Xcloud.id

Tag: Arief Budiman

  • Pengusaha Merapat! Ikutan Diplomat Success Challenge Season 16 Yuk Biar Naik Kelas

    Pengusaha Merapat! Ikutan Diplomat Success Challenge Season 16 Yuk Biar Naik Kelas

    Jakarta: Buat kamu para pengusaha yang ingin naik level yuk merapat. Diplomat Success Challenge (DSC) Season 16 resmi dibuka hari ini, Jumat, 13 Juni 2025.

    Program Inkubasi kewirausahaan terbesar di Indonesia kembali hadir dengan membawa
    semangat baru dan komitmen untuk menciptakan peluang-peluang usaha baru yang bisa berdampak kepada masyarakat. DSC Season 16 tahun 2025 hadir di tengah dinamika kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesor 4,87% jika dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 5,11%. 

    Lesunya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menjadi salah satu faktor terjadinya banyak PHK yang terjadi sejak awal tahun 2025 ini. Oleh karena itu, DSC Season 16 berkomitmen untuk menciptakan solusi bagi tantangan ekonomi Indonesia saat ini.

    “Beragamnya tantangan ekonomi Indonesia saat ini, menjadikan semangat kolaborasi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi menjadi pondasi bagi terciptanya solusi inovatit di masa depan. Oleh karena itu, DSC di tahun ini banyak menggandeng perwakilan dari sektor usaha, seperti APINDO dan Food Startup Indonesia (FSI), hingga kolaborasi dengan Institusi pendidikan dan budaya.” ujar Founding Father don Ketua Dewan Komisioner DSC, Surjanto Yasaputera dalam acara Kick Off DSC Season 16 di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.

    Baca juga: Lebih dari 9.700 Pelajar Terinspirasi Jadi Wirausahawan Muda

    Kolaborasi DSC dengan banyak pihak eksternal merupakan sebuah inisio menjawab tantangan ekonomi indonesia saat ini. Dengan kata lain, DSC berkomitmen untuk menjadi penggerak bagi munculnya kolaborasi dan dampak dari sektor ekonomi dan usaha dalam negeri.

    “DSC adalah salah satu partner strategis APINDO untuk mewujudkan Indonesia Incorporated, di mana kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bisa terjalin demi menciptakan ekonomi yang lebih resilien dan berdaya saing tinggi ke depan.” ungkap Shinta Kamdani, Ketua Umum APINDO.
     

    Menginjak tahun ke-16 ini, DSC mengusung tema ‘Wujud sinergi Kolaborasi’ untuk menguatkan posisinya sebagai ecosystem hub bagi pelaku usaha di Indonesia. Ekosistem kewirausahaan ini merupakan kumpulan DEN (Diplomat Entrepreneurs Network) atau alumni peserta DSC setiap musimnya. 

    Ekosistem ini terbukti berhasil melahirkan beberapa kolaborasi antar-DEN yang tidak hanya memperkuat bisnis mereka masing-masing, tetapi juga menciptakan peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru yang lebih berdampak kepada masyarakat.

    “Kolaborasi merupakan cerminan budaya Indonesia yang sejak dahulu mengajarkan kita bagaimana kolaborasi bisa mendekatkan segala perbeddan struktural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, #BersamaDSC Season 16 di tahun ini akan menjadi tempat berkumpulnya segala inovasi usaha yang sudah memanfaatkan kemajuan era
    digital tanpa melupakan nilai-nilai kebangsaan kita, yaitu semangat gotong-royong dan kebersamaan,” kata Bogi Edric Chandra, Program Initiator Diplomat Success Challenge.

    Selain menjadi ajang kompetisi usaha dengan total hibah sebesar Rp 2,5 miliar, DSC Season 16 juga akan menghadirkan para coach berpengalaman seperti M. Jupaka (Serialpreneur), Andanu Prasetyo (CEO of Maka Group, Founder Toko Kopi Tuku), Nilamsari (Founder Kebab Turki Baba Rafi, CEO PT Nava Sari Kreasi), dan Arief Budiman (CEO Agrindo). Mereka hadir untuk mendampingi perjalanan para Challengers dan DEN dalam peran mereka sebagai Incubator Master.

    DSC Season 16 juga kemball menghadirkan para Dewan Komisioner DSC, seperti Surjanto Yasaputera (Ketua Dewan Komisioner DSC), Helmy Yahya, dan Antarina SF Amir. Para Challengers dan DEN akon berkesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan dewan komisioner yang tentu saja bisa menambah menaikkan level pengusahan, baik dari valeu pengembangan diri dan aspek bisnis pengusaha ke depan.
    Cara Ikutan DSC Season 16

    Season 16 mengundang para pelaku usaha tanah air yang mewujudkan ide bisnis ataupun meningkatkan skala bisnisnya. Segera daftarkan ide bisnismu sebelum 13 September 2025 melalui laman www.diplomatsukses.com.

    Jakarta: Buat kamu para pengusaha yang ingin naik level yuk merapat. Diplomat Success Challenge (DSC) Season 16 resmi dibuka hari ini, Jumat, 13 Juni 2025.
     
    Program Inkubasi kewirausahaan terbesar di Indonesia kembali hadir dengan membawa
    semangat baru dan komitmen untuk menciptakan peluang-peluang usaha baru yang bisa berdampak kepada masyarakat. DSC Season 16 tahun 2025 hadir di tengah dinamika kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesor 4,87% jika dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 5,11%. 
     
    Lesunya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menjadi salah satu faktor terjadinya banyak PHK yang terjadi sejak awal tahun 2025 ini. Oleh karena itu, DSC Season 16 berkomitmen untuk menciptakan solusi bagi tantangan ekonomi Indonesia saat ini.

    “Beragamnya tantangan ekonomi Indonesia saat ini, menjadikan semangat kolaborasi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi menjadi pondasi bagi terciptanya solusi inovatit di masa depan. Oleh karena itu, DSC di tahun ini banyak menggandeng perwakilan dari sektor usaha, seperti APINDO dan Food Startup Indonesia (FSI), hingga kolaborasi dengan Institusi pendidikan dan budaya.” ujar Founding Father don Ketua Dewan Komisioner DSC, Surjanto Yasaputera dalam acara Kick Off DSC Season 16 di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.
     
    Baca juga: Lebih dari 9.700 Pelajar Terinspirasi Jadi Wirausahawan Muda
     

    Kolaborasi DSC dengan banyak pihak eksternal merupakan sebuah inisio menjawab tantangan ekonomi indonesia saat ini. Dengan kata lain, DSC berkomitmen untuk menjadi penggerak bagi munculnya kolaborasi dan dampak dari sektor ekonomi dan usaha dalam negeri.
     
    “DSC adalah salah satu partner strategis APINDO untuk mewujudkan Indonesia Incorporated, di mana kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bisa terjalin demi menciptakan ekonomi yang lebih resilien dan berdaya saing tinggi ke depan.” ungkap Shinta Kamdani, Ketua Umum APINDO.
     

    Menginjak tahun ke-16 ini, DSC mengusung tema ‘Wujud sinergi Kolaborasi’ untuk menguatkan posisinya sebagai ecosystem hub bagi pelaku usaha di Indonesia. Ekosistem kewirausahaan ini merupakan kumpulan DEN (Diplomat Entrepreneurs Network) atau alumni peserta DSC setiap musimnya. 
     
    Ekosistem ini terbukti berhasil melahirkan beberapa kolaborasi antar-DEN yang tidak hanya memperkuat bisnis mereka masing-masing, tetapi juga menciptakan peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru yang lebih berdampak kepada masyarakat.
     
    “Kolaborasi merupakan cerminan budaya Indonesia yang sejak dahulu mengajarkan kita bagaimana kolaborasi bisa mendekatkan segala perbeddan struktural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, #BersamaDSC Season 16 di tahun ini akan menjadi tempat berkumpulnya segala inovasi usaha yang sudah memanfaatkan kemajuan era
    digital tanpa melupakan nilai-nilai kebangsaan kita, yaitu semangat gotong-royong dan kebersamaan,” kata Bogi Edric Chandra, Program Initiator Diplomat Success Challenge.
     
    Selain menjadi ajang kompetisi usaha dengan total hibah sebesar Rp 2,5 miliar, DSC Season 16 juga akan menghadirkan para coach berpengalaman seperti M. Jupaka (Serialpreneur), Andanu Prasetyo (CEO of Maka Group, Founder Toko Kopi Tuku), Nilamsari (Founder Kebab Turki Baba Rafi, CEO PT Nava Sari Kreasi), dan Arief Budiman (CEO Agrindo). Mereka hadir untuk mendampingi perjalanan para Challengers dan DEN dalam peran mereka sebagai Incubator Master.
     
    DSC Season 16 juga kemball menghadirkan para Dewan Komisioner DSC, seperti Surjanto Yasaputera (Ketua Dewan Komisioner DSC), Helmy Yahya, dan Antarina SF Amir. Para Challengers dan DEN akon berkesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan dewan komisioner yang tentu saja bisa menambah menaikkan level pengusahan, baik dari valeu pengembangan diri dan aspek bisnis pengusaha ke depan.
    Cara Ikutan DSC Season 16

    Season 16 mengundang para pelaku usaha tanah air yang mewujudkan ide bisnis ataupun meningkatkan skala bisnisnya. Segera daftarkan ide bisnismu sebelum 13 September 2025 melalui laman www.diplomatsukses.com.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi

    Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Selasa (03/06/2025). (Danantara)

    Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 23:59 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkuat sinergi dan membahas strategi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam pertemuan kedua pihak, para pemimpin industri keuangan membahas kinerja operasional, strategi ekspansi, serta langkah-langkah konkret untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional.

    “Kami ingin memastikan bahwa Danantara berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (03/06).

    Dalam kesempatan ini, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria bertemu dengan jajaran Direktur Utama Himbara, dalam rangka membahas strategi bisnis ke depan.

    Dari pihak Himbara, pertemuan dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo.

    COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan bahwa kolaborasi ini akan membuka peluang investasi yang lebih luas di Indonesia.

    “Kami berkomitmen untuk menciptakan strategi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat,” kata Dony.

    Pihaknya berharap sinergi antara Danantara Indonesia dan Himbara dapat menjadi katalis bagi penguatan industri keuangan nasional, sekaligus mendorong inovasi dan efisiensi dalam layanan perbankan.

    Sementara itu, dalam acara bertajuk “Simposium Nasional Sumitronomics dan Arah Ekonomi Indonesia”, Managing Director Danantara Indonesia Arief Budiman menyampaikan Danantara Indonesia menargetkan untuk melakukan investasi senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp81,54 triliun (kurs: Rp16.309 per dolar AS) pada tahun 2025.

    Investasi akan dialokasikan untuk delapan sektor utama, di antaranya minerals termasuk hilirisasi, renewables energy, digital infrastructure, health care, financial services, infrastructure utilities, industrial estate, serta food sebagai bagian dari food and agriculture.

    Ia juga memproyeksikan dividen yang akan diterima oleh Danantara Indonesia dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp120 triliun pada tahun ini.

    Sumber : Antara

  • Daftar Lengkap 32 Perwira Tinggi TNI yang Naik Pangkat Hari Ini, Ada Letjen Shidarta Wisnu Graha – Halaman all

    Daftar Lengkap 32 Perwira Tinggi TNI yang Naik Pangkat Hari Ini, Ada Letjen Shidarta Wisnu Graha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 32 Perwira Tinggi (Pati) TNI resmi naik pangkat, Kamis (8/5/2025).

    Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat (Kenkat) 32 Pati tersebut di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis (8/5/2025).

    “Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/838/V/2025 tanggal 6 Mei 2025. Dari total 32 Pati yang naik pangkat, terdiri atas 22 Pati TNI AD, 4 Pati TNI AL, dan 6 Pati TNI AU,” tulis keterangan resmi Puspen TNI yang terkonfirmasi pada Kamis (8/5/2025).

    Beberapa perwira tinggi yang naik pangkat di antaranya Danjen Akademi TNI Letjen TNI R Shidarta Wisnu Graha dan Koorsahli KSAD Letjen TNI Muhammad Zamroni.

    Selain itu, juga Wakil Gubernur Lemhannas Laksdya TNI Edwin, dan Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi.

    “Kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan negara atas prestasi dan dedikasi perwira tinggi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” tulis keterangan resmi tersebut.

    “Kenaikan pangkat juga merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga. Para perwira tinggi diharapkan dapat terus menunjukkan integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas,” pungkas keterangan tersebut.

    Berikut ini daftar lengkap 32 Pati yang resmi naik pangkat hari ini:

    1. Letjen TNI Muhammad Zamroni

    2. Letjen TNI R Sidarta Wisnu Graha

    3. Laskdya TNI Edwin

    4. Mayjen TNI Ignatius Eko Djoko Purwanto

    5. Mayjen TNI dr Bima Wisnu Nugraha

    6. Mayjen TNI Jannie Aldrin Siahaan

    7. Mayjen TNI Trenggono

    8. Mayjen TNI dr Ichsan Firdaus

    9. Mayjen TNI Kristomei Sianturi

    10. Laksda TNI Imam Subarkah

    11. Marsda TNI Surya Chandra Siahaan

    12. Brigjen TNI Raja Benny Arifin

    13. Brigjen TNI Moch. Sulistiono

    14. Brigjen TNI Muhammad Aidi

    15. Brigjen TNI Roby Bulan

    16. Brigjen TNI Bangkit Rahmat Tri Widodo

    17. Brigjen TNI Muhammad Nas

    18. Brigjen TNI Setyo Wibowo

    19. Brigjen TNI Darwin Saputra

    20. Brigjen TNI Asep Ridwan

    21. Brigjen TNI Edwin Adhiyanto

    22. Brigjen TNI Edmund Gultom

    23. Brigjen TNI Sukamdi

    24. Brigjen TNI Herfin Kartika Aji

    25. Brigjen TNI dr Abdul Alim

    26. Laksma TNI Arieffudin

    27. Brigjen TNI (Mar) Rommy Hutagaol

    28. Marsma TNI Arief Budiman

    29. Marsma TNI Agung Karyanto

    30. Marsma TNI dr Aplin Ismunanto

    31. Marsma TNI Agung Maryanto

    32. Marsma TNI dr Miftahul F

  • Daftar 32 Pati TNI yang Terima Kenaikan Pangkat

    Daftar 32 Pati TNI yang Terima Kenaikan Pangkat

    Daftar 32 Pati TNI yang Terima Kenaikan Pangkat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Markas Besar (Mabes) TNI menerima laporan korps kenaikan pangkat (kenkat) terhadap 32 perwira tinggi (Pati) pada Kamis (8/5/2025).
    Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima laporan korps kenaikan pangkat itu di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.
    “Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/838/V/2025 tanggal 6 Mei 2025. Dari total 32 Pati yang naik pangkat, terdiri atas 22 Pati TNI AD, 4 Pati TNI AL, dan 6 Pati TNI AU,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, dalam keterangannya, Kamis.
    Beberapa perwira tinggi yang naik pangkat di antaranya Danjen Akademi TNI Letjen R. Shidarta Wisnu Graha, Koorsahli KSAD Letjen TNI Muhammad Zamroni, Wakil Gubernur Lemhannas Laksdya TNI Edwin dan Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi.
    Kristomei menjelaskan, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan negara atas prestasi dan dedikasi perwira tinggi dalam pengabdian kepada bangsa negara.
    “Kenaikan pangkat juga merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga. Para perwira tinggi diharapkan dapat terus menunjukkan integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas,” ungkap dia.
    Berikut daftar 32 Pati TNI yang menerima kenaikan pangkat:
    1. Letjen TNI Muhammad Zamroni
    2. Letjen TNI R. Shidarta Wisnu Graha
    3. Laksdya TNI Edwin
    4. Mayjen TNI Ignatius Eko Djoko Purwanto
    5. Mayjen TNI Bima Wisnu Nugraha
    6. Mayjen TNI Jannie Aldrin Siahaan
    7. Mayjen TNI Trenggono
    8. Mayjen TNI Ichsan Firdaus
    9. Mayjen TNI Kristomei Sianturi
    10. Laksda TNI Imam Subarkah
    11. Marsda TNI Surya Chandra Siahaan
    12. Brigjen TNI Raja Benny Arifin
    13. Brigjen TNI Moch. Sulistiono
    14. Brigjen TNI Muhammad Aidi
    15. Brigjen TNI Roby Bulan
    16. Brigjen TNI Bangkit Rahmat Tri Widodo
    17. Brigjen TNI Muhammad Nas
    18. Brigjen TNI Setyo Wibowo
    19. Brigjen TNI Darwin Saputra
    20. Brigjen TNI Asep Ridwan
    21. Brigjen TNI Edwin Adhiyanto
    22. Brigjen TNI Edmund Gultom
    23. Brigjen TNI Sukamdi
    24. Brigjen TNI Herfin Kartika Aji
    25. Brigjen TNI Abdul Alim
    26. Laksma TNI Arieffudin
    27. Brigjen TNI (Mar) Rommy Hutagaol
    28. Marsma TNI Arief Budiman
    29. Marsma TNI Agung Karyanto
    30. Marsma TNI Aplin
    31. Marsma TNI Agung Maryanto
    32. Marsma TNI Miftahul F
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Banyak Preman Ditemukan Tewas di Karung

    Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Banyak Preman Ditemukan Tewas di Karung

    GELORA.CO – Kisah ini merupakan cerita di zaman pemerintahan Soeharto saat tindak pidana premanisme sedang liar-liarnya.

    Aksi premanisme di zaman pemerintahan Soeharto terbilang sangat mewabah dan mengerikan.

    Para pelaku premanisme di saat itu sudah kelewat batas sehingga pemerintah ambil sikap tegas dengan menurunkan penembak misterius alias petrus.

    Para preman di era 1980-an itu dikenal dengan sebutan GALI alias gerombolan anak liar yang menjadi perhatian khusus pemerintah Orba.

    Akibat aksi mereka roda perekonomian RI sebenarnya sering terganggu.

    Banyak dari para preman ini yang memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan untuk menarik pungutan liar.

    Satu contohnya adalah kawasan terminal yang sudah dikuasai oleh para gali membuat para pengusaha bus terus mengalami kerugian, banyaknya begal yang membajak bus dan truk di jalanan, dan lainnya.

    Presiden Soeharto lalu memerintahkan agar segera dibentuk tim yang beranggotakan aparat TNI/Polri (saat itu ABRI) untuk melaksanakan operasi penumpasan kejahatan terhadap para begal yang makin marak dan merugikan.

    Dikutip Tribunmedan.com dari Tribun Jambi, hingga tahun 1982, Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Awaloedin Djamin telah melakukan berbagai operasi penumpasan kejahatan.

    Dilansir dari Surya.co.id, polri melancarkan Operasi Sikat, Linggis, Operasi Pukat, Operasi Rajawali, Operasi Cerah, dan Operasi Parkit di seluruh wilayah Indonesia serta berhasil menangkap 1.946 penjahat.

    Meski sudah banyak penjahat yang diringkus, operasi penumpasan kejahatan terus berlanjut.

    Seperti yang dilakukan oleh Komando Daerah Militer (Kodim) 0734 Yogyakarta di bawah pimpinan Kolonel Muhamad Hasbi.

    Kolonel Hasbi saat itu (1983) menyatakan perang terhadap para preman atau gali yang aksinya makin meresahkan masyarakat Yogyakarta.

    Dia menggelar Operasi Pemberantasan Keamanan (OPK) yang bekerja sama dengan intelijen AD, AU, AL dan kepolisian.

    Kodim Yogyakarta lalu melakukan pendataan terhadap para gali melalui operasi intelijen dan para gali yang berhasil didata diwajibkan melapor serta diberi kartu khusus.

    Setelah mendapat kartu, para gali tersebut dilarang bikin ulah lagi dan harus mau memberitahukan dimana para gali lain yang tidak mau melapor.

    Para gali yang tidak melapor kemudian diburu oleh tim OPK Kodim untuk ditangkap dan bagi yang lari atau melawan akan langsung ditembak mati.

    Mayat para gali yang ditembak mati dibiarkan tergeletak di mana saja dengan tujuan membuat jera (shock therapy).

    OPK yang digelar aparat keamanan di Yogyakarta sudah diketahui oleh masyarakat.

    Setiap ada mayat yang ditemukan di pinggir jalan, tepi hutan, bawah jembatan, dan lainnya, mayat dengan luka tembak itu kerap dinamai sebagai korban penembakan misterius (petrus).

    Istilah ‘petrus’ kemudian menjadi sangat populer sekaligus menakutkan.

    Kinerja OPK yang dilaksanakan di Yogyakarta ternyata mendapat perhatian khusus dari Kepala Intelijen RI LB Moerdani dan diapresiasi sebagai `kerja bagus dan lanjutkan!’.

    Cara penanganan gali dengan cara OPK pun diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia dan korban `petrus’ pun bertumbangan di mana-mana.

    Yang pasti OPK memang terbukti efektif menumpas para gali dan sebenarnya juga mendapat dukungan dari masyrakat luas.

    Hingga kini masyarakat kadang masih mengharapkan munculnya `petrus’ untuk menangani aksi kejahatan yang makin marak dan brutal.

    Terkait OPK yang sukses di era Orde Baru, Presiden Soeharto dalam buku otobiografinya bertajuk Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, keberadaan `petrus’ memang ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada para penjahat.

    “Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu itu bukan lantas dengan tembakan, begitu saja.

    Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak,” ujarnya dalam buku yang terbit pada 1989 itu.

    Pada 2012, Komnas HAM pernah mengumpulkan fakta-fakta tentang petrus.

    Wakil Ketua Komnas HAM saat itu, Yosep Adi Prasetyo, menyatakan korban penembakan misterius atau akrab dikenal petrus terjadi pada kurun 1982-1985.

    Para korban ada di semua daerah dan umumnya memiliki tato.

    Uniknya, cara mereka tewas, dalam kondisi yang hampir sama.

    “Tangan mereka diikat ke belakang. Tali sepatu sebagai ciri, dipakai untuk mengunci kedua jempol mereka.

    Ini agar tidak bergerak. Kan jempolnya terkunci,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2012) lalu.

    Penggunaan tali sepatu untuk mengikat dua ibu jari korban petrus pernah terjadi kala Vietkong melawan Amerika dalam perang Vietnam.

    Menurut Yosep yang juga Ketua Tim Penyelidikan Proyustisia Komnas HAM 2011, setelah dibunuh, korban petrus diletakkan depan umum dan di atas badannya diletakkan uang Rp 10 ribu.

    Mereka dibuang ke tempat sepi, dibuang ke jurang dan ada juga yang dibuang ke Luweng Grubuk, Wonosari, Yogyakarta.

    Penyelidikan Komnas HAM, estimasi korban petrus mencapai 2 ribu orang.

    Temuan David Bourchier, dalam karyanya yang berjudul Crime, Law, and State Authority in Indonesia pada 1990, yang diterjemahkan oleh Arief Budiman, mencapai angka 10 ribu.

    Pelaku petrus dilakukan bukan orang sembarangan. Mereka sangat terlatih.

    Wajar jika eksekutor sangat terlatih, mengingat dari korban petrus ditemukan sejumlah timah panas, dan saat itu senjata api dipegang oleh aparat keamanan.

    Selain senpi, ada senjata khusus yang mereka siapkan untuk membunuh para preman yang menjadi daftar korban.

    “Selain senpi, mereka menggunakan tambang dengan kayu untuk menghabisi korbannya.

    Alat ini telah dipersiapkan sebelum eksekusi karena nampak dari takik pada kayu pegangan.

    Jenis ikatan ‘clove hitch’ menunjukkan pembuatnya orang terlatih dan mengerti tali temali,” terangnya.

  • Tak Diam, Alumni Smansa Desak Peninjauan Putusan Sengketa Lahan oleh PTUN

    Tak Diam, Alumni Smansa Desak Peninjauan Putusan Sengketa Lahan oleh PTUN

    JABAR EKSPRES – Respons keras datang dari barisan Ikatan Alumni SMAN 1 (Smansa) Kota Bandung terkait putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam perkara sengketa lahan antara sekolah mereka dengan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).

    Dalam perkara Nomor: 164/G/2024/PTUN.BDG, pengadilan memenangkan PLK sebagai pemilik sah atas lahan seluas 8.450 meter persegi—putusan yang langsung memantik gelombang kekecewaan dari para alumni.

    Kordinator Tim Careteker Smansa 1 Bandung, Arief Budiman menyebut, putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga peradilan.

    “Kita sangat menyayangkan putusan ini karena bertentangan dengan semangat hukum yang bersih dan berkeadilan. Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana hukum harus ditegakkan secara jujur dan objektif,” ujar Arief saat dikonfirmasi, Minggu (20/4).

    BACA JUGA: Ribuan Massa Aksi Solidaritas Palestina Kecam Penghianatan Israel Terkait Gencatan Senjata di Gaza

    Menurutnya, putusan ini sampai menyentuh sisi moral dan psikologis para alumni serta masyarakat pendidikan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan integritas.

    Arief menegaskan, keberatan ini bukan sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan wujud tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kebenaran.

    Maka dari itu, pihaknya telah menyiapkan serangkaian langkah hukum dan advokasi lanjutan. Pertama, Tim Caretaker akan melakukan kajian yuridis secara menyeluruh terhadap substansi dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut. Kajian ini akan melibatkan ahli hukum dan akademisi guna memastikan analisis obyektif dan konstruktif.

    Kedua, alumni akan bersinergi dengan tim hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Bandung. Langkah ini diambil sebagai bentuk koreksi atas putusan yang dinilai tidak merepresentasikan keadilan substantif.

    Dikatakan Arief, perjuangan ini bukanlah bentuk pembangkangan terhadap putusan hukum, melainkan upaya untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

    BACA JUGA: Capai 2.564 Jamaah, Bupati Bandung: Kuota Haji Kabupaten Bandung Terbanyak di Jabar

    “Ini bukan tentang nostalgia almamater. Ini adalah panggilan moral bagi kita semua untuk memastikan hukum tidak dipakai sebagai alat kepentingan, tetapi sebagai wajah keadilan yang melindungi kepentingan masyarakat luas,” ujar Arief.

  • Wahyu Setiawan Ternyata Pernah Minta Rp50 Juta Ganti Biaya Ngopi

    Wahyu Setiawan Ternyata Pernah Minta Rp50 Juta Ganti Biaya Ngopi

    GELORA.CO – Mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengaku pernah meminta uang Rp50 juta ke kader PDIP untuk mengganti uang nongkrong dan ngopi bersama dua kader PDIP lainnya saat membahas soal pergantian caleg terpilih PDIP Dapil Sumsel 1 dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dengan saksi Wahyu Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 17 April 2025.

    Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dwi Novantoro mendalami saksi Wahyu terkait adanya komunikasi dengan Agustiani Tio Fridelina yang merupakan kader PDIP yang juga mantan anggota Bawaslu.

    “Saudara saksi pernah menghubungi Agustiani Tio Fridelina untuk meminta transfer uang, pernah meminta uang?” tanya Jaksa Dwi.

    Wahyu pun mengakui bahwa dirinya pernah meminta ditransfer uang kepada Tio.

    “Pada waktu itu minta 50 pak, iya (Rp50 juta)” kata Wahyu.

    Jaksa Dwi selanjutnya mendalami alasan tujuan Wahyu meminta uang Rp50 juta kepada Tio.

    “Pada waktu itu ada kebutuhan, saya mengeluarkan uang pribadi sekitar Rp50 juta. Ya beberapa kali ngopi, nongkrong. Saya pernah ngopi dengan Pak Donny, Saeful,” jawab Wahyu.

    Sebelumnya, Wahyu Setiawan juga menyebut bahwa dirinya didekati oleh anak buah terdakwa Hasto, yakni Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah untuk membantu pengurusan pergantian caleg terpilih dari PDIP Dapil Sumsel 1 dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Hal itu terungkap ketika Jaksa Moch Takdir Suhan membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Wahyu nomor 13 poin c. Di sana, Wahyu menyatakan bahwa anak buah dari Hasto di antaranya Donny, Agustiani Tio, Saeful Bahri mendekatinya untuk membantu PDIP agar membuat Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia.

    “Ketiganya menyampaikan bahwa terdapat dana operasional yang tidak terbatas. Ini saya bacakan dari BAP. Demikian saudara saksi sampaikan pada saat penyidikan. Kami butuh penegasan lagi makna dana operasional tidak terbatas ini maksudnya apa yang saksi pahami?” tanya Jaksa Takdir.

    Wahyu pun mengaku bahwa dirinya memahami bahwa terdapat anggaran operasional yang besar dalam pengurusan pergantian caleg terpilih dimaksud.

    “Saya memahaminya ada anggaran operasional yang besar. Itu tafsir saya saja. Tapi yang menyampaikan ada dana operasional tak terbatas kan bukan saya, sehingga saya tidak mengetahui konteks persisnya apa. Tapi kalau Penuntut Umum menanyakan tafsir saya ya saya menafsirkan berarti ada uang besar,” pungkas Wahyu.

    Dalam sidang ini, tim JPU KPK juga menghadirkan 1 orang saksi lainnya, yakni mantan Ketua KPU Arief Budiman. Sedangkan 1 orang saksi lainnya tidak hadir, yakni Agustiani Tio Fridelina.

  • Kelakar Hasto Usai Sidang di PN Tipikor : Maaf Baru Belajar jadi Terdakwa

    Kelakar Hasto Usai Sidang di PN Tipikor : Maaf Baru Belajar jadi Terdakwa

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto berkelakar soal dirinya masih belajar menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Hasto memang kerap diingatkan oleh hakim ketika diberikan kesempatan bicara setelah pemeriksaan saksi.

    Misalnya, saat sesi Hasto diberikan kesempatan untuk menyanggah keterangan dari saksi yang dihadirkan, yakni Wahyu Setiawan dan Arief Budiman. Namun, Hasto juga menyampaikan tanggapannya pada sesi tersebut.

    “Jadi ini pertama, masih belajar sebagai terdakwa hahaha,” ujar Hasto usai menjalani sidang di PN Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Dia menambahkan bahwa persidangan dalam agenda perdana pemeriksaan saksi itu berjalan dengan baik. Sebab, seluruh pihak baik itu jaksa, penasihat hukum hingga saksi diberikan untuk menyampaikan keterangannya.

    “Jadi, mengikuti persidangan dan ternyata banyak belajar tentang bagaimana kami semua baik dri jpu maupun PJ dan juga saya, selaku terdakwa diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan keberatan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga saksi, yakni eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

    Selain Arief, Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina juga turut dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara yang menyeret Hasto.

    Hanya saja, jaksa menyebut bahwa hanya dua saksi yang terkonfirmasi hadir. Pasalnya, saksi Agustiani Tio ini tidak mengkonfirmasi kehadirannya.

    “Sedianya tiga orang saksi yang akan kami hadirkan, namun sampai dengan saat ini, yang sudah terkonfirmasi hadir itu dua orang. Yang satu belum konfirmasi kehadiran,” tutur jaksa.

  • Kelakar Hasto Seusai Sidang: Baru Belajar Jadi Terdakwa Korupsi

    Kelakar Hasto Seusai Sidang: Baru Belajar Jadi Terdakwa Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjalani sidang lanjutan atas dugaan perintangan penyidikan dan suap PAW anggota DPR terkait Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4/2025). Seusai sidang, Hasto justru berkelakar  dirinya masih dalam tahap “belajar menjadi terdakwa”.

    “Jadi ini pertama, masih belajar sebagai terdakwa,” ujar Hasto seusai persidangan.

    Dalam persidangan, Hasto Kristiyanto mendapat kesempatan dari majelis hakim untuk mengajukan keberatan atas kesaksian dua saksi yang dihadirkan jaksa KPK, yakni mantan Ketua KPU Arief Budiman dan mantan anggota KPU Wahyu Setiawan.

    Hasto menyebut kesaksian Wahyu Setiawan berbeda dari yang sebelumnya pernah disampaikan pada persidangan 2020 silam. Ia menegaskan, putusan saat itu sudah menyebut uang untuk pengurusan PAW Harun Masiku diterima Wahyu melalui Saeful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina, bukan dirinya.

    “Ketika Wahyu Setiawan diperiksa pada 6 Januari 2025, dia diminta membaca ulang keterangan yang dia buat lima tahun sebelumnya. Kemudian di-print ulang dan ditandatangani sehingga fakta hukum yang sebenarnya diabaikan,” terang Hasto.

    Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto didakwa terlibat dalam upaya menghalangi penyidikan dan menyuap Wahyu Setiawan sebesar Rp 600 juta demi memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui skema PAW periode 2019-2024.

    Atas perbuatannya, Hasto Kristiyanto dijerat Pasal 21, Pasal 5 ayat (1) huruf a, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 65 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

  • Muncul dalam Fakta Persidangan Hasto, KPK Pertanyakan Mengapa Penyidik tak Panggil Megawati

    Muncul dalam Fakta Persidangan Hasto, KPK Pertanyakan Mengapa Penyidik tak Panggil Megawati

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan penyidik untuk mengetahui alasan tidak dipanggilnya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, saat proses penyidikan kasus Suap PAW KPU terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kala itu.

    Langkah ini untuk merespons fakta persidangan Hasto terkait eks caleg PDIP, Harun Masiku, yang mengintervensi Arief Budiman saat menjabat sebagai Ketua KPU agar mengabulkan permintaan agar dirinya lolos menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024. Intervensi itu dilakukan oleh Harun dengan menunjukkan fotonya bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Tentunya berkoordinasi dengan penyidik apabila pertanyaannya mengapa pada saat proses penyidikan tidak dilakukan pemanggilan,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika, kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Tessa menjelaskan, ia perlu mengetahui keterangan penyidik secara utuh terkait alasan Harun menunjukkan foto Megawati sehingga keterangan itu dapat disampaikan kepada publik. “Saya perlu melihat dulu secara real untuk bisa memberikan tanggapan yang proper,” ucapnya.

    Dalam persidangan hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan bahwa eks caleg PDIP, Harun Masiku, mengintervensi Arief Budiman ketika menjabat sebagai Ketua KPU agar mengabulkan permintaan agar dirinya lolos menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024. Intervensi itu dilakukan oleh Harun dengan menunjukkan fotonya bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Awalnya, jaksa penuntut Wawan Yunarwanto mengonfirmasi Arief Budiman terkait pertemuannya dengan Harun di ruang kerja Arief di Kantor KPU RI. Arief dihadirkan sebagai saksi dalam sidang untuk Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terdakwa kasus dugaan suap PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Arief Budiman nomor 21, saat diperiksa kembali oleh penyidik KPK pada 15 Januari 2025. Dalam BAP tersebut, disebutkan bahwa Harun Masiku masuk ke ruang kerja Arief bersama seseorang yang tidak dikenal, tanpa undangan dan tanpa jadwal pertemuan yang ditentukan oleh pihak KPU.

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar September 2019 itu, Harun meminta bantuan Arief agar dirinya dapat diloloskan sebagai anggota DPR melalui surat PDIP. “Selanjutnya saudara Harun Masiku dan rekannya memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk meminta tolong agar permohonan yang secara formal telah disampaikan PDIP melalui surat nomor 2576/X/DPP/VIII/2019 kepada KPU dapat dibantu untuk direalisasikan,” kata jaksa membacakan.

    Isi surat tersebut memuat permintaan agar KPU melaksanakan permohonan PDIP berdasarkan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa partai memiliki hak untuk menentukan kader terbaik dalam pengisian PAW kursi legislatif. Pada saat itu, Harun dimaksudkan untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas yang telah meninggal dunia.

    Setelah itu, menurut jaksa Wawan, Harun menunjukkan fotonya bersama Megawati dan mantan Ketua MA, Hatta Ali, sebagai bentuk intervensi agar Arief mengabulkan permintaan tersebut. “Foto-foto yang di dalamnya terdapat gambar saudara Harun Masiku dengan saudara Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, dan gambar saudara Harun Masiku dengan saudara Muhammad Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung. Itu yang disampaikan ya?” tanya jaksa kepada Arief.

    Arief membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurutnya, ruang kerjanya memang selalu terbuka bagi siapapun yang ingin menemuinya. Namun, Arief mengaku tidak mengetahui alasan Harun menunjukkan foto-foto tersebut. Ia menyatakan tidak merasa terintervensi dan tidak menyimpan foto-foto itu.

    “Enggak tahu, Pak. Saya sih, ruangan saya kan selalu terbuka, dan saya bisa menerima siapa pun tamu-tamu yang datang, ya. Baik teman-teman dari daerah, teman-teman partai politik, anggota DPR, itu biasa saja masuk. Dan untuk hal-hal yang bersifat formal-formal begitu biasanya saya minta kirimkan saja suratnya secara resmi ke kantor,” jelas Arief.

    “Nah, kalau Pak Harun Masiku menunjukkan foto itu ya saya nggak tahu maksudnya apa. Tapi bagi saya kan biasa saja itu, saya juga tidak membawa, menerima, mengoleksi hal-hal yang semacam itu,” sambungnya.

    Dalam perkara ini, Hasto Kristiyanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa perintangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

    Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk menenggelamkan ponselnya saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. Ia juga disebut meminta stafnya, Kusnadi, untuk membuang ponsel saat Hasto diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Juni 2024.

    Selain itu, Hasto didakwa terlibat dalam pemberian suap sebesar Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan. Suap tersebut diberikan secara bersama-sama oleh advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku melalui Agustiani Tio.

    Menurut jaksa, suap itu diberikan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 melalui mekanisme PAW.

    Atas perbuatannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.