Xcloud.id

Tag: Aria Bima

  • PDIP: MKD tak intervensi hak imunitas legislator sampaikan aspirasi

    PDIP: MKD tak intervensi hak imunitas legislator sampaikan aspirasi

    Saya memprotes itu, MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan anggota dewan, bisa-bisa MKD yang dibubarkan

    Jakarta (ANTARA) – Politisi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengingatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI agar tidak mengintervensi hak imunitas anggota dewan dengan latah memanggil legislator yang menyampaikan aspirasi kritis.

    “Kalau cara menyampaikan hal-hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, enggak bisa. Saya percaya MKD tidak latah kemudian setiap anggota DPR dipanggil,” kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya merespons rencana MKD DPR RI memanggil anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka terkait dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataannya di media sosial tentang penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dinilai provokatif berdasarkan aduan masuk.

    “Saya memprotes itu, MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan anggota dewan, bisa-bisa MKD yang dibubarkan,” ucapnya.

    Dia menyebut bahwa MKD DPR RI sepatutnya menempatkan diri pada tugas, porsi, dan kewenangannya dalam menjaga kehormatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

    “Dewan ini terhormatnya ada dua, keputusan kelembagaan dan juga perilaku anggota dewan,” ujarnya.

    “Kalau itu dalam ucapan di dalam sikapnya mencederai institusi dewan silakan, tapi kalau itu dalam rangka tugas dia yang diberi amanah dan mandat rakyat, jangan kemudian MKD menjadi polisi,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Saya tetap hormat kepada MKD, misalnya, perilaku yang disorientasi anggota dewan terhadap berbagai hal yang mencederai, baik institusi itu dipanggil monggo.”

    Dia lantas menjelaskan bahwa interupsi yang disampaikan Rieke Diah Pitaloka saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (5/12), lebih berisi penundaan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025.

    “Kalau yang merasa bahwa itu sudah merupakan suatu keputusan DPR dalam bentuk undang-undang, yang disoroti Mba Rieke setahu saya adalah implementasi timing (waktu penerapan)-nya yang mungkin dinilai masih perlu dicermati kembali. Supaya rakyat ini tidak menjadi beban,” katanya.

    Dia menyebut meski berada di barisan oposisi pemerintahan, PDIP tidak serta merta apriori terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan ikut mengawalnya melalui masukan ataupun kritik yang konstruktif.

    Begitu pula, lanjut dia, terkait kebijakan kenaikan PPN pada tahun 2025 yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Saya kira masukan-masukan yang mungkin menolak atau perlu mempertimbangkan kembali bisa disalurkan lewat usulan-usulan misalnya terhadap perubahan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2025, dan saya kira pak Prabowo tidak serta merta kemudian ingin mencekik rakyat, mari kita kritisi bareng-bareng antara yang setuju dan tidak setuju pada saat implementasi PPN ini diterapkan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Aria Bima PDIP Ngaku Tak Paham Video ‘Borok’ Pejabat yang Mau Dibongkar Hasto

    Aria Bima PDIP Ngaku Tak Paham Video ‘Borok’ Pejabat yang Mau Dibongkar Hasto

    Jakarta –

    Politikus PDIP Aria Bima mengaku tak paham dengan video milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut berisi ‘borok’ pejabat negara. Aria meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke Hasto.

    “Saya nggak begitu paham mengenai video yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya hal-hal yang terkait,” kata Aria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Aria menegaskan tidak mengetahui perihal urusan personal. Dirinya pun meminta agar menanyakan ke Hasto untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

    “Saya tidak begitu paham mengenai hal-hal yang menyangkut urusan urusan personal. Tanyakan saja langsung ke Pak Hasto berkaitan apa dengan video video yang Pak Hasto sampaikan yang mungkin dia lebih tahu,” ucapnya.

    Aria menyebut hingga saat ini dirinya belum bertemu dengan Hasto. Ia menilai apa yang disampaikan Hasto lebih ke personal.

    “Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Pak Hasto. Kalo membaca melihat di media ada beberapa yang disampaikan saat ini lebih pada personal Pak Hasto,” sebutnya.

    Sebelumnya, Juru bicara (jubir) PDI Perjuangan Guntur Romli membela Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut panik karena membawa-bawa sosok tiga periode setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Menurut Guntur, KPK saat ini adalah orang-orang pilihan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kalau bahasa Jawanya ‘nabok nyilih tangan’, menampar pakai tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini proses seleksi dan pemilihan di era siapa? Petinggi-petinggi negara, khususnya penegak hukum, siapa yang memilih dan mengangkat? Pengaruh Jokowi masih sangat kuat,” kata Guntur, Jumat (27/12/2024).

    Guntur mengatakan Hasto memiliki video lain yang memiliki daya ledak besar. Salah satunya terkait mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    “Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” ujarnya.

    “Khusus untuk seorang mantan petinggi, Saudara Sekjen selalu membersamai dan membela dia dan keluarganya sudah 23 tahun ini. Rahasia sekecil apa pun dan buktinya dipegang Saudara Sekjen,” lanjut Guntur.

    (ial/eva)

  • DPR Soroti Dualisme Regulasi Pertanahan di Yogyakarta

    DPR Soroti Dualisme Regulasi Pertanahan di Yogyakarta

    GELORA.CO – Komisi II DPR melaksanakan kunjungan kerja reses ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DI Yogyakarta pada Jumat 6 Desember 2024. 

    Kunjungan ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis terkait pertanahan, salah satunya dualisme peraturan perundang-undangan yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan tanah di wilayah tersebut.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima, menyoroti bahwa dualisme regulasi pertanahan di DIY, terutama yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah dan status keistimewaan, membutuhkan perhatian khusus. 

    Menurutnya, situasi ini sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat dan hambatan dalam proses administrasi pertanahan.

    “DIY memiliki keunikan tersendiri dalam tata kelola pertanahan. Namun, dualisme peraturan yang ada sering kali menjadi penghambat, baik dari sisi kepastian hukum maupun pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk memperbarui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 agar lebih relevan dengan kebutuhan saat ini, khususnya di DIY,” ujar Aria Bima dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu, 8 Desember 2024.

    Politikus PDIP itu menambahkan, UUPA yang berlaku sejak lebih dari enam dekade lalu perlu disesuaikan dengan tantangan zaman, termasuk dinamika hukum agraria di daerah dengan kekhususan seperti DIY. 

    Revisi ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk persoalan pertanahan yang spesifik di daerah keistimewaan.

    Dalam diskusi bersama jajaran Kanwil BPN DIY, Komisi II DPR juga mendengarkan laporan terkait implementasi program Reforma Agraria, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta tantangan teknis yang dihadapi di lapangan. DPR mendorong BPN untuk meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

    “Kami mendorong Kanwil BPN DIY untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan tata kelola pertanahan sangat bergantung pada kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan regulasi dan administrasi dengan baik,” imbuhnya.

    Komisi II DPR berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis pertanahan, termasuk di DIY, demi tercapainya keadilan agraria dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong perbaikan regulasi dan sistem pelayanan yang lebih efektif di sektor pertanahan.

  • Politik kemarin, partisipasi pemilih hingga data kehadiran anggota DPR

    Politik kemarin, partisipasi pemilih hingga data kehadiran anggota DPR

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik telah terjadi pada Minggu (8/12), dan berikut beberapa di antaranya yang dapat dibaca kembali oleh Anda, yakni dari faktor penurunan partisipasi pemilih menurut Komisi II DPR RI hingga permintaan data kehadiran anggota DPR RI.

    1. Komisi II: Kejenuhan dan tingginya biaya pilkada pengaruhi partisipasi

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menjabarkan beberapa faktor yang menyebabkan turunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yakni kejenuhan masyarakat, biaya pilkada yang tinggi, serta kurangnya sosialisasi.

    “Kejenuhan akan pemilihan dalam tahun yang sama itu yang paling nyata,” kata Dede dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (8/12).

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Banyaknya PAW anggota DPR oleh parpol dinilai mendegradasi demokrasi

    Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pergantian antar-waktu (PAW) terhadap anggota DPR RI yang mengikuti pilkada atau yang diangkat menjadi pejabat negara oleh partai politik merupakan hal yang mendegradasi demokrasi.

    Peneliti Formappi Lucius Karus menyebutkan 45 anggota DPR RI periode 2024—2029 yang mengalami PAW. Mereka di antaranya memilih mundur untuk maju pada Pilkada 2024, serta ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung di kabinet pemerintahan.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Formappi minta MKD beri publik akses data kehadiran anggota DPR

    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memberikan akses kepada publik untuk mengetahui data kehadiran anggota DPR RI.

    Dengan begitu, kata dia, publik bisa mengetahui nama-nama legislator yang sering absen ketika rapat komisi maupun rapat paripurna maupun legislator yang rajin bekerja di Senayan.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. AHY: Silaturahmi antar pemimpin bangsa demi kemajuan Indonesia

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai silaturahmi antar pemimpin bangsa sebagai kegiatan yang baik untuk saling berkomunikasi dan memikirkan hal-hal penting untuk kemajuan Indonesia.

    “Saya rasa baik ya, setiap pertemuan, setiap silaturahmi, apalagi antara dua tokoh, dua pemimpin bangsa, Presiden Prabowo Subianto, tentu juga ingin terus berkomunikasi dan memikirkan hal-hal penting untuk negeri kita,” kata AHY di sela-sela acara Diskusi Inspiratif dalam Sinergi Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan V di Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Komisi II nilai digitalisasi layanan pertanahan tingkatkan akurasi

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai implementasi digitalisasi dalam layanan pertanahan merupakan terobosan penting untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

    “Dengan teknologi ini, pengukuran tanah menjadi lebih akurat dan presisi. Selain itu, masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses informasi dan mengawasi kinerja BPN,” ujar Aria Bima dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (8/12).

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi II DPR: Gubernur kembali dipilih DPRD ada plus minusnya

    Komisi II DPR: Gubernur kembali dipilih DPRD ada plus minusnya

    Semarang (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aria Bima mengemukakan wacana gubernur kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi memiliki sisi plus dan minus.

    “Ada plus minusnya. Secara efektif efisien memang lebih simpel, tetapi (soal, red) legitimasi ini loh,” kata Aria Bima saat kegiatan Parlemen Kampus 2024 di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

    Menurut dia, pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung merupakan konsep dari cara berpikir yang semua sentralisasi menjadi desentralisasi.

    Desentralisasi dibutuhkan dalam penerapan otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah-daerah dengan kemampuan untuk memajukan daerahnya yang harus didukung oleh partisipasi warganya.

    “Karena daerah enggak bisa berkembang kalau itu hanya dimonopoli hanya oleh kalangan elite pemerintahan. Supaya ada partisipasi dukungan masyarakat membangun daerah,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Legislator: Generasi Z lebih individual dalam preferensi memilih

    Legislator: Generasi Z lebih individual dalam preferensi memilih

    Semarang (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai Generasi Z memiliki preferensi memilih atau menggunakan hak pilihnya secara individual ketimbang generasi pendahulunya.

    “Gen Z kan dibesarkan di dalam value yang based on individu ya. Kalau dulu kan , terutama keluarga,” katanya, di Semarang, Rabu.

    Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Parlemen Kampus 2024 di Universitas Diponegoro Semarang bertema “Mengkaji UU Pemilu: Peran Mahasiswa dalam Mendorong Pemilu yang Bersih dan Berintegritas”.

    Aria mencontohkan dulu keluarga memiliki pengaruh besar dalam prevelensi memilih anggotanya, termasuk anak-anak yang akan cenderung mengikuti ayah atau ibunya.

    “Dulu, kalau pemilu itu hampir satu keluarga itu mempunyai satu warga pilihan yang hampir sama. Bahkan, kecenderungan paternalistik atau maternalistik dalam keluarga akan membuat partisipatif anak-anaknya mengikuti pemilu,” katanya.

    Bahkan, kata dia, dalam satu keluarga bisa saja datang bersamaan ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya pada hajatan pesta demokrasi.

    “Satu keluarga itu dulu kalau nyoblos bareng-bareng. Jam piro? Jam piro?(Menanyakan jam berapa). Saya melihat ini tidak terjadi di dalam proses anak-anak Gen Z sekarang yang lebih cenderung individual, bukan individualis ya,” katanya.

    Menurut dia, kecenderungan individu dalam preferensi memilih di kalangan Generasi Z itu menunjukkan perubahan tata nilai yang dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya faktor untung rugi berpartisipasi di pesta demokrasi.

    “Elu elu, gue gue. Kalau gue mau nyoblos, urusan gue. Bukan urusan elu, termasuk elu bapaknya, elu ibunya, atau elu kakaknya. Nah, ini ada perubahan ‘value’, tata nilai gen Z lebih individual dalam mengambil keputusan,” katanya.

    Artinya, kata dia, perlu pendidikan politik untuk membangun kesadaran masyarakat, terutama generasi muda agar sekadar mempertimbangkan untung rugi, tetapi berbagai nilai agar tidak salah memilih.

    “Saya kira itu yang membedakan zaman kita dulu. Zaman kita (pertimbangannya, red.) ideologi, partisipatif bernegara, patriotik, wawasan nasionalisme, dan sebagainya,” katanya.

    Berkaitan dengan masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada), ia mengatakan bisa saja dipengaruhi berbagai faktor sehingga akan dikaji.

    “Kami akan evaluasi. Kenapa pilkada kali ini terjadi penurunan partisipasi? Atau karena mobilisasi yang berkurang? Kalau zaman pileg (pemilihan anggota legislatif) kan calon-calon ini mau mobilisasi,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa mobilisasi bisa dilakukan secara negatif, misalnya lewat politik uang, politisasi bantuan sosial, atau mendapatkan tekanan maupun intervensi dari pihak tertentu.

    “Harus kita lihat supaya lebih jernih. Saya tidak melihat partisipasi itu kendur karena bisa saja yang tidak memilih pun karena kesadaran diri karena merasa tidak ada kandidat calon cakadanya (calon kepala daerah) yang dianggap kompeten,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gus Miftah Olok-Olok Penjual Es, Aria Bima PDIP: Akibat Lelucon Tidak Lucu dan Bermutu

    Gus Miftah Olok-Olok Penjual Es, Aria Bima PDIP: Akibat Lelucon Tidak Lucu dan Bermutu

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengomentari perihal viralnya ucapan Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang dinilai publik menghina penjual es teh.

    Aria meyakini bahwa sebenarnya Gus Miftah tidak bermaksud untuk mengolok-olok penjual es teh tersebut. Namun, katanya, mungkin karena gurauannya ini sensitif, maka seolah-olah ucapannya ini dianggap melecehkan dan merendahkan alias tidak empati.

    “Gus Miftah ini orangnya kan simpati. Saya pun juga seneng kalau ngoceh atau ngobrol atau kalau kasih tausiah gitu, banyak guyonan-guyonannya. Guyon yang maton [lucu bermutu] itu kan enak didengar, kalau enggak maton ya dampaknya semacam ini,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).

    Politikus PDIP yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengemukakan bahwa Gus Miftah sendiri sudah meminta maaf. Dia mengingatkan kepada Gus Miftah untuk lebih berhati-hati ketika ingin melemparkan guyonan kepada seseorang.

    “Gus Miftah sudah minta maaf, lain kali hati-hatilah. Saya berharap hati-hatilah apalagi di dunia media sosial,” tuturnya.

    Menurutnya, perkataan dan omongan seorang tokoh atau publik figur bisa memberikan dampak dalam membangun kesadaran publik.

    “Nah saya kira Gus Miftah ya ndilalah [kebetulan] saja keceklek dalam hal ini, terlalu suka guyon sehingga lupa kalau yang diomongkan itu berdampak pada pembangunan opini yang kurang pas untuk pembelajaran publik,” pungkasnya.

    Kronologi Gus Miftah Hina Penjual Es

    Video Gus Miftah melakukan prank kepada penjual es teh yang berjualan saat dirinya mengisi sebuah acara viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah bahkan menyebut kata “goblok” yang ditujukan kepada bapak-bapak penjual es teh. 

    Mulanya, Gus Miftah bertanya apakah es teh yang dijual bapak itu masih banyak apa tidak. Namun ketika penjual es teh mengatakan masih, dia malah meminta sang penjuang untuk memasarkan dagangannya lagi. 

    “Es tehmu seh okeh ra? [Es teh mu masih banyak gak?] masih? Yo kono didol goblok [Ya sana dijual bodoh]. Dolen disek, nko lak durung payu, wes, takdir [Jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir],” ujar Gus Miftah di Lapangan Soepardji, Magelang, Senin (20/11/2024).

    Adapun, ekspresi bapak penjual es teh tampak sangat lelah mendengar lelucon Gus Miftah tersebut, tetapi dia membalasnya dengan sedikit senyuman. 

  • Jagasuara: Pramono-Rano menang satu putaran

    Jagasuara: Pramono-Rano menang satu putaran

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Netgrid, Hadar Nafis Gumay mengemukakan bahwa berdasarkan salinan data dari laman Jagasuara2024.org, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno menang satu putaran di Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara 50,07 persen.

    “Menurut cermatan kami, ya benar (satu putaran),” kata Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Jumat.

    Untuk pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memperoleh suara 39,40 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Warda meraih 10,53 persen.

    Hadar menjelaskan, data tersebut diambil dari hasil perolehan dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta sebanyak 14.835 TPS.

    Selain itu, data yang dirilis oleh Jagasuara tidak berbeda dengan klaim penghitungan oleh tim pasangan calon (paslon) Pramono-Rano.

    Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono atau Cak Lontong menjabarkan, angka 50,07 persen merupakan hasil dari penghitungan C1 dari saksi TPS di lapangan.

    “Untuk paslon kami mendapat suara 2.183.577 dari seluruh jumlah TPS yang sudah kami hitung. Kalau dipersentase 50,07 persen dan InsyaAllah berkat dukungan Allah SWT, Pilkada Jakarta berjalan satu putaran,” kata Cak Lontong.

    Cak Lontong berterima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai dan memilih Pramono-Rano di Pilkada Jakarta 2024. Bagi Cak Lontong, kemenangan ini merupakan hasil dari perjuangan tim paslon nomor urut 3 yang selalu turun ke lapangan.

    Tentunya ini juga kemenangan untuk warga Jakarta yang sudah memberikan suaranya.”Kita apresiasi luar biasa warga Jakarta menentukan nasib lima tahun ke depan dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih dan juga akal yang luar biasa hebat,” kata Cak Lontong.

    Sebelumnya, Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno mengklaim bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 tersebut meraih dua juta lebih suara warga Jakarta yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI 2024.

    “Perolehan suara Mas Pram dan Bang Doel sekitar 2.163.111 suara, total surplusnya 3.000 suara dari 50 persen plus satu suara,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano, Aria Bima di Jakarta, Kamis (28/11).

    Aria mengatakan, angka itu merupakan hasil perhitungan Formulir C1 hasil yang dibawa oleh para saksi TPS ke kantor DPD PDIP Jakarta pada Kamis dini hari.

    Dari total 14.835 TPS di Jakarta, penghitungan di DPD PDIP sudah mencapai 99,6 persen dan mendapatkan angka sebesar 2.163.111 suara untuk pasangan nomor urut 3 atau 50,09 persen.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Klaim raih 2 juta lebih suara, Pram-Doel optimis menang satu putaran

    Klaim raih 2 juta lebih suara, Pram-Doel optimis menang satu putaran

    Jakarta (ANTARA) – Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno
    mengklaim bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 tersebut meraih dua juta lebih suara warga Jakarta yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI 2024.

    “Perolehan suara Mas Pram dan Bang Doel sekitar 2.163.111 suara, total surplusnya 3.000 suara dari 50 persen plus satu suara,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano, Aria Bima di Jakarta, Kamis.

    Aria mengatakan, angka itu merupakan hasil perhitungan Formulir C1 hasil yang dibawa oleh para saksi TPS ke kantor DPD PDIP Jakarta pada Kamis dini hari.

    Dari total 14.835 TPS di Jakarta, penghitungan di DPD PDIP sudah mencapai 99,6 persen dan mendapatkan angka sebesar 2.163.111 suara untuk pasangan nomor urut 3 atau 50,09 persen.

    Dengan begitu, pihaknya optimis target 50 persen plus satu suara untuk menang satu putaran di Pilkada Jakarta sudah tercapai.

    “Sekali lagi saya tegaskan, malam hari ini dari rekap faktual C1, kami pastikan Mas Pram, Bang Doel menang satu putaran,” katanya.

    Sementara data yang direkap oleh tim pemenangan untuk pasangan calon (paslon) lain, yaitu total suara yang didapatkan pasangan 01 sebanyak 1.686.575 suara atau sekitar 39 persen dan pasangan 02 sebanyak 450.665 suara atau 10 persen.

    “Angka ini masih akan terus bertambah karena kurang 43 TPS yang masih belum masuk sampai dini hari ini,” katanya.

    Kemudian, hasil penghitungan nyata (real count) dari tim pemenangan pasangan Pramono-Rano dipastikan tidak akan ada selisih dengan KPU Jakarta.

    “Tidak akan ada selisih dengan KPU karena yang dihitung KPU dan kita, itu sama. Dasarnya sama, C1 yang ditanda tangan basah oleh petugas TPS dan saksi,” katanya.

    Ditegaskan data tersebut dihitung oleh saksi dari mereka yang selama pencoblosan ada di lapangan dan tersebar di 14 ribu TPS yang ada.

    Dengan demikian, Pram-Doel dapat dinyatakan menang satu putaran karena selisih 3.000 suara dari ambang batas yang ditentukan sebanyak 50 persen plus satu suara.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasil Rekap C1 Tim Pramono-Rano: Paslon Nomor Urut Tiga Menang Satu Putaran

    Hasil Rekap C1 Tim Pramono-Rano: Paslon Nomor Urut Tiga Menang Satu Putaran

    Bisnis.com, JAKARTA –  Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano, Aria Bima menuturkan bahwa dari hasil rekap faktual C1 mereka memastikan bahwa pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut tiga di Pilkada Jakarta menang satu putaran.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Aria, setelah mendapatkan hasil perhitungan form C1 hasil yang dibawa oleh para saksi TPS ke kantor DPD PDIP Jakarta, Kamis (28/11/2024) dini hari.

    “Sekali lagi saya tegaskan, malam hari ini dari rekap faktual C1, kami pastikan Mas Pram, Bang Doel menang satu putaran,” tuturnya, yang dikutip dari keterangan resmi. 

    Ia kemudian menjelaskan, bahwa dari total 14.835 TPS di Jakarta, penghitungan di DPD PDIP sudah mencapai 99,6%. Adapun, pasangan Pramono-Rano mendapatkan 2.163.111 suara atau 50,09%

    Sebab demikian, Aria menuturkan bahwa target 50% plus satu suara untuk  menang satu putaran di Pilkada Jakarta sudah tercapai.

    Dipaparkan lebih detail, ia menuturkan bahwa pasangan nomor urut tiga tersebut mencapai 50% plus 3000 suara. 

    “Perolehan suara Mas Pram dan Bang Doel sekitar 2.163.111 suara 03, total surplusnya 3000 suara dari 50 persen plus satu suara,” pungkasnya.