Xcloud.id

Tag: Arief Nasrudin

  • Francine Widjojo: Kenaikan Tarif Air Bersih PAM Jaya Rugikan Pelaku Usaha di Jakarta – Halaman all

    Francine Widjojo: Kenaikan Tarif Air Bersih PAM Jaya Rugikan Pelaku Usaha di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kenaikan tarif air bersih sebesar 71,3 persen untuk penghuni apartemen dan kondominium turut merugikan para pebisnis di Jakarta.

    Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, mengatakan bahwa sektor industri dan niaga juga mengalami kenaikan tarif tinggi hingga 71,3 persen, sama seperti kelompok pengguna K III lainnya, seperti penghuni apartemen dan kondominium.

    “Jelas ini mengganggu dunia usaha di Jakarta, apalagi di tengah gencarnya efisiensi yang perlu dilakukan para pelaku usaha setelah adanya kenaikan UMP dan pembayaran THR sebentar lagi,” kata Francine dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    PSI terus mendesak pencabutan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan tarif air bersih oleh PAM Jaya.

    “Kepgub 730 Tahun 2024 harus dicabut karena cacat hukum, melanggar peraturan, dan merugikan tidak hanya penghuni apartemen dan kondominium, tetapi juga industri dan niaga yang berdampak pada roda perekonomian,” ujar Francine.

    Francine menjelaskan bahwa tarif batas atas air minum PAM Jaya yang ditetapkan dalam Kepgub 730/2024 seharusnya adalah 4 persen kali UMP tahun 2024 dibagi 10, sehingga tarif tertinggi PAM Jaya tidak boleh lebih dari Rp 20.269/m⊃3;.

    “Hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2024,” jelasnya.

    Namun, dalam Kepgub 730/2024, ada dua tarif pada kelompok pelanggan K III yang melanggar batas atas tersebut.

    Tarif Rp 23.000/m⊃3; untuk pelabuhan laut dan udara, tarif Rp 21.500/m⊃3; untuk apartemen, kondominium, pusat perbelanjaan, motel, hotel bintang 1 hingga bintang 5, salon kecantikan, kafe, bank, bengkel besar, ruko, rukan, pabrik, pergudangan, tongkang air, tempat wisata, maupun industri lainnya.

    Francine menyesalkan kebijakan PAM Jaya yang justru membebani dan merugikan warga Jakarta, terutama penghuni apartemen dan kondominium serta pelaku usaha, dengan kenaikan tarif air bersih hingga 71,3 persen yang melanggar aturan.

    “Padahal sejak tahun 2017, PAM Jaya tidak pernah merugi. Tahun 2023 perusahaan mencatat keuntungan Rp 1,2 triliun dan pada tahun 2024 untuk pertama kalinya membayar dividen sejak 2017,” ungkapnya.

    Pada tahun 2024, PAM Jaya membagikan dividen sebesar Rp 62,36 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham tunggal perusahaan.

    “Jadi kenaikan ini sangat janggal dan tidak masuk akal,” tegas Francine.

    Francine juga meminta agar PAM Jaya tidak berlindung di balik Kepgub 730/2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    “PAM Jaya jangan berlindung di balik Kepgub 730 Tahun 2024, seolah-olah melimpahkan semua tanggung jawab kepada Kepgub tersebut. Padahal PAM Jaya yang menyusun dan mengusulkan rancangan kenaikan tarif air minum sejak tahun 2022 hingga 2024 untuk ditetapkan oleh Gubernur,” ujarnya.

    Ia juga merujuk pada Laporan Capaian Kinerja Keuangan hingga Triwulan III 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 PAM Jaya yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum sepenuhnya menyerap Penyertaan Modal Daerah (PMD).

    PAM Jaya berencana melakukan realokasi sisa saldo PMD sebesar Rp 252,55 miliar yang tidak jadi dilaksanakan, dan dialihkan untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Pesanggrahan serta Jaringan Pipa Distribusi SPAM Pesanggrahan Tahap III.

    Karena belum sepenuhnya menyerap PMD yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur air minum di Jakarta, menurut Francine, PAM Jaya seharusnya memiliki opsi lain selain menaikkan tarif.

    “Selain tidak membagikan dividen dulu, PAM Jaya juga bisa menggunakan PMD untuk mengejar target penyediaan 100 persen layanan air minum bagi warga Jakarta, sehingga tidak perlu membebani warga dengan kenaikan tarif yang melanggar aturan,” katanya.

    17 Tahun Tidak Naik

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya atau PAM Jaya menaikkan tarif air bersih di Jakarta mulai Januari 2025. 
    Kenaikan tarif air ini berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    “Penerapan tarif baru akan berlaku mulai Januari 2025 dan dihitung dalam tagihan air pada Februari 2025,” ujar Arief Nasrudin, dikutip dari Kompas.com, Kamis (26/12/2024). 

    Menurut dia, penyesuaian tarif bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh masyarakat Jakarta. Terlebih, selama 17 tahun, PAM Jaya belum pernah menaikan tarif. 

    Di sisi lain, kebutuhan penyediaan air bersih di Jakarta terus meningkat. “

    Padahal, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat,” kata Arief. 

    Menurut Arief, tidak semua kelompok konsumen PAM Jaya mengalami kenaikan tarif air bersih. Khusus untuk kelompok pelanggan yang masuk kategori KI dan penggunaan air 0-10 meter kubik justru mengalami penurunan tarif. 

  • PAM Jaya perluas bantuan tandon air bagi pelanggan pasokan air rendah

    PAM Jaya perluas bantuan tandon air bagi pelanggan pasokan air rendah

    Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin memberi keterangan kepada media. ANTARA/Ho-PAM Jaya

    PAM Jaya perluas bantuan tandon air bagi pelanggan pasokan air rendah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya memperluas program bantuan tandon air bagi pelanggan dengan kondisi pasokan airnya rendah (low supply) agar mereka tidak sulit air di jam sibuk.

    “Program ini untuk daerah ‘low supply’, agar malam harinya masyarakat bisa mengisi air dan tidak harus berebut saat jam-jam sibuk. Bantuan ini memang ditujukan bagi masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan,” kata Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, program bantuan tandon air ditujukan untuk membantu masyarakat kecil, terutama di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), agar tidak mengalami kesulitan air. Ia menjelaskan bahwa perusahaan tersebut sudah menyalurkan tandon air di Pademangan, Jakarta Utara, sebanyak 54 unit dan juga akan menyalurkan total 1.000 tandon air ke beberapa wilayah lain yang mengalami kondisi serupa.

    Beberapa daerah yang telah dipetakan kata Arief, sebagai penerima bantuan antara lain Duri Kosambi, Pademangan dan Kota Tua. Menurut Arief, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk anggota dewan yang memiliki konstituen di wilayah ‘low supply’, terus dilakukan agar program ini bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    “Kami terus berkoordinasi untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Tahun ini, total ada 1.000 tandon yang akan kami berikan kepada masyarakat,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa program tersebut merupakan langkah nyata perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan air bersih di Jakarta, terutama bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air secara lancar. Menurut dia, dengan adanya tandon air ini, diharapkan warga bisa memiliki cadangan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Program bantuan tandon air untuk wilayah dengan pasokan air rendah (low supply) mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta. Salah satu anggota DPRD DKI, Wa Ode Herlina, menyambut baik langkah ini sebagai solusi konkret untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air bersih.

    “Kami mendukung penuh inisiatif PAM Jaya dalam menyalurkan tandon air bagi masyarakat di wilayah ‘low supply’. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan warga, terutama dari kelompok MBR, tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat jam-jam sibuk,” katanya.

    Sumber : Antara

  • PAM Jaya perluas program bantuan tandon air untuk wilayah `low supply`

    PAM Jaya perluas program bantuan tandon air untuk wilayah `low supply`

    Foto: Istimewa

    PAM Jaya perluas program bantuan tandon air untuk wilayah `low supply`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 22:39 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat di daerah dengan pasokan air rendah (low supply), PAM Jaya terus memperluas program bantuan tandon air (torent) di berbagai wilayah Jakarta. Setelah memberikan bantuan di Pademangan pekan lalu, program ini akan berlanjut ke wilayah lain yang membutuhkan.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menjelaskan bahwa program ini ditujukan untuk membantu masyarakat kecil, terutama di kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar tidak mengalami kesulitan air saat jam-jam sibuk.

    “Program ini untuk daerah low supply, agar malam harinya masyarakat bisa mengisi air dan tidak harus berebut saat jam-jam sibuk. Bantuan ini memang ditujukan bagi masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan,” ujar Arief di Jakarta, Senin (10/2), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Selain Pademangan, PAM Jaya juga akan menyalurkan total 1.000 tandon air ke beberapa wilayah lain yang mengalami kondisi serupa. Beberapa daerah yang telah dipetakan sebagai penerima bantuan antara lain Duri Kosambi, Pademangan dan Kota Tua.

    Menurut Arief, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk anggota dewan yang memiliki konstituen di wilayah low supply, terus dilakukan agar program ini bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    “Kami terus berkoordinasi untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Tahun ini, total ada 1.000 tandon yang akan kami berikan kepada masyarakat,” tambahnya.

    Program ini merupakan salah satu langkah nyata PAM Jaya dalam meningkatkan pelayanan air bersih di Jakarta, terutama bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air secara lancar. Dengan adanya tandon air ini, diharapkan warga bisa memiliki cadangan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

    Program bantuan tandon air untuk wilayah dengan pasokan air rendah (low supply) mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta. Salah satu anggota DPRD DKI, Wa Ode Herlina, menyambut baik langkah ini sebagai solusi konkret untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air bersih.

    “Kami mendukung penuh inisiatif PAM Jaya dalam menyalurkan tandon air bagi masyarakat di wilayah low supply. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan warga, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat jam-jam sibuk,” ujar Wa Ode.

    Sumber : Sumber Lain

  • Tim Transisi Pramono-Rano pastikan warga tak miliki kendala air

    Tim Transisi Pramono-Rano pastikan warga tak miliki kendala air

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tinjau pembangunan IPA Buaran III

    Tim Transisi Pramono-Rano pastikan warga tak miliki kendala air
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno sempat meninjau Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Buaran III milik PAM JAYA yang berlokasi di Jalan Raya Kalimalang Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (6/2/2025) lalu.

    Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengatakan, tinjauan kemarin dilakukan guna memastikan sampai sejauh mana progres pembangunan IPA Buaran III. Hal tersebut juga menindaklanjuti pengaduan dari warga yang diterima Pramono-Rano ketika melakukan belanja masalah saat kampanye Pilkada Jakarta 2024.

    Adapun dalam tinjauan tersebut Ima didampingi Pakar Bioteknologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Firdaus Ali yang juga anggota Tim Transisi Pramono-Rano.

    “Quick wins (program percepatan) dalam arti Pak Pram dan Bang Doel itu ingin seluruh warga Jakarta sampai dengan 2030 itu menikmati air tanpa ada kendala,” kata Ima di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu tak memungkiri hingga saat ini pendistribusian air kepada warga di wilayah Jakarta Timur sudah sangat baik. Ia pun mendorong hal serupa juga bisa dilakukan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

    “Jadi setelah proses disini (IPA Buaran III) selesai, disana (wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara) akan bangun reservoir lagi untuk 26 ribu meter kubik,” ungkap Ima.

    “Jadi mungkin ini kita hanya memastikan sebelum pak gubernur dan pak wagub datang kesini, semua sudah beres,” sambung dia.

    Di sisi lain, Direktur PAM JAYA, Arief Nasrudin mengatakan, kunjungan yang dilakukan Tim Transisi Pramono-Rano memastikan proses penyelesaian pembangunan IPA Buaran III.

    Ia pun menegaskan, pihaknya terus mendukung program prioritas milik Pramono-Rano untuk lima tahun ke depan. Salah satunya, yakni memperluas cakupan pipa atau pipanisasi agar semua warga Jakarta dapat memperoleh akses air bersih dengan baik.

    “Insyaallah ini (IPA Buaran III) juga selesai di akhir Maret 2025, sehingga ini bisa nantinya langsung dijadwalkan untuk diresmikan,” ujar Arief.

    Sekadar informasi, IPA Buaran III sendiri berkapasitas 3000 lps (liter per second) dan akan memberikan layanan air bersih kepada 250 ribu sambungan baru. Rencananya IPA Buaran III akan diresmikan secara langsung oleh Pramono-Rano pada April 2025. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Legislator: “Tap water” perlu di gedung pemerintah hingga sekolah

    Legislator: “Tap water” perlu di gedung pemerintah hingga sekolah

    Tidak perlu lagi pakai dispenser atau air kemasan, cukup menggunakan air dari keran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meminta PAM Jaya untuk memasang instalasi tap water (keran air siap minum) di gedung pemerintah, termasuk kantor kelurahan, kantor kecamatan, hingga sekolah-sekolah sebagai pengganti air kemasan yang memakai dispenser.

    “Tidak perlu lagi pakai dispenser atau air kemasan, cukup menggunakan air dari keran sudah bisa diminum,” kata Brando melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pemasangan keran air siap minum ini bertujuan untuk mengkampanyekan bahwa kualitas air PAM Jaya tak hanya bersih tetapi sudah setara dengan air minum.

    Menurut Brando, pemasangan keran air siap minum di kantor pemerintah dapat membangun persepsi positif di masyarakat mengenai kualitas air PAM Jaya.

    “Dengan adanya instalasi tap water di kantor kelurahan, kecamatan, dan sekolah-sekolah, masyarakat akan mulai memahami bahwa air PAM Jaya sudah aman untuk dikonsumsi,” katanya.

    Brando juga berharap langkah ini dapat memperkuat citra PAM Jaya sebagai penyedia air minum berkualitas.

    “Kami ingin agar orang-orang melihat bahwa air PAM Jaya sudah siap minum dan tidak lagi diragukan kualitasnya,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyambut positif usulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kualitas air yang disalurkan oleh PAM Jaya saat ini sudah memenuhi standar air mineral atau air dalam kemasan.

    “Sebenarnya air PAM Jaya sudah siap diminum. Jika di kantor pemerintahan atau sekolah-sekolah tidak memanfaatkan air ini untuk minum, biaya operasional jadi tidak efisien,” ujarnya.

    Arief menambahkan, instalasi pipa air siap minum sudah diterapkan pada beberapa wilayah baru seperti Instalasi Pengolahan Air (IPA) Ciliwung dan Pesanggrahan yang akan beroperasi tidak lama lagi.

    “Kami ingin agar masyarakat mulai memahami bahwa PAM Jaya kini bukan sekadar penyedia air bersih, tetapi sudah bertransformasi menjadi penyedia air minum berkualitas,” kata Arief.

    PAM Jaya kini tengah giat mengkampanyekan perubahan ini, agar masyarakat lebih percaya dan menggunakan air dari PAM Jaya sebagai air minum sehari-hari.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ima Mahdiah: Ada Pengelola Apartemen Bebankan Tarif PAM ke Penghuni, padahal Dicampur Air Tanah Megapolitan 8 Februari 2025

    Ima Mahdiah: Ada Pengelola Apartemen Bebankan Tarif PAM ke Penghuni, padahal Dicampur Air Tanah Megapolitan 8 Februari 2025

    Ima Mahdiah: Ada Pengelola Apartemen Bebankan Tarif PAM ke Penghuni, padahal Dicampur Air Tanah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    DPRD Jakarta mendesak aparat terkait untuk menertibkan oknum pengelola apartemen atau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang diduga menggunakan air tanah tetapi membebankan tarif air Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya kepada penghuni.
    Pasalnya, banyak pengelola apartemen di Jakarta yang mencampur penggunaan air tanah dengan pasokan dari PAM Jaya, namun tetap menerapkan tarif air sesuai ketentuan PAM Jaya.
    “Ternyata banyak P3SRS, apartemen, dan lain sebagainya yang setengahnya mengambil air dari PAM dan setengahnya dari air tanah. Tapi mereka memakai tarif dari PAM. Ini yang seharusnya ditertibkan,” ujar Wakil Ketua DPRD Jakarta,
    Ima Mahdiah
    , dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).
    Lebih lanjut, pihaknya juga telah melaporkan insiden ini kepada pihak PAM Jaya dan berharap perusahaan BUMD itu dapat memberikan penjelasannya kepada masyarakat, khususnya kepada penghuni apartemen, agar tidak terjadi polemik terkait kebijakan penyesuaian tarif air.
    “Jangan sampai nanti kita tidak menaikkan tarif air, tapi ternyata masih banyak kerugian yang terjadi. Nah, kerugian ini yang akhirnya bisa menjadi temuan aparat penegak hukum. Oknum-oknum di wilayah-wilayah itu harus segera dibereskan,” jelas dia.
    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menjelaskan bahwa sistem penghitungan pelanggan apartemen memang berbeda dengan rumah tapak.
    Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), PAM Jaya hanya memasang master meter untuk melayani seluruh unit apartemen dalam satu kompleks.
    Meskipun begitu, PAM Jaya akan memasang meteran air di setiap unit apartemen agar penggunaan air tercatat lebih transparan.
    “Ini menjadi masukan bagi kami. Dengan adanya meteran per unit, diharapkan tidak ada lagi isu terkait
    tarif air di apartemen
    ,” kata Arief.
    Adapun kebijakan penyesuaian tarif ini telah diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.
    Selain pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya PAM Jaya dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta secara optimal pada 2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dewan desak penertiban penyalahgunaan air tanah oleh oknum P3SRS 

    Dewan desak penertiban penyalahgunaan air tanah oleh oknum P3SRS 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dewan desak penertiban penyalahgunaan air tanah oleh oknum P3SRS 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mendesak aparat terkait untuk menertibkan praktik penyalahgunaan penggunaan air tanah oleh oknum pengelola apartemen atau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang mengenakan tarif air Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya kepada penghuninya.

    Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa banyak oknum pengelola apartemen di Jakarta yang mengambil air tanah namun membebankan biaya kepada penghuni sesuai dengan tarif PAM Jaya. 

    “Ternyata banyak PPRS ya, apartemen dan lain sebagainya itu setengahnya ngambil PAM dan setengahnya ambil air tanah. Tapi mereka memakai tarif dari PAM. Ini yang seharusnya kan ditertibkan dulu,” ujar Ima Mahdiah kepada wartawan, Jum’at (7/2).

    Politisi dari PDI Perjuangan ini juga menyampaikan hal ini kepada Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin. Diharapkan, Arief dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat Jakarta, termasuk penghuni apartemen terkait adanya kebijakan penyesuaian tarif agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

    “Jangan sampai nanti misalkan kita tidak naikkan (tarif air), ternyata kita masih banyak kerugian. Nah kerugian ini yang akhirnya menjadi temuan di aparat penegak hukum. Nah itu tadi yang harus dijelaskan. Adanya mungkin oknum-oknum ya Pak di wilayah-wilayah itu yang harus segera dibereskan,” jelasnya.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengakui, penghitungan pelanggan apartemen berbeda dengan rumah tapak. Sesuai Permendagri, ungkapnya, PAM Jaya hanya memasang master meter untuk melayani ratusan hingga ribuan unit apartemen di dalamnya. 

    Namun, penyesuaian tarif air di Jakarta ini mendapat sorotan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia atau P3RS karena merasa kemahalan.

    Sebagai solusi, kata Arief, PAM Jaya akan menawarkan pemasangan meteran air ke setiap unit apartemen agar penggunaan air tercatat dengan lebih transparan.

    “Alhamdulillah ada solusi, sebenarnya kami sudah diskusi. Benar-benar ini input atau masukan kami nanti, ide kami bisa diterima gitu ya.  Sehingga ini tidak ada isu tentang masalah tarif yang akan dilakukan di apartemen,” katanya.

    Sebagai perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta, PAM Jaya akan terus menjalankan fungsi pelayanan kepada ma6secara adil dan merata. Dia menegaskan, PAM Jaya berjanji untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai masukan terkait kebijakan kenaikan tarif ini.

    Penerapan tarif baru itu telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Legislator desak penyalahgunaan air tanah oleh oknum P3SRS ditertibkan

    Legislator desak penyalahgunaan air tanah oleh oknum P3SRS ditertibkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendesak aparat untuk menertibkan praktik penyalahgunaan air tanah oleh oknum pengelola Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang mengenakan tarif air PAM kepada para penghuninya.

    “Ternyata banyak PPRS, apartemen dan lain sebagainya itu setengahnya mengambil PAM dan setengahnya mengambil air tanah,” kata Ima melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ima mengungkapkan bahwa banyak oknum pengelola apartemen di Jakarta yang mengambil air tanah, namun membebankan biaya kepada penghuni sesuai dengan tarif PAM Jaya.

    “Ini yang seharusnya ditertibkan terlebih dahulu,” katanya.

    Ima juga meminta kepada Perumda PAM Jaya memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat Jakarta, termasuk penghuni apartemen terkait adanya kebijakan penyesuaian tarif agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengakui, penghitungan pelanggan apartemen berbeda dengan rumah tapak, hal ini sesuai Permendagri di mana perusahaan hanya memasang master meter untuk melayani ratusan hingga ribuan unit apartemen di dalamnya.

    Namun, penyesuaian tarif air di Jakarta ini mendapat sorotan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia atau P3RS karena merasa kemahalan.

    Sebagai solusi, kata Arief, PAM Jaya akan menawarkan pemasangan meteran air ke setiap unit apartemen agar penggunaan air tercatat dengan lebih transparan.

    “Ada solusi, sebenarnya kami sudah diskusi. Benar-benar ini input atau masukan kami nanti, ide kami bisa diterima. Sehingga ini tidak ada isu tentang masalah tarif yang akan dilakukan di apartemen,” katanya.

    Sebagai perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta, PAM Jaya akan terus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.

    Dia menegaskan, PAM Jaya berjanji untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai masukan terkait kebijakan kenaikan tarif ini.

    Penerapan tarif baru itu telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal penyesuaian tarif air, Tim Transisi Pramono-Rano: Sudah ada rekomendasi KPK

    Soal penyesuaian tarif air, Tim Transisi Pramono-Rano: Sudah ada rekomendasi KPK

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Soal penyesuaian tarif air, Tim Transisi Pramono-Rano: Sudah ada rekomendasi KPK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah, menanggapi pernyataan terkait penyesuaian tarif air yang diberlakukan awal tahun ini. Ima menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui kajian dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih, tarif air di Jakarta belum mengalami penyesuaian sejak 2007 lalu.

    “Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Arief (Dirut PAM Jaya, Arief Nasrudin), tadi kami berdiskusi terkait kenaikan. Itu juga memang ada instruksi dari KPK dan kajati juga, karena sudah 18 tahun tidak naik,” ujar Ima Mahdiah kepada wartawan, Kamis (6/2).

    Penyesuaian tarif air ini mendapat sorotan sorotan dari penghuni apartemen, yang merasa tarif baru tersebut terlalu tinggi. Tarif baru ini mulai diterapkan PAM Jaya per Januari 2025. Namun, Ima mendapat laporan banyak pengelola apartemen yang memakai air tanah namun dikenakan tarif PAM kepada penghuninya.

    “Tapi itu tadi ternyata banyaknya PPRS ya, apartemen dan lain sebagainya itu setengahnya ngambil PAM dan setengahnya ngambil air tanah. Tapi mereka memakai tarif dari PAM. Ini yang seharusnya kan ditertibkan dulu,” ungkap Ima.

    Ima juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan hal ini kepada Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin. Diharapkan, Arief dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh penghuni apartemen agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungannya.

    “Nah kerugian ini yang akhirnya menjadi temuan di aparat penegak hukum. Nah itu tadi yang harus dijelaskan. Adanya mungkin oknum-oknum ya Pak di wilayah-wilayah itu yang harus segera dibereskan dan harus dijelaskan rinci kepada penghuni seluruh apartemen,” kata Ima.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan, pihaknya berencana memasang meteran air untuk setiap unit apartemen agar penggunaan air tercatat dengan lebih transparan.

    “Alhamdulillah ada solusi, sebenarnya kami sudah diskusi. Benar-benar ini input atau masukan kami nanti, ide kami bisa diterima gitu ya.  Sehingga ini tidak ada isu tentang masalah tarif yang akan dilakukan di apartemen,” katanya.

    Menurutnya, solusi terhadap permasalahan tarif ini sudah dipertimbangkan secara matang. “Kami memahami masukan dari berbagai pihak dan siap menerima input konstruktif untuk perbaikan. PAM Jaya adalah milik Pemprov DKI, yang bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Arief.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta, mempertanyakan dasar penetapan tarif yang sama untuk apartemen dan gedung komersial lainnya. Dalam surat yang diterima dari PAM Jaya, tarif air untuk apartemen disamakan dengan gedung bertingkat tinggi komersial dan pusat perbelanjaan, yakni Rp21.500 per meter kubik.

    “Fungsi dan peruntukannya berbeda. Apartemen adalah hunian, sementara gedung komersial dan pusat perbelanjaan berfokus pada kegiatan ekonomi,” kata Adjit belum lama ini.

    P3RSI mengajukan permintaan agar ada klarifikasi lebih lanjut terkait hal ini, karena tingginya tarif dianggap dapat membebani penghuni apartemen yang pada umumnya memiliki status hunian, bukan untuk keperluan komersial.

    Sementara itu, PAM Jaya berjanji untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai masukan terkait kebijakan kenaikan tarif ini.

    Penerapan tarif baru itu telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pakar sebut penyesuaian tarif air di Jakarta tak bisa dihindari

    Pakar sebut penyesuaian tarif air di Jakarta tak bisa dihindari

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Bioteknologi Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Firdaus Ali mengatakan bahwa penyesuaian tarif air di Jakarta menjadi langkah yang tak terhindarkan untuk memastikan kelangsungan penyediaan air bersih di daerah itu.

    Firdaus di Jakarta, Kamis, mengatakan, bahwa cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta baru mencapai 44 persen, sehingga butuh investasi besar agar cakupan layanan air bisa mencapai 100 persen.

    Pendiri dan Ketua Indonesia Water Institut itu mengingatkan bahwa penyesuaian tarif perlu difokuskan pada sektor komersial dan industri, yang selama ini menikmati tarif air yang relatif rendah.

    Menurut dia, tarif untuk sektor komersial bisa dinaikkan hingga tiga kali lipat demi mengurangi ketimpangan dalam distribusi air.

    “Kenaikan tarif itu kepada yang komersial ke atas. Kalau perlu naik tiga kali lipat karena selama ini mereka menikmati air dengan harga yang murah,” kata dia yang juga turut menyusun visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.

    Selain itu, Firdaus menekankan pentingnya menurunkan tingkat kebocoran air yang mencapai 47 persen. Dengan upaya maksimal, ia berharap kebocoran tersebut bisa segera dikurangi.

    Upaya itu juga menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi air di Jakarta.

    “PAM Jaya harus kita selamatkan. Tingkat kebocoran yang 47 persen dengan segala cara harus kita turunkan secepat mungkin,” ujarnya.

    Firdaus juga menyoroti pentingnya inovasi dalam sektor penyediaan air, termasuk pemanfaatan tambahan kapasitas air dari sumber baru, seperti dari SPAM Jatiluhur I yang baru saja diperoleh. Dengan adanya pasokan tambahan, ia berharap pelayanan air minum di Jakarta bisa ditingkatkan lebih cepat.

    Mengenai penggunaan air tanah dalam yang masih terjadi di Jakarta, Firdaus mengungkapkan keprihatinannya meskipun regulasi sudah ada untuk melarangnya.

    Dia berpendapat jika pengambilan air tanah dalam tidak dikendalikan, maka dampaknya akan semakin memperburuk kondisi lingkungan, seperti penurunan permukaan tanah dan krisis air yang kian parah.

    “Air tanah dalam ini harus dilarang, kalau perlu ditembak mati orang yang mengambil air tanah dalam. Jakarta tenggelam karena rob, Jakarta kemudian banjir, dan juga Jakarta sepanjang tahun krisis air, kekurangan air. Kita tidak mau biaya sosial ekonominya jauh lebih mahal,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu, Firdaus juga mengungkapkan upayanya untuk mendorong percepatan layanan air minum perpipaan dengan berbagai kebijakan, salah satunya melalui percepatan program yang ada di bawah instruksi presiden.

    Penyesuaian tarif dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, tambah dia, adalah langkah penting untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi Jakarta dalam hal penyediaan air bersih dan pengelolaan lingkungan hidup.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, penyesuaian tarif air telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, Arief mengatakan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

    Tidak hanya itu, kombinasi penerapan teknologi inovatif, disiplin operasional, hingga kerja sama sinergis juga dilakukan demi terwujudnya 100 persen cakupan air minum bagi seluruh warga Jakarta. Penerapan tarif baru merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

    “PAM Jaya berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta secara menyeluruh,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025