Xcloud.id

Tag: Arief Poyuono

  • Rombak Direksi Pelindo, Arief Poyuono Jadi Komisaris

    Rombak Direksi Pelindo, Arief Poyuono Jadi Komisaris

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero mengalami perombakan direksi dan komisaris dengan mengangkat pejabat yang baru.

    Dari perombakan ini, Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono ditunjuk menjadi komisaris.

    Perombakan direksi dan komisaris Pelindo tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia, Nomor: SK-264/MBU/09/2025 dan SK.059/DIDAM/DO/2025 Tanggal 19 September 2025.

    Surat Keputusan itu tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

    Kemudian salinan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-265/MBU/09/2025 dan SK.060/DIDAM/DO/2025 Tanggal 19 September 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelindo.

    “Bahwa terhitung tanggal 19 September 2025, masa jabatan atas nama Hambra sebagai Wakil Direktur Utama dan Andus Winarno sebagai Dewan Komisaris telah berakhir,” tulis Pelindo dalam keterbukaan informasi perseroan, dikutip pada Senin (22/9/2025). (fajar)

    Berikut Susunan Direksi dan Komisaris PT Pelindo terbaru:

    Dewan Direksi

    Direktur Utama : Arief Suhartono

    Direktur Operasi: Putut Sri Muljianto

    Direktur Komersial: Dradjat Sulistyo

    Direktur Manajemen Resiko : Boy Robyanto

    Direktur Pengembangan Usaha: Hosadi A. Putra

    Direktur Teknik: Suriawan Wakan

    Direktur Keuangan: Bachtiar Soeria Atmadja

    Direktur SDM dan Umum: Dwi Fatan Lilyana

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama : Agus Suhartono

    Wakil Komisaris Utama : Suntana

    Komisaris : Jodi Mahardi

    Komisaris : Elwi Danil

    Komisaris Independen : Rakhman Fiadhy Kurniawan

    Komisaris Independen : Maximus Puguh Djiwanto

    Komisaris : Arief Poyuono

    Komisaris Independen : Ilhamsyah

  • Sepak Terjang Arief Poyuono yang Jadi Komisaris Pelindo

    Sepak Terjang Arief Poyuono yang Jadi Komisaris Pelindo

    Jakarta –

    Politisi Arief Poyuono ditunjuk menjadi salah satu komisaris di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Arief merupakan politisi Partai Gerindra yang sempat menjadi Wakil Ketua Umum.

    Pengangkatan Arief itu tercantum dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-265/MBU/09/2025 dan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia SK.060/DI-DAM/DO/2025 Tanggal 19 September 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

    Arief bukan sosok baru di BUMN, dari penelusuran detikcom, pria kelahiran 4 Februari 1971 itu cukup lama berkecimpung di serikat pekerja BUMN. Dia merupakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

    Namanya beken sebagai politisi di Partai Gerindra. Dia dikenal cukup sering mengeluarkan pernyataan dan manuver politik yang kontroversial.

    Dia pernah mengeluarkan pernyataan mengusir Partai Demokrat pada Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 2018 jelang Pemilu 2019. Paling parah pada 2020, saat dia menuai kontroversi pada sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube dan menyinggung isu ‘PKI dimainkan kadrun’.

    Kala itu Arief Poyuono mengatakan rekan-rekan separtainya gagal paham menilai video tersebut, karena dia tak membawa nama partai. Tagar #TenggelamkanGerindra sempat menjadi trending topic di Twitter gara-gara Arief Poyuono.

    “Mereka itu semua politisi gagal paham, sok tahu, dan otaknya kayak kadrun-kadrun menilai video wawancara YouTube saya di kanal Bangsa. Saya dalam wawancara di kanal Bangsa jelas-jelas menyatakan diri saya sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN. Kedua, saya membuat rekaman di kantor FSP BUMN Bersatu dan berlatar belakang Bendera Serikat Pekerja,” kata Poyuono, Sabtu (20/6/2020) silam.

    Atas hal ini Arief Poyuono harus disidang. Gerindra menyebut dirinya harus bertanggung jawab atas pernyataannya itu.

    Pada akhirnya, akhir 2020 Arief Poyuono terpental dari posisi Waketum Gerindra usai kepengurusan partai periode 2020-2025 diumumkan pada September 2020. Saat itu, namanya tak ada lagi pada struktur inti partai.

    (hal/ara)

  • Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    GELORA.CO -Ramalan politik di Indonesia selalu menyimpan daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah ramalan Jayabaya, pujangga Jawa kuno, yang hingga kini masih sering dijadikan bahan perbincangan serius maupun guyonan politik.

    Dalam ramalan itu disebutkan, pemimpin Nusantara akan memiliki nama dengan akhiran No-To-No-Go-Ro. Frasa ini dimaknai sebagai noto nogoro, yang berarti “menata negara”. Meski sekilas terdengar simbolis, pola tersebut diyakini sebagian kalangan tetap relevan hingga hari ini.

    Jika ditelusuri, benang merah itu memang tampak pada sejumlah presiden RI. Soekarno, presiden pertama, menutup namanya dengan “No”. Soeharto, presiden kedua, berakhir dengan “To”. Lalu Susilo Bambang Yudhoyono kembali menghadirkan akhiran “No” pada era kepemimpinannya. 

    Bahkan Joko Widodo pun kerap dimasukkan dalam pola tersebut. Alasannya, nama asli Jokowi saat lahir adalah Mulyono sebelum kemudian diganti menjadi Joko Widodo.

    “No lagi; Mulyono. Kenapa Mulyono? Jokowi itu saat lahir nama aslinya Mulyono, karena berulang kali sakit-sakitan ibunya lalu mengganti nama jadi Joko Widodo. Jadi Jokowi masuknya di No; Mulyono,” terang mantan politikus Gerindra Arief Poyuono saat berbincang dengan RMOL, seperti dikutip kembali pada Minggu, 21 September 2025.

    Namun, pola ini kerap menimbulkan pertanyaan ketika menyentuh nama Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Ketiganya tidak dimasukkan ke dalam rangkaian karena dianggap memimpin dalam periode singkat, kurang dari lima tahun.

    Kini publik kembali berspekulasi apakah Presiden ke-8, Prabowo Subianto, masuk dalam kerangka ramalan Jayabaya? Dari sisi nama memang tidak persis cocok. Tapi namanya juga ramalan?”kadang pas, kadang harus dipas-paskan agar sesuai kenyataan.

    Lebih jauh, sebagian penafsir menyebut bahwa suku kata “Goro” dalam ramalan bukanlah tanda akhiran nama, melainkan gambaran situasi ketika seorang pemimpin berkuasa. Dalam bahasa Jawa, goro berarti dusta atau kebohongan. 

    Sementara goro-goro kerap dimaknai sebagai huru-hara atau kekacauan. Dua tafsir ini saling berkaitan yaitu kebohongan bisa menjadi pemantik utama munculnya kegaduhan sosial maupun politik.

    Lalu, di manakah posisi Joko Widodo dalam konteks ramalan ini?

    Beberapa penafsir meyakini Jokowi berada di fase goro. Mereka menilai, sejak awal kepemimpinannya sudah tampak bayangan potensi kekacauan, berupa kekecewaan, pengkhianatan, hingga kemarahan publik. Kondisi inilah yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai goro-goro, sebuah masa penuh gejolak yang mengiringi kepemimpinan.

    Meski Jokowi kini telah lengser, sebagian kalangan percaya bahwa “warisan goro” itu tidak berhenti begitu saja. Aura itu diyakini berpindah ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

    Apakah tafsir ini benar adanya atau sekadar ramalan yang dipaksakan agar selaras dengan realitas politik, hanya waktu yang bisa menjawab. 

    Namun satu hal pasti ramalan Jayabaya akan terus hidup di ruang obrolan politik Indonesia, dari warung kopi hingga ruang seminar, sebagai jalinan antara mitos, sejarah, dan drama kekuasaan.

  • Rombak Direksi Pelindo, Arief Poyuono Jadi Komisaris

    Arief Poyuono Desak Presiden Prabowo Audit Kinerja Menteri, Khawatir Ditipu Laporan Menyenangkan

    “Menciptakan ketidakpercayaan pada SWF Danantara nantinya, yang akhir Danantara bisa gagal mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” kata Arief kepada awak media, Selasa (12/8).

    Eks Waketum Gerindra itu juga menilai aksi Joao mundur dari posisi Dirut PT Agrinas bisa diikuti direksi BUMN lain yang tak menerima dukungan anggaran. “Mungkin juga akan diikuti oleh para direksi di BUMN lainnya,” kata Arief.

    Sebelumnya, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri dari jabatannya, meski baru enam bulan menjabat.

    Adapun, Joao telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Danantara Indonesia, yang sudah diterima oleh staf di tingkat manajer.

    Joao mengaku belum bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan petani, sehingga mengundurkan diri.

    “Dengan sangat menyesal, saya memohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, kepada negara dan Presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya, dan izinkan saya untuk meminta maaf,” ujar Joao.

    Joao menyampaikan masalah pangan adalah suatu permasalahan yang begitu serius, sehingga harus melakukan langkah-langkah percepatan, serta melakukan aksi nyata untuk membangun kondisi pertanian yang sudah tertinggal.

    “Untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder atau para pembantu-pembantunya, sehingga kami sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk bisa membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran,” ucapnya. (fajar)

  • Rombak Direksi Pelindo, Arief Poyuono Jadi Komisaris

    Arief Puyouno ke Prof Sofian Effendi: Terbelakang Sekali Ngomongnya sebagai Profesor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu aktivis seniorr, Arief Poyuono memberi respons terkait pernyataan dari mantan Rektor UGM, Prof. Sofian Effendi.

    Pernyataan dari Prof. Sofian Effendi membahas terkait isu ijazah palsu Joko Widodo yang memang sedang panas-panasnya.

    Namun, dalam selang waktu sehari usai menyampaikan pernyataannya itu, mantan rektor UGM itu justru menarik pernyataannya.

    Hal inilah yang coba direspons oleh aktivis senior senior, Arief Poyuono.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut isu ijazah palsu ini tidak ada bosan-bosannya dibahas.

    Apalagi menurut Arief, ini merupakan fitnah untuk mantan Presiden Jokowi Widodo.

    “Aduh kok bosan2 sih bahas fitnah Ijasah Palsu bung Joko Widodo sih Prof,” tulisnya dikutip Jumat (18/7/2025).

    Terkait pernyataan dari Prof. Sofian Effendi, ia menyebut pernyataan tersebut terbelakang.

    Dari pernyataan inilah yang menurut Arief membuat mutu dari kampus UGM itu sendiri menurun.

    “Terbelakang banget sih omongannya sbg profesor,” tuturnya.

    “Ini yg buat UGM jd kaga ada mutunya deh. Untung aja aku lulusan prof dari Univ Praja Muda Karangan ( Pramuka) @jokowi @jhonsitorus_19 @BosPurwa @Dennysiregar7,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Arief Poyuono Prediksi PSI Menang Pemilu 2029, Gibran Jadi Presiden

    Arief Poyuono Prediksi PSI Menang Pemilu 2029, Gibran Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono punya prediksi terkait PSI dan Pemilu 2029 mendatang.

    Hal ini berkaitan dengan ketenaran yang sampai saat ini masih dimiliki oleh mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Arief Poyuono menyebut Jokowi masih tetap dicintai dan didambakan oleh rakyat.

    “Nah liat tuh kawan joko Widodo @jokowi tetap di cintai & didambakan oleh rakyat,” tulisnya dikutip Senin (19/5/2025).

    Dari sinilah yang menjadi tolak ukura baginya tentang bagaimana pandanga ke depan.

    Arif menyebut suara PSI bisa saja naik signifikan hingga 25 persen dan jadi pemenangan Pemilu 2029.

    Selain itu, menurutnya ada kesempatan dari putra Jokowi, Gibra Rakabuming Raka menang dan menjadi Presiden.

    “Jadi kalau dia jadi ketum @psi_id maka suara PSI akan naik hingga 25% & jd pemenang di pemilu & pilpres 2029 & @gibran_tweet jd presiden RI ke 9,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • 98 Persen Potensi Gibran akan Menjadi Presiden ke-9 Indonesia

    98 Persen Potensi Gibran akan Menjadi Presiden ke-9 Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tengah dalam sorotan. Para purnawirawan jenderal TNI mengusulkan ke MPR untuk mencopot putra sulung Joko Widodo itu.

    Namun pandangan berbeda justru datang dari Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Ia menilai peluang Gibran menjadi presiden pada 2029 sangat besar.

    Bahkan kata Arief, kesempatan menjadi kepala negara lebih dari 90 persen.

    “(Sebesar, red) 98 persen potensi Gibran akan menjadi presiden kesembilan Indonesia,” tulis Arief Poyuono di X pada dilansir pada Rabu (7/5/2025).

    Arief Poyuono bahkan menyebut kesempatan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden hanya tinggal menunggu waktu.

    “Cuma waktu saja nanti yang menentukan semua ini,” imbuh Arief Poyuono.

    Di sisi lain, Arief Poyuono juga angkat bicara tentang isu pemakzulan terhadap Gibran.

    Menurut Arief Poyuono, belum pernah ada wakil presiden Indonesia yang dimakzulkan.

    “Dalam sejarah Indonesia, belum ada wapres dipaksa turun atau di-impeach,” sebut Arief.

    Arief Poyuono menilai presiden dan wakil presiden mengalami nasib berbeda terkait pemakzulan.

    “Sudah empat presiden RI dipaksa turun dan di-impeach. Ada dua wapres yang menggantikan Presiden RI,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • Eks Anak Buah Prabowo Soal Forum Purnawirawan TNI-POLRI Usul Pencopotan Wapres Gibran: Belum Ada Sejarahnya

    Eks Anak Buah Prabowo Soal Forum Purnawirawan TNI-POLRI Usul Pencopotan Wapres Gibran: Belum Ada Sejarahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI oleh sejumlah purnawirawan TNI, menuai sorotan sejumlah pihak.

    Salah satunya, sorotan datang dari Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai bahwa dalam sejarah belum ada Wapres yang dipaksa turun (Impeach).

    “Dalam sejarah Indonesia belum ada Wapres di paksa turun atau di Impeach tapi sudah 4 Presiden RI di paksa turun dan di Impeach. Dan yang ada 2 Wapres yang mengantikan Presiden RI,” kata Arief Poyuono, X @bumbusatu Senin, (28/4/2025).

    Sorotan Arief Poyuono mendapatkan ragam respons dari masyarakat, khususnya yang aktif di X.

    “Makanya jadi politik konstitusi serba salah, partai partai diluar pemerintah jadi harus dukung prabowo sampai 2029, daripada diganti wapresnya si Fufufafa,” komentar warganet.

    “Baru kali ini ada Wapres diturunkan karena tidak cukup kemampuan dan kualitasnya,” ujar warganet.

    “Akankah jadi sejarah baru? Sudah sejak awal bermasalah tapi tetap dipaksakan, bahkan mengangkangi aturan kan? 😂,” imbuh lainnya.

    Sebelumnya, diketahui sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan.

    Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.

    Mantan Wapres Try Sutrisno, termasuk dalam penandatangan delapan tuntutan tersebut.

    Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

  • Komentari Usul Pencopotan Gibran dari Kursi Wapres, Arief Poyuono Bilang Perlu Alasan Kuat

    Komentari Usul Pencopotan Gibran dari Kursi Wapres, Arief Poyuono Bilang Perlu Alasan Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan wakil presiden RI, turut dikomentari politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono.

    Menurut Arief, secara politik tidak ada yang salah dari tuntutan para purnawirawan TNI tersebut. “Di negara demokrasi, penyampaian aspirasi sah-sah saja,” kata Arief dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (27/4/2025).

    Dia menilai aspirasi dari purnawirawan TNI itu juga masih dalam koridor konstitusi. “Masih batas-batas wajar, tidak keluar dari UUD 1945 dan Pancasila,” lanjutnya.

    Menurut Arief, dalam politik juga sah-sah saja bila Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan aspirasinya.

    “Namun, ya, salah kamar kalau disampaikan kepada Prabowo, karena Prabowo sebagai presiden tidak punya hak konstitusi untuk mencopot (Wapres) Gibran. Mereka berdua setara kok,” tutur Arief.

    Dia menilai pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden harus dilakukan dengan alasan yang kuat secara konstitusi.

    “Harus ada alasan yang memiliki kekuatan konstitusional untuk menggulingkan Gibran sebagai wapres,” ucapnya.

    Bila alasan mencopot Gibran dari jabatan orang nomor dua adalah tuduhan melanggar etika dan konstitusi saat pilpres, Arief menilai itu tidak kuat.

    “Kalau alasannya melanggar etika dan konstitusi ketika pilpres, ya tidak ada dong. Sebab, jika melanggar etika dan konstitusi, ya, Prabowo juga bagian dari itu juga,” tuturnya.

    Terlepas dari dinamika politik tersebut, Arief berharap semua pihak bersama-sama menjaga stabilitas nasional. “Harapan saya, selalu kita menjaga stabilitas nasional,” kata Arief Poyuono.

  • Massa Geruduk Rumah Jokowi untuk Pertanyakan Ijazah, Arief Poyuono Ungkap Satu Hal yang Bisa Memaksa Jokowi

    Massa Geruduk Rumah Jokowi untuk Pertanyakan Ijazah, Arief Poyuono Ungkap Satu Hal yang Bisa Memaksa Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu seputar keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat ke publik dan memicu berbagai reaksi, termasuk dari mantan elite Partai Gerindra Arief Poyuono.

    Dalam pernyataan yang bernuansa satir, mantan petinggi partai tersebut menyampaikan kritik terhadap pihak-pihak yang terus menggulirkan tudingan tanpa dasar terhadap mantan Presiden RI ke-7 itu.

    “Hanya perintah pengadilan yang bisa memaksa Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (16/4/2025).

    Poyuono seolah menegaskan bahwa prosedur hukum adalah satu-satunya jalur yang sah dalam menggugat integritas seorang mantan kepala negara.

    Tak hanya itu, ia juga menyinggung tindakan segelintir orang yang berupaya mendesak secara langsung ke kediaman Jokowi untuk menuntut klarifikasi.

    “Hormati dong hak Jokowi, jangan main geruduk aja ke rumahnya,” tegasnya.

    Diketahui, tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) menggeruduk rumah Jokowi setelah sehari sebelumnya mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.

    Poyuono pun seolah mempertanyakan klaim-klaim keberhasilan yang selama ini dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi.

    “Hormati mantan Presiden kita yang bersih, jujur selama menjabat serta membawa kemakmuran bagi rakyat,” tandasnya.

    Sebelumnya, Amien Rais menyebut bahwa sejak tiga tahun lalu ia telah meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah dari jenjang SD, SMP, dan SMA, namun hingga kini tidak pernah ditunjukkan ke publik.

    “Dan memang tidak ada. Dia gak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya, makanya gak berani,” ujar Amien dikutip dari unggahan Instagram @totalpolitikcom (16/4/2025).