Xcloud.id

Tag: Aria Bima

  • Prabowo Utus Jokowi ke Vatikan, PDIP: Kenapa Bukan Wakil Presiden yang Berangkat?

    Prabowo Utus Jokowi ke Vatikan, PDIP: Kenapa Bukan Wakil Presiden yang Berangkat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Legislator PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima enggan berkomentar banyak menanggapi penunjukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Sedunia, Paus Fransiskus.

    Dia mengaku heran dengan penunjukan tersebut. Pasalnya, sebenarnya bisa saja Prabowo mengirimkan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka untuk berangkat ke Vatikan. 

    “Saya mempertanyakan, kenapa tidak wakil presiden yang berangkat gitu loh,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/4/2025).

    Maka demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyebut hanya Prabowo saja yang mengetahui alasan dibalik penunjukan Jokowi tersebut.

    “Saya kira yang tahu adalah Pak Prabowo ya. Tanyakan pada pemerintah, karena itu sudah diputuskan oleh presiden kalau tidak salah, untuk menjadi utusan ke Vatikan,” bebernya.

    Karena itu pula, dia tidak bisa menjawab kala ditanyai apakah ada kemungkinan Prabowo menunjuk Jokowi karena saat itu Paus Fransiskus datang ke Indonesia pada era pemerintahannya.

    “Saya tidak dalam bicara setuju dan tidak setuju karena sudah diputuskan oleh presiden. Kalau belum tak kasih saran,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kenegaraan ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu (26/4/2025) mendatang. 

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa rombongan direncanakan berangkat hari ini, Kamis (24/4/2025). 

    “Informasi terakhir, kemungkinan beliau-beliau yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo bisa berangkat hari ini, karena memang diharapkan sebelum hari Sabtu sudah tiba,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan teks, Kamis (24/4/2025).

  • Wamendagri tinjau dua titik TPS PSU Pilkada Banjarbaru

    Wamendagri tinjau dua titik TPS PSU Pilkada Banjarbaru

    Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Arya Bima Sugiarto meninjau dua titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

    “Alhamdulillah, partisipasi pemilih pada PSU ini lebih meningkat jika dibandingkan pilkada November 2024,” ujar Aria Bima usai meninjau TPS 5 Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru, Sabtu.

    Selain meninjau TPS 05 Wamendagri juga mendatangi TPS 09 Kelurahan Guntung Payung mengecek kesiapan panitia, logistik hingga kedatangan pemilih ke TPS menjelang bertolak ke Jakarta sebelum tengah hari.

    Menurut Arya, informasi mengenai partisipasi pemilih diperoleh dari panitia pemilihan di TPS 05 yang menyebutkan kedatangan pemilih lebih tinggi dibandingkan jam yang sama pada pilkada November 2024.

    “Partisipasi pemilih sesuai informasi panitia TPS 05 pada jam yang sama lebih meningkat saat ini dibanding pilkada lalu. Ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih lebih tinggi dan penting di PSU ini,” ujar Arya.

    Dikatakan Arya, partisipasi pemilih yang tinggi merupakan harapan yang baik bagi PSU sehingga diharapkan pemilih keseluruhan di Banjarbaru yang berjumlah 195.819 orang hadir lebih banyak dibanding pilkada lalu.

    Ketua KPPS 05 Loktabat Utara Aznin Rahmani mengatakan, jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 468 orang dan pemilih yang menyalurkan hak suara di TPS pukul 09.00 WITA saat kunjungan Wamendagri 98 orang.

    “Pemilih yang sudah menyalurkan hak suara ke TPS saat kunjungan Wamendagri ini sebanyak 98 orang. Jika dibandingkan pilkada November lalu saat jam yang sama, jumlahnya lebih meningkat,” ujar Aznin.

    Peninjauan TPS di Banjarbaru, Wamendagri didampingi Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa, Pj Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Pj Sekda Sirajoni dan pejabat lain.

    Sehari sebelum, Wamendagri yang didampingi Ketua KPU RI, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kalsel, Gubernur Kalsel Muhidin, Kapolda, Danrem dan Pj Wali Kota Banjarbaru dan Pj Sekda berada di Banjarbaru.

    Rombongan melepas distribusi logistik PSU Banjarbaru tahap 2 di Kelurahan Kemuning dan Loktabat Selatan dilanjutkan Forkompinda Banjarbaru berkunjung ke TPS khusus di Lapas, Jumat malam.

    Pewarta: Taufik Ridwan/Yose Rizal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan Baleg DPR Tak Masalah Revisi UU Pemilu Dibahas oleh Komisi II Asal Segera Dilakukan – Halaman all

    Pimpinan Baleg DPR Tak Masalah Revisi UU Pemilu Dibahas oleh Komisi II Asal Segera Dilakukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan sejatinya tidak masalah kalau revisi UU Pemilu tidak dibahas di Baleg. 

    Terpenting kata dia, RUU Pemilu tersebut harus segera dibahas.

    “Mau komisi dua, boleh, mau di baleg, nggak ada masalah, mau di pansus juga oke. Yang penting segera dibahas,” kata Doli kepada awak media, Jumat (18/4/2025).

    Sebagai informasi, Komisi II DPR RI mengatakan, bakal menjadi alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang menggarap beleid tersebut.

    Di mana, Revisi UU Pemilu tersebut saat ini masih menjadi penugasan Baleg.

    Sementara untuk perubahannya harus menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk mengubah Prolegnas.

    “Jadi kalau pun nanti misalnya mau diubah ke Komisi II, harus rapat dulu dengan pemerintah perubahan prolegnas. Karena di dalam Prolegnas sekarang kecantumnya di Baleg Kenapa di baleg? Karena tadi komisi dua ngedrop,” katanya.

    Meski begitu, Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan, AKD yang akan membahas Revisi UU Pemilu itu akan menjadi keputusan pimpinan DPR RI.

    “Itu tergantung pimpinan. Makanya kan kalau pembahasan dimulai apa tidak, apakah Panja, Panjanya di Komisi II, atau Panjanya di Baleg, atau Pansus, itu kan di pimpinan. Pimpinan kan nanti dibahas, di bamus dulu,” tandas Doli.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa revisi UU Pemilu menjadi prioritas utama di Komisi II DPR. 

    Bima mengatakan revisi UU Pemilu harus dibahas oleh Komisi II, bukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

    “Kami sudah menyelenggarakan mengundang berbagai stakeholder, termasuk pengamat,” ujar Bima di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Politikus PDIP itu mengatakan substansi pemilu berada di Komisi II. 

    “Alangkah tepatnya baiknya kalau Undang-Undang Pemilu itu ya di leading sector mitra kerja di Komisi II,” ujar dia

    Menurutnya, fungsi Baleg DPR untuk sinkronisasi dan karena itulah pembahasan revisi UU Pemilu oleh Baleg DPR kurang tepat.

    “Saya akan mengirim surat baik itu Komisi II maupun pimpinan komisi dan juga lewat fraksi untuk meminta mengembalikan supaya Undang-Undang Pemilu, selama sejarah republik ini ada, itu dibahas di Komisi II,” tandasnya.

  • Pimpinan Komisi II DPR Tolak Lepaskan RUU Pemilu: Baleg Bukan Pabrik UU! Nasional 17 April 2025

    Pimpinan Komisi II DPR Tolak Lepaskan RUU Pemilu: Baleg Bukan Pabrik UU! Nasional 17 April 2025

    Pimpinan Komisi II DPR Tolak Lepaskan RUU Pemilu: Baleg Bukan Pabrik UU!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi II
    DPR
    RI
    Aria Bima
    seolah memegang erat
    RUU Pemilu
    yang berpotensi lepas dari tangan komisinya. Dia tak mau menyerahkan pembahasan RUU itu ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.
    Dia mengatakan, komisinya akan tetap memprioritaskan pembahasan revisi paket Undang-Undang (UU) politik, termasuk di dalamnya RUU Pemilu.
    Hal itu disampaikan Aria Bima saat merespons kabar
    Komisi II DPR RI
    ditugaskan membahas RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara paket UU Politik dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
    “Prioritas kami
    UU Pemilu
    , karena kita sudah menjalankan, mengundang berbagai stakeholder, termasuk pengamat-pengamat mengenai masalah politik, di dalam dan luar kampus,” ujar Aria Bima saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (17/4/2025).
    “Serta beberapa NGO yang sudah kita undang beberapa kali untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu, baik itu Pilpres, Pileg, dan Pilkada,” sambungnya.
     
    Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa sudah sepatutnya revisi paket UU Politik dibahas oleh Komisi II yang memang membidanginya.
    Dia pun menilai
    Baleg DPR
    RI bukanlah alat kelengkapan dewan (AKD) yang bertugas menyusun UU, tetapi lebih berfungsi sebagai tempat sinkronisasi.
    “Alangkah tepatnya, baiknya, kalau UU Pemilu itu ya di
    leading sector
    , mitra kerja, di Komisi II. Apa sih fungsi Baleg itu? Fungsi Baleg bukan membuat undang-undang,” kata Aria Bima.
    “Fungsi Baleg itu adalah sinkronisasi. Jangan sekarang ini dibalik. Ada cara pandang yang salah kaprah. Baleg bukan pabrik pembuat UU,” sambungnya.
    Aria Bima menambahkan bahwa dirinya sebagai pimpinan Komisi II akan bersurat ke pimpinan DPR untuk meminta agar pembahasan revisi paket UU Politik tak ditugaskan ke AKD lain.
    “Saya akan mengirim surat, baik itu Komisi II maupun pimpinan komisi, dan juga lewat fraksi untuk meminta mengembalikan supaya Undang-Undang Pemilu selama sejarah Republik ini ada, itu dibahas di Komisi II,” ungkap Aria Bima.
    “Akan menjadi bahan pertanyaan, kenapa baru era sekarang Undang-Undang Pemilu dibahas di Baleg? Kenapa? Ya memang bukan kompetensi Baleg,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyebutkan bahwa revisi UU Pemilu bakal dibahas oleh Baleg DPR, bukan Komisi II.
    “Yang menyiapkan perubahan Undang-Undang Pemilu itu Baleg,” kata Zulfikar dalam acara HUT Ke-17 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Selasa (15/4) lalu.
    Politikus Partai Golkar ini menyebutkan, Komisi II tidak ditugaskan merevisi UU Pemilu karena sudah ditugaskan untuk merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
    Meski demikian, Komisi II berusaha agar revisi UU Pemilu tersebut bisa kembali ke ruang pembahasan mereka.
    Zulfikar mengatakan, pimpinan Komisi II sedang melakukan negosiasi agar pimpinan DPR RI bisa menyerahkan kembali kewenangan revisi UU Pemilu. “Kita udah lobi kepada pimpinan, dan terakhir saya bincang-bincang sama Wakil Ketua DPR dari Golkar, sudah ada arah untuk mengembalikan ke Komisi II Undang-Undang Pemilih tersebut,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Soekarnoputri nyekar ke makam Taufiq Kiemas dan Fatmawati

    Megawati Soekarnoputri nyekar ke makam Taufiq Kiemas dan Fatmawati

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam suami tercinta yang juga mantan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas dan ibunda tercinta Ibu Fatmawati Soekarno, istri Proklamator serta Presiden Pertama RI.

    “Sore ini, Ibu Megawati bersama keluarga nyekar ke makam Ibu Fatmawati di TPU Karet Bivak, setelah itu dilanjutkan nyekar ke makam Bapak Taufiq Kiemas di TMP Kalibata,” ujar Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ahmad Basarah mengatakan Megawati didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo bersama istri Nancy Prananda. Lalu, putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani yang datang bersama suami Happy Hapsoro dan putri mereka Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka.

    Tampak juga keponakan Megawati yang merupakan putri Guntur Soekarnoputri, Puti, lalu Rommy Soekarno bersama istri. Tampak pula Bayu Soekarno.

    Terlihat juga sejumlah sahabat Megawati berada di lokasi untuk menemani. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga tampak hadir mengikuti doa bersama itu.

    Megawati yang menggunakan baju berwarna putih dengan motif bunga terlihat khusyuk berdoa di depan pusara almarhumah Fatmawati, Ibu Bangsa yang menjahit bendera pusaka Merah Putih yang dikibarkan saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta pusara almarhum Taufiq Kiemas, Ketua MPR RI 2009-2013.

    Megawati berfoto bersama Puan Maharani dan beberapa pengurus PDIP usai menabur bunga di makam Taufiq Kiemas. (ANTARA/HO-PDIP)

    Menurut Ahmad Basarah, dalam dua agenda Sabtu sore itu, Megawati mengajak para pimpinan PDIP melakukan nyekar yang sudah menjadi tradisi Megawati. Biasanya menjelang puasa Ramadhan, Megawati mengunjungi dan berdoa di pusara Presiden Pertama RI, Soekarno, di Blitar, Jawa Timur.

    Selain Ahmad Basarah, terlihat pengurus serta fungsionaris PDIP. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Rokhmin Dahuri, Wiryanti Sukamdani, Mindo Sianipar, Deddy Yevri Sitorus, Ronny Talapessy; Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo; Bendahara serta Wakil Bendahara Umum Olly Dondokambey dan Yuke Yurike; dan Kepala BKN PDIP Aria Bima. Tampak juga beberapa anggota DPR RI seperti Mayjen TNI (Purn) Tb.Hasanuddin dan Alex Indra Lukman.

    Ahmad Basarah yang merupakan Dewan Penasihat Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi), sayap keagamaan PDIP yang ide pembentukannya diinisiasi oleh Taufiq Kiemas, mengatakan nyekar merupakan bentuk penghormatan dan doa kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia, memohon kepada Allah SWT agar di alam barzah jiwa mereka tenang dan bahagia.

    “Selama hidup, almarhum Bapak Taufiq Kiemas dikenal sebagai tokoh nasional yang selalu berusaha merekatkan perbedaan. Makanya sebagai Ketua MPR, almarhum menggagas sosialisasi empat pilar agar NKRI terus utuh. Sedangkan almarhumah Ibu Fatmawati adalah pahlawan bangsa yang ikut berjasa mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia,’’ jelas Ahmad Basarah.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, Megawati selalu mendoakan agar Indonesia Raya yang dicita-citakan para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 bisa terwujud.

    “Nyekar tentunya tidak sekadar membersihkan makam dan menaburkan bunga di pusara. Nyekar menjadi momen silaturahmi keluarga besar Ibu Megawati, berbagi cerita dan memperkuat ikatan dan nilai-nilai kekeluargaan. Selain menunjukkan penghormatan dan ikut berdoa, kehadiran para fungsionaris partai juga menjadi momen refleksi diri dalam menjaga dan memperkuat partai yang solid,” papar Ahmad Basarah.

    Ahmad Basarah membenarkan seperti di tahun-tahun sebelumnya, setelah Ramadhan berakhir, Megawati dan keluarga akan merayakan Idul Fitri di kediaman Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR RI ajak pesantren rawat Pancasila

    Anggota DPR RI ajak pesantren rawat Pancasila

    Dalam diplomasi kita masih dihitung oleh negara lain karena spirit nasionalisme yang membuat kita masih disegani. Pergerakan nasional kita ini dimulai spiritnya dari pesantren

    Sukoharjo (ANTARA) – Anggota DPR RI Aria Bima mengajak pesantren merawat Pancasila untuk menjaga jiwa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara, meski diakuinya bahwa kalangan ulama yang selama ini paling top dalam menjaga pilar kebangsaan itu.

    “Pilar kebangsaan ini harus dijaga. Selama ini yang paling top menjaga adalah para ulama,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Pesantren Mahasiswa Al-Muayyad Windan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu.

    Ia mengatakan Indonesia merupakan negara pluralisme yang membebaskan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan beragama.

    “Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tolok ukur utama dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ketika ini dijalankan artinya makin tinggi derajat toleransi dalam beragama, berbangsa, dan bernegara di Indonesia,” katanya.

    Ia mengatakan perbedaan yang ada di Indonesia merupakan anugerah yang belum tentu ada di negara lain.

    “Di negara komunis, kristen liberal, beberapa negara di Timur Tengah, paling enak ada di negara Pancasila,” katanya.

    Ia mengatakan dengan mengenalkan ajaran Pancasila di pesantren maka diharapkan keislaman lebih inklusif.

    “Tidak terkungkung dalam konsesi yang bergulat pada akidah tapi juga memahami konsep tantangan dan ancaman zaman,” katanya.

    Ia mengatakan hingga saat ini Indonesia masih disegani oleh dunia internasional karena ada karakter Islam yang nasionalis dalam pergaulan dunia.

    “Dalam diplomasi kita masih dihitung oleh negara lain karena spirit nasionalisme yang membuat kita masih disegani. Pergerakan nasional kita ini dimulai spiritnya dari pesantren. Saat ini pesantren masih jadi basis komunitas kuat,” katanya.

    Ia mengatakan keberadaan pesantren akan makin kuat ketika digabungkan dengan kemajuan teknologi dan nasionalisme.

    “Tentunya nasionalisme yang mempunyai latar belakang keislaman tetap jadi benteng moral dan integritas bangsa ini. Bangsa ini akan terjaga integritas karakternya selama basis pesantren terjaga tetapi harus berwawasan global dan menyesuaikan perkembangan saat ini tanpa meninggalkan kepentingan nasional,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Implementasikan 5 Bold Moves, Telkom Perkuat Ekosistem Digital Nasional – Halaman all

    Implementasikan 5 Bold Moves, Telkom Perkuat Ekosistem Digital Nasional – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan di tengah dinamika industri telekomunikasi. Perubahan teknologi yang pesat, kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks, serta persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan beradaptasi. 

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui strategi utama Five Bold Moves terus mengakselerasi transformasi guna menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing perusahaan.

    Langkah ini sejalan dengan upaya Telkom dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan RI, khususnya percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri.

    Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan implementasi 5 Bold Moves terus memberikan sinyal positif bagi perusahaan.

    “Strategi transformasi ini terus menunjukkan hasil yang baik dalam memperkuat posisi Telkom sebagai pemimpin industri,” ujar Ririek.

    “Kami optimis dapat menghadirkan solusi digital yang lebih inovatif, mempercepat pertumbuhan bisnis, serta memberikan kontribusi nyata bagi ekosistem digital nasional,” ujar Ririek di Jakarta, dikutip Sabtu (15/3//2025).

    Dia mengatakan, Telkom terus meningkatkan penetrasi pasar untuk segmen B2B, serta memperkuat kapabilitas talenta B2B dengan lebih dari 1.500 sertifikasi di bidang IT Services, Cloud, dan Cybersecurity.

    Melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk hyperscalers dan pemain global,  perusahaan juga berkomitmen menghadirkan solusi digital yang inovatif dan berdaya saing.

    Pencapaian Telkom di bawah kepemimpinan Ririek selama ini mendapat apresiasi, termasuk dari kalangan Komisi VI DPR yang menjadi mitra kerjanya.

    Belum lama ini, sejumlah politisi memuji paparan data terkait capaian dan peta kerja (roadmap) yang disajikan Telkom Indonesia. Telkom juga membukukan pendapatan yang positif. Ririek beberapa waktu lalu juga telah memaparkan capaian kerja perusahaan di hadapan Komisi VI DPR.

    Anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima menilai Ririek berhasil menjalankan program yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu Indonesia yang lebih produktif.

    “Menjadikan Indonesia masuk dalam industri 4.0, yang itu butuh prasyarat-prasyarat infrastruktur untuk pendukungnya, yaitu interkoneksitas. Salah satunya yang dipersiapkan adalah telekomunikasi,” kata Aria Bima dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

    Aria Bima yang pada periode lalu duduk di Komisi VI DPR yang salah satunya menjadi mitra kerja Telkom menjelaskan, Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom memiliki prestasi yang didukung oleh Telkom untuk menunjang interkoneksitas tersebut bisa teratasi, termasuk waktu itu saat dalam keadaan tidak normal ketika terjadi pandemi Covid-19.

    “Salah satu yang saya kagum waktu itu bagaimana Telkom men-switch kebutuhan telekomunikasi dalam keadaaan situasi panik waktu itu cukup berhasil, itu yang pertama. Yang kedua itu, ya itu tadi, bagaimana program infrastuktur telekomunikasi Pak Ririek ini menunjang untuk membangun interkoneksitas,” ungkap Aria Bima.

    Jadi, tidak hanya benefit korporasi yang Ririek targetkan, tapi juga sebagai agent development atau instrumen pembangunan nasional yang bisa berjalan seiring.

    Menurutnya, selama lima tahun terakhir itu prestasi-prestasi Telkom bisa terlihat di situ dan bagaimana efisiensi untuk anak perusahaan berhasil dilakukan. 

    “Itu yang saya lihat sebagai suatu prestasi dan tetap menjadi perusahaan dengan pengelolaan human investment yang cukup bagus sekaligus juga secara korporasi profit Telkom bisa dipertahankan dengan berbagai target capaian,” kata Aria Bima.

    “Lima tahun terakhir itu Pak Ririek mendapatkan tugas di dalam konteks program prioritas pemerintah dengan target interkoneksitas yang ada, dan di situ kerja sama dengan pihak Kemenkominfo cukup bagus,” tambah dia.

    Ketika ditanya apakah kepemimpinan Ririek layak dilanjutkan, Aria Bima menjawab diplomatis.

    “Saya melihat kepemimpinannya cukup bagus di Telkom,” tutur Aria Bima yang menjabat sebagai anggota DPR lima periode sejak 2004 itu.

    Politikus senior PDIP ini menyebut capain-capaian Ririek selama ini cukup terukur dalam suksesnya seorang Dirut Telkom, ternasuk dalam situasi yang abnornal, yang korporasi mengalami berbagai kendala saat itu untuk services ke pelanggan.

    Selain itu juga, sambung Aria Bima, ketika Ririek harus menghadapi persaingan dengan Starlink, yang hal itu sebagai suatu ancaman.

    Namun, menurut Aria Bima, Ririek cukup percaya diri dengan layanan yang dimiliki Telkom untuk lebih meyakinkan pelanggan di Indonesia.

    “Bicara soal jasa adalah services. Saya cukup kaget yang waktu itu saya sebagai anggota DPR Komisi VI melihat Starlink sebagai ancaman kompetitor yang mengkhawatirkan bagi bisnis Telkom, tapi saya melihat Pak Ririek cukup optimistis dan berani untuk mempersandingkan Telkomsel dengan Starlink,” ungkapnya.

  • Kita Butuh Komunikasi Lintas Partai Politik

    Kita Butuh Komunikasi Lintas Partai Politik

    loading…

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghadiri penutupan acara Kongres ke-VI Partai Demokrat di Ballroom The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Politikus senior PDIP Aria Bima buka suara merespons kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara Kongres ke-VI Partai Demokrat di Ballroom The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025). Menurut Aria, Puan hadir dalam kapasitas Ketua DPR yang dekat dengan seluruh partai.

    Aria mengatakan, pihaknya butuh menjalin komunikasi antar-partai politik yang bergabung di pemerintahan guna membangun kerja sama. Untuk itu, PDIP akan menentukan sikap menjadi oposisi atau koalisi pemerintahan saat kongres nanti.

    “Saya kira Mbak Puan menempatkan pada posisi satu dia juga sebagai Ketua DPR yang dekat dengan seluruh partai politik. Di satu pihak memang itu undangan kepada PDI Perjuangan untuk mengadiri ulang tahun Demokrat,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Aria pun mengapresiasi Puan lantaran bisa menjalin komunikasi dengan lintas partai. Pasalnya, ia mengaku, pihaknya butuh menjalin komunikasi antar-partai politik yang bergabung di pemerintahan untuk membangun kerja sama.

    “Saya mengapresiasi Mbak Puan cukup luas di dalam berkomunikasi dengan lintas partai politik. Karena saat ini memang kita butuh komunikasi mengenai hal yang terkait dengan kerja sama antarpartai politik di pemerintahan,” tutur Aria.

    “Dan saya kira sudah tegas PDIP akan membahas (sikap oposisi atau koalisi) itu di dalam kongres partai dalam waktu dekat setelah diputuskan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mengaku sengaja mengundang langsung Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk datang langsung di acara penutupan Kongres ke-VI Demokrat, Selasa (25/2/2025) malam. Hal itu diutarakan AHY saat berpidato di acara Kongres ke-VI Demokrat, di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025) malam.

    Ia mengaku, sengaja undang lamgsung Puan saat bertemu di peluncuran Danantara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). “Kemarin saya menghampiri beliau (Puan) saat peluncuran Danantara di Istana dan saya senang karena beliau menyampaikan berkenan hadir dalam acara penutupan kongres ini,” terang AHY saat memberi sambutan.

    AHY pun mengutarakan terima kasih pada putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang telah hadir di acara penutupan Kongres Demokrat. Ia berharap, tali persahabatannya dengan Puan masih bisa terjaga. “Terima kasih Mbak Puan semoga persahabatan ini bisa kita jaga seterusnya,” pungkas AHY.

    (rca)

  • Kita Butuh Komunikasi Antar Parpol di Pemerintahan

    Kita Butuh Komunikasi Antar Parpol di Pemerintahan

    PIKIRAN RAKYAT – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengapresiasi kehadiran Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dalam acara Kongres Partai Demokrat, Selasa 25 Februari 2025.

    Menurut Aria Bima, memang diperlukan mengenai hal yang terkait dengan kerjasama antarpartai politik di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Di satu pihak memang itu undangan kepada PDI Berjuang untuk mengadiri ulang tahun demokrat. Dan saya mengapresiasi Mbak Puan cukup luas di dalam berkomunikasi dengan lintas partai politik,” ujar Aria Bima di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

    “Saat ini memang kita butuh komunikasi mengenai hal yang terkait dengan kerjasama antar partai politik di pemerintahan,” lanjutnya.

    Kendato demikian, Aria Bima mengatakan hal tersebut bukan mengartikan sikap PDIP akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). “saya kira sudah tegas PDI akan membahas itu di dalam Kongres Partai dalam waktu dekat setelah diputuskan,” jelasnya.

    Ketika disinggung lebih lanjut mengenai hubungan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhiyono dia menyebut hubungan keduanya baik.

    “Dalam pengertian secara fungsional kita banyak kerjasama ya. Dari dulu ya kalau kita lihat dari pilkada-pilkada maupun kegiatan di DPR, antara PDI dan Partai Demokrat itu selalu menjaga posisi masing-masing dan tetap saling menghargai,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi II DPR dan KPU Rapat Bahas PSU di 24 Daerah seusai Putusan MK

    Komisi II DPR dan KPU Rapat Bahas PSU di 24 Daerah seusai Putusan MK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi II DPR akan mengadakan rapat bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (27/2/2025). Agenda rapat membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan, rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti keputusan MK dan mengevaluasi faktor penyebab PSU.

    “Dengan adanya keputusan MK, terdapat 24 PSU yang harus dilakukan. Insyaallah, Kamis kami akan mengundang KPU untuk membahasnya,” ujar Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025), seperti dilansir Antara.

    Dede Yusuf juga menyoroti kemungkinan perubahan status KPU menjadi badan ad hoc, mengingat banyaknya kesalahan dalam persyaratan yang berujung pada PSU.

    “Banyak hal kecil yang sebenarnya bisa dicegah. Apakah ini karena kurang cermat atau ada faktor lain? Jangan-jangan memang sengaja dibiarkan. Perlukah kita mempertimbangkan agar lembaga penyelenggara pemilu menjadi badan ad hoc?” tuturnya terkait putusan MK soal PSU Pilkada 2024 di 24 daerah.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menegaskan, pihaknya akan berdiskusi dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri untuk mencari solusi terkait PSU yang terjadi di banyak daerah.

    “Kami akan membahas faktor-faktor penyebab PSU ini. Terutama terkait persyaratan yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat KPU-Bawaslu,” jelas Aria Bima.

    Sebelumnya, MK memerintahkan PSU di 24 daerah setelah menyelesaikan sidang sengketa hasil Pilkada 2024 pada Senin (24/22025). Dalam sidang tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak sembilan perkara, dan tidak menerima lima perkara lainnya.

    Dari 26 perkara yang dikabulkan, 24 di antaranya berujung pada PSU. Sementara itu, untuk dua lainnya MK memerintahkan rekapitulasi ulang hasil suara di Kabupaten Puncak Jaya dan menginstruksikan perbaikan penulisan keputusan KPU terkait penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Dengan putusan PSU Pilkada 2024 di 24 daerah itu, KPU di daerah terkait wajib menjalankan PSU sesuai instruksi MK guna memastikan proses demokrasi berjalan adil dan transparan.