun Masiku.

    Namun, Effendi menyebut bahwa proses hukum terhadap Hasto sempat terhambat karena adanya perlindungan dari Presiden Jokowi.

    Effendi, yang juga telah dipecat dari PDIP, mengeluarkan pernyataan tersebut ketika dimintai pendapat mengenai dugaan politisasi di balik penetapan Hasto sebagai tersangka.

    Ia bahkan menyebut kasus ini merupakan petaka besar bagi PDIP, mengingat posisi strategis yang dipegang Hasto dalam partai.

    (Muhsin/fajar)