Xcloud.id

Tag: Ari Dwipayana

  • Ari Dwipayana: Gubernur Bali harus tekan ego sektoral atasi banjir

    Ari Dwipayana: Gubernur Bali harus tekan ego sektoral atasi banjir

    banjir yang paling parah melanda hilir Denpasar bukan hanya problem tata kelola di hilir semata, tapi juga problem tata kelola yang disumbangkan di area hulu dan tengah, yakni Bangli, Badung, dan Gianyar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud AAGN Ari Dwipayana mengatakan Gubernur Bali I Wayan Koster harus mampu berperan menekan ego sektoral antarkabupaten/kota untuk mengatasi bencana banjir.

    Untuk mengatasi ego kabupaten dan ego sektoral, posisi Gubernur Bali sangat strategis, karena Gubernur bukan hanya sebagai wakil pemerintah pusat di Bali, tetapi juga sebagai kepala daerah Provinsi Bali.

    “Peran ganda tersebut memungkinkan Gubernur Bali berperan sebagai kekuatan intemerdiary, yang menyambung kepentingan antarkabupaten/kota di Bali, antara kepentingan kabupaten/kota di Bali dengan pemerintah pusat, agar bisa berjalan sinergis,” kata Ari Dwipayana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan bencana banjir yang melanda Bali memberikan pelajaran berharga yang mengharuskan para elite pemerintahan di Bali, tidak menjadikan konsep “One Island, One Management” sebatas slogan kosong yang miskin implementasi.

    Menurut dia, banjir yang paling parah melanda hilir Denpasar bukan hanya problem tata kelola di hilir semata, tapi juga problem tata kelola yang disumbangkan di area hulu dan tengah, yakni Bangli, Badung, dan Gianyar.

    Dia menjelaskan kesadaran sebagai satu kesatuan ekologis (bentang alam), membuat para leluhur Bali, sejak Sri Kesari Warmadewa telah menggagas konsep “Bali Dwipa” sebagai sebuah pulau yang Aneka Twa-Eka Twa, beragam, tapi menjadi satu kesatuan, teologi, budaya, ekologi dan juga bentang alam.

    Filosofi itu, kata dia, sesungguhnya telah ditangkap di era kekinian dalam gagasan “One Island, One Management”, namun faktanya dalam tata kelola pemerintahan yang berlangsung selama ini, konsep Bali sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, justru hanya dijadikan pepesan kosong dan miskin implementasi.

    Hal itu, menurut dia, disebabkan oleh munculnya sekat-sekat ego-kabupaten/kota maupun ego-sektoral. Sebagai contoh, dia menjelaskan penanganan sampah yang buruk di kabupaten wilayah hulu atau tengah akan berdampak pada kota Denpasar yang berada di hilir.

    “Kita harus belajar dari para leluhur dalam mengelola Bali,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Wamentan Sudaryono hingga Musisi Yovie Widianto

    Ada Wamentan Sudaryono hingga Musisi Yovie Widianto

    PIKIRAN RAKYAT – Lagi dan lagi, selamat untuk para wakil menteri yang kembali mengemban amanah baru sebagai Komisaris BUMN. Kali ini ada nama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.

    Tidak hanya Sudaryono, ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang tengah rajin sidak. Immanuel Ebenezer juga menjadi bagian dari Komisaris BUMN di bidang pertanian tersebut. 

    Namun ada satu nama lain yang menarik perhatian karena seorang Musisi kini juga ambil bagian sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia. Yovie Widianto, komposer musik ternama itu kini turut ambil bagian sebagai komisaris di Pupuk Indonesia.

    Yovie yang kini juga masih menjabat sebagai staf khusus Presiden di bidang ekonomi kreatif mendapatkan peran baru yang bukan bidangnya selama ini yakni peran komisaris di BUMN berlatar belakang pertanian. 

    Penunjukan ketiganya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku para pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK-156/MBU/06/2025, Nomor SK.014/DI-DAM/DO/2025 tanggal 16 Juni 2025.

    Penetapan Wakil Menteri Sudaryono dan Immanuel Ebenezer sebagai komisaris menambah daftar para wakil menteri yang ditetapkan double job dalam jabatan pimpinan komisaris di BUMN.

    Nama lain yang menarik perhatian adalah politisi Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Wakil Sekjen Demokrat itu melanjutkan perannya di periode sebelumnya sebagai komisaris independen di holding perusahaan berpelat merah itu bersama Irfan Ahmad Fauzi.

    Daftar Komisaris PT Pupuk Indonesia

    Sudaryono (kanan) Mantan Asisten Pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dilantik jadi Wakil Menteri Pertanian.

    Mengutip Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (18/6/2025), Kementerian BUMN dan Danantara Asset Management mencopot sembilan nama yang sebelumnya mengisi Dewan Komisaris Pupuk Indonesia.

    Mereka diantaranya Komisaris Utama Darmin Nasution, Mustoha Iskandar, Riswinandi, Danar Rahmanto, Anwar Sanusi, Ari Dwipayana, Farhat Brachma, Febrio Nathan Kacaribu, dan Suwandi.

    Berikut sembilan nama baru yang Dewan Komisaris Pupuk Indonesia:

    Komisaris Utama: Sudaryono Komisaris Independen: Rachlan S. Nashidik Komisaris Independen: Irfan Ahmad Fauzi Komisaris: Suwandi Komisaris: Febrio Nathan Kacaribu Komisaris: Nurul Ichawan Komisaris: Muhammad Rizal Kamal Komisaris: Immanuel Ebenezer Gerungan Komisaris: Yovie Widianto

    Meski begitu, keputusan Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia dalam menetapkan jajaran komisaris dan direksi, semoga dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.***

  • Abraham Samad: Presiden Prabowo Belum Terlambat Lahirkan Pimpinan KPK yang Kredibel Nasional 31 Oktober 2024

    Abraham Samad: Presiden Prabowo Belum Terlambat Lahirkan Pimpinan KPK yang Kredibel Nasional 31 Oktober 2024

    Abraham Samad: Presiden Prabowo Belum Terlambat Lahirkan Pimpinan KPK yang Kredibel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bisa membentuk ulang Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) KPK dan calon anggota Dewan Pengawas KPK.
    Ia mengatakan, langkah tersebut bisa diambil Prabowo apabila tidak puas dengan 10 nama capim KPK yang telah diserahkan ke DPR oleh pemerintahan Joko Widodo.
    “Maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya, bahwa pemerintah bisa menganulir, bisa membuat pansel ulang, membentuk pansel ulang, dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK,” kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
    “Ini belum terlambat, kalau kita ingin menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel,” sambungnya.
    Samad mengatakan, pembentukan Pansel masih bisa dilakukan meski 10 nama capim KPK dan 10 nama Dewas KPK telah diserahkan ke DPR.
    Ia mengatakan, hal tersebut sangat bergantung terhadap keinginan Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Walaupun sudah sampai ke DPR, kalau pemerintah punya keinginan yang kuat. Pasti bisa, ini kan masih 2 bulan, pasti bisa,” ujarnya.
    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga sebelumnya telah mengirimkan surat ke Presiden Prabowo yang berisi permohonan untuk membentuk kembali pansel capim dan dewas KPK.
    Ia mengatakan, hanya Prabowo yang berwenang membentuk
    Pansel capim KPK
    dan anggota Dewas KPK.
    Hal ini didasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama, yang menyebutkan bahwa seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.
    “Karena hanya Prabowo yang berwenang bentuk Pansel KPK dan abaikan hasil yang dibentuk Jokowi. (DPR cukup arsip ajuan hasil Pansel Jokowi yang telah diserahkan tanggal 16 Oktober 2024),” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).
    Adapun sebelum lengser, Jokowi disebut telah menyerahkan surpres terkait capim dan anggota Dewas KPK hasil seleksi pansel ke DPR RI.
    Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyatakan bahwa surat presiden tersebut sudah ditandatangani oleh Jokowi pada 15 Oktober 2024.
    “Presiden telah menandatangani Surpres calon pimpinan dan calon Dewas KPK. Surpres tertanggal 15 Oktober 2024,” kata Ari saat dikonfirmasi pada Selasa (15/10/2024).
    Meski demikian, DPR mengaku belum menerima surat Jokowi yang berisi nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Para menteri ikut melepas Jokowi pulang ke Solo di Bandara Halim

    Para menteri ikut melepas Jokowi pulang ke Solo di Bandara Halim

    Nanti beliau akan kembali ke Solo menggunakan pesawat TNI AU. Presiden Ke-7 akan dilepas dengan penuh kehormatanJakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju direncanakan ikut melepas Presiden Ke-7 RI Joko Widodo bertolak ke Solo, Jawa Tengah, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, setelah purna tugas sebagai presiden pada Minggu sore.

    “Para menteri Kabinet Indonesia Maju rencananya ikut melepas keberangkatan Pak Jokowi ke Solo di Bandara Halim sore ini,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hasan menjelaskan bahwa Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto juga akan mengantarkan Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Jakarta sampai ke Bandara Halim Perdanakusuma.

    Baca juga: MPR ucapkan terima kasih dan apresiasi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin

    Joko Widodo juga tidak akan menggunakan pesawat komersial menuju kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, seperti sebelumnya telah diberitakan. Joko Widodo direncanakan dilepas keberangkatannya ke Solo dengan penghormatan.

    “Nanti beliau akan kembali ke Solo menggunakan pesawat TNI AU. Presiden Ke-7 akan dilepas dengan penuh kehormatan,” kata Hasan Nasbi.

    Senada dengan itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra juga mengonfirmasi hal tersebut.

    “Tidak, tidak naik Garuda atau pun Citilink,” kata Irfan.

    Baca juga: Jokowi lambaikan tangan ke warga saat melintasi Bundaran HI

    Presiden Jokowi, dikabarkan oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, akan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, menuju Solo.

    Penerbangan Jokowi dijadwalkan pada Minggu, 20 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB.

    Sementara itu, Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana menyebut Kemensetneg telah mempersiapkan skenario kepulangan Joko Widodo, baik jalur udara maupun darat.

    Kemensetneg menyiapkan mobil jenis Toyota Alphard bernomor polisi AD 1 JKW berwarna hitam untuk kebutuhan transportasi Jokowi bila nantinya memilih untuk pulang ke Solo via jalur darat.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Respons Menteri ESDM soal Kabar Kena Reshuffle: Ya Tunggu Aja

    Respons Menteri ESDM soal Kabar Kena Reshuffle: Ya Tunggu Aja

    Jakarta –

    Menteri ESDM Arifin Tasrif tak mau banyak bicara menanggapi isu dirinya akan di-reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju. Kabarnya, posisi Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    Usai melakukan rapat internal di Istana Kepresidenan hari ini, Arifin sempat dikonfirmasi langsung soal isu reshuffle. Namun, dirinya enggan menanggapi serius.

    Arifin cuma bilang tunggu saja apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan ketika ditanya apakah sudah mendengar isu ini dia malah berkelakar baru mendengar isu reshuffle dari awak media.

    “Ya tunggu aja,” kata Arifin ketika dikonfirmasi pertama kali, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

    “Kan kamu yang ngomong,” ketika ditanya kembali apakah dirinya sudah mendengar isu reshuffle sambil sedikit tertawa.

    Istana sendiri buka suara merespons kabar reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju. Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Ari Dwipayana mengatakan sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet.

    Kabar yang beredar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara itu, posisi Menteri Investasi akan diisi Eks Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Ari pun langsung menepis kabar tersebut.

    “Sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet,” beber Ari Dwipayana saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

    Lihat juga Video: Jokowi Bantah Bahas Reshuffle Saat Bertemu Ketum-ketum Parpol

    (hal/rrd)

  • Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan

    Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pengacara kondang Hotman Paris mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah soal kenaikan pajak hiburan 40-75 persen.

    Hotman mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

    Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dia ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan itu.

    “Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes),” ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

    “Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh,” sambungnya.

    Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD. Kendati, beleid tersebut tak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40-75 persen, namun bisa memberikan insentif fiskal.

    Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

    “Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya,” klaim Hotman.

    “Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri,” tambah dia.

    Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

    “Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup,” jelas Hotman.

    Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

    Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

    “Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan,” tandasnya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

    (skt/del)

  • Hotman Paris Klaim Jokowi Marah soal Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen

    Hotman Paris Klaim Jokowi Marah soal Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hotman Paris mengklaim Presiden Joko Widodo marah karena tak diberi tahu rincian kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen.

    Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Pengacara kondang itu ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan Senin (22//1) menggeruduk Airlangga terkait kenaikan pajak itu.

    “Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes),” ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian.

    “Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh,” sambungnya.

    Hotman mengutip pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Kendati, beleid tersebut tidak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40 persen-75 persen, tetapi bisa memberikan insentif fiskal.

    Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

    “Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya,” klaim Hotman.

    “Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri,” tambahnya.

    Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

    “Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup,” jelas Hotman.

    Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

    Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

    “Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan,” tandasnya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

    (skt/agt)